Mamuju- Dalam upaya meningkatkan efektivitas pelayanan dan mengurangi hambatan birokrasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan Rapat Harmonisasi Regulasi Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Se-Sulbar Tahun Anggaran 2024, Kamis, 2 Mei 2024. Bertempat di Hotel Aflah Mamuju, rapat ini dibuka Penata Perizinan Ahli Madya DPMPTSP Sulbar Sudarso Din mewakili Kepala DPMPTSP Sulbar Habibi Azis. Kegiatan ini dihadiri para Kepala DPMPTSP dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten se-Sulbar, serta penyelenggara DPMPTSP Sulbar. Rapat ini bertujuan untuk menyelaraskan berbagai peraturan terkait dengan PTSP. Hal ini merupakan langkah strategis dalam memastikan bahwa keseluruhan sistem kerja berjalan secara efisien dan konsisten, sehingga perusahaan dan masyarakat dapat mengakses layanan dengan lebih mudah dan cepat, tanpa terjebak dalam birokrasi yang berbelit-belit. Kegiatan ini juga menjadi forum untuk mendiskusikan pentingnya meningkatkan kejelasan dan konsistensi aturan dengan menyelesaikan berbagai aturan, prosedur, dan kebijakan. Selain itu, dengan mengurangi tumpang tindih dan perbedaan antar regulasi, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas, serta memperkuat kepastian hukum di wilayah Sulbar. Penata Perizinan Ahli Madya DPMPTSP Sulbar, Sudarso Din pada kesempatan itu menekankan pentingnya harmonisasi regulasi dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Sulbar. Menurutnya, harmonisasi regulasi adalah langkah strategis untuk menyederhanakan proses perizinan dan mengurangi birokrasi yang berbelit-belit. “Dengan terciptanya lingkungan yang kondusif, kami berharap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di daerah ini," ujar Sudarso. Dalam rapat tersebut, dua narasumber terkemuka turut memberikan wawasan dan pengalaman mereka, yakni Kepala Subdirektorat Fasilitasi Pelayanan Umum Kementerian Dalam Negeri, Halomoan Pakpahan dan Perancang Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Sulbar, Munawir Baharuddin. Harmonisasi regulasi PTSP tidak hanya bertujuan untuk mengurangi hambatan administratif, tetapi juga untuk mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Dengan menyederhanakan proses perizinan dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi, diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Sulbar. DPMPTSP Sulbar berkomitmen untuk terus memperjuangkan…

Mamuju--Plt. Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Barat (Sulbar) Muhammad Yasir Fattah, telah melakukan koordinasi dengan BPBD Mamasa terkait longsor yang terjadi di Kecamatan Pana’, Kabupaten Mamasa, Sulbar. Informasi dari Pusdatin BPBD Mamasa, Pj. Bupati Mamasa Muhammad Zain meninjau sejumlah titik bencana longsor yang terjadi di wilayah tersebut. Peninjauan dilakukan, beberapa saat setelah Pj. Bupati Mamasa tiba dari Jakarta, Rabu 1 Mei 2024. Pada kesempatan itu, Muhammad Zain menekankan pentingnya tindakan cepat penanganan longsor di beberapa titik di wilayah tersebut, demi melancarkan arus lalu lintas bagi masyarakat. Di sepanjang jalan, sedikitnya terdapat 70 titik yang mesti dibersihkan menggunakan alat berat dalam waktu dekat. “Diupayakan dalam dua atau tiga hari ke depan, sejumlah titik longsor yang ada sudah dibersihkan dengan cepat. Sehingga, pergerakan masyarakat di wilayah tersebut kembali normal seperti biasanya,” kata Muhammad Zain. "Mulai dari Kecamatan Nosu hingga Kecamatan Pana' agar aksesnya segera terbuka,” sambungnya. Sementara, Plt. Kalaksa BPBD Sulbar Muhammad Yasir Fatta mengatakan, dalam situasi darurat seperti itu, kerja sama antara BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten menjadi kunci dalam upaya penanganan dan mitigasi dampak bencana. Selain mengkoordinasikan upaya pembersihan, Plt. Kalaksa BPBD Sulbar juga mengimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi longsor susulan, terutama