MAMUJU - Setelah mengikuti seluruh rangkaian retret di Akmil Magelang, Jawa Tengah (Jateng), Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Sulbar, bersama Mayjen TNI (Purn) Salim S Mengga (JSM), serta Bupati se Sulbar akan melakukan perjalanan ke Sulbar. Setibanya di Sulbar, rombongan SDK-JSM bersama para bupati akan mendapat penyambutan dari masyarakat, mulai dari Kabupaten Polewali Mandar hingga tiba di Kabupaten Mamuju. Bahkan, rangkaian penyambutan sudah disusun oleh Pemerintah Provinsi Sulbar yang ditandatangani langsung Pj Sekretaris Provinsi , Amujib. Amujib mengungkapkan, pihaknya sudah menyusun rangkaian prosesi penyambutan Gubernur dan Wagub, serta rombongan, mulai dari Polman hingga tiba di Mamuju. "Pemprov Sulbar dan tiga kabupaten, yakni Polman, Majene dan Mamuju sudah mempersiapkan penyambutan," kata Amujib, Jumat, 28 Februari 2025. Berikut rangkaian penyambutan Gubernur, Wakil Gubernur, serta para bupati di Sulbar. - Jumat, 28 Februari 2025 sekitar pukul 23.35 Wita, perjalanan menuju Polman, titik Kumpul di Mess Pemprov Sulbar di Makassar. - Sabtu, 1 Maret 2025 sekitar pukul 03.00 Wita, prosesi penjemputan di Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Polman dengan pengalungan Sa'be untuk Gubernur, Wakil Gubernur dan para bupati, serta dilanjutkan dengan santap sahur bersama sekira pukul 03.15 Wita. - Pada pukul 04.00 Wita, perjalanan menuju Masjid llaikal Mashir Kabupaten Majene. Tiba di tujuan, dilanjutkan dengan prosesi penjemputan dan pengalungan Sa'be untuk Gubernur, Wakil Gubernur dan para bupati. Setelah itu, sholat subuh berjamaah. - Kemudian pada pukul 05.15 Wita, rombongan melanjutkan perjalanan ke Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju. Prosesi penjemputan akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju dan masyarakat Mamuju. - Penjemputan akan dilakukan dengan prosesi adat pamanca, pengalungan, serta pemberian ucapan selamat pada Gubernur, Wakil Gubernur dan para Bupati. - Setelah prosesi penjemputan di Tapalang, Gubernur, Wakil Gubernur dan para Bupati melanjutkan perjalanan ke Ibukota Sulbar, Mamuju. (Rls)

Mamuju – Suhardi Duka dan Mayjen TNI (Purn) Salim S. Mengga, resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) periode 2025-2030 oleh Presiden RI Prabowo Subianto, Kamis, 20 Februari 2025. Pelantikan ini menjadi awal dari kepemimpinan baru yang diharapkan mampu membawa perubahan positif bagi Sulbar. Gubernur Sulbar, Suhardi Duka menegaskan komitmennya untuk memajukan Sulbar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Keberhasilan kepemimpinan kami akan diukur dari sejauhmana kesejahteraan masyarakat meningkat. Untuk itu, kami bertekad mendorong pertumbuhan ekonomi, menekan angka kemiskinan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujarnya. Gubernur juga menekankan pentingnya pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) secara berkelanjutan. “Kita harus mengoptimalkan potensi SDM dan SDA dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan. Dengan pendekatan yang tepat, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dapat terwujud,” tambahnya. Menanggapi visi tersebut, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulbar, Mohammad Ali Chandra menyatakan dukungan penuh terhadap program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar. “Dinas ESDM Sulbar siap berkontribusi dalam pengelolaan energi dan sumber daya mineral yang berkelanjutan. Kami akan fokus pada pengembangan ketenagalistrikan, Energi Baru Terbarukan (EBT), serta pertambangan yang ramah lingkungan,” kata Chandra, Kamis 27 Februari 2025. Chandra menegaskan, sektor energi dan pertambangan harus dikelola dengan prinsip keberlanjutan. “Kami akan memastikan bahwa setiap kegiatan pertambangan dan energi tidak hanya berdampak positif pada perekonomian, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan serta kesejahteraan masyarakat sekitar,” pungkasnya. Kepala Dinas ESDM Sulbar optimistis bahwa dengan sinergi antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan, visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar untuk membangun Sulawesi Barat yang maju dan sejahtera dapat terwujud. “Kami percaya bahwa dengan kerja sama yang solid, Sulbar dapat berkembang menjadi provinsi yang lebih mandiri dan berdaya saing,” tutupnya. Dukungan penuh dari Dinas ESDM Sulbar ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Sulbar. Penulis…

