Mamuju - Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) melontarkan usulan baru soal sistem pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Nantinya, TPP tak lagi dihitung berdasarkan kinerja individu, tapi akan berbasis komunal alias dilihat dari performa satu SKPD secara menyeluruh. "Ide saya juga mungkin saya akan merubah sistem pembayaran TPP, bukan lagi dihitung secara individu kinerja seseorang, tapi akan dihitung secara komunal kinerja dari satu SKPD. Sementara kita cari aturannya," kata Gubernur Suhardi Duka, saat meresmikan Ruang Layanan To Dilaling, Ruang Laktasi, dan Musala Al-Amanah di Kantor BKD Sulbar, Jumat 1 Agustus 2025. Menurut SDK, meski ada pegawai yang berprestasi, kalau kinerja SKPD tempatnya bekerja lamban, maka hasil kerjanya juga dianggap tak optimal. Karena itu, pendekatan kolektif dinilai lebih adil untuk mendorong percepatan kerja tim. "Supaya yang kita ukur itu adalah kinerja SKPD-nya, karena walaupun dia berprestasi di situ tapi SKPD-nya lelet, dia tidak tercapai juga kinerja, karena bukan orang per orang ini kita kerja kolektif," jelas SDK. Usulan ini belum akan diterapkan dalam waktu dekat. Kata SDK, Pemprov Sulbar masih menyusun aturan dan mekanisme penilaiannya. Kalau semua sudah siap, sistem baru ini diproyeksikan mulai jalan tahun 2026. "Idenya sudah ada, hanya aturannya saja dan mekanismenya, penilaiannya dan lain sebagainya. Kalau sudah selesai, kemungkinan bisa kita berlakukan 2026," pungkasnya. (Rls)

Mamuju - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Implementasi Penanganan dan Pencegahan Kemiskinan dan Stunting Tahun 2025 dan 2026 di Ruang Teater Lt. 2 Kantor Gubernur Sulbar, Kamis (31/7/2025). Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana selaku Wakil Ketua Pelaksana Tim Koordinasi Pastipadu Provinsi Sulawesi Barat 2025 menghadiri langsung kegiatan tersebut. Kepala Bapperida Sulbar melaporkan progres penanggulangan kemiskinan dan penanganan stunting, menyampaikan program/kegiatan hasil kesepakatan bersama sesuai dengan Perangkat Daerah terkait kepada Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (JSM). “Seluruh aktivitas yang belum terlaksana di tahun 2025 dan akan dilaksanakan pada tahun 2026, termasuk dalam penandaan Berita Acara Pastipadu telah diarahkan sesuai titik lokasi yang disepakati oleh seluruh kabupaten., dimana Tahun 2025 disepakati sebanyak 12 Lokus dan Tahun 2026, 60 Lokus,” kata Junda Maulana. “Tentunya ini penting sebagai wujud dukungan terhadap percepatan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana misi kedua Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (JSM),” lanjut Junda Maulana. Pemprov Sulbar menegaskan komitmennya untuk mengintervensi 60 desa pada tahun anggaran 2026. Fokus utama akan diarahkan pada pengentasan kemiskinan serta pengendalian angka stunting secara berkelanjutan. Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, menekankan bahwa program ini akan menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah. "Hari ini kita pertegas untuk program pengentasan kemiskinan dan pengendalian stunting. Kita sudah bicara dengan para bupati dan 26 SKPD. Tahun depan, kita akan intervensi 60 desa," kata Suhardi Duka. Menurutnya, desa-desa yang menjadi sasaran akan mendapatkan perhatian khusus dalam bidang kesehatan, infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan. Pemprov Sulbar juga telah menginstruksikan seluruh OPD untuk memprioritaskan alokasi anggaran terhadap program ini, dibandingkan kegiatan lainnya. "Insya Allah program ini akan kita fokuskan. Saya tekankan ke OPD, ini dulu alokasi anggaran yang utama, baru alokasi yang lain. Setelah 60 desa tahun depan, dilanjutkan lagi dengan…

Mamuju — Kepala Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Andi Rahmat, menghadiri Rapat Pembahasan Sektoral Bidang Energi, Telekomunikasi, Air Bersih, dan Sumber Daya Air dalam rangka penyelesaian Dokumen Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulbar. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sulbar, Kamis 31 Juli 2025. Rapat tersebut menjadi forum penting untuk menyinkronkan data dan rencana sektoral sebagai dasar dalam perumusan revisi RTRW Provinsi Sulawesi Barat, khususnya yang berkaitan dengan sektor energi dan sumber daya lainnya. Dalam kesempatan itu, Dinas ESDM dimintai konfirmasi dan klarifikasi terkait berbagai program dan infrastruktur energi yang ada maupun yang direncanakan, termasuk keberadaan dan rencana pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di pulau-pulau terluar Sulawesi Barat. Selain itu, turut dibahas sistem jaringan listrik eksisting serta pembangkit listrik berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) di wilayah provinsi. Andi Rahmat menyampaikan bahwa integrasi data dan informasi energi dalam dokumen RTRW sangat penting untuk memastikan keselarasan antara kebijakan ruang dan rencana pembangunan energi ke depan. “Kami mendukung penuh proses revisi RTRW ini sebagai instrumen perencanaan tata ruang yang akan menjadi dasar pengembangan infrastruktur energi berkelanjutan di Sulawesi Barat,” ujarnya. Sejalan dengan Panca Daya yang menjadi fokus Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka, rapat ini menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam membangun infrastruktur yang kokoh dan berkelanjutan, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan hidup. Pengembangan infrastruktur energi terbarukan seperti PLTS di pulau-pulau terluar tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan energi masyarakat, tetapi juga mempertimbangkan aspek lingkungan agar pembangunan berjalan seimbang dan lestari. Melalui rapat ini, diharapkan tercipta sinergi antar sektor dalam mewujudkan Sulawesi Barat yang tangguh dan berwawasan lingkungan, memastikan kebutuhan energi di wilayah terpencil dapat terpenuhi tanpa mengorbankan kelestarian alam. Naskah : Dinas ESDM Sulbar Editor: Tim Humas Pemprov Sulbar

MAMUJU TENGAH — Gelaran Sekolah Internet Komunitas Informasi Masyarakat (Senter KIM) yang dilaksanakan Dinas Kominfopers Sulawesi Barat di Kabupaten Mamuju Tengah, Kamis (31/7/2025), disambut dengan antusias oleh peserta dari berbagai latar belakang. Diskusi yang hangat menunjukkan tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya literasi digital di tengah arus informasi yang masif dan tanpa batas. Ini sejalan dengan harapan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Sulbar dalam mewujudkan Panca Daya; Sulbar Cerdas. Dalam sesi dialog, sejumlah peserta menyampaikan kegelisahan mereka terhadap derasnya informasi digital yang sulit difilter, terutama bagi kalangan muda dan kelompok usia rentan. Salah satunya datang dari Taufik, perwakilan organisasi HMI, yang menyoroti maraknya penjualan layanan internet ilegal dan lemahnya pengawasan digital di masyarakat. “Masyarakat kita akan sangat dirugikan kalau tidak ada kewenangan atau aturan yang mengatur lalu lintas informasi digital," kata Taufik. Pegiat literasi Mamuju Tengah, Jeki, juga menggarisbawahi pentingnya tetap menjaga keseimbangan antara penggunaan teknologi digital dan literasi berbasis buku. Menurutnya, gempuran konten digital yang viral telah memudarkan minat terhadap budaya lokal dan nasional. “Kita semua harus update dan mengikuti zaman, tapi jangan tinggalkan buku. Gadget itu cepat, tapi buku itu lebih dalam,” kata Jeki. “Lihat saja anak-anak sekarang lebih hafal lagu TikTok daripada lagu-lagu perjuangan nasional.” tambahnya. Menanggapi hal itu, Kepala Diskominfo Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, selaku Pemateri mengemukakan, Pemprov Sulbar tengah mendorong pembangunan infrastruktur digital di seluruh wilayah, termasuk area-area blankspot, untuk memastikan hak digital masyarakat dapat terpenuhi. Hanya saja, dampak pada pemerataan akses internet ini akan berujung pada dua sisi, yakni pengaruh positif dan pengaruh negatif, sehingga dibutuhkan masyarakat yang cakap digital dan sadar akan etika berinternet. Pada situasi inilah peran aktif KIM sangat dibutuhkan. "KIM sangat penting sebagai penyaring informasi sekaligus penyambung komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. KIM hadir karena tidak semua hal bisa dijangkau langsung oleh pemerintah. Di sinilah KIM berperan aktif menjadi…

Mamuju - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) membangun kerja sama dengan PT. Mars Symbioscience Indonesia dalam rangka upaya pengembangan kakao berkelanjutan untuk Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera. Itu ditandai dilakukannya Penandatanganan MoU oleh Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) dengan Presiden Direktur PT. Mars Symbioscience Indonesia Marlyn Patta, S. Kegiatan ini berlangsung di ruang kerja Gubernur Sulbar pada Kamis, 31 Juli 2025. "Kakao Sulbar pernah menjadi penghasil kakao terbesar di Indonesia, saat ini kita menjadi provinsi penghasil kakao terbesar keempat di Indonesia," kata Gubernur Sulbar Suhardi Duka. Suhardi Duka mengungkapkan, penurunan produktivitas kakao di Sulbar sebagian besar disebabkan karena serangan hama dan penyakit, yang menyebabkan petani tidak dapat mempertahankan produktivas kakao di Sulbar "Tahun 2000 sampai 2020 kakao Sulbar ini banyak terserang penyakit, sehingga petani kewalahan dan beralih ke komoditi lain," ungkap SDK. Hama dan penyakit yang menyerang kakao di Sulbar belum bisa dikendalikan dengan baik, sehingga perlu perhatian serius dari pemerintah mengatasi permasalahan ini. Dengan adanya kerja sama antara Pemprov Sulbar dan PT. Mars Symbioscience Indonesia, diharapkan dapat meningkatkan Kapasitas SDM petugas dan pelaku usaha kakao di Sulbar dalam meningkatkan produktivitas kakao Sulbar. Dengan meningkatnya produktivitas kakao Sulbar, SDK berharap kakao Sulbar dapat menduduki peringkat satu di Indonesia "Kami ingin nanti kakao Sulbar bisa juara 1 lah, karena saat ini masih berada di urutan ke 4 di Indonesia," imbuh SDK. Presiden Direktur PT. Mars Symbioscience Indonesia, Marlyn Patta, S. berharap dengan adanya kerja sama ini akan mempererat hubungan antara Pemprov Sulbar dan PT. Mars Symbioscience Indonesia. "Semoga kerja sama ini dapat memperat hubungan antara Pemprov Sulbar dan PT. Mars Symbioscience Indonesia, untuk membantu peningkatan kapasitas SDM petani kakao Sulbar," kata Marlyn. Plt. Kepala Dinas Perkebunan Sulbar, Muh. Faizal Thamrin menyambut baik adanya Penandatanganan MoU ini. Ia menegaskan mendukung penuh perjanjian kerja sama ini untuk keberlanjutan pengembangan kakao di Sulbar.…

Mamuju - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) kembali menegaskan komitmennya dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan percepatan penanganan stunting melalui program PASTI PADU (Penanggulangan Kemiskinan dan Penanganan Stunting Terpadu). Komitmen ini ditegaskan dengan dilakukannya Rapat Koordinasi Implementasi Program PASTI PADU yang berlangsung di Ruang Teater, Lantai II Kantor Gubernur Sulbar, Kamis (31/07/2025). Rapat dipimpin langsung oleh Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S Mengga (JSM). Dalam rakor tersebut, Plt Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim, hadir dan menyampaikan dukungan penuh Dinas Kesehatan dalam menyukseskan PASTI PADU 2025 melalui berbagai intervensi strategis. “Dukungan kami diwujudkan dalam penyediaan makanan tambahan lokal (PMT), distribusi susu untuk balita, ibu hamil dan kelompok PKMK, penyediaan alat ukur antropometri kit di desa/kelurahan intervensi, distribusi tablet tambah darah, serta pemberian vitamin untuk anak di bawah dua tahun,” terang dr. Nursyamsi. Program-program tersebut menjadi bagian integral dalam mewujudkan Misi Ketiga Provinsi Sulawesi Barat Membangun Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berkarakter. Gubernur Suhardi Duka dalam arahannya menegaskan bahwa penurunan angka stunting dan pengentasan kemiskinan harus menjadi prioritas utama seluruh perangkat daerah. “Tidak boleh ada anak-anak Sulbar yang tumbuh tanpa gizi cukup dan akses kesehatan memadai. Semua OPD harus bergerak dalam semangat kolaborasi,” tegas Gubernur SDK. Wakil Gubernur Salim S Mengga juga menegaskan pentingnya konsistensi dan keberlanjutan dalam pelaksanaan program. “PASTI PADU harus menjadi gerakan bersama, bukan sekadar program tahunan. Kesehatan dan kesejahteraan rakyat Sulbar adalah tanggung jawab kita semua,” ucapnya. Dengan semangat sinergi antar OPD, termasuk Dinas Kesehatan, program PASTI PADU diharapkan mampu menurunkan prevalensi stunting dan angka kemiskinan secara signifikan di Sulawesi Barat. Plt Kepala Dinas Kesehatan Sulbar memastikan seluruh intervensi kesehatan siap dilaksanakan secara optimal di desa dan kelurahan prioritas. Naskah : Dinkes Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju – Dalam rangka menindaklanjuti Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 415 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Penanganan Stunting Terpadu Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) menggelar Rapat Koordinasi bersama OPD terkait implementasi Penanganan dan Pencegahan Kemiskinan dan Stunting Tahun 2025 dan Tahun 2026 di Room Teater, Lantai II Kantor Gubernur Sulbar, Kamis 31 Juli 2025. Rakor dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka, didampingi Wakil Gubernur Salim S Mengga dan Plh. Sekprov Sulbar Herdin Ismail. Rakor ini dihadiri oleh seluruh Kepala OPD yang tergabung dalam tim koordinasi. Termasuk di dalamnya Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar yang hadir langsung melalui Kepala BPKPD, Mohammad Ali Chandra bersama Sekretaris BPKPD, Fahri Yusuf, Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi, Faika Kadriana Ishak, serta Kepala Bidang Barang Milik Daerah, A. Bisyri. Dalam rakor ini, BPKPD Sulbar menegaskan komitmennya dalam mendukung upaya penanggulangan kemiskinan dan stunting secara terpadu dan berkelanjutan, khususnya dalam memastikan efisiensi dan efektivitas alokasi anggaran program yang berdampak langsung pada masyarakat miskin dan rentan. Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menyampaikan bahwa penguatan sinergi antar-OPD serta pengelolaan anggaran yang terukur dan transparan merupakan kunci keberhasilan dalam menjalankan program prioritas ini. "Kami di BPKPD akan terus berperan aktif memastikan setiap kebijakan anggaran diarahkan pada program-program yang benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, terutama terkait penurunan angka kemiskinan dan stunting di Sulawesi Barat,” ujar Ali Chandra. Ia menambahkan, pelaksanaan program ini sejalan dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka – Salim S Mengga, yakni membangun SDM yang unggul dan berkarakter, memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas. Melalui forum koordinasi ini, diharapkan seluruh OPD dapat saling memperkuat peran dan kolaborasi dalam merumuskan strategi dan langkah nyata yang berfokus pada dampak jangka panjang bagi…

Mamuju – Tim Kerja Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal DPMPTSP Sulbar menunjukkan komitmen mendorong pertumbuhan ekonomi daerah berbasis kemitraan inklusif. Hal ini ditandai dengan pelaksanaan Forum Fasilitasi Kemitraan UMKM dengan Pelaku Usaha Besar. Dalam forum ini, 3 pelaku UMKM lokal yakni UMKM Kayyis, Lhia Donuts, dan Dapoer Ummi N3 resmi menandatangani kesepakatan kemitraan dengan Yayasan Al Kahfi. yayasan Al Kahfi merupakan sebuah entitas usaha besar yang bergerak di bidang pendidikan dan pemberdayaan sosial serta ekonomi masyarakat. Kepala DPMPTSP Sulbar Habibi Asiz yang menyaksikan langsung penandatanganan kesepakatan ini menyampaikan apresiasinya terhadap semangat kolaborasi dari para pelaku usaha. Menurutnya, hal ini sebagai bukti nyata bahwa kolaborasi antara UMKM dan pelaku usaha besar bisa diwujudkan dengan pendekatan yang tepat. Habibi menambahkan, hal ini juga sejalan dengan keinginan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S Mengga, untuk memajukan UMKM lokal. Hal ini sesuai dengan visi kedua pemimpin itu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. "Forum ini bukan hanya simbolik, tapi menjadi ruang nyata untuk saling menguatkan demi mewujudkan Visi misi bapak Gubernur Suhardi Duka, khususnya misi pertama yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Habibi di ruangannya, Kamis 31 Juli 2025. Sedangkan, Ketua Tim Kerja Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal DPMPTS Sulbar, Satriawan Hasan Sulur menegaskan pentingnya fasilitasi pemerintah sebagai jembatan antara pelaku usaha besar dan UMKM. Menurutnya, Kemitraan adalah langkah strategis dalam membangun rantai pasok lokal dan menciptakan sinergi yang produktif. "Kami akan terus memastikan bahwa kemitraan ini berjalan berkelanjutan dan memberikan manfaat yang terukur bagi kedua belah pihak, hal ini merupakan arahan dari pak kadis terkait bagaimana kami bisa meraih target target kinerja khususnya pada program fasilitasi kemitraan ini,” ungkap Satriawan. Sementara itu, Direktur Yayasan Al Kahfi Masniar menyambut baik inisiatif DPMPTSP Sulbar serra menyatakan kesiapannya untuk menjadi mitra strategis UMKM Sulbar. Dirinya percaya,…

MAMUJU TENGAH — Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfo) Provinsi Sulawesi Barat kembali menggelar program Sekolah Internet Komunitas Informasi Masyarakat (Senter KIM), kali ini di Kabupaten Mamuju Tengah, Kamis, 31 Juli 2025. Kegiatan ini mengusung tema "Menuju Sulbar Digital yang Aman, Inklusif, Memberdayakan dan Informatif" dan dihadiri ratusan peserta dari berbagai latar belakang: pelaku usaha, konten kreator, pemerintah desa, TP PKK, organisasi kepemudaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, pelajar, mahasiswa, hingga unsur swasta. Adapun pemateri adalah Kepala Dinas Kominfopers Sulbar Muhammad Ridwan Djafar, Kepala Diskominfo Pemkab Mateng Ishaq Yunus, Wakil Ketua DPRD Sulbar St. Suraidah Suhardi, Abdul Wahab (Ketua RTIK Mamuju), Salahuddin, dan Kabi IKP Diskominfo Sulbar Dian Afrianty. Kepala Dinas Kominfopers Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, mengemukakan, Senter KIM merupakan bagian dari upaya menciptakan ekosistem digital yang kuat dan merata di seluruh kabupaten di Sulawesi Barat. Program ini juga mendukung "Panca Daya" Sulbar Cerdas Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Sulbar Salim S Mengga. “Senter KIM menjadi ruang diskusi sekaligus jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat. Kami ingin mendorong masyarakat agar semakin cakap digital, tidak hanya mengakses informasi, tetapi juga mampu memanfaatkannya secara produktif,” ujar Ridwan. Ridwan menjelaskan, di era digital saat ini, informasi bahkan telah melampaui uang sebagai kekuatan utama. Namun demikian, di balik kemajuan itu, tantangan seperti hoaks dan misinformasi terus mengintai. “Karena itulah KIM harus hadir sebagai benteng literasi digital di tengah masyarakat,” tambah Ridwan. Ridwan juga menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam memperluas akses digital di seluruh wilayah, terutama di desa-desa yang belum terjangkau jaringan internet. Tujuannya untuk menjangkau pontensi-potensi yang ada di setiap desa. “Gubernur berpesan, internet bukan sekadar untuk hiburan atau informasi, tapi harus bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat,”pungkasnya. Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Mamuju Tengah, Ishaq Yunus, menggaris bawahi pentingnya KIM sebagai filter informasi di tengah derasnya arus digital. “Dunia kini sudah tanpa batas,…

MAMUJU, --Blank spot atau wilayah yang belum terjangkau jaringan internet masih menjadi tantangan besar di Sulawesi Barat. Untuk itu Pemerintah dan DPRD Sulbar berkomitmen mengintervensi titik blank spot agar masyarakat semakin mudah mengakses teknologi informasi. Hanya saja, akan menjadi tantangan kedepan ketika akses informasi ini sudah terpenuhi. Diperdaya ataukah mampu memberdayakan tekonlogi. Begitu disampaikan Wakil Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi saat memberi materi pada Sekolah Internet Komunitas Informasi Masyarakat (Senter KIM), yang dilaksanakan Diskominfo Sulbar di Mamuju Tengah, Kamis 31 Juli 2025. Karenanya, Legistor Partai Demokrat ini menginisiasi program Sekolah Internet Komunitas Informasi Masyarakat (Senter KIM) dengan berkolaborasi Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Pemprov Sulbar melakukan gerakan literasi digital di enam kabupaten dengan menyasar setiap lapisan masyarakat. "Pilihan ada di tangan kita: apakah kita akan diperdaya oleh teknologi, atau justru memberdayakan teknologi untuk kemajuan bersama,"ucap Suraidah. Ia menceritakan pengalamannya menyelesaikan studi sektoral di UIN melalui pemanfaatan teknologi dan kuliah daring, yang menjadi bukti nyata bagaimana teknologi bisa memberdayakan proses pendidikan. Contoh lainnya, transaksi jual beli melalui media sosial dan konsultasi kesehatan melalui aplikasi. Namun, perkembangan teknologi yang sangat cepat juga menuntut persiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Oleh karena itu, melalui program Senter KIM (Kelompok Informasi Masyarakat), Suraidah berinisiatif mempersiapkan SDM yang cakap digital di seluruh kabupaten di Sulbar. “Program ini bukan hanya soal infrastruktur fisik, tapi membangun SDM yang memiliki skill digital memadai,” jelasnya. Dalam empat tahun terakhir, program literasi digital melalui Senter KIM menjadi komitmen nyata Suraidah untuk membangun SDM di enam kabupaten di Sulawesi Barat. Upaya ini sejalan dengan visi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wagub Sulbar Salim S Mengga, Maju dan Sejahtera melalui pembangunan SDM. Untuk itu, Suraidah mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari orang tua, guru, institusi pendidikan, hingga komunitas, untuk menjadi cakap digital. Tak lupa, Suraidah menyampaikan, sebagai bagian penguatan budaya literasi,…