Makassar – Dalam rangka memperkuat pemahaman dan penyusunan regulasi yang mengatur tata beracara dan kode etik di lingkungan DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), rombongan anggota DPRD Sulbar melakukan kunjungan kerja (kunker) ke DPRD Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Jumat 18 Oktober 2024. Kunker bertujuan untuk menggali informasi yang lebih mendalam mengenai penerapan kode etik dan tata beracara yang berlaku di institusi legislatif. Wakil Ketua Sementara DPRD Sulbar, Siti Suraidah Suhardi hadir dalam kunjungan tersebut bersama Ketua Panja Habsi Wahid, Sekretaris Panja Khalil Qibran, serta beberapa anggota DPRD Sulbar lainnya. Rombongan DPRD Sulbar disambut baik oleh Wakil Ketua DPRD Kota Makassar Anwar Faroq, Politisi dari Partai PKS Makassar. "Kami menyambut baik kunjungan kerja dari rekan-rekan anggota DPRD Sulbar di DPRD Kota Makassar ini. Kunjungan ini menjadi momen yang sangat penting dalam memperkuat pemahaman serta penyusunan regulasi yang mengatur tata beracara dan kode etik di lingkungan DPRD,” kata Anwar Faroq. Pihaknya percaya bahwa dengan adanya kerja sama antar daerah seperti itu, akan semakin memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya dalam memastikan integritas dan profesionalisme lembaga legislatif. “Semoga melalui diskusi dan pertukaran pengalaman ini, kita dapat saling belajar dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat di daerah masing-masing," harap Anwar Faroq. Dalam pertemuan itu, juga hadir rombongan anggota DPRD Mamuju dan DPRD Kota Palu yang juga ingin membahas terkait kode etik dan tata beracara di DPRD. Pada kesempatan tersebut, Ketua Panja, Habsi Wahid menanyakan bagaimana selama ini penerapan kode etik dan tata beracara di DPRD Kota Makassar. Forum diskusi berjalan dengan kondusif dan banyak membahas mengenai berbagai aspek penting yang harus dipertimbangkan dalam menyusun peraturan kode etik dan tata beracara. Pembahasan difokuskan pada upaya mengadopsi praktik terbaik yang sudah diterapkan di DPRD Kota Makassar dengan penyesuaian sesuai kebutuhan dan konteks lokal Sulbar. Kunker tersebut diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif bagi DPRD Sulbar dalam…

POLMAN - Sesuai arahan Pj Gubernur Sulawesi Barat, Bahtiar Baharuddin, tim penanganan Demam Berdarah Dengue (DBD) Dinas Kesehatan Sulbar langsung turun ke lokasi Desa Ambo Padang, Kecamatan Tutar, Polman. Tim dipimpin langsung Kepala Dinas Kesehatan Sulbar drg Asran Masdy bekerjsama dengan tim Dinkes Polewali Mandar. Pj Gubernur Sulawesi Barat, Bahtiar Baharuddin mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan Dinas Kesehatan yang langsung ke lokasi. "Terimakasih langkah cepat tim kesehatan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sulbar dalam menangani DBD di Polman," kata Bahtiar, Sabtu 19 Oktober 2024. Dia berpesan agar sosialisasi terus dilakukan kepada masyarakat terkait penanganan penyakit DBD. "Jadi pelajaran kita bahwa betapa bermanfaatnya kegiataan jumat bersih andaikam serentak konsisten dilakuakan di seluruh wilayah Sulbar. Termasuk perlu edukasi dan didorong masyarakat desa atau kelurahan berkenamln berpartisipasi," ungkapnya. Sedangkan, Kepala Dinas Kesehatan Sulbar drg Asran Masdy mengungkapkan penanganan dilakukan di lokasi saat ini. "Adanya penambahan kasus 6 orang, sehingga total 112 penderita DBD. Dimana DBD 108 orang, DBD+Chikungunya 3 orang dan Chikungunya 1 orang," ucap drg Asran. Namun, setelah dilakukan penangan tim Dinkes ada 83 orang sudah dinyatakan sembuh. "Ada yang saat ini dirawat inap di Pustu 13 orang, Puskesmas Tutar 7 orang, Puskesmas Batupanga 7 orang, dan RSUD Wonomulyo 2 orang," tandasnya.(rls)

MAMUJU - Pegawai Kemenang Mamuju Alwi kembali lolos menjadi perwakilan Sulawesi Barat di MTQN VII Korpri tahun 2024 di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Alwi akan tampil di MTQN VII Korpri tahun 2024 perwakilan Sulawesi Barat pada Cabang Kaligrafi Lukis Kontemporer nantinya di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Persaingan ketat diantara Aparatur Sipil Negara (ASN) - PPPK untuk menjadi perwakilan Sulbar memantaskan dirinya bisa tampil pada MTQN VII nantinya. Kesehariannya dirinya bekerja sebagai pegawai Kemenag Kabupaten Mamuju dimana menjadi Kepala Madrasah Aliyah, bahkan dirinya juga tengah merintis pondok pesantren "Audisi kafilah ini sangat baik, karena transparan dan ada beberapa peserta yang ditampilkan dari berbagai instansi. Jadi ini suatu langkah yang sangat baik," kata Alwi, Sabtu 19 Oktober 2024. Sedangkan, persiapan tengah dilakukan jauh-jauh hari untuk mengikuti lomba MTQN VII Korpri di Palangkaraya. "Kita juga mengikuti Training Center (TC) yang dilaksanakan panitia Korpri Sulbar dan berlatih secara mandiri," ungkapnya. Dia berharap saat tampil bisa lebih baik lagi dari sebelumnya saat ikut lomba MTQN. "Iya saya sebelumnya ikut lomba juga dan itu satu pengalaman sangat berharga, inshaAllah bisa tampil maksimal," