JAKARTA – Dr. H. Suhardi Duka, M.M. bersama Mayjen TNI (Purn) Salim S. Mengga resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) untuk periode 2025-2030. Pelantikan tersebut dilaksanakan pada Kamis, 20 Februari 2025, di Istana Negara, Jakarta. Momen pelantikan ini menjadi bagian dari sejarah besar, karena digelar secara serentak untuk 961 kepala daerah di seluruh Indonesia, termasuk 33 gubernur, 33 wakil gubernur, 363 bupati dan wakil bupati, serta 85 wali kota dan wakil wali kota dari 481 daerah. Acara ini dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan disaksikan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, para menteri, ketua umum partai politik, serta undangan lainnya. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto mengucapkan selamat kepada seluruh kepala daerah yang telah dilantik. “Selamat atas mandat yang diberikan oleh rakyat dari daerah masing-masing, dan selamat atas terpilihnya saudara-saudara menjadi kepala daerah,” ujar Prabowo. Presiden juga menekankan pentingnya komitmen para kepala daerah untuk melayani rakyat. “Saudara dipilih; saudara adalah pelayan rakyat, saudara abdi rakyat, saudara harus membela kepentingan rakyat, saudara harus menjaga kepentingan rakyat, saudara harus berjuang untuk perbaikan hidup mereka. Itu adalah tugas kita,” tegas Prabowo. Prabowo juga mengingatkan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. “Walaupun kita berasal dari partai berbeda-beda, agama berbeda-beda, suku berbeda-beda, tapi kita telah lahir dalam keluarga besar Nusantara, keluarga besar Republik Indonesia, keluarga besar merah-putih, keluarga besar Bhinneka Tunggal Ika,” ungkapnya. Usai dilantik, Gubernur Sulbar terpilih, Dr. H. Suhardi Duka, M.M., menyampaikan komitmennya untuk memajukan Provinsi Sulawesi Barat bersama pasangannya Salim S Mengga. “Ini adalah amanah besar yang diberikan oleh rakyat Sulbar kepada kami. Kami akan bekerja keras untuk membawa Sulbar ke arah yang lebih baik,” ujar Suhardi Duka. Suhardi Duka juga mengapresiasi dukungan dari seluruh masyarakat Sulbar. “Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Kami tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan dan kemudahan…

Jakarta - Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Sulawesi Barat (Sulbar) Periode 2025-2030, Suhardi Duka dan Mayjen TNI (Purn) Salim S. Mengga untuk yang pertama kalinya memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Internal Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar Tahun 2025, di Hotel Borobudur Jakarta Pusat, Selasa, 18 Februari 2025. Rakor ini dihadiri Pj. Sekprov Sulbar Amujib, para Asisten dan Kepala OPD Pemprov Sulbar, serta peserta rapat lainnya. Dalam rakor, Gubernur terpilih Sulbar, Suhardi Duka menekankan lima hal, yakni kiranya seluruh stakeholder dapat menyatukan pemahaman yang sama terhadap visi dan misi, loyalitas serta komitmen dalam membangun daerah, memberikan kontribusi pemikiran dalam penyusunan RPJMD, pemahaman dan pelaksanaan prioritas pembangunan serta meninggalkan ego sektoral. "Silahkan saudara-saudara bekerja dengan kinerja yang baik, dan jangan terbebani karena beda pilihan calon pemimpin kemarin (Pilkada Serentak 2024)," kata pria yang akrab disapa SDK itu. Hal lain yang ditekankan adalah Pemprov Sulbar akan segera menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang telah dijabarkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/ 640/SJ/2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan RKPD dan Perubahan APBD 2025. "Efisiensi anggaran masing-masing OPD, dan alokasi baru harus menyesuaikan dengan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2025-2030 ke depan," tegasnya. SDK juga menyatakan, Pemprov Sulbar akan segera melakukan pemangkasan anggaran yang tidak sesuai dengan visi misi, serta anggaran yang tidak berdampak, tepat sasaran kepada masyarakat. "Sebagaimana efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, kita akan memangkas semua anggaran yang tidak melalui tata kelola keuangan yang benar temasuk yang tidak termuat di E-Planning, begitu juga semua dana hibah yang tidak terkait dengan masyarakat dan bertentangan dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dinolkan semua," ujarnya. Ditambahkan, terhadap SK Tenaga Kontrak yang terdaftar di Data Base BKN, dan ditandatangani oleh Gubernur sesuai keputusan Menteri…

