Kominfo Sulbar-- Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar menghadiri syukuran sekaligus peresmian Kapal Angkatan Laut (KAL) Manakarra yang dilaksanakan di Dermaga Rangas Lanal Mamuju, Sulbar Selasa, 7 Juli 2020. Dalam acara tersebut , Gubernur Sulbar melakukan tradisi pemecahan kendi sebagai tanda diresmikannya nama kapal perang milik TNI Angkatan laut Mamuju yaitu kapal KAL Manakarra dan dilanjutkan dengan doa bersama sebagai bentuk rasa syukur adanya kapal TNI yang nantinya menjaga kepulauan yang ada di Sulbar. "Alhamdulillah , dengan adanya KAL Manakarra diharapkan mampu menjaga perairan kita serta melihat seluruh perkembangan wilayah kepulauan yang ada di Sulbar," kata Ali Baal Masdar Lebih lanjut Ali Baal menyampaikan, bahwa provinsi Sulbar bukan hanya meliputi wilayah daratan, tapi juga memiliki wilayah pantai dan gugus pulau-pulau. *Keseluruhan wilayah tersebut wajib mendapat pelayanan dan perlindungan yang sama agar kedaulatan perairan wilayah kita di Sulbar semakin tangguh," sambungya. Komandan Lanal Mamuju, Letnan Kolenel Marinir, La Ode Jimmy Herizal R mengatakan, penerimaan KAL Manakarra akan sangat meningkatkan kinerja khususnya Danlanal Mamuju dalam mendukung tugas-tugas TNI angkatan laut yang akan diperuntukkan di wilayah Sulbar. Kapten KAL Manakarra, Kapten Laut P Bastian Arif Wiratama menyampaikan, KAL Manakarra seratus persen buatan anak bangsa dan mampu bertahan sampai empat hari di perairan yang nantinya dapat mendukung tugas pokok dan mengamankan wilayah ataupun melaksanakan penegakan hukum di perairan Sulawesi Barat. Turut hadir Wabup Mamuju, Irwan Pababari, Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi, Kajati Mamuju, unsur Forkopimda dan undangan lain. (tawin)

Kominfo Sulbar -- Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar menghadiri rapat paripurna DPRD Sulbar Sulbar tentang Jawaban Gubernur Atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019, di ruang rapat paripurna DPRD Sulawesi Barat, Jumat 03 Juli 2020 Dalam sambutannya, Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, mengatakan , terkait capaian pendapatan dengan realisasi sebesar 99, 85 persen , sebagaimana yang disampaikan oleh Taufik Agus, juru bicara Fraksi Golkar , Ali Baal menyampaikan , kedepan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat akan terus melakukan Inventarisasi potensi sumber pendapatan dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah, pengemban sementara dari Fraksi Hanura melalu juru bicara Ahmad Ihsan Syarif , Ali Baal menjelaskan, bahwa hal tersebut terjadi karena adanya upaya efisiensi anggaran. Meskipun ada juga yang dikarenakan gagal lelang sebagai bagian dari dinamika proses lelang yang lebih akuntabel disamping keterlambatan dokumen pembayaran sampai akhir bulan. Terkait penyampaian dari fraksi Nasdem yang disampaikan melalui juri bicaranya, Hatta Kainang, Ali Baal menjelaskan, rencana pemanfaatan Silpa tersebut telah dianggarkan dalam APBD pokok 2020 dan penggunaan awal dalam refocusing dengan total nilai sebesar Rp 68 miliar lebih, dan sisanya akan digunakan dal APBD perubahan 2020. Diakhir rapat paripurna, Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi mengetuk palu yang menandakan bahwa semua fraksi di DPRD Sulbar telah nmenyetujui ranperda APBD T.A 2019 yang selanjutnya dibahas di rapat rapat komisi. Selain dihadiri Gubernur Ali Baal Masdar, Ketua DPRD Sulbar, Wakil Ketua II , Abdul Rahim,para anggota DPRD Sulbar Sekprov Muhammad Idris, pimpinan OPD dan undnagan lain. (jimi)

Kominfo Sulbar--Pemprov Sulbar melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), menggelar Pelatihan Kepemimpinan Pengawasan (PKP) Angkatan III Tahun 2O2O secara virtual, Jumat 3 Juli 2020. Latpim pejabat pengawas kali ini diikuti oleh 40 orang yang tersebar di 24 opd . Kegiatan tersebut, dibuka langsung oleh Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, didampingi Sekprov Sulbar, Muhammad Idris dan Asisten Bidang Pemerintahan, M. Natsir, di ruang oval lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar. “Saya akan memperkuat BPSDM Sulbar dengan mendorong penguatan kelembagaan diklat, antara lain, memberi dukungan pembiayaan revitalisasi kampus BPSDM,” kata Ali Baal saat menyampaikan sambutan dalam acara tersebut Masih kata Ali Baal, untuk memacu percepatan pembangunan di Sulbar, perlu ditunjang oleh SDM aparatur yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk itu salah satu upaya mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM adalah melalui pelatihan. Lebih lanjut dikatakan, terdapat tiga lokasi yang akan dijadikan tempat pelatihan yakni gedung pelatihan pertanian, revitalisasi rumah sakit lama untuk diklat teknis dan kawasan diklat kerjasama daerah. Mengenai PKP, Ali Baal menegaskan, pelatihan kepemimpinan tersebut hasilnya dapat maksimal, jika seluruh peserta bersungguh-sungguh mengerahkan segala kemampuan dan potensi dirinya, serta mengikuti seluruh rangkaian kegiatan itu. "Kepada seluruh narasumber Widyaiswara, saya berpesan agar membimbing dan mengarahkan mereka, agar mampu berbenah, menata masa depan yang lebih baik,” ujarnya Kepala Kajian Manajemen Administrasi Negara RI LAN Makassar, Andi Taufik, menyampikan, berterimakasih kepada Pemprov Sulbar atas perhatiannya dalam pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Sulbar, dimana Presiden RI sudah mencanangkan program prioritas SDM pada tahun depan hingga 2O24. “Presiden menghimbau sumber prioritas utama adalah peningkatan SDM, disamping infrasruktur dan fasilitas lainnya, “ tandas Taufik Taufik berharap, para peserta dapat memanfaatkan dengan baik PKP tersebut, sebab tidak semua pejabat pengawas di Sulbar memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti kegiatan itu. Kepala BPSDM Sulbar, Yakub F. Solon menyampaikan, tujuan penyelenggaraan PKP lingkup Pemprov Sulbar ialah…

Kominfo Sulbar -- Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Barat terhadap perubahan perda tentang retribusi jasa umum dan jasa usaha, di ruang Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Kamis, 2 Juli 2020 Dalam sambutannya Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, mengatakan kedua rancangan perda tersebut sudah melalui pembahasan yang panjang. "Pembahasan panjang telah dilakukan baik dari internal pemerintah provinsi maupun pembahasan bersama pansus DPRD Provinsi Sulawesi Barat, yang pada akhirnya mendapatkan persetujuan pada tanggal 30 Desember 2019. Sebagai tindak lanjut dari persetujuan DPRD tersebut, maka untuk melaksanakan amanah dari ketentuan pasal 5 peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 105 tahun 2016 tentang evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan rancangan peraturan daerah tentang retribusi daerah, pemerintah provinsi telah menyampaikan kedua rancangan perda ini ke Menteri Dalam Negeri untuk di evaluasi,"ujar Ali Baal Ia juga mengatakan, perubahan perda retribusi ini dilakukan untuk mengakomodir obyek retribusi yang selama ini belum bisa ditarik karena belum tercantum dalam perda retribusi, dan adanya perubahan tarif retribusi untuk menyesuaikan indeks harga dan perkembangan perekonomian