SULBARONLINE.COM, Mamuju — Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Sulawesi Barat, Safaruddin Sanusi DM mengakui, pembinaan cabang olahraga bulu tangkis harus lebih fokus ke depan. Hal itu diungkapkan Safaruddin Sanusi usai pelantikan Pengurus Provinsi (Pengprov) Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Sulbar masa bakti 2022-2026 yang berlangsung di Grand Hotel Maleo Mamuju, Ahad ,5 Nopember 2023 Menurut Safaruddin yang juga Ketua Harian Pengprov PBSI Sulbar ini, selain harus fokus pembinaan cabor bulu tangkis, juga perlu dilakukan pelatihan secara rutin pada usia dini. “Kita harus berani memulai. Semua cabang olahraga harus fokus. Begitu juga dengan bulu tangkis, harus fokus dan pembinaannya harus dilakukan sejak dini, mulai SD, SMP dan SMA,” tegas Safaruddin. Menurut mantan Kadis Kominfo Sulbar ini, pembinaan Bulu Tangkis agar dapat mencapai prestasi dibutuhkan waktu 2 hingga 5 tahun. “Jadi perlu proses dalam pembinaannya. Oleh karena itu, Dispora Sulbar akan fokus. Kami akan memberikan perhatian dan keseriusan. Dan untuk mendapatkan prestasi harus rutin melakukan pertandingan, harus ada klub-klub yang melakukan latihan dan pembinaan secara sustainable,” jelasnya. Safaruddin juga merespon harapan PBSI Sulbar terkait dorong pengadaan Gedung Olahraga (GOR) khusus bulu tangkis. “Saya kira ini sangat penting membangun GOR. Karena memang untuk mendapatkan hasil dan prestasi yang baik, tentu Pemerintah harus memikirkan dan menyiapkan sarana dan fasilitas yang memadai,” ujar Safaruddin. Sekadar diketahui, pelantikan Pengprov PBSI Sulbar dihadiri langsung oleh Sekjen PP PBSI, Komjen Pol Dr. Muhammad Fadil Imran. Hadir juga Kapolda Sulawesi Barat Irjen Pol Drs. R. Adang Ginanjar, Keoala Inspektorat Sulbar M Natsir, Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat Abdul Halim, dan perwakilan Danrem 142 Tatag. Selain itu, hadir pula Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sulawesi Barat, Ketua Perbakin Sulbar, Dr. Arsal Aras, sejumlah Ketua Cabang Olahraga (Cabor) Sulbar, serta beberapa atlet Bulu Tangkis Sulbar. (Rls)

MAMUJU--Pengurus Provinsi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia Sulawesi Barat (Pengprov PBSI Sulbar) menggelar Musyawarah Kerja Provinsi (Muskerprov) Tahun 2023, Sabtu 4 November 2023. Kegiatan itu dibuka Ketua Harian Pengprov PBSI Sulbar, Safaruddin Sanusi DM. Kegiatan yang berlangsung di Water Park Hotel d'Maleo Mamuju itu, bertujuan membahas dan mendiskusikan rencana kerja PBSI Sulbar Tahun Anggaran 2024 untuk dijadikan panduan dalam rangka pengembangan bulu tangkis di wilayah Sulbar. Ketua Harian Pengprov PBSI Sulbar, Safaruddin Sanusi DM menekankan, sebagai pondasi awal perlu menyamakan persepsi terkait peran, tugas dan tanggungjawab bersama sebagai Pengprov PBSI Sulbar. "Sesuai AD/ART organisasi, tugas PBSI provinsi adalah mengembangkan dan membina bulu tangkis sebagai olahraga rakyat dan olahraga prestasi di tingkat provinsi,"ucap Safaruddin yang juga Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sulbar Olehnya itu, Safaruddin menyatakan, Pengprov PBSI Sulbar akan membuat program kerja sesuai AD/ART organisasi yang tentunya proporsional, dengan harapan bisa mengembangkan prestasi bulu tangkis di Sulbar. Terdapat beberapa usulan disampaikan peserta Muskerprov, diantaranya mengharapkan adanya Gor dan Club Bulu Tangkis yang dibina kabupaten sebagai bentuk pembinaan yang berkesinambungan, Pengprov PBSI Sulbar diharapkan mengadakan pertandingan bulu tangkis satu sampai dua kali setahun untuk menguji para atlet di Sulbar. (rls)