saat cuaca ekstrem seperti hujan lebat. “Langkah preventif ini diambil guna mengurangi risiko kecelakaan dan kerugian akibat bencana alam,” kata Yasir Fatta, Kamis 02 Mei 2024. Dalam situasi ini, kerja sama antara lembaga penanggulangan bencana daerah menjadi kunci dalam upaya penanggulangan dan mitigasi dampak bencana. Diharapkan dengan langkah-langkah yang diambil, risiko dan kerugian akibat bencana longsor dapat diminimalkan, serta keselamatan dan keamanan masyarakat dapat terjaga dengan baik. "Dengan langkah-langkah yang diambil bersama-sama, kami berharap dapat meminimalkan risiko dan kerugian akibat bencana longsor, serta menjaga keselamatan dan keamanan masyarakat dengan baik," tambah Yasir Fattah. Penulis : BPBD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Pusdalops Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Barat (Sulbar) menerima informasi dari Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Mamuju Tengah (Mateng), melakukan evakuasi terhadap pohon tumbang yang menutupi sebagian Jalan Trans Sulawesi di Desa Tabolang, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mateng, Sulbar. Koordinator Pusdalops BPBD Sulbar, Inaldy L.S Silang mengatakan, sumber informasi tersebut dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BPBD Mateng, kejadian itu menimbulkan potensi bahaya bagi pengguna jalan dan aktivitas transportasi di daerah tersebut. “Tim TRC BPBD Mateng telah bergerak cepat untuk melakukan evakuasi guna memastikan kelancaran arus lalu lintas dan mencegah terjadinya kemungkinan kecelakaan yang dapat terjadi akibat pohon tumbang tersebut,” kata Inaldy, Kamis 02 Mei 2024. Masyarakat diminta untuk tetap waspada dan berhati-hati saat melintas di area yang terdampak, serta memperhatikan arahan dari petugas yang bertugas. Penulis : BPBD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Indeks Kualitas Udara (IKU) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) tahun 2023 masuk kategori sangat baik dengan nilai 93,33 peringkat 10 dari 38 provinsi se Indonesia berdasarkan raport yang dikeluarkan Kementerian KLHK RI. Data ini diperoleh dari hasil pemantauan kualitas udara dengan metode passive sampler dari 32 titik yang tersebar di wilayah Sulbar. IKU merupakan gambaran atau nilai hasil transformasi parameter-parameter individual pencemar udara yang berhubungan menjadi suatu nilai, sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat umum. Nilai IKU dihitung berdasarkan dua parameter, yaitu: 1. NO2 mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin. 2. SO2 mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sulbar, Zulkifli Manggazali mengatakan, status itu meningkat dari tahun lalu diperoleh dari upaya pengendalian pencemaran udara yang dilakukan, diantaranya dengan penanaman mangrove yang secara kontinyu dilaksanakan oleh DLH Sulbar. Disamping itu, dilaksanakan monitoring kondisi udara khususnya di Kota Mamuju secara kontinyu dan real time melalui stasiun AQMS. “Agar informasi tentang mutu udara mudah dipahami oleh masyarakat, hasil pemantauan mutu udara dari stasiun pemantauan otomatis kontinyu disampaikan dalam bentuk Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU),” kata Zulkifli, Kamis 2 Mei 2024. Upaya lain adalah juga dilakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaku usaha yang ada di wilayah Sulbar. ISPU merupakan angka tanpa satuan, digunakan untuk menggambarkan kondisi mutu udara ambien di lokasi tertentu dan didasarkan kepada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika dan makhluk hidup lainnya. Penulis : DLH Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) hari ini (Kamis, 2 Mei 2024), Sulbar berhasil mempertahankan angka inflasi tahunan sebesar 2,02%. Sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh, bahwa Sulbar secara konsisten menjaga angka inflasi di bawah 3% sejak bulan Mei 