Polman – Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Surya Yuliawan Syarifuddin, menegaskan komitmennya dalam memastikan bahwa seluruh Sistem Daerah Irigasi di Sulbar berjalan sesuai dengan grand desain pengelolaan air yang telah disusun secara menyeluruh. Penegasan ini disampaikan saat melakukan kunjungan kerja langsung ke Daerah Irigasi Lakejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Senin 4 Agustus 2025. Kunjungan ini sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan. “Kita tidak sedang bicara proyek semata, kita sedang bicara soal masa depan pangan daerah. Irigasi adalah nadi ketahanan pangan, dan kami tidak akan membiarkan ada ruang untuk kegagalan,” tegas Kadis PUPR Sulbar, Surya Yuliawan Syarifuddin, di hadapan rombongan teknis dan aparat setempat, yaitu Kepala Desa Dakka, Juru, Petugas P3A. Surya Yuliawan menyampaikan, sejumlah masalah teknis di lapangan seperti sedimentasi dan kerusakan minor saluran sudah dicatat dan akan segera ditangani. “Bekerja keras, bergerak cepat dan bertindak tepat adalah prinsip kami. Ini bukan kunjungan seremonial, ini peringatan bahwa PUPR serius,” pungkasnya. Turut mendampingi dalam kunjungan tersebut, Kabid PSDA Suriana Z., bersama tim teknis dari Dinas PUPR. Rombongan meninjau langsung kondisi bendung, sistem jaringan Irigasi Primer dan Sekunder, mendukung ratusan hektare lahan pertanian di Daerah Irigasi Lakejo yang menjadi kewenangan Provinsi Sulawesi Barat dengan Luasan 1265 ha. (Permen PUPR Nomor 14 tahun 2015 tentang Status Kewenangan). Menurut Tim Teknis PSDA, Daerah Irigasi Lakejo termasuk dalam jaringan prioritas yang telah masuk dalam grand desain pengelolaan sumber daya air Sulawesi Barat. Desain ini memuat arah pengembangan irigasi modern, efisiensi distribusi air, serta strategi menghadapi iklim ekstrem seperti kekeringan dan banjir. Kunjungan ini menjadi bentuk nyata kontrol lapangan agar pelaksanaan tidak sekadar ada di atas kertas. Dengan sikap tegas dari Dinas PUPR Sulbar, masyarakat pertanian diharapkan…

Mamuju - Dalam rangka penataan ASN lingkup Pemprov Sulbar pada aplikasi SIASN Perencanaan dan Peta Jabatan serta penyesuaian nomenklatur jabatan pelaksana berdasarkan KepmenPANRB Nomor 282 Tahun 2025, Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Sulbar menyelenggarakan Rapat Sinkronisasi Data Kepegawaian ASN Lingkup Pemprov Sulbar, Senin, 4 Agustus 2025. Rapat yang dipimpin Plt. Kepala Biro Organisasi Setda Sulbar, Nur Rahmah Parampasi dihadiri sejumlah pejabat pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) diantaranya Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian, Mirwan, Plt Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan, Andi Ridha Rimbawan. Turut hadir, sejumlah staf dari BKD Sulbar dan Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan Biro Organisasi Setda Sulbar. Plt. Kepala Biro Organisasi Setda Sulbar, Nur Rahmah Parampasi mengapresiasi pelaksanaan sinkronisasi data kepegawaian dengan peta jabatan di lingkungan Pemprov Sulbar. Menurutnya, kegiatan ini akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akurasi data kepegawaian, serta mendukung pengembangan kompetensi ASN. Ia menekankan pentingnya data yang terintegrasi. Sejak tahun 2020 lalu, BKN telah menghadirkan aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) sebagai sebuah inovasi untuk mewujudkan integrasi data ASN di Indonesia. ‘’Kegiatan yang kita laksanakan ini sejalan dengan misi Bapak Gubernur Suhardi Duka dan Wagub Salim S. Mengga untuk membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter,’’katanya. Naskah : Biro Organisasi Setda Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamasa - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfo SP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) kolaborasi dengan Komisi Informasi (KI) Sulbar melaksanakan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Kabupaten Mamasa, Selasa 5 Agustus 2025. Sebelumnya, Sosialisasi KIP juga sudah dilaksanakan di lima kabupaten di wilayah Sulbar dan terakhir di Kabupaten Mamasa. Bertempat di Hotel Sajojo Mamasa, sosialisasi ini dibuka oleh Wakil Bupati Mamasa Sudirman. Kegiatan dihadiri Komisioner KI Sulbar yaitu Muhammad Ikbal (Ketua), Arman Jaya (Wakil Ketua), Masram (Anggota) dan Firdaus (Anggota) yang juga sebagai pembawa materi. Turut hadir Plt. Kabid PSI Riny Hadiwijaya, Kadis PMD Kabupaten Mamasa Abdul Samad, para kepala desa se Kabupaten Mamasa dan undangan lainnya. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Mamasa, Sudirman mengapresiasi kegiatan Sosialisasi KIP yang dilaksanakan oleh Dinas Kominfo SP Sulbar bekerjasama dengan KI Sulbar mengingat masyarakat khususnya di Mamasa sangat memiliki rasa keinginan mengetahui yang cukup besar tentang informasi. "Apalagi masyarakat sudah dijamin terkait Keterbukaan Informasi Publik yang atur dalam Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2008. Masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dari badan publik," kata Sudirman. Sudirman menegaskan, pemerintah atau lembaga negara yang menggunakan anggaran negara wajib memberikan akses yang mudah dan cukup bagi masyarakat, untuk mendapat informasi yang mudah dan bisa memberikan informasi secara benar. "Apalagi bagi kepala desa yang memiliki anggaran desa yang kerap mendapat perhatian dari beberapa unsur seperti LSM," ujarnya. Olehnya, sosialisasi ini sangat penting untuk semua kepala desa agar bisa memahami betapa pentingnya keterbukaan informasi yang diberikan. Ia menambahkan, salah satu hal yang penting adalah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kabupaten Mamasa untuk menjadikan wadah infomasi di desa. Hal ini bertujuan agar pihak desa tidak lagi risau jika ada pihak atau masyarakat yang datang meminta sebuah informasi baik itu terkait anggaran maupun kegiatan. "Kita sebagai lembaga pemerintah harus…

Mamuju – Dalam rangka menindaklanjuti Surat Inspektorat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 700/240/2025 tanggal 24 Juli 2025 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Program Pengendalian Gratifikasi Tahun 2025, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar menugaskan dua ASN-nya, Mutmainnah dan Elvy Suhartaty Amir, untuk mengikuti E-Learning Peningkatan Pemahaman Gratifikasi yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin 4 Agustus 2025. Pelatihan ini difasilitasi oleh Inspektorat Sulbar dan dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting. Kegiatan berlangsung intensif dari pagi hingga sore hari, diikuti oleh perwakilan dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulbar. E-Learning ini merupakan bagian dari kelas pembelajaran online anti-korupsi yang digagas oleh KPK, menghadirkan tenaga ahli berpengalaman sebagai mentor. Materi pelatihan menekankan pentingnya prinsip “Jangan Terima, Jangan Beri”, pemahaman bahwa gratifikasi dapat menimbulkan konflik kepentingan antara penyelenggara negara atau pegawai negeri dengan pihak yang memanfaatkan jabatan mereka, serta penerapan nilai-nilai kearifan lokal SIRI’ sebagai landasan menjaga harga diri, kehormatan, dan integritas aparatur negara. Mutmainnah dan Elvy Suhartaty Amir berhasil menyelesaikan pelatihan dengan hasil sangat memuaskan. Menurut Elvy, pelatihan ini sangat membuka wawasan dan menguatkan komitmen pribadi untuk bekerja bersih. "Kami belajar banyak tentang pentingnya menghindari gratifikasi sekecil apapun. Nilai SIRI’ yang kita pegang menjadi pengingat bahwa integritas adalah harga diri yang tidak boleh ternoda,” ujarnya. Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menyampaikan apresiasi atas pencapaian ini. “Kita mendukung penuh setiap upaya peningkatan kapasitas ASN, terutama yang berhubungan dengan integritas dan pencegahan korupsi. Penanaman nilai SIRI’ sebagai dasar anti-gratifikasi sangat relevan dengan budaya kita di Sulawesi Barat. Ini sejalan dengan visi dan misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, untuk membangun SDM yang unggul dan berkarakter,” ujarnya. Melalui partisipasi aktif dalam program ini, diharapkan ASN BPKPD Sulbar semakin siap menerapkan nilai-nilai integritas, profesionalisme, bebas dari praktik gratifikasi, serta menjunjung tinggi budaya…