Mamuju -- Pj Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh kedatangan seorang kawan lama Shintani Nouyuki, kedatangan Shintani sebab tertarik dengan program di Sulbar dan bermaksud ingin berinvestasi di Sulbar. Shintani Naoyuki lebih dikenal sebagai Tenaga Ahli Japan Internasional Cooperation Agency (JICA) dan merupakan Penasehat Kebijakan Pembangunan Daerah atau Regional Development Policy Advisor (RDPA) wilayah Sulawesi. Prof. Zudan sangat berterima kasih apabila ada investor masuk ke Sulbar. Apalagi program yang akan dijalankan berkaitan dengan prioritas Pemprov saat ini, yakni brkaitan dengan penanganan 4+1 Sulbar, Stunting, Kemiskinan Ekstrem, Perkawinan Anak, Anak Tidak Sekolah dan Inflasi. "Saya sangat senang apabila bisa memberikan banyak bantuan, apalagi sinkron dengan program pemprov Sulbar" kata Zudan. Sementara Shintani Nouyuki mengaku ingin bekerjasama dengan program pemprov Sulbar sebab memiliki kerangka yang terukur. "Beliau (Pj Gubernur Zudan) memiliki kerangka pembangunan yang jelas termasuk 4+1 masalah pembangunan Sulbar," tandasnya. Shintani mengatakan, berbagai hal yang dapat dikerjasamakan ke depan, termasuk pengembangan ekonomi kemasyarakatan, pengembangan pelayanan publik, dan bagaimana meningkatkan kapasitas birokrat di Sulbar. "Apalagi pemprov sudah mendorong bagaimana memperkuat inovasi di level midle atau calon pejabat (eselon III) dan mendorong calon pejabat ini memikirkan solusi dengan ide-ide untuk berkontribusi program-program prioritas pemprov. Ini kami sangat apresiasi," ucap Shintani. Menurutnya, program yang dijalankan Pj Gubernur Sulbar , Prof Zudan juga sudah memikirkan bagaimana mendorong kapasitas SDM yang akan menjalankan atau melaksanakan program tersebut. (Rls)

Mamuju -- Penasehat Kapolri, Bidang HAM Nur Kholis mengapresiasi kinerja Pj. Gubernur Sulbar, Prof, Zudan Arif Fakrulloh dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM), utamanya pemenuhan hak Ekonomi Sosial dan Budaya (EKOSOB) di Sulbar Mantan Ketua Komnas HAM ini melihat beberapa program Pj Gubernur Sulbar seperti bentuk penanganan 4+1 , yakni stunting, kemiskinan ekstrem, perkawinan anak, inflasi dan anak tidak sekolah yang terus mengalami peningkatan. "Saya datang untuk melihat kondisi pemenuhan HAM di Mamuju, saya melihat mulai ada progres peningkatan," ucap Nur Kholis. Hal lain pemenuhan hak ekonomi dan sosial dalam mempersiapkan Sulbar sebagai penopang IKN Nusantara. "Saya harap ini terus dilanjutkan," ungkapnya. Pj Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh berterima kasih atas kunjungan serta masukan yang diberikan. "Kita bersama- sama mengembangkan Sulbar untuk menopang IKN dan untuk memonitor hak-hak Ekosob, anak dan stunting," kata Sestama BNPP ini. (Rls)