2023 hingga April 2024. Dalam rilis tersebut, Sulbar menempati posisi ketiga terendah di Indonesia dalam hal angka inflasi pada bulan April. Salah satu sektor yang menjadi penyumbang deflasi utama adalah sektor perikanan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulbar, Suyuti Marzuki menyampaikan bahwa secara M to M komoditas layang menjadi penyumbang inflasi, sementara secara Y on Y, cakalang, layang, dan bandeng menjadi penyumbang deflasi yang signifikan. (M to M = month to month (bulan ke bulan) untuk Y on Y = year on year (tahun ke tahun). “ Hal ini, menjadi kebanggaan bagi Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan, atas prestasi yang ditorehkan provinsi ini dalam menjaga stabilitas ekonomi dan inflasi yang rendah,” kata Suyuti. Suyuti menyampaikan, langkah-langkah intervensi harga ikan yang dilakukan oleh DKP Sulbar terbukti efektif dalam mengendalikan inflasi. "Kami akan terus melakukan upaya-upaya untuk menjaga stabilitas harga ikan dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Sulbar," ucap Suyuti. Kerja sama epik antar semua pihak, menjadi faktor penting agar Sulbar dapat terus mempertahankan kondisi ekonomi yang stabil dan menghadapi tantangan inflasi dengan baik. Penulis : humasDKP Editor : humassulbar

Mamuju-- Sebagai bagian dari rangkaian Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tahun 2024, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) berkolaborasi dengan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Mamuju menggelar kegiatan literasi yang menjangkau pelosok-pelosok daerah, Kamis 2 Mei 2024 . Salah satunya yaitu SDN Samak, Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju. Hal ini sebagai upaya mewujudkan visi pendidikan yang inklusif dan merata. Kegiatan literasi ini menjadi sorotan utama di tengah semangat memperingati Hardiknas, yang merupakan momentum penting untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan di semua lapisan masyarakat. Kepala DPKD Sulbar, Khaeruddin Anas mengatakan, DPKD Sulbar bersama IMM Mamuju menyebarkan literasi di daerah-daerah terpencil, sebagai upaya untuk menyediakan akses pendidikan yang merata. "Kami percaya bahwa pendidikan adalah hak bagi semua orang, tanpa terkecuali. Oleh karena itu, kami berupaya keras untuk menyediakan akses pendidikan yang merata, termasuk di daerah-daerah yang sulit terjangkau," kata Khaeruddin Anas, dalam sambutannya. Kegiatan literasi tersebut melibatkan berbagai kegiatan, mulai dari pembacaan buku bersama anak-anak, tanya jawab literasi anak, hingga lomba mewarnai bersama peserta didik yang ada di sana, yang di sambut gembira oleh mereka . Para Mahasiswa dari IMM Mamuju turut berperan aktif dalam menyampaikan materi-materi pendidikan dan memfasilitasi berbagai kegiatan. "Saya merasa sangat bangga bisa turut serta dalam kegiatan ini. Memberikan kontribusi positif untuk pendidikan di daerah-daerah terpencil merupakan tanggung jawab kita bersama," ujar Nur Ihsan Wanandi, Ketua IMM Mamuju. Melalui kolaborasi ini, diharapkan semakin banyak masyarakat yang mendapatkan akses dan pemahaman yang lebih baik akan pentingnya pendidikan dalam meningkatkan kualitas hidup dan masa depan yang lebih cerah. Semangat untuk terus mendukung pendidikan di Indonesia terus berkobar, tidak hanya di kota-kota besar, tetapi juga di pelosok-pelosok desa yang membutuhkan perhatian lebih. Penulis : DPKD Sulbar Editor : humassulbar

MAMUJU-- Inflasi Sulbar bulan April Tahun 2024 diangka 2,02 yoy. Hal ini menunjukkan tren positif dibandingkan Inflasi Maret 2024 diangka 2,76 %. Melalui Rilis Berita Resmi Statistik, Kepala BPS Sulbar Tina Wahyufitri menyampaikan, Inflasi tahun ke tahun pada April 2,02 % utamanya didorong oleh kenaikan harga pada kelompok makanan,minuman dan tembakau sebesar 1,45 %, Kelompok penyediaanan makanan dan restoran 0,53 %, dan Kelompok peralatan pribadi dan jasa lainnya 0,09 % dan kelompok transportasi 0,08 %. "Kelompok pengeluaran yang dominan meredam laju inflasi adalah kelompok pakaian dan alas kaki yang mengalami deflasi 2,3 persen," jelas Tina. Atas posisi inflasi saat ini, Sulbar tercatat sebagai daerah dengan pengendalian inflasi terbaik bulan April 2024. PJ. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh mengapresiasi dan berterima kasih atas kinerja seluruh pihak dalam melakukan pengendalian inflasi di Sulbar. Apalagi jika melihat perkembangan inflasi selama satu satunya terakhir, sejak Mei 2023 hingga April 2024, inflasi Sulbar konsisten dibawah 3 %. "Saya berterima kasih kepada TPID Setinggi-tingginya. Saya sudah membuka data statistik 38 provinsi selama satu tahun ini, Inflasi yoy Sulbar satu satunya konsisten dibawah 3 %. Hanya Sulbar, tentu ini kerja sama yang bagus antara kabupaten, provinsi dan seluruh TPID dan teman teman semua disemua titik yang bergerak bersama untuk mengendalikan harga ini," ucap PJ Gubernur. Sestama BNPP juga mengingatkan kepada OPD terkait agar tetap memantau perkembangan harga, utamanya harga yang terlihat menjadi penyumbang inflasi April, yakni Cabe, Bawang Ayam dan Ikan. Sestama BNPP ini berharap pendekatan yang dilakukan selama satu terakhir dalam melakukan pengendalian inflasi di daerah terus berlanjut. "Dengan pendekatan yang sudah kita uji coba selama 2023-2024 ini sangat efektif. Subsidi dan melakukan gerakan pasar murah," ungkapnya. "Saya cek sejak Mei 2023 hingga April 2024 selalu bawah tiga persen. Jadi harga di Sulbar jauh lebih baik dibandingkan harga harga di daerah lain," pungkasnya.(rls)

Mamuju--Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Junda Maulana mengajak seluruh stakeholder memberi masukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi guna peningkatan kesejahteraan masyarakat di Sulbar. Itu disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) Tematik RPJPD Provinsi Sulbar Tahun 2025 – 2045 di Grand Maleo Hotel Mamuju, Selasa (30/4/2024). Dalam laporannya selaku pelaksana kegiatan, Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana menyebut kondisi pertumbuhan ekonomi Sulbar yang saat ini baik, namun belum inklusif. Menurutnya, hal ini tergambar dari angka pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,25 persen, tinggi di atas nasional, sementara angka kemiskinan masih di angka 11,49 persen. Untuk itu, Ia mengharapkan masukan dari para narasumber, peserta dan seluruh stakeholder pada FGD tersebut. Disampaikan, dari ketiga jenis lapangan usaha terbesar, yang berkontribusi terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulbar, masih terdapat sektor – sektor unggulan yang potensial untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. “Kalau melihat kondisi struktur pertumbuhan ekonomi kita ini, maka tantangan ke depan adalah bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi ini yang tentunya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita,” ucap Junda Maulana. “Sektor - sektor unggulan kita yaitu sektor pertanian, khususnya yang belum kita sentuh sama sekali adalah sektor perikanan yang memiliki potensi yang cukup besar dengan panjang pantai sekitar 670 Km dari Selatan sampai ke Utara,” sambungnya. Merespon hal tersebut, Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh mengajak seluruh warga Sulbar membangun Sulbar yang ramah investasi. Caranya, mengundang investor dan memanfaatkan asset yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan. “Cara berpikir kita harus mampu menarik sebanyak-banyaknya investor datang. Kalau hanya mengandalkan APBN dan PAD tanpa memikirkan investor, PAD-nya tidak akan naik.” kata Prof. Zudan. Menurut Prof. Zudan, masuknya investasi akan meningkatkan jumlah uang yang beredar dan menggerakkan aktivitas perekonomian di Sulbar. Dampaknya, pertumbuhan ekonomi meningkat dan masyarakat sejahtera. Penulis : Bapperida Sulbar Editor : humassulbar