Mamuju — Dalam rangka menyemarakkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2025, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) turut berpartisipasi aktif dengan menyerahkan bendera Merah Putih kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulbar. Penyerahan bendera dilakukan secara simbolis oleh Penelaah Teknis Kebijakan Dinas ESDM Sulbar, Husain, mewakili Kepala Dinas ESDM Sulbar Bujaeramy Hassan, dan diterima oleh Staf Kesbangpol Sulbar, Petrus Rante Tandiabang, pada Senin, 4 Agustus 2025 di Kantor Kesbangpol Sulbar. Dalam keterangannya, Petrus Rante Tandiabang menjelaskan bahwa seluruh OPD dan instansi vertikal di Provinsi Sulbar turut menyerahkan bendera Merah Putih ke Kesbangpol. Selanjutnya, bendera-bendera ini akan disalurkan kepada masyarakat dan pemerintah kabupaten, serta akan dipasang di sepanjang jalur arteri Jl. Veteran, Mamuju. Sementara, Penelaah Teknis Kebijakan Dinas ESDM Sulbar, Husain mengatakan, melalui kegiatan ini, Dinas ESDM Sulbar berharap dapat menumbuhkan semangat patriotisme dan kebersamaan dalam menyambut HUT RI ke-80, sekaligus mempererat sinergi antar OPD dalam mengawal semangat kemerdekaan yang inklusif dan membumi. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Asisten I Setda Sulbar, Muh. Jaun, yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia HUT RI ke-80 tingkat Provinsi Sulbar, sekaligus bentuk partisipasi nyata dari Dinas ESDM dalam mendukung semangat nasionalisme dan persatuan bangsa. Sebelumnya, dalam rapat persiapan yang turut dihadiri oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), ditegaskan bahwa perayaan HUT RI tahun ini tidak hanya bersifat seremoni, tetapi juga menjadi momen reflektif yang dirayakan secara sederhana, meriah, dan membahagiakan. “Penekanan Pak Gubernur Suhardi Duka, sebaiknya merayakan HUT RI itu diupayakan kita rasakan merdeka. Merdeka bukan harus berlebih, tapi merdeka dalam arti meriah, murah, tapi senang dan bahagia,” ujar Ketua Panitia HUT RI Sulbar, Muh. Jaun, usai rapat di Ruang Theater Kantor Gubernur, Jumat 25 Juli 2025. Pemprov Sulbar telah menyusun berbagai agenda untuk memeriahkan peringatan HUT RI ke-80, termasuk lomba-lomba khas…

Mamuju — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat memberikan dukungan penuh dan secara resmi, melepas dua siswa sebagai Duta SMA untuk mengikuti ajang lomba tingkat nasional yang akan berlangsung di Bogor, Jawa Barat, pada 5–9 Agustus 2025. Ajang Duta SMA merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh Direktorat SMA, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Kegiatan ini bertujuan mengembangkan potensi siswa secara menyeluruh, mulai dari kepemimpinan, kemampuan komunikasi, kolaborasi, hingga karakter dan wawasan kebangsaan. Plt. Kepala Bidang Pembinaan SMA Disdikbud Sulbar, Muh. Ilyas, menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada para siswa yang telah terpilih mewakili Sulawesi Barat. “Kami sangat bangga dan memberikan dukungan penuh kepada anak-anak kami yang akan berkompetisi di tingkat nasional. Ini adalah kesempatan besar untuk menunjukkan bahwa siswa-siswi Sulawesi Barat mampu bersaing dan berprestasi di tingkat nasional,” Kata Muh. Ilyas, Senin 4 Agustus 2025. Lebih lanjut, Muh Ilyas menyebut keikutsertaan ini sebagai wujud nyata pelaksanaan kebijakan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), dalam membangun sumber daya manusia (SDM) unggul dan kompetitif. "Dan diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi siswa lainnya untuk terus mengembangkan diri, tidak hanya secara akademik tetapi juga dari sisi karakter dan kepemimpinan," pangkasnya. Adapun dua siswa yang mewakili Sulbar ke tingkat nasional Ali Farham dari UPTD SMN 1 Pasangkayu dan Aurelly Marsya dari UPTD SMA 3 Majene. (Rls)

