MAMUJU TENGAH -- Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh berkunjung dan bertemu sejumlah guru di SMAN 1 di Topoyo Mamuju Tengah , Selasa 14 November 2023. Kunjungan yang dilakukan sebagai bentuk monitoring sekaligus memberikan motivasi kepada para guru agar dapat memberikan pendidikan yang baik kepada seluruh siswa yang ada. "Saya berkunjung di SMA Topoyo dan memotivasi para guru dan siswa agar berapapun yang masuk harus lulus," kata Zudan. Hal itu menurutnya dilakukan agar seluruh siswa yang diberikan pendidikan seluruhnya dapat lulus sesuai harapan. "Artinya semua anak harus kita dorong untuk lulus sekolah," ucap Zudan. Tidak hanya itu, melalui kesempatan, itu pihaknya mendorong kepada seluruh guru agar ikut melakukan intervensi dalam mengembalikan anak putus sekolah. "Tadi kita mengembalikan anak tidak sekolah, kita mendorong masuk kelas paket B dan Paket A agar bisa sekolah kembali," jelas Prof Zudan. Sestama BNPP itu berharap, dengan keterlibatan seluruh pihak termasuk guru, masalah anak putus sekolah dan tidak sekolah di Sulbar dapat segera selesai. Dengan begitu tidak ada lagi anak di Sulbar yang tidak mengenyam pendidikan. (Rls) #putussekolah #pemprovsulbar #sulbarjaya #sulbarmaju #sulbarmalaqbi #sulbar @kominfosulbar @ikp #mamuju #majene #polewali #mamasa #pasangkayu #mateng YouTube : Pemprov Sulbar Instagram: @pemprov_sulbar Facebook /Fanpage : Pemprov Sulawesi Barat/ Pemprov Sulbar Website : https://berita.sulbarprov.go.id/ Tik tok : @pemprov.sulawesibarat

MAMUJU TENGAH - Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sulbar bersama Pemkab Mamuju Tengah sepakat untuk melaksanakan beberapa program dalam pengendalian inflasi demi upaya menekan harga pangan di pasaran. Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh mengatakan , perlunya langkah-langkah kongkrit dalam menekan inflasi agar tidak naik. Tentunya , diperlukan peran bersama baik kabupaten, provinsi maupun vertikal. Ini memerlukan ikhtiar bersama agar masyarakat bisa merasakan dampaknya. "Hari ini kita tim pengendali inflasi Sulbar bersama BI, serta Dirjen Perbendaharaan dan BPS serta Pemkab Mamuju Tengah berupaya untuk mengendalikan inflasi agar di bulan Oktober 2,9 persen bisa turun lagi seperti bulan-bulan sebelumnya," kata Prof Zudan, Selasa 14 November 2023 usai melakukan rapat High Level Meeting di Aula Kantor Bupati Mateng. Sestama BNPP tersebut menambahkan beberapa langkah yang sudah dilakukan di semua kabupaten di Sulbar termasuk di Kabupaten Mamuju Tengah seperti operasi pasar. "Ini untuk mengantisipasi harga pangan agar tidak naik secara signifikan. Jadi langkah-langkah yang akan diambil sudah disepakati bersama seperti gerakan pasar murah, pemberian subsidi sama transportasi, pemberian subsidi kepada pedagang sampai kepada UMKM penggilingan," tambahnya. Termasuk upaya menanam tanaman yang memberikan dampak terhadap inflasi seperti cabe. Akan ada gerakan penanaman sejuta pohon cabe di Kabupaten Mamuju Tengah, ini penting karena pemicu naiknya harga karena kurangnya stoknya. "Kita juga memberikan subsidi atau pasar murah terkait ikan, cabe, bawar hingga telur. Ini akan kita lakukan terus agar harga di masyarakat lebih murah lagi," ujarnya. Prof Zudan juga menyampaikan, Sulbar saat ini turun diangka paling bawah, padahal satu minggu sebelumnya sudah mendapat penghargaan dalam pengendalian inflasi, sehingga kerjasama agar ini bisa dipertahankan dan terus menekan angka inflasi agar tidak naik signifikan. "Kita akan kerjasama secara kongkrit dan masyarakat bisa merasakan manfaatnya. Kita akan operasi pasar bersama, semoga apa yang akan kita lakukan ini bisa menekan angka inflasi dan kita harap bisa tidak boros pangan,"…

MAMUJU TENGAH -- Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh melakukan peninjauan harga kebutuhan pokok terutama beras di Pasar Mamuju Tengah , Selasa 14 November 2023. Dalam peninjauan tersebut Sestama BNPP itu mengatakan , bahwa secara umum pasokan komoditas pangan dan harga terpantau stabilitas dan dalam kondisi baik. "Hari ini saya mengecek perkembangan harga beras di pasar karena di Sulbar menyumbang inflasi tertinggi dan setelah kita intervensi , alhamdulillah sudah menunjukkan adanya penurunan baik harga premium dan medium rata-rata menunjukkan 1000 sampai 1500," kata Prof Zudan Arif Fakrulloh. Ia menjelaskan, untuk pasokan beras yang ada ini didominasi dari Wonomulyo kualitas medium merupakan beras yang banyak di inginkan warga. "Kalau harganya bisa kita kendalikan, suplainya kita tambah, dengan operasi pasar juga suplainya akan kita tambah," ucap Zudan. Sementara, salah satu pedagang beras, Ambo mengatakan harga beras saat ini sudah menunjukkan penurunan. "Sudah turun 1000, kebutuhan masyarakat itu beras medium," tutup Ambo. Ia berharap, pemerintah dapat menjaga harga pangan seperti beras dapat terus terjaga dengan baik. (Rls) #pemprovsulbar #sulbarjaya #sulbarmaju #sulbarmalaqbi #sulbar @kominfosulbar @ikp #mamuju #majene #polewali #mamasa #pasangkayu #mateng YouTube : Pemprov Sulbar Instagram: @pemprov_sulbar Facebook /Fanpage : Pemprov Sulawesi Barat/ Pemprov Sulbar Website : https://berita.sulbarprov.go.id/ Tik tok : @pemprov.sulawesibarat

MAMUJU - Pemprov Sulbar melalui Dinas Ketahanan Pangan Sulbar terus gencarkan operasi pasar dan berbagai gerakan lainnya untuk mengantisipasi kenaikan harga jelang natal. Seperti, saat ini Dinas Ketahanan Pangan Sulbar kunjungi pasar-pasar tradisional yang ada di Kapaten Mamuju, Selasa 14 November 2023. Kadis Ketahanan Pangan Sulbar Abdul Waris Bestari mengatakan kunjungan ke pasar ini untuk mengecek harga pangan yang terjual di pasar. "Kita lebih awal gencarkan untuk mengantisipasi kenaikan harga pangan jelang perayaan natal. Ini juga merupakan instruksi langsung Pj Gubernur agar kami terus bergerak memberikan pelayanan kepada masyarakat,"kata Waris. Ia membeberkan bahwa harga pangan saat ini relatif stabil jelang perayaan natal. Semoga saja tidak ada kenaikan harga yang signifikan. "Kita kolaborasi dengan Perum Bulog Cabang Mamuju dan Pemkab untuk terus bergerak di lapangan, seperti yang dilakukan saat ini," ujarnya. Termasuk, juga pihaknya melakukan pasar murah dua hari dalam seminggu sesuai arahan dari Pj Gubenur Sulbar. "Ini untuk pengendalian inflasi terutama pangan beras. Makanya kita kerjasana dengan instansi terkait melakukan pasar murah,"ujarnya. Dia berharap tidak adanya penimbungan pangan terjadu di lapangan. Sehingga masyarakat tidak kesulitan mendapatkan pangan yang dibutuhkannya. "Gerakan pangan murah ini menyediakan barang yang serba murah atau dibawah harganya dari pasaran. Tapi turunnya juga tidak signifikan," ujarnya. Adapun, lokasi pasar murah ini dilaksanakan di Pasar Baru Mamuju selama satu hari. Berikut, harga yang dijual di gerakan pangan murah diantaranya: 1. Beras Premium dengan Harga Rp 66 ribu dimana harga Beras Premium di Pengecer adalah Rp 70 ribu. 2. Beras Medium harga Rp 54 ribu dimana harga pengecer Rp 63 ribu. 3. Minyak Kita diharga Rp 13.000 di Pedagang Pengecer diharga Rp 14 ribu sampai Rp 17 ribu. 4. Gula Pasir Rp 15.500 di pengecer seharga Rp 17ribu. Sedangkan, Stok beras 1 ton terjual 500 kg, Stok Minyak 100 ltr trjual 60 ltr, Stok gula 200 kg terjual 150…

MAMUJU, - Pj Ketua TP PKK Sulbar, Ny. Ninuk Triyanti Zudan mengikuti Workshop Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan Psikotorapika Berbasis Keluarga di Gedung Graha Sandeq Kompleks Kantor Gubernur Sulbar, Senin, 13 November 2023. Pada kegiatan tersebut Ny Ninuk Triyanti Zudan mengatakan melalui kegiatan yang digelar dapat menjadi benteng pertama melakukan pencegahan terhadap berbagai bahan berbahaya yang dapat menyerang keluarga. Ada tiga issu yang dibahas dalam kegiatan tersebut pertama yaitu penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. "Kita pahami di Indonesia termasuk Sulbar merupakan daerah dengan tingkat kewaspadaan narkoba, ini harus kita hindari karena narkoba tidak hanya merusak kesehatan tetapi juga merusak masa depan menjadi suram," kata Ny Ninuk. Ia mengatakan, peran keluarga sangat besar melakukan pencegahan terhadap berbagai bahan dan obat sehingga ia mengajak kepada seluruh peserta yang hadi agar bagaimana caranya menghindari narkoba dan psikotropika dengan menjadi duta muda anti narkoba. "Selalu ingat bahwa narkoba berbahaya," ucap Ninuk. Selain itu, issu kedua yang dibahas dalam kegiatan tersebut adalah terkait penggunaan obat-obatan ilegal tidak sesuai petunjuk dokter. "Ini bahaya sekali karena banyak sekali obat-obatan yang beredar daerah kita harus diantisipasi agar tidak masuk di tubuh kita," kata Ninuk. Tidak hanya itu, melalui kesempatan itu ia juga mengajak agar seluruh peserta dapat menekan angka stunting yang masih tinggi di Sulbar. Mengatasi masalah itu dibutuhkan kolaborasi dan kerja bersama seluruh pihak agar masalah stunting dapat diselesaikan. Ia juga memaparkan, terkait bahaya stunting, sehingga ia mengajak keterlibatan seluruh peserta yang hadir dapat menjadi pelopor mengatasi masalah stunting di Sulbar. "Sekarang Pemerintah Sulbar sudah menggalakkan ayo ke Posyandu dan sebelum hamil pada saat mau menikah usinya cukup pastikan menikah usianya cukup, tidak menikah usia muda," ucap Ninuk. (Rls)

Mamuju, --Sulbar memiliki 334 Daerah Aliran Sungai dan 9 Sungai besar yang harus dijaga. Olehnya, kehadiran Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) saya diharapkan di provinsi Sulbar. Olehnya Pj Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh mengukuhkan Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) periode 2023-2028 di Waterpark Maleo Mamuju, Senin 13 November 2023. Forum ini melibatkan pakar, ahli, birokrat, akademisi diharapkan dapat berkolaborasi dan menyumbangkan pikiran dengan harapan DAS Sulbar terjaga dan ketercukupan air bisa terpenuhi. "Daerah aliran sungai ini sangat penting untuk menjaga sistem iklim hidrologi dan klimatologi sehingga kita semua harus bersama-sama menjaga agar daerah aliran sungai baik hulu,tengah sampai dengan hilir itu terjaga," ucap Zudan. Sestama BNPP ini berharap forum DAS ini dapat segera bekerja menghadirkan solusi untuk DAS di wilayah Sulbar. "Pendangkalan bisa kita atasi, erosi bisa kita atasi, banjir bisa kita cegah dan kalau terjadi banjir juga bisa kita antisipasi, sumbangsi pikiran forum ini menjadi sangat diharapkan," ungkapnya, (rls)

MAMUJU -Dari sisi pajak dan retribusi sangat berpotensi menjadi penyumbang Pendapatan Asli Daerah. Olehnya Pemprov Sulbar berkomitmen mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dengan menghadirkan Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah. Ranperda ini mulai dibahas setelah DPRD Sulbar menerima Ranperda tersebut melalui paripurna Senin 13 November 2023 di kantor DPRD Sulbar yang dipimpin oleh Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi "Hari ini saya sampaikan rancangan perda pajak dan retribusi daerah, ini sebagai tindak lanjut dari UU hubungan Keuangan pusat dan daerah. Karena amanatnya dua tahun setelah itu berlaku harus segera dibuat Perda pajak dan retribusi daeerah," kata Prof Zudan. Sestama BNPP ini menguraikan beberapa peluang PAD atas Ranperda itu, seperti pajak kendaraan bermotor air permukaan, dan sumber lainnya. Namun, Prof Zudan memastikan pihaknya sudah mempertimbangkan di dalam ranperda tersebut tidak memberatkan masyarakat. "Saya berharap bulan ini Perda pajak dan retribusi daerah bisa disahkan dan digunakan," ujarnya. (Rls)

MAMUJU, - Pemerintah Provinsi Sulbar mulai melakukan Penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Provinsi Sulawesi Barat tahun 2025-2045 di Mamuju, Senin 13 November 2023. Melalui Focus Grup Discussion (FGD) yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris serta dihadiri anggota DPRD Komisi IV DPRD Sulbar Hatta Kainang, dan pimpinan OPD serta beberapa perwakilan kampus dan Rektor. Sekertaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris mengatakan FGD yang digelar merupakan awal dalam penyusunan dokumen mempersiapkan arah pembangunan Provinsi Sulbar 20 tahun kedepan. "Ini merupakan Kick Of Star karena ini masih akan melalui banyak tahapan, Inilah kira-kira titik awal RPJPD, mempersiapkan Sulbar kedepan," kata Mantan Kepala LAN Makassar Muhammad Idris. Ia mengatakan, RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Sulbar yang merupakan jabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Provinsi Sulbar dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan daerah untuk masa 20 tahun ke depan. "RPJPD ini bagaimana mensekstsa daerah ini 20 tahun kedepan. Kick Of ini kita ingin sama-sama mewujudkan dalam kebijakan yang ada bahwa membangun sustainabliti yang menjadi syarat dengan adanya visi 20 tahunan, Ini menjadi penting karena ini menjadi model dan arah Sulbar kedepan," ucap Idris. Selain problem yang ada hari ini seperti, stunting kemiskinan ekstrim pernikahan dini kerusakan lingkungan dan problem lainya dapat dijabarkan dengan baik agar tidak lagi terulang. "RPJPD ini menjadi rujukan induk, oleh karena itu seluruh kawan-kawan yang hadir dapat memberikan kontribusi sesuai kemampuan dan kapasitas individu untuk membangun daerah," tutup Idris. (Rls)

MAMUJU - Sekian kalinya nama Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh dicatut namanya di media sosial. Pelaku menjalankan asi penipuannya dengan mengatasnamakan Pj Gubernur di Facebook dan menampilkan nomor telepon 087810056182 yang bukan miliknya. Bahkan, pelaku juga memasang foto profil mantan Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar. Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh juga membenarkan bahwa akun FB tersebut bukan miliknya. Apalagi adanya nomor tertera. "Iya ini (Akun FB Zudan Arif Fakrulloh, red) bukan akun saya termasuk nomornya bukan punya saya. Jadi sekali lagi itu bukan akun saya," ucap Sestama BNPP itu. Ia juga, meminta agar akun tersebut dilaporkan agar segera di banned oleh pihak FB. Kepala Dinas Kominfo Sulbar Mustari Mula mengatakan akun dengan nama Zudan Arif Fakrulloh dengan background gambar Gubernur Sulbar periode 2017-2022, Ali Baal Masdar tersebut adalah palsu, sebab Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh tidak pernah menggunakan FB yang menggunakan profil orang lain. Bukan hanya itu, nomor telepon yang tertera di akun Facebook tersebut juga bukan miliknya. Ia meminta, masyarakat agar berhati-hati apabila ada akun yang belum tentu kebenarannya apalagi menggunakan nama pejabat. "Akun facebook dengan nama Zudan Arif Fakrulloh tersebut palsu termasuk nomor yang digunakan tidak benar adanya, mohon kiranya untuk tetap berhati-hati dengan pengatasnamaan akun oleh oknum yg tak bertanggungjawab," kata Mustari. Kadis Kominfo, meminta kepada seluruh netizen agar tidak melayani dan berhati-hati terhadap permintaan pertemanan akun tersebut. Pihaknya juga melaporkan akun tersebut beserta pemilik nomor yang tertera ke Polda Sulbar. Sebab, bisa saja itu digunakan orang yang akan melakukan penipuan di dunia maya. Sebab saat ini penipuan di dunia maya kian marak. Salah satunya melalui modus memakai akun palsu media sosial mengunakan identitas orang lain. (Rls)

Mamuju - Anak Tidak Sekolah (ATS) merupakan salah satu masalah yang cukup serius yang kini dihadapi Pemprov Sulbar. Langkah-langkah strategis dalam penanganan masalah itu pun mulai dilakukan. Salah satu langkah konkrit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sulbar adalah dengan menyediakan biaya pendidikan bagi ATS miskin. Anggarannya memang masih sangat terbatas, hanya Rp420.000.000,00. Tentu dengan anggaran itu, belum dapat meng cover semua ATS miskin yang ingin kembali bersekolah. Oleh karenanya, validasi dan verifikasi data ATS yang berkategori miskin perlu dilakukan untuk membuat prioritas ATS yang layak menerima dukungan biaya pendidikan. Selain itu, Disdikbud Sulbar juga akan menyediakan seragam dan perlengkapan sekolah dengan anggaran sebesar Rp500.000.000,00 yang dibagi pada tiga bidang. Bidang SMA dan SMK masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 dan bidang pendidikan khusus, TP PAUD dan Dikdas sebesar Rp100.000.000,00. Seragam dan perlengkapan sekolah itu akan diberikan kepada setiap ATS yang kembali bersekolah, baik pada sekolah formal maupun non formal. Hal itu disampaikan Kadis Dikbud Sulbar, Mitthar, Minggu, 12 November 2023. Mitthar menjelaskan, pemberian biaya pendidikan itu semacam pelecut bagi ATS miskin agar dapat mengenyam pendidikan setinggi mungkin untuk masa depan mereka. Dia pun berharap, Pemkab dan Pemdes se Sulbar dapat melakukan hal serupa sebagai bagian dari kolaborasi yang harus terus berlanjut sebagaimana yang selalu didengungkan oleh Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh. "Sebetulnya Pemerintah telah membebaskan biaya pendidikan alias gratis, mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga jenjang pendidikan menengah (SMA sederajat), kecuali pada satuan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat (sekolah swasta)," kata Mitthar. Namun, kata Dia, pembebasan biaya pendidikan yang dimaksud, tidak mengakomodir biaya personal bagi peserta didik, misalnya seragam dan perlengkapan sekolah, transportasi, alat tulis, buku tulis, dan biaya personal lainnya. "Sementara dukungan biaya pendidikan yang akan kami berikan, diorientasikan untuk biaya personal siswa," ungkapnya. Mitthar juga mengungkapkan, tim penanganan ATS sedang melaksanakan tahapan awal verifikasi data ATS miskin yang layak…