Makassar--Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Bidang Pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN) melakukan koordinasi dengan Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara (BKN) Makassar terkait beberapa hal, Kamis 2 Mei 2024. Tiga hal dimaksud adalah Indeks Prestasi (IP) ASN Tahun 2024, teknis penginput data kompetensi pada SIASN dan Angka Kredit Jabatan Fungsional. Untuk IP ASN Tahun 2024, Bidang Pengembangan ASN koordinasi dengan Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Pengelolaan Kinerja Kusnaedi. Sedangkan, penginput data kompetensi pada SIASN, koordinasi dengan Analis Data dan Informasi Ramba Surya Triputra Tolongan. Sementara, terkait Angka Kredit Jabatan Fungsional, koordinasi dengan Analis SDM Aparatu Miftahul Jannah. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya BKD Sulbar untuk meningkatkan kualitas dan kinerja ASN di wilayah Sulbar. Kepala Bidang Pengembangan ASN BKD Sulbar, Rini Lukita Sari menjelaskan, dalam upaya meningkatkan kualitas ASN di Sulbar, BKD melalui Bidang Pengembangan ASN telah melakukan koordinasi terkait beberapa hal tersebut. “Kami juga telah mengkoordinasikan persiapan kegiatan 'Bincang Santai IP ASN' yang rencananya akan dilaksanakan secara virtual pada Senin, 6 Mei 2024. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada ASN terkait peningkatan kualitas dan kompetensi dalam menjalankan tugas-tugasnya," ucap RIni. Penulis : BKD Sulbar Editor : humassulbar

Bogor--Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Ditjenbun Kementan RI) dengan Satuan Kerja (Satker) Provinsi dan Kabupaten seluruh Indonesia, membangun kerja sama dalam kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Itu ditandai dengan dilakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Swakelola Kegiatan Sarana dan Prasarana (Sarpras) Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2024 oleh Ketua Sekretariat Tim Sarpras Ditjenbun Kementan RI Romauli Siagaian dengan seluruh perwakilan Satker Provinsi dan Kabupaten seluruh Indonesia, termasuk Kadis Perkebunan Sulbar Herdin Ismail, pada acara sosialisasi yang digelar Ditjenbun Kementan RI di Hotel Salak The Heritage Bogor, Jum’at 26 April 2024. Acara ini dihadiri Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Ardi Praptono, Direktur Penyaluran Dana BPDPKS Edi Wibowo, serta 141 Perwakilan Satuan Kerja (Satker) Provinsi dan Kabupaten seluruh Indonesia. Program pemerintah melalui BPDPKS ditujukan untuk memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan petani sesuai dengan Peraturan Presiden 61 Tahun 2015 Jo. Peraturan Presiden 66 Tahun 2018 tentang Peremajaan Sawit Rakyat, Sarana dan Prasarana Perkebunan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Promosi, Pemenuhan Kebutuhan Pangan, Hilirisasi Industri Perkebunan Kelapa Sawit, Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati. Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Ditjenbun Kementan RI, Ardi Praptono mengatakan bahwa perjanjian itu merupakan langkah progresif dalam memperkuat sinergi antara sektor publik dan swasta dalam memajukan industri perkebunan kelapa sawit, salah satu tulang punggung ekonomi nasional. Dengan pendekatan swakelola, diharapkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sarana dan prasarana perkebunan dapat ditingkatkan secara signifikan. “Kerja sama ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam pengembangan infrastruktur di sektor perkebunan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan semangat kerja sama yang kuat, Indonesia siap memperkuat posisinya sebagai salah satu pemain utama dalam industri perkebunan kelapa sawit di tingkat global,”ucap Ardi. Kadis Perkebunan Sulbar Herdin Ismail menyatakan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan dalam kerangka perjanjian…