saat ini. "Dengan ditetapkannya perda retribusi ini, diharapkan obyek retribusi yang selama ini belum bisa ditarik, karena belum adanya payung hukum, akan segera bisa ditarik, begitupun perangkat daerah yang selama ini belum maksimal dalam pemasukannya karena tarif yang masih rendah, maka diharapkan juga dengan adanya perda ini dapat terpenuhi target penerimaannya,"sebut mantan Bupati Polman tersebut. Disampaikan, Retribusi adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah, jadi kuncinya adalah semakin baik layanan yang kita berikan kepada wajib retribusi, maka retribusi juga semakin meningkat, dan hal ini merupakan tantangan bagi perangkat daerah untuk membenahi sektor retribusi. Dalam rapat paripurna tersebut juga dihadiri Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi, Wakil Ketua I DPRD Sulbar, Usman Suhuriah, Wakil Ketua III, Abd . Rahim, Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, anggota DPRD Sulbar, para asisten, pimpinan…

Kominfo Sulbar -- Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, memberikan penjelasan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2019 yang dirangkaikan dengan Penyerahan Ranperda oleh Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar kepada Ketua DPRD Provinsi Sulbar Suraidah Suhardi dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulbar, Kamis 2 Juli 2020. Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar menyampaikan, kinerja pengelolaan APBD 2019 Provinsi Sulbar, terdiri dari komponen pendapatan asli daerah, dana perimbangan atau transfer dan lain-lain. "Pendapatan daerah yang sah di targetkan sebesar Rp 2, 43 triliun dengan realisasi naik sebesar 11,86 persen dibandingkan realisasi pendapatan tahun 2018, " kata Ali Baal Masdar Masih kata Ali Baal, berdasarkan penjelasan hasil dari audit BPK RI , pada tahun anggaran 2019 , diperoleh sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) sebesar Rp.97.892.859.368,03 yang terdiri dari kas, di Kas Daerah sebesar Rp.83.881.386.031,63, kas bendahara penerimaan sebesar Rp.4.687.500,00 dan kas Bendahara pengeluaran sebesar Rp.13.966.241.259,40. Penyebab tingginya angka silpa pada tahun Anggaran 2019, disebabkan akumulasi silpa tahun anggaran sebelumnya yang kurang maksimal penggunaannya, dan saldo dana bos afirmasi yang telah disalurkan ke sekolah namun belum dibelanjakan sampai dengan 31 Desember 2019. Ketua DPRD Sulbar , Suraidah Suhardi menyampaikan, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, yang menegaskan bahwa Kepala Daerah menyampaikan ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD yang memuat laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, serta melampirkan laporan kinerja yang telah di periksa BPK dan ikhtiar laporan keuangan BUMD. "Untuk menindaklanjuti pasal 320 Ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah di periksa oleh BPK paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir, " terang terang Suraidah. Dalam rapat paripurna tersebut juga dihadiri Wakil Ketua I DPRD Sulbar, Usman Suhuriah, Wakil…