Polewali Mandar - Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Salim S Mengga, menghadiri dan membuka secara resmi kegiatan Workshop Implementasi Program Pencegahan dan Penanganan Stunting serta Kemiskinan Ekstrem Terpadu yang diselenggarakan di aula kantor Bupati Polewali Mandar pada Selasa, 5 Agustus 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam mengatasi dua isu prioritas nasional, yaitu stunting dan kemiskinan ekstrem, khususnya di Polewali Mandar yang angka stuntingnya masih berada di angka 31,50 persen. Workshop ini dihadiri oleh Bupati Polewali Mandar, Samsul Mahmud, dan jajaran pemerintah daerah, kepala puskesmas, Camat, dan pemangku kepentingan. Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Salim S Mengga, sekaligus ketua TIM Terpadu penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem, menekankan pentingnya pendekatan terintegrasi dan kolaboratif dalam upaya percepatan penurunan stunting dan pengentasan kemiskinan ekstrem. "Stunting bukan hanya isu kesehatan, melainkan isu pembangunan manusia. Demikian pula kemiskinan ekstrem harus ditangani dengan program-program yang menyentuh langsung akar permasalahan, seperti akses pangan, pendidikan, dan sanitasi," ujarnya. Pemprov Sulbar mengambil kebijakan bahwa untuk menyelesaikan masalah stunting dan kemiskinan ekstrem harus ada kolaborasi antara Pemprov Sulbar dan kabupaten sampai kecamatan hingga desa. Gubernur Suhardi Duka juga meminta agar setiap pejabat menjadi "orang tua asuh" dan membebani 10 orang, serta mengangkat 100 anak stunting dan membantunya secara pribadi. Wakil Gubernur berharap bahwa workshop ini dapat memperkuat koordinasi dan menyusun langkah-langkah konkret dalam mencapai target nasional penurunan stunting hingga 14% dan penghapusan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada tahun-tahun mendatang. Workshop ini juga diisi dengan diskusi panel, pemaparan praktik baik dari daerah lain, serta perumusan rekomendasi strategis yang dapat diterapkan di Polewali Mandar. (Rls)

Mamuju - Ketua TP PKK Sulbar Ny. Hj. Harsinah Suhardi bersama Kepala Kemendukbangga BKKBN perwakilan Sulbar Reski Murwanto, memimpin rapat koordinasi Implementasi Penanganan dan Pencegahan Kemiskinan dan Stunting Terpadu Provinsi Sulawesi Barat, di ruang pola mini kantor BKKBN provinsi sulbar, Senin 4 Agustus 2025. Hal ini sejalan dengan visi-misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur, Salim S Mengga dalam rangka memperkuat sinergi sebagai langkah konkret antar sektor dalam rangka pelaksanaan strategi dan gerakan penanganan kemiskinan dan stunting yang akan dilaksanakan mulai bulan September hingga Desember 2025 di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. "Kita berjalan bersama-sama disini antara PKK, BKKBN, dan semua sektor terkait untuk membicarakan strategi program kita ke depannya dalam percepatan penurunan angka stunting." katanya. Belajar dari waktu dirinya masih menjabat sebagai ketua TP PKK Kabupaten Mamuju, Hj. Harsinah berharap Sulbar bisa membuat suatu program yang dapat menjadi contoh untuk daerah lain, seperti PAUD Siola. Untuk itu, Ia menginginkan agar Posyandu di hias meriah sebagai tempat yang menyenangkan untuk di kunjungi anak-anak dan juga ibunya. "Pemeriksaan kesehatan ke Posyandu bagi Bayi, Balita dan Anak-anak itu penting, karena sebagai ibu untuk anak-anak, saya juga dulu itu sering membawa mereka ke Posyandu demi mengetahui seperti apa perkembangan mereka tiap bulannya." lanjut Hj. Harsinah. Sementara itu, Kepala BKKBN Perwakilan Sulbar, Reski Murwanto meminta agar tim PASTI PADU mengkoordinasikan berbagai upaya, termasuk pendampingan keluarga berisiko stunting, penyuluhan, serta penyediaan layanan dan informasi yang berkualitas terkait kesehatan dan gizi. "Kami ingin data yang sudah terukur Kita keroyok bersama, Jangan kita abai, angka stunting baru harus kita tangani juga, tahun ini kita kuatkan lagi, ini sebenarnya program lama yang harus Kita hidupkan kembali." ujarnya. (rls)

Mamuju — Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), selaku bagian dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), melaksanakan rapat kerja untuk menjawab pandangan fraksi-fraksi DPRD Sulbar atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2025. Langkah ini sejalan dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Sulbar. Rapat kerja yang berlangsung di Ruang Rapat Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten BPKPD Sulbar, Senin (4/8/2025), dihadiri oleh Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten sekaligus Plt. Kepala Biro Pemkesra Setda Sulbar, Murdanil, bersama Kasubid Bina Kabupaten, Amir Hamzah, Kasubid Perencanaan Pendapatan dan Belanja Operasi, Muhammad Apriadi, Pejabat Fungsional AKPD Ahli Muda, Abdul Kuddus, serta staf teknis lainnya. Hadir pula perwakilan Tim TAPD lainnya, yaitu Sekretaris Bapperida Sulbar, Darwis Damir. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut setelah Rapat Paripurna DPRD Sulbar yang digelar siang hari sebelumnya, dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025. Dalam kesempatan tersebut, Tim TAPD menyampaikan klarifikasi, penjelasan, dan tanggapan atas berbagai masukan, kritik, serta saran dari setiap fraksi, meliputi proyeksi pendapatan daerah, prioritas belanja, strategi pembiayaan, dan penguatan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menegaskan bahwa proses penyusunan APBD, baik murni maupun perubahan, dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan daerah, ketersediaan anggaran, serta arah kebijakan pembangunan. “Kami mengapresiasi setiap pandangan dan masukan dari fraksi DPRD, karena hal ini akan memperkuat kualitas dokumen APBD dan memastikan program yang direncanakan bermanfaat nyata bagi masyarakat Sulbar,” ujarnya. Naskah : BPKPD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Majene — Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfo SP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Penanganan Blankspot dan Lemah Sinyal Internet di Kabupaten Majene, Senin 04 Agustus 2025. Kegiatan ini berlangsung di Aula Wisma Yumari, Majene. Penanganan blankspot dan lemah sinyal internet ini merupakan upaya Pemprov Sulbar di bawah kepemimpinan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (SDK-JSM) dalam mendorong pemerataan akses jaringan internet di wilayah Sulbar untuk mewujudkan program prioritas Sulbar menuju “Zero Blankspot”. Di Kabupaten Majene ditetapkan 15 titik untuk bantuan jaringan internet tahun 2025. Rakor ini dihadiri Sekda Majene Ardiansyah, Plt. Kepala Dinas Kominfo SP Sulbar Muhammad Ridwan Djafar, kepala perangkat daerah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene yang terkait, para camat, serta perwakilan desa, puskesmas, dan sekolah yang menjadi target penanganan blankspot tahun 2025. Turut hadir Babinsa dan Bhabinkamtibmas dari desa-desa yang terdampak. Sekda Majene, Ardiansyah, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi terhadap program Pemprov Sulbar. “Kami mengapresiasi program Pemprov sekaligus menyampaikan terima kasih atas bantuan penanganan blankspot dan lemah sinyal internet ini,” ujarnya. Ia menambahkan, Pemkab Majene juga akan berupaya mendukung program tersebut dengan mendorong alokasi anggaran untuk pembiayaan penyediaan jaringan di wilayah kewenangan kabupaten, misalnya SD, SMP dan layanan publik lainnya. Plt. Kepala Dinas Kominfo SP Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, menegaskan bahwa pemerataan akses internet merupakan bagian penting dari transformasi digital yang harus menyentuh seluruh lapisan masyarakat, termasuk di desa-desa pelosok. “Masih banyak titik di Kabupaten Majene yang belum terjangkau jaringan internet. Ini bukan hanya menghambat komunikasi, tetapi juga berdampak pada akses pendidikan, layanan kesehatan, dan ekonomi digital. Rakor ini digelar untuk mempercepat penanganannya,” jelasnya. Sementara, Kepala Dinas Kominfo Majene, Albar Mustar, menyambut baik penetapan 15 titik bantuan jaringan internet di Majene. “Penetapan ini akan sangat membantu dan memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi secara daring,” ungkapnya. Dalam pemaparannya, Dinas Kominfo SP…