MAMUJU, - Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh memberikan pengarahan secara resmi kepada seluruh perangkat desa pada pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan pengurus kelembagaan desa oleh Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri. Pelatihan yang digelar mulai 31 Oktober hingga 3 November 2023, diikuti ratusan kepala Desa dan perangkat desa se Sulawesi Barat. Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh mengatakan program penguatan pemerintahan pembangunan desa (P3PD) menjadi penting agar para kepala desa dan perangkat desa dapat lebih baik melakukan pengelolaan desa. Ia mengatakan, dalam mengelola desa, para perangkat didorong untuk melakukan perbaikan dengan menekan angka kemiskinan dan mengaktifkan kembali posyandu. "Saya meminta dua hal yaitu tekan kemiskinan dan aktifkan posyandu, Desa harus ikut berperan mengatasi dua hal ini," kata Zudan. Menurutnya, jika desa mempu melakukan hal tersebut maka akan berdampak banyak pada berbagai elemen salah satunya yaitu stunting. Apalagi, saat ini desa memiliki anggaran yang dapat dikelola untuk mengatasi hal tersebut, saat ini menurutnya terdapat lebih Rp 530 miliar dana desa yang beredar di Sulawesi Barat. "Untuk mengurangi kemiskinan tidak harus melulu dengan duit, tetapi dengan membuat program yang memberikan multiplayer efek kepada masyarakat," ucap Zudan. Ia mengajak seluruh perangkat dan kepala desa untuk mau merubah mindset dengan mengurangi kemiskinan dan menghidupkan posyandu. "Posyandu menjadi titik sentral merubah peradaban dan ada 2140 Posyandu di Sulbar dan 1.168 yang aktif, sehingga saya mendorong untuk mengaktifkan seluruh Posyandu di Sulbar," kata Sestama BNPP itu. Zudan mengatakan, apabila aktivasi posyandu dapat dilakukan maka itu dapat menjadi kekuatan luar biasa bagi Sulbar. "Sehingga pak desa, kalau ada ibu hamil ajak ke Posyandu untuk melakukan pemeriksaan. Ibu hamil tidak boleh Hb rendah dan anemia. Kalau ini bisa dilakukan maka stunting dapat teratasi dan angka kematian bayi dan ibu hamil dapat ditekan," jelasnya. Sementara Direktur Fasilitasi Perencanaan, Keuangan dan Aset Pemerintahan…

Mamuju -- Pj Gubernur Sulbar , Prof. Zudan Arif Fakrulloh menggelar rapat dengan sejumlah OPD dalam rangka mendorong investasi di Sulbar. Pj. Gubernur Sulbar, Prof Zudan meminta OPD yang menangani investasi tersebut memperbaiki kualitas pelayanan, kedua melakukan percepatan perizinan. "Dalam percepatan itu ada memangkas prosedur, ada memangkas waktu, dan memangkas persyaratan. Penting juga untuk semua OPD segera melakukan percepatan tersebut dengan mengurangi persyaratan yang tidak perlu dan memotong birokrasi yang panjang", ucap Zudan setelah Rapat Koordinasi Perizinan di Kantor Gubernur Sulbar, Kamis , 2 November 2023 Terkait kualitas , berarti ruang pelayanan harus dibenahi, dan yang memberikan pelayanan atau yang berhadapan langsung dengan publik harus lebih ramah, smart serta dibekali pula pengetahuan agar dapat memberikan informasi yang lebih konferehensif. Dalam rapat tersebut, para perwakilan OPD memaparkan sejumlah perizinan yang berkaitan dengan investasi di Sulbar, baik di sektor pertambangan, kalutan dan perikanan dan sektor lainnya. (Rls)

MAMUJU--Dalam rangka menjaga kebersihan, keindahan dan kesehatan lingkungan kantor, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar kegiatan Kerja Bakti Bersama, Jumat 3 November 2023. Seluruh OPD lingkup Pemprov Sulbar ikut berpartisipasi dalam kegiatan itu, sebagaimana arahan dari Pj. Gubernur Sulbar. Untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulbar kerja bakti bersama di Gedung Baru Perpustakaan Sulbar, Jl. RE. Martadinata, Mamuju. Menjaga keindahan dan kenyamanan di dalam dan di luar Gedung Perpustakaan merupakan bagian dari komitmen Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulbar, demi pengguna atau pengunjung tempat tersebut. Kegiatan itu dimulai Pukul 07.30-10.00 Wita dengan melibatkan seluruh staf. Adapun area yang dibersihkan, mulai dari jalan masuk utama Gedung Baru Perpustakaan Sulbar sampai sekeliling area luar gedung, termasuk taman dan sekitar bangunan. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulbar Darmawati mewajibkan seluruh stafnya datang dan berpartisipasi dalam kegiatan itu. "Seluruh PNS maupun PTT wajib datang dan berpartisipasi, untuk menunjang salah satu program prioritas pemerintah. Kegiatan ini harus rutin dilakukan," tegas Darmawati. Darmawati menilai kegiatan itu sebagai langkah positif dalam membangun kesadaran dan mempromosikan tanggungjawab bersama terhadap lingkungan. Dengan adanya kegiatan tersebut, diharapkan perpustakaan akan tetap menjadi tempat yang nyaman, indah, dan bersih bagi semua pengunjung yang ingin menikmati sumber daya informasi dan pengetahuan yang tersedia di sana. (rls)

MAMUJU--Untuk mencegah penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (DTPHP), terus melakukan percepatan vaksinasi terhadap hewan ternak. Penyakit pada hewan ternak tersebut disebabkan oleh virus yang dapat menular melalu airborne, sehingga penyebarannya bisa sangat cepat hingga radius 10 km. Sejak mewabahnya PMK di Indonesia, yang pertama kali ditemukan kasus pada tahun 2022 di Provinsi Jawa Timur (Jatim) dan di Sulbar pada bulan Agustus di Kecamatan Tabang, Kabupaten Mamasa dan saat ini kasusnya sudah jauh melandai. Berdasarkan laporan di Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (ISIKHNAS), kasus PMK yang terakhir dilaporkan adalah pada bulan Mei 2023 di Kabupaten Polewali Mandar (Polman). Namun demikian, ternak yang dilaporkan positif PMK tersebut kini sudah sembuh dan sehat kembali. Penurunan angka kasus ini tentu saja tidak terlepas dari usaha pemerintah khususnya petugas yang membidangi fungsi peternakan se Sulbar dalam menekan laju penyakit melalui program vaksinasi PMK dan pengobatan, serta kerjasama semua pihak dalam pelaksanaan surveilans dan respon cepat dalam setiap laporan penyakit. Jumlah vaksinasi tahun 2023 HRP (Hewan Rentan PMK) di Sulbar sudah mencapai angka diatas 70 ribu dosis vaksin PMK (Data ISIKHNAS). Dan Sulbar masuk urutan 14 capaian vaksinasi PMK di seluruh Indonesia. Adapun realisasi vaksinasi pada masing-masing kabupaten di Sulbar yaitu Majene 21.088 dosis, Mamasa 7.390 dosis, Mamuju 11.631 dosis, Mamuju tengah 11.896 dosis, Pasangkayu 14.341 dosis dan Polman 7.487 dosis. “Saat ini hampir setiap hari teman-teman Petugas Keswan terus menggenjot kegiatan vaksinasi PMK dan kami targetkan diatas angka 100 ribu dosis sampai akhir Desember ini,” ungkap Nur Kadar, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, saat ditemui di Kantor DTPHP Sulbar, Jumat (3/11/2023) Nur Kadar juga mengungkapkan, kendala pelaksanaan vaksinasi di lapangan sangatlah banyak, salah satunya selain PMK ada juga kasus penyakit Jembrana dan Rabies yang harus diatasi oleh pihaknya. Upaya percepatan…