Mamuju – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) bersama Anggota DPRD Sulbar Fredy Boy, menggelar pertemuan dengan Manajer PT. PLN Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K) Sulbar Izbet Alighorky, di Kantor PT. PLN Mamuju, Jl. Sultan Hasanuddin, Kelurahan Binanga, Mamuju, Senin 17 Februari 2025. Pertemuan digelar untuk membahas kondisi ketenagalistrikan di wilayah Sulbar. Fokus utama pertemuan ini adalah percepatan peningkatan rasio elektrifikasi dan pengembangan Program Listrik Desa (Lisdes) guna memastikan pemerataan akses listrik hingga ke pelosok dusun. Dalam pertemuan, juga menyoroti berbagai tantangan dalam menghadirkan listrik ke wilayah-wilayah terpencil di Sulbar, sejalan dengan program pemerintah pusat untuk pemerataan akses energi. Anggota DPRD Sulbar, Fredy Boy mengungkapkan bahwa masih banyak desa dan dusun di Sulbar, khususnya di Kabupaten Mamasa yang belum mendapatkan akses listrik dari PLN. “Berdasarkan hasil reses yang kami lakukan, banyak desa dan dusun di Mamasa yang belum menikmati listrik PLN, terutama karena akses jalan yang sulit,” ujarnya. Menanggapi hal tersebut, Manajer PT. PLN UP2K Sulbar, Izbet Alighorky membenarkan bahwa kendala utama dalam pembangunan jaringan listrik desa adalah sulitnya aksesibilitas. Ia menjelaskan, beberapa wilayah memiliki medan yang ekstrem dan sulit dijangkau. Selain itu, sebagian jalur berada dalam kawasan hutan lindung yang izinnya hingga saat ini masih menunggu persetujuan dari Kementerian Kehutanan, sehingga menyulitkan pengangkutan material. "Di beberapa lokasi juga terdapat masyarakat yang menolak penebangan pohon untuk keperluan pembangunan infrastruktur listrik," jelasnya. "Meskipun demikian, PT. PLN terus berupaya meningkatkan rasio elektrifikasi di Sulbar. Beberapa desa dan dusun telah masuk dalam daftar pembangunan tahun 2025 ini," ungkapnya. Izbet menegaskan, diperlukan sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten untuk mempercepat pembangunan jaringan listrik desa di sejumlah wilayah Sulbar. Ia menambahkan, saat ini rasio elektrifikasi yang menggunakan listrik PLN di Kabupaten Mamasa baru mencapai sekitar 60 persen. Mendengar penjelasan tersebut, Fredy Boy menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan akses jalan ke…

Mamuju -- Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Kominfopers) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menerima kunjungan koordinasi Dinas Kominfo Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng), Senin, 17 Februari 2025. Kunjungan ini dalam rangka mengoptimalkan peran dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam pelayanan informasi publik, serta mengoptimalkan pengelolaan platform aduan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR). Hadir dalam kunjungan, Kepala Dinas Kominfo Mateng Muh. Ishaq bersama Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Muh. Rusli dan Kabid Statistik, Nurainung. Kunjungannya bersama rombongan disambut oleh Kepala Bidang IKP Dian Afrianty. Pertemuan berlangsung di Studio Sandeq TV Dinas Kominfopers Sulbar. Kepala Dinas Kominfo Mateng, Muh. Ishaq mengatakan, kunjungan itu bertujuan untuk meningkatkan capaian indikator kinerja pada Bidang IKP khususnya pada pengelolaan PPID, SP4N - LAPOR, dan pengelolaan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) di Mateng. "Untuk indikator capaian tersebut, saya sebagai kepala dinas baru ingin memulai, karena PPID, SP4N - LAPOR dan pengelolaan KIM masih sangat lemah, sehingga kami berkoordinasi dengan provinsi bagaimana bisa memaksimalkan, utamanya pada peran dan fungsi PPID Utama dalam pelayanan informasi publik, " kata Ishaq. Sementara itu, Kepala Bidang IKP Dinas Kominfopers Sulbar, Dian Afrianty mengatakan, kunjungan silaturrahmi Dinas Kominfo Mateng dalam rangka memperkuat peran dan fungsi Dinas Kominfo Mateng sebagai PPID Utama. Disampaikan, pada Bidang IKP, untuk PPID setiap tahunnya dilakukan monitoring dan evaluasi (monev) dari Komisi Informasi (KI) Pusat, sehingga memang diperlukan penguatan Tim PPID dalam mengelola Website PPID ataupun Website Pemprov Sulbar. "Itu yang coba kita sharingkan kepada Dinas Kominfo Mateng bagaimana peran dan penguatan PPID, apalagi di tahun ini direncanakan dilaksanakan monev keterbukaan informasi publik untuk lingkup OPD Pemprov Sulbar dan Pemkab se-Sulbar, bagaimana pengisian kusioner dan apa saja kategori penilaian dari KI Pusat. Itu kami sampaikan sebagai penggambaran untuk pelaksanaan monev keterbukaan informasi publik tingkat provinsi," kata Dian. Lebih…

MAMUJU -- Mendorong menanam pisang Cavendish yang digalakkan oleh Bahtiar Baharuddin saat pertamakali bertugas sebagai Pj Gubernur Sulbar, Mei 2024 kini mulai dirasakan hasilnya oleh petani di Sulbar. Setidaknya empat petani yang mulai berkebun menanam Cavendish di Kalukku, Bonehau dan Karossa pada kisaran Juli dan Agustus 2024. Setelah Sulawesi Selatan yang mengekspor hasil pertanian jenis pisang cavendis maka menyusul provinsi Sulawesi Barat yang akan mengirim hasil tanaman cavendish keluar Sulbar. Rencananya empat kawasan yang akan panen perdana cavendis di Sulbar pada bulan Maret 2025. Jika melihat perkembangan hasil buahnya sampai pertengahan Februari 2024 maka harganya dapat mencapai empat puluh ribu perkilo. Jika dirata- ratakan maka satu hektar petani akan mencapai hasil Rp. 280 juta. Pihak Offtaker dari PT Citra Aghri Pratama (CAP) yang selama ini mendampingi petani menyatakan bahwa pihaknya sudah siap menjemput hasil panen petani pada bulan Maret 2025. "Yang pastinya hasil panen petani kami semua di ambil pak. Pada saat panen itu di lahan petani langsung packeging pak" ujar Hj.Sukawati dari PT CAP yang sementara ini sedang mendampingi petani di Sulbar. Nantinya hasil empat hektar tersebut akan dikirim ke Makassar. "Sementara kita akan kirim ke Makassar sebab permintaan pasar lokal d Makassar juga cukup besar pak" tandasnya. Sementara itu petani di empat lokasi tersebut menyambut gembira atas keberhasilan mereka dalam menanam pisang cavendis. Mereka mengaku sempat ragu terutama mengenai pasarannya apalagi jenis pisang tersebut merupakan tanaman baru bagi masyarakat Sulbar. "Saya senang karena sudah mau panen pisang cavendis. Insya Allah akan berhasil. Sisa dipetik dan dibeli langsung oleh perusahaan di kebun kami. Jadi tak ada lagi keraguan" ujar Ilham, dari Desa Beru Beru Kecamatan Kalukku. "Terima kasih pak pj gubernur bahtiar yang telah memperkenalkan pisang cavendis di Sulbar" tambah Ilham Senada dengan Ilham, seorang petani dari Bonehau atas nama Feroz juga mengaku akan memasuki musim pertamanya pada Maret…

MAMUJU - Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi tahun 2025 yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) via zoom, Senin, 17 Februari 2025. Tak hanya fokus pada pengendalian inflasi, Rakor kali ini dirangkaikan dengan pembahasan persiapan angkutan lebaran 2025. "Rapat hari ini lebih fokus pada persiapan transportasi menjelang bulan Suci Ramadan dan hari raya Idhul Fitri 1446 hijriah," kata Plh Kepala Biro Ekonomi Pembangunan (Ekbang) Pemprov Sulbar, Asmar, saat diwawancarai usai Rakor. Asmar mengungkapkan, ada beberapa kebijakan dari pemerintah pusat untuk dilaksanakan di daerah, khususnya dari Kementerian Perhubungan. "Kebijakan yang dimaksud, yakni ketersediaan BBM, kemudian kelancaran distribusi dipersiapkan dan juga ada kaitannya dengan Work From Anywhere (WFA)," ujarnya. Lanjut Ia menjelaskan, WFA sendiri akan dijadwalkan oleh pemeritah pusat mulai dari tanggal 24 Februari 2025. Sedangkan untuk pemerintah daerah, akan segerah ditindaklanjuti. "Ada kemungkinan (WFA) akan diberlakukan di daerah, red), tapi nanti akan dipertimbangkan lagi oleh pimpinan. Setiap ada kebijakan dari pusat, pasti ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi daerah," tutur Asmar. (Rls)

MAMUJU -- Bahtiar Baharuddin bersyukur telah mendapatkan amanah bertugas sebagai PJ Gubernur Sulbar. Setelah sembilan bulan bersama masyarakat Sulbar. Setelah nantinya kembali ke Kemendagri sebagai Dirjen politik dan pemerintahan umum, PJ.Bahtiar akan tetap menjadi bagian dari Sulbar dan akan terus mendukung perkembangan provinsi Sulbar. "Banyak kenangan dan hal positif dan merasakan menjadi bagian dari provinsi Sulbar, jadi saya sampaikan terima kasih semuanya," kata Bahtiar pada acara Silaturrahmi Bersama Pj. Gubernur Sulawesi Barat, di halaman Rujab Gubernur Sulbar, Sabtu, 15 Februari 2025 Hadir anggota DPRD Sulbar, pimpinan instansi vertikal, tokoh pejuang, perusahaan media, OKP, LSM, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan unsur masyarakat lainnya. Bahtiar berpendapat bahwa Sulbar sudah bagus, adapun hal yang perlu dibenahi adalah dinamika demokrasi, sehingga kedepan dibutuhkan peran dari berbagai unsur, OKP, LSM, media, berkolaborasi dengan Pemda dan instansi vertikal untuk melahirkan kebijakan yang bertujuan membangun daerah dan mensejahterakan rakyat.. "Kita harus bersama sama membangun daerah ini. Yang membuat kita sukses karena ada orang orang yang mendukung kita . Anak, istri , keluarga dan sahabat sahabat. Sahabat inilah termasuk instansi Pemdan dan vertikal, saya terima kasih dan mohon maaf jika selama ini agak ngegas, karena memang harus begitu," ucap Bahtiar. Kepada pejabat selanjutnya yang akan memimpin provinsi ke 33 ini, agar bahu membahu mengembangkan potensi besar yang dimiliki Sulbar. Menurut PJ Bahtiar, setiap kabupaten memiliki potensi, sehingga Ia berpesan kepada OPD Pemprov dan kabupaten bahwa kondisi keuangan daerah kedepan dituntut untuk lebih berinovasi dengan potensi yang dimiliki daerah, dan penting agar program yang ditonjolkan menyentuh langsung masyarakat. Olehnya, Dirjen Politik dan Pemerintahan Kemendagri ini menitipkan tiga sektor yang perlu disentuh, sektor pertanian, kelautan perikanan dan peternakan. Ketiga sektor ini yang akan memancu UMKM dan menggerakkan ekonomi di Sulbar. Bahtiar berpesan dalam memimpin sebuah daerah penting mengenal betul daerah itu, sehingga menemukan apa kekurangan dan kelebihan daerah…

Mamuju - Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), dalam hal ini Kepala Bagian Persidangan Musra Awaluddin, bersama pejabat fungsional menghadiri rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Provinsi Sulawesi Barat tentang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan, yang dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Sulbar, Kamis 13 Februari 2025. Rapat ini dipimpin Kepala Kanwil Kemenkumham Sulbar, Sunu Tedy Maranto. Turut hadir, Plt. Kepala Biro Hukum Setda Sulbar Afrisal, Kepala Divisi Kemenkumham Sulbar John Batara, serta Tim Perancang Perundang-undangan Kemenkumham dan perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Kepala Kanwil Kemenkumham Sulbar, Sunu Tedy Maranto, dalam sambutannya menyebut bahwa proses harmonisasi memerlukan ketelitian, kecermatan, ketepatan dan keakuratan dalam mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang terkait analisis norma-norma kesesuaian, sehingga tidak bertentangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta memperkuat aspek hukum dalam pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan di Sulbar. Sementara itu, Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Sulbar, Musra Awaluddin menyampaikan, kegiatan itu bertujuan untuk menyelaraskan dan memperkuat konsepsi ranperda sebelum diajukan ke tahap selanjutnya dalam proses legislasi. "Peraturan ini diharapkan menjadi payung hukum yang jelas bagi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di Sulbar," ucapnya. Dalam forum ini, para peserta rapat turut memberikan masukan serta menyampaikan berbagai aspek teknis yang perlu diperhatikan dalam penyusunan ranperda. Beberapa isu strategis yang dibahas mencakup pengelolaan zona perikanan, perizinan usaha perikanan, pengawasan eksploitasi sumber daya laut, serta perlindungan terhadap ekosistem pesisir dan nelayan kecil. Penulis : Humas DPRD Sulbar Editor : humassulbar

MAMUJU - Pj Sekprov Sulbar, Amujib membuka acara capacity building pejuang tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan bimbingan teknis penyusunan laporan evaluasi kinerja TPID, Jumat 14 Februari 2025. "Ini dalam rangka bagaimana menyusun laporan terkait dengan kinerja TPID. Dengan melalui proses capacity buildingnya se-Sulbar," kata Amujib. Ia mengatakan, ini menjadi bahan evaluasi Pemprov Sulbar, sejauh mana tim TPID bekerja. "Kita mau lihat sejauh mana bekerja dalam pengendalian inflasi. Ini disampaikan seluruh tim TPID kabupaten," tambahnya. Sementara itu, melalui kegiatan ini dibahas juga bagaimana pengendalian inflasi kedepannya. "Karena tantangan kita semakin berat kedepan, kolaborasi itu bukan hanya menjadi suatu kata. Tapi suatu hal yang harus kita laksanakan," ungkapnya. Sebab, diinginkan pengendalian inflasi kedepan semakin berjalan dengan baik, meskipun tantangannya semakin berat. "Paling tidak tim TPID bisa memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Inflasi bisa dikendalikan dan deflasi tidak dalam karena dua ini pasti ada, tapi bagaimana kita bisa kendalikan," ujarnya Sehingga, masyarakat bisa hidup layak dengan pemenuhan pangan yang tidak mahal. Sedangkan, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Barat, Eka Putra Budi Nugroho menyampaikan ada tiga aspek tujuan kegiatan ini. "Pertama kolaborasi bahwa pengendalian inflasi ini menjadi tanggungjawab bersama tidak hanya Pemerintah maupun mitra kerja BI, tapi termasuk semua elemen masyarakat," ucapnya. Kemudian, kedua optimalisasi sesuai tantangan yang ada, bagaimana bisa mengotimalisasi dengan efektif. "Ketiga ini bisa memberikan manfaat kepada masyarakat Sulbar dan inflasi bisa dikendalikan terus menerus," tandasnya.(rls)

MAMUJU -- Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan 1446 H, pengurus DWP Sulbar melakukan gerakan berbagi beras (Geber) kepada para pegawai Pemprov Sulbar, Jumat 14 Februari 2025. Pembagian beras dari DWP Sulbar ini dilaksanakan di empat titik di lingkup Pemprov Sulbar. "Ada 100 paket yang dibagikan hari ini," kata Pj Ketua DWP Sulbar dr. A. Rianti Amujib. Ia menambahkan, mengingat sudah memasuki bulan Februari tahun 2025, tidak lama lagi bulan suci ramadhan, sehingga dilaksanakan berbagai kegiatan. "Ini salah satu upaya kami untuk berbagi kepada teman-teman. Kita sangat berterima kasih kepada semua yang terlibat," tambahnya. Support dari semua instansi di Pemprov Sulbar sehingga kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. "Semoga kegiatan berikutnya kita bisa sama-sama lagi dengan berbagi membantu Pemprov Sulbar," ungkapnya. Ia berharap kegiatan DWP berikutnya lebih semarak lagi, siapapun pengurusnya inshaAllah akan terus melaksanakan kegiatan positif kedepannya. "Bukan hanya datang arisan, insya Allah kedepan semakin baik dan berkumpul silaturahmi," ujarnya. Selain itu, kolaborasi bersama Pemprov Sulbar kedepan akan terus terjalin dengan baik. "Semoga niat baik kita semua bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat kedepannya,"tandasnya.(rls)