Kominfo Sulbar-- Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Edy Prabowo membuka Rapat Pimpinan Nasional (rapimnas) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Rabu 1 Juli 2020. Digelar di tengah pandemi Covid-19, rapimnas yang diselenggarakan oleh HNSI tersebut untuk pertama kali dilaksanakan secara virtual. Untuk Sulbar, rapimnas diikuti Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan Pemprov Sulbar, Muhammad Hamzah, bersama sejumlah pengurus HNSI Sulbar, di ruang oval lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar. Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Edy Prabowo, mengatakan, saat ini dampak dari pandemi Covid- 19 bukan hanya menggangu sektor kesehatan, namun juga merambah ke sektor perekonomian secara nasional. Mengatasi hal tersebut, lanjut Edy Prabowo, pemerintah sudah mempersiapkan sejumlah kebijakan dan stimulus, yang diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Selain itu, juga mendorong terwujudnya penandatanganan perjanjian kerja laut antara pemilik kapal dan pekerja laut atau nelayan, serta mewujudkan tanggal 21 Mei menjadi hari nelayan nasional. Olehnya itu, Edy Prabowo berharap, agar HNSI mendukung semua kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, sebab hal tersebut bertujuan demi memajukan perekonomian masyarakat nelayan. Ia menambahkan, dengan dibukanya aktifitas masyarakat walau secara terbatas, pihaknya sedang mempersiapkan sejumlah peraturan yang bertujuan agar pengurusan semua perizinan dapat dilakukan lebih cepat. Ketua Umum DPP HNSI, Yussuf Solichien, mengatakan, pihaknya akan terus berusaha meningkatkan perekonomian nelayan melalui beberapa program yang diusulkan kepada pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. "Sejauh ini banyak usulan HNSI telah dilaksanakan pemerintah, baik secara nasional maupun lokal,"kata Yussuf. Mewakili Ketua HNSI Sulbar, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Sulbar, Muhammad Hamzah, mengemukakan, terdapat beberapa permasalahan yang harus dihadapi nelayan Sulbar saat ini, diantara banyak masyarakat nelayan yang tidak produktif lagi dikarenakan faktor usia, olehnya itu menurutnya perlu diadakan modernisasi SDM agar lebih produktif. Selain itu, para nelayan juga terkendala masalah sulitnya memperoleh bahan bakar yang disebabkan minimnya ketersediaan Depot Bahan Bakar Minyak (BBM) dan bahkan dianggap sangat terbatas di Sulbar. "Saat ini permasalahan…

Kominfo Sulbar-- Sekprov Muhammad Idris mengumpulkan para Asisten dan Kepala Biro lingkup Sekretariat Daerah (Setda) Pemprov Sulbar di ruang kerjanya, Rabu 1 Juli 2020. Pertemuan itu dilaksanakan untuk mempermantap beberapa hal untuk dirancang lebih awal, khususnya di lingkup Setda Pemprov Sulbar. "Saya kira perlu memantapkan dan pastikan beberapa hal itu bisa kita lakukan, sehingga kita di Sekretariat ini bisa menjadi contoh terhadap OPD lainnya,"ucap Idris Salah satu yang dibahas adalah, merancang sebuah metode yang lebih modern atau berbasis tekhnologi dalam mengelola manajemen kepegawaian, misalnya mengenai kehadiran di kantor sesuai cara kerja yang baru saat ini. "Sekarang ini sudah banyak pekerjaan yang tidak bisa dilakukan lagi seperti saat normal dulu. Untuk itu ,saya harap kawan-kawan bisa merancangnya, paling tidak bisa dimulai di lingkup Sekretariat, seperti mengelola kehadiran dengan menggunakan android,"kata Idris. Hal lain adalah, review strategis Sekretariat Daerah (Setda) Sulbar 2021, Tata Naskah Dinas (TND), Evaluasi program penanganan Covid-19 dan kesiapan program aplikasi perkantoran SI MAYA. "Dampak yang ditimbulkan pandemi Covid-19 saat ini telah memunculkan kecenderungan baru, yang membutuhkan upaya perubahan dengan membuat rancangan strategis sejak dini untuk 2021 mendatang. Kita memang sudah punya program sehingga banyak sekali yang perlu kita rubah, akibat adanya sejumah kecenderungan baru dan memang sudah menjadi tuntutan dari dampak pandemi Covid-19,"kata mantan Deputi Bidang Diklat LAN RI itu. Sebagai contoh, sambung Idris, salah satu yang harus dipikirkan dan diantisipasi saat ini adalah mengenai program-program yang sudah masuk menjadi kerangka RKPD 2021 dan dianggap prioritas, namun dikhawatirkan tidak terlaksana jika melihat alokasi anggaran yang tersedia. Mengenai TND, Ia meminta Biro Hukum untuk segera menyelesaikan rancangan Pergub TND yang baru, agar dapat segera disosialisasikan. "Pada TND ini, misalnya dalam pembuatan surat-surat dinas, masih banyak saya temukan bervariatif. Jadi saya harap Biro Hukum dapat segera menyelesaikannya agar bisa langsung disosialisasikan,"tutur Idris Terkait program penanganan Covid-19, Idris berharap, para Kepala…

Kominfo Sulbar -- Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar menghadiri acara syukuran peringatan hari Bhayangkara ke-74 tahun 2020 di aula lantai IV kantor Gubernur Sulbar, Rabu, 01 Juli 2020. Dalam sambutannya Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar menyampaikan selamat hari Bhayangkara ke-74, kepada seluruh anggota dan keluarga besar kepolisian khususnya di Sulawesi Barat. "Kerja keras dan pengabdian Polri selama ini patut di apresiasi, karena selalu dilakukan dengan cara simpatik serta penanganan kasus selalu mengedepankan pendekatan yang tegas tetapi humanis. Sehubungan dengan kerja keras, pengabdian, bahkan pengorbanan yang telah di dedikasikan para personel Polri di wilayah Provinsi Sulbar, saya menyatakan apresiasi dan penghargaan kepada personil Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat Sulawesi Barat,"kata Ali Baal Polda Sulbar dan TNI, lanjut Ali Baal, juga memiliki peran yang sangat penting dalam penanganan covid-19 di Sulbar, termasuk untuk membiasakan masyarakat dalam penerapan era new normal. "Dari seluruh capaian tersebut hendaknya menjadi penyemangat serta mempererat sinergitas bagi seluruh personil polri untuk merawatnya, dengan terus meningkat kemampuan, keterampilan dan profesionalisme,"pungkasnya Kapolda Sulbar, Irjen Pol. Eko Budi Sampurno dalam acara syukuran tersebut juga menyampaikan, apresiasi dan penghargaan kepada seluruh jajaran Polri atas kerja keras dan pengabdianny, serta kepada seluruh masyarakat yang selama ini mendukung Polri dalam menjaga stabilitas dan keamanan dalam negeri, Polri akan selalu berusaha melakukan yang terbaik bagi masyarakat, dan tetap memperbaiki diri kearah yang lebih baik dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penganugerahan piagam warga utama kehormatan kepada Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi, para bupati/wakil Bupati se -Sulbar, Danrem 142 Tatag, Brigjen TNI CZi Firman Dahlan, Wakajati Sulbar , Agustin dan undangan lain. (deni)

kominfo Sulbar-- Sebanyak 14 peserta calon anggota Komisi Informasi (KI) Sulbar periode 2020-2024 mengikuti uji kelayakan dan kepatutan, Selasa 30 Juni 2020, di ruang rapat lantai 2 Kantor DPRD Sulbar. Kegiatan yang digelar Komisi I DPRD Sulbar tersebut, dibuka oleh Wakil Ketua I DPRD Sulbar, Usman Suhuria dan dihadiri Sekprov Sulbar Muhammad Idris. Dalam sambutannya, Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, mengatakan, kegiatan tersebut merupakan lanjutan dari seluruh rangkaian seleksi calon anggota KI Sulbar yang telah dilaksanakan pihak eksekutif sebelumnya. "Hari ini sesuai dengan agenda Komisi I, kita memulai tahapan yang memang harus dilewati yaitu uji kelayakan dan kepatutan terhaadap calon KI Sulbar. Kegiatan ini sebagai lanjutan seleksi yang berada di eksekutif,"ucap Idris Idris mengungkapkan, 14 peserta yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan merupakan peserta yang terpilih dan miliki nilai psikotes 75 keatas dari 27 peserta yang bersaing. "Dari 27 orang peserta yang mengikuti persaingan untuk menjadi bagian dalam memajukan informasi publik terpilih hanya 14 orang. Alhamdulillah mereka inilah yang dilihat dari psikotestnya ber IQ bagus memiliki nilai 75 keatas, bukan berarti yang gugur tidak memiliki IQ tinggi, tetapi skor teratas cuman 14 orang di antara mereka,"beber Idris Melalui kesempatan itu, Idris menegaskan, Sulbar berjuang demi menjadi daerah yang malaqbi dan untuk mewujudkan hal itu, tentu saja keterbukaan informasi jangan dianggap biasa-biasa saja. "Kita ingin mencari komisioner yang kapasitasnya lebih produktif untuk mendorong masyarakat Sulbar betul-betul terbuka, karena daerah ini tidak akan maju tanpa adanya hal itu,"pungkasnya Wakil Ketua I DPRD Sulbar, Usman Suhuriah berharap, anggota komisioner yang terpilih setelah usai mengikuti seluruh rangkaian seleksi, agar fokus dalam melaksanakan tugasnya. Kepada Komisi I DPRD Sulbar, Usman mengingatkan, untuk memperlihatkanlah kapasitas dan kemampuan jika ada yang melakukan protes selama dalam proses tahapan itu, apalagi kegiatan itu diselenggarakan secara terbuka. Hadir dalam kegiatan itu, Ketua Komisi I DPRD Sulbar, Samsul Samad, sejumlah anggota DPRD…

Kominfo Sulbar -- Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, menghadiri acara pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK), dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) tahun 2020 Provinsi Sulawesi Barat yang berlangsung di Aula kantor BPS Provinsi Sulawesi Barat, Selasa 30 Juni 2020 Dalam kesempatan itu, Sekprov Sulbar, Muhammad Idris mengatakan, Pemprov Sulbar terbantu dengan berbagai inovasi yang telah dilahirkan BPS Provinsi Sulawesi Barat, diantaranya adalah Bank data Sulawesi Barat, Desa Mandiri Statistik (SAMASTA), dan penyediaan data berbasis aplikasi android Data Sulbar di Tangan Anda Maju Raih Kesejahteraan (Dasita Rasa). "Terkait dengan pelayanan publik, selama ini selama ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat maupun masyarakat pengguna data sangat terbantu dengan keberadaan BPS yang telah menyediakan berbagai ragam data, yaitu data indikator utama dan strategis seperti angka pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, Angka kemiskinan, angka pengangguran inflasi, indeks pembangunan manusia gini rasio, jumlah penduduk, dan data sosial ekonomi lainnya,"kata Idris Ia juga mengatakan, bahwa pencanangan zona integritas yang dilakukan pada hari ini merupakan hal yang sudah sepatutnya dan perlu diapresiasi kepada seluruh jajaran BPS Provinsi Sulawesi Barat, dan diharapkan menjadi penyemangat untuk lebih gigih melaksanakan semua Ketentuan dan aturan pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi, dengan tetap menerapkan nilai-nilai inti BPS dan mempertahankan kinerja pelayanannya. Ia menekankan pentingnya menanamkan nilai-nilai malaqbi dalam pencanangan zona integritas dalam mendorong Provinsi Sulbar menjadi kuat. "Pentingnya mendemonstrasikan nilai malaqbi yang lebih berbicara mengenai strata pencapaian dari prilaku yang baik, komitmen yang tidak bersalahguna, dan yang paling penting siapapun penyelenggara negara di Provinsi Sulbar ini tidak boleh bermain dengan kewenangan yang ada didalamnya,"tegas Idris Lebih lanjut dikemukakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari kesungguhan BPS dalam mengukuhkan diri sebagai lembaga yang mempunyai komitmen untuk mencegah terjadinya korupsi disertai upaya untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi serta reformasi birokrasi yang akuntabel di seluruh unit kerja BPS dimanapun berada. Kepala Badan Pusat Statistik…