POLMAN--Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terus menggalakkan Program Penanganan Masalah 4 + 1 (stunting, kemiskinan ekstrem, anak tidak sekolah, perkawinan anak dan pengendalian inflasi) di Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar (Polman), tepatnya di Kantor Kepala Desa Napo Jalan Todilaling Napo, diantaranya Dusun 1 Napo, Dusun Lambe-lambe dan Dusun Saliboo, Kamis, 02 November 2023. Pada intervensi kali ini, Sekretariat DPRD Sulbar menyiapkan 14 paket, terdiri dari 14 rak telur dan 14 beras 5 kg bagi penderita stunting . Dari hasil pantauan di lapangan, saat ini sejumlah perubahan ke arah yang lebih baik mulai dirasakan bagi penderita stunting di lokasi tersebut. Sekretaris DPRD (Sekwan) Sulbar Abd. Wahab Hasan Sulur berharap kepada ASN, khususnya di lingkup Sekretariat DPRD Sulbar konsisten melakukan intervensi penanganan 4+1. Kepala Desa Napo, Basri mendukung keberlanjutan program tersebut. Menurutnya dengan adanya program itu dapat menekan stunting. "Melalui program ini kita bisa atasi anak stunting dan tidak melahirkan anak stunting baru," katanya. Sementara, Kasubag Analisis Hukum Ahli Muda, Abd. Rauf mengungkapkan, intervensi di Desa Napo dalam rangka memberikan edukasi terkait penanganan masalah 4+1 Sulbar. Selain stunting, pada kesempatan itu pihaknya juga memberikan edukasi terkait dampak pernikahan usia dini serta memberikan pendampingan kepada pasangan muda agar tidak melahirkan bayi stunting. Menurut Rauf, dengan nikah muda akan berdampak bagi kesehatan ibu dan anak baik fisik maupun secara psikis. Namun karena sudah terlanjur terjadi, pihaknya berharap kepada keluarga itu agar menunda kelahirannya sebab berisiko dari sisi kesehatan, apalagi jika belum siap untuk hamil. "Ini bisa mengakibatkan calon bayi nantinya lahir dengan tidak sehat atau stunting," ucap Rauf. Dia juga menekankan pentingnya kolaborasi dari berbagai pihak dalam rangka memutus mata rantai stunting. Salah satu Warga Desa Napo menilai bantuan dari Sekretariat DPRD Sulbar tersebut sangat membantu dan bermanfaat bagi masyarakat. (rls)

MAJENE--Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) memberikan bantuan kepada masyarakat miskin ekstrem dan anak stunting, di Desa Tallu Banua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Kamis, 2 November 2023. Bantuan yang diberikan sebanyak 25 paket, terdiri dari 15 paket untuk masyarakat miskin ekstrem, setiap paket berisi minyak goreng 1 liter, gula 1 liter, beras 5 kg, dan telur 1 rak. Dan 10 paket untuk anak stunting, setiap paket berisi susu formula 1 kotak, gula 1 liter, beras 5 kg, dan telur 1 rak. Pemberian bantuan sebagai bentuk intervensi terhadap permasalahan 4+1 yang merupakan program Prioritas Pemerintah Provinsi Sulbar. Bertempat di Aula Kantor Desa Tallu Banua, bantuan diserahkan langsung Kepala Dinas Dagperinkop-UKM Sulbar, Bau Akram Dai. Acara penyerahan bantuan dibuka Kepala Desa Tallu Banua, Safruddin. Kepala Dinas Dagperinkop-UKM Sulbar, Bau Akram Dai, pada kesempatan itu mengingatkan Kepala Desa Tallu Banua untuk terus melakukan pemutakhiran data terkait dengan permasalahan 4+1. “Penting untuk Pemerintah Desa Tallu Banua terus melakukan pemutakhiran data DTKS sesuai dengan kondisi masyarakat Desa Tallu Banua saat ini,"kata Bau Akram Selain itu, juga meminta untuk memastikan bahwa anak-anak di desa tersebut menikah di umur yang wajar. "Tidak kalah pentingnya, pastikan juga laki-lakinya sudah memiliki pendapatan yang layak. Ini untuk menghindari permasalahan ekonomi setelah menikah yang bisa berujung kemiskinan, stunting, bahkan perceraian," tambahnya. Kepala Desa Tallu Banua, Safruddin mengatakan, Desa Tallu Banua merupakan salah satu desa miskin ekstrem di Kabupaten Majene dan menjadi lokus stunting. “Tahun ini desa kami masuk sebagai desa miskin ekstrem dan menjadi salah satu lokus stunting di Kabupaten Majene," ucap Safruddin. (rls)