Mamuju – Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Tahun 2025 antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) berlangsung Kamis 27 Februari 2025. Kegiatan ini turut dihadiri Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulbar secara virtual. Dalam rakortekrenbang, pembahasan Desk Urusan Pemerintahan Bidang ESDM dipimpin Kepala Bidang Energi Dinas ESDM Sulbar A. Rahmat. Turut hadir dari Dinas ESDM Sulbar, di antaranya Kepala Bidang Mineral dan Batubara Ilham, Kepala Bidang Ketenagalistrikan Qamaruddin Kamil, Perencana Ahli Muda Abdul Syukur, Perencana Ahli Pertama Muh. Ikhwan Muin, serta perwakilan dari Bapperida Sulbar Haryati. Selain itu, hadir pula para Pejabat Penyidik Bumi dan Inspektur Ketenagalistrikan dari Dinas ESDM Sulbar. Kepala Bidang Energi Dinas ESDM Sulbar, A. Rahmat mengatakan, rakortekrenbang bertujuan untuk menyusun dan menyelaraskan perencanaan pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral di Sulbar agar sejalan dengan prioritas pembangunan nasional serta kebutuhan daerah. Disampaikan, dalam rangka mendukung visi ASTA CITA Presiden Prabowo, Dinas ESDM Sulbar mengusulkan beberapa program strategis, di antaranya: 1. Pembangunan 100 unit Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Solar Home System (SHS) di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamasa, dengan kapasitas pembangkit sebesar 100 WP per unit. “Masih terdapat 19 desa yang belum berlistrik PLN yaitu sekitar 6.000 hingga 7.000 Kepala Keluarga yang belum mendapatkan akses listrik," ungkap Rahmat "Pembangkit EBT (PLTS SHS) yang dibangun nantinya akan dihibahkan kepada masyarakat sasaran guna meningkatkan akses listrik di daerah terpencil," sambungnya. 2. Permohonan bantuan konverter kit bagi nelayan serta pembangunan infrastruktur energi lainnya, seperti SPBU Nelayan di Kepulauan Bala-Balakang serta Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) di daerah perdesaan 3. Pelatihan manajemen energi bagi pemerintah daerah dan masyarakat guna meningkatkan efisiensi energi. 4. Program Listrik Gratis Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) bagi kelompok masyarakat tidak mampu, dengan anggaran sebesar Rp 1,6 miliar. 5. Penetapan Kuota Pembangkit Listrik PLTA di wilayah Sulbar untuk mendukung…

Mamuju - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) mengkaji kebijakan Work From Anywhere (WFA) atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai tindak lanjut efisiensi anggaran yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Sebelumnya sudah dilaksanakan rapat via zoom meeting pada Senin 24 Februari 2025, perihal pembahasan rencana pelaksanaan WFO dan WFA di lingkup Pemprov Sulbar. Sebagai tindak lanjut pertemuan itu, Kamis, 27 Februari 2025, sejumlah perangkat daerah terkait kembali berkumpul untuk melaksanakan pembahasan lanjutan persiapan pembuatan Surat Edaran pelaksanaan WFO dan WFA. Pada rapat yang berlangsung di Ruang Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulbar, hadir Sekretaris BKD Sulbar Suhamta, Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan BKD Sulbar Muhammad Nur, Kepala Bidang E-government Diskominfo Sulbar Muhammad Ridwan, Kepala Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik Biro Organisasi Setda Sulbar Subuki, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama Biro Hukum Setda Sulbar Fatwan, serta Kasubag Umum dan Kepegawaian Bapperida Sulbar Misrina. Rapat dipimpin Plt. Kepala Biro (Karo) Organisasi Setda Sulbar, Nur Rahmah Parampasi. Dalam arahannya, Ia mengemukakan, Gubernur Sulbar sejak awal sudah menyampaikan bahwa Pemprov Sulbar mendukung efisiensi yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. "Kebijakan ini mengarah pada upaya untuk meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya dan pengelolaan anggaran yang lebih baik dalam pemerintahan," ujar Rahmah. Rahmah menegaskan, kebijakan WFA dan WFO sebagai tindak lanjut dari efisiensi anggaran juga akan diterapkan oleh Pemprov Sulbar. "Iya, itu sementara kita kaji edaran WFA-nya atau WFH-nya," kata Rahmah. Ia menambahkan, sejauh ini ASN di lingkup Pemprov Sulbar masih datang bekerja ke unit kerjanya seperti biasa. ‘’Belum ada ASN kita yang WFA ataupun WFH," imbuhnya. Kepala Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik Biro Organisasi Setda Sulbar, Subuki menyampaikan, rencana WFA dan WFO selaras dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil…

Mamuju – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat evaluasi awal program dan kegiatan tahun 2025 dengan fokus utama pada strategi efisiensi anggaran dalam mewujudkan kinerja yang unggul. Rapat ini dipimpin langsung Kepala BKD Sulbar Bujaeramy Hassan, didampingi Sekretaris BKD Sulbar Suhamta. Rapat berlangsung di Ruang Kerja Kepala BKD Sulbar, Rabu (26/2/2025). Hadir, para pejabat struktural di lingkungan BKD Sulbar, antara lain Kepala Bidang Mutasi Kepangkatan dan Promosi Abdillah Umar, Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian Mirwan, Kepala Bidang Pengembangan ASN Rini Lukitasari, serta Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan yang diwakili oleh Hasmawati. Turut hadir, Kasubag Keuangan Dian, dan Perencana Ahli Muda Riky Ramlan. Dalam sambutannya, Kepala BKD Sulbar, Bujaeramy Hassan menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan efisien guna mendukung pencapaian target kinerja yang lebih optimal. “Evaluasi awal ini menjadi langkah strategis dalam memastikan bahwa program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan harapan, terutama dalam hal efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas pelayanan,” ujarnya. Sementara, Sekretaris BKD Sulbar Suhamta juga menekankan bahwa koordinasi antarbidang sangat diperlukan untuk menciptakan sinergi dalam pelaksanaan program yang berbasis kinerja. “Kita harus memastikan bahwa setiap anggaran yang dialokasikan memberikan manfaat yang maksimal bagi peningkatan layanan kepegawaian di Sulbar,” ucapnya. Dalam sesi pembahasan teknis, Kasubag Keuangan BKD Sulbar, Dian memaparkan skema pengelolaan anggaran yang lebih terarah dan transparan. Sedangkan, Perencana Ahli Muda BKD Sulbar, Riky Ramlan menyampaikan analisis perencanaan strategis dalam mendukung efisiensi program yang akan dijalankan sepanjang tahun 2025. Rapat ini menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, termasuk optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam administrasi kepegawaian serta peningkatan kompetensi SDM guna menunjang kinerja yang lebih unggul. Dengan adanya evaluasi awal ini, diharapkan BKD Sulbar dapat menjalankan program dan kegiatan yang lebih efektif, efisien, serta berdampak positif bagi pelayanan publik di Sulbar. Penulis : BKD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju - Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Musra Awaluddin menerima aksi unjuk rasa dari Aliansi Masyarakat Gentungan Raya, Rabu, 26 Februari 2025. Dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung di Depan Kantor DPRD Sulbar, Aliansi Masyarakat Gentungan Raya menyampaikan aspirasi terkait penolakan dan tuntutan pencabutan izin tambang di wilayah mereka. Saat menerima aksi unjuk rasa, Musra Awaluddin didampingi sejumlah staf Sekretariat DPRD Sulbar. Hadir juga OPD terkait diantaranya, Dinas ESDM, Dinas DLHK dan Inspektorat. Perwakilan Aliansi Masyarakat Gentungan Raya menyampaikan kekhawatiran mereka terhadap dampak lingkungan dan sosial akibat aktivitas pertambangan. Mereka meminta untuk menutup sementara tambang yang ada di Peuweang. Mewakili Sekretariat DPRD, Kepala Bagian Persidangan, Musra Awaluddin menyambut baik kedatangan massa aksi dan menerima aspirasi yang disampaikan. Adapun hasil unjuk rasa yaitu telah disepakati tambang pasir tidak akan beroperasi sampai diadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan, yang dijadwalkan pada Selasa 3 Maret 2025 dan meminta kepada seluruh pihak terkait untuk hadir. Penulis : Humas DPRD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), menggelar Rapat Evaluasi Tenaga Administrasi Tidak Tetap (TATT) dan Tim Reaksi Cepat (TRC) di Kantor BPBD Sulbar, Mamuju, Selasa, 25 Februari 2025. Rapat ini dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Sulbar Muhammad Yasir Fattah, didampingi Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Arnidah, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Suhardi, serta pejabat admistrator dan pengawas BPBD Sulbar. Dalam arahannya, Plt. Kalaksa BPBD Sulbar Muhammad Yasir Fattah menekankan pentingnya peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan TATT dan TRC dalam menghadapi berbagai potensi bencana di Sulbar. Olehnya, evaluasi dilakukan untuk menilai kinerja, kendala di lapangan, serta langkah strategis yang perlu diambil guna memperkuat respons cepat terhadap keadaan darurat. “Kita harus memastikan bahwa tim memiliki kesiapan yang optimal, baik dari segi sumber daya manusia maupun peralatan. Evaluasi ini menjadi bagian dari upaya kita meningkatkan efektivitas penanganan bencana di Sulbar," kata Yasir Fattah. "Kita juga perlu memastikan bahwa setiap anggota tim siap siaga kapan pun dibutuhkan. Kehadiran yang tepat waktu dan kesiapan fisik maupun mental adalah kunci dalam menghadapi berbagai potensi ancaman bencana di wilayah ini,” pungkasnya. Sementara itu, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sulbar, Arnidah mengatakan, rapat evaluasi itu juga membahas kehadiran di kantor bagi TATT dan TRC, agar selalu aktif dan siap menghadapi situasi darurat. Dalam rangka menghadapi hidrometorologi basah, Arnidah menyatakan, BPBD tetap menyiapkan Posko Siaga Bencana sampai akhir Maret tahun 2025. "Apalagi memasuki bulan suci Ramadhan, pentingnya koordinasi dan komunikasi dan keaktifan yang lebih baik antaranggota tim. Kami berharap seluruh personel semakin solid dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam penanggulangan bencana yang membutuhkan respons cepat dan tepat," ujar Arnidah. BPBD Sulbar terus berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas tim tanggap darurat demi memastikan keselamatan masyarakat di wilayah rawan bencana. Penulis : BPBD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) diwakili Staf Bagian Program Nengsi R, menghadiri kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Perencanaan Penganggaran Responsif Gender, yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Sulbar di Hotel Swiss Bell-Inn Panakukang Makassar, pada tanggal 20 - 23 Februari 2025. Bimtek Perencanaan Penganggaran Responsif Gender dibuka langsung oleh Kepala DP3AP2KB Amir A. Dado. Adapun sebagai narasumber dalam kegiatan itu, yakni Asisten Deputi PUG Bidang Politik dan Hukum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lip Ilham Firman. Dalam paparannya, Lip Ilham Firman menyampaikan, sebagai upaya untuk mewujudkan kesetaraan gender dan memastikan bahwa seluruh sektor pembangunan di Sulbar dapat mengakomodasi kebutuhan perempuan dan laki-laki secara setara, perencanaan penganggaran berbasis pengarusutamaan gender (PUG) menjadi hal yang sangat penting. "Pengarusutamaan gender dalam perencanaan anggaran bertujuan untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap kebijakan, program, dan alokasi dana pembangunan," ujarnya. Ia menjelaskan, penganggaran berbasis gender di Sulbar bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, serta perlindungan sosial. "Dalam kegiatan tersebuat diharapkan membuat rencana aksi 5 tahun dan KAK perencanaan kegiatan di buat setiap tahun," ucapnya. Sementara itu, Staf Bagian Program Disdukcapil Sulbar, Nengsi R mengaku optimis bahwa dengan adanya penganggaran yang responsif gender, Sulbar dapat menciptakan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan, yang mana setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin, dapat merasakan manfaat yang sama. Penulis : Disdukcapil Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju -- Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) menekankan agar Aparatur Sipili Negara (ASN) terus meningkatkan kinerjanya, utamanya dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Olehnya itu juga, Gubernur berkomitmen memberi perhatian kepada ASN, salah satunya dengan membayarkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) secara rutin. Sebelumnya TPP ASN dibayarkan setiap tanggal 5. Tetapi sebagaimana visi-misi yang akan jadi pondasi kedepan, salah satunya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik akuntabel, serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas. Untuk itu Gubernur menginginkan TPP ASN dibayarkan lebih cepat dari sebelumnya. SDK mengatakan, terkait penetapan pembayaran TPP setiap tanggal 3 ini sudah diarahkan ke Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah. "Kami akan rutin bayarkan TPP ASN, tentu dengan harapan pelayanan kepada masyarakat ditingkatkan," ucap SDK, Rabu 26 Februari 2025. Ketentuan ini, lanjut SDK, bakal berlaku mulai Maret 2025, hal ini juga sebagai upaya mendorong ASN lebih maksimal dalam menyelesaikan target-target program yang dijalankan kedepan. (Rls)

JAKARTA -- Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Mayjen TNI Purn Salim S Mengga melakukan pertemuan dengan Kepala Divisi Perdagangan Internasional dan Pemasaran PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), Joyce Josephine di Jakarta, Selasa , 25 Februari 2025. Dalam pertemuan tersebut membahas langkah kedepan mendorong investasi di provinsi Sulawesi Barat. Hal itu juga berkaitan dengan upaya pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja, pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. "Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, kita tidak bisa lepas dari investasi, karena APBD dan APBN sangat terbatas, "ujar Salim S Mengga. Untuk itulah , dalam mendatangkan investasi , Wagub Salim S Mengga menyampaikan akan mempermudah pemberian izin perusahaan. "Investasi tentuya memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat Sulawesi Barat, " tutup Salim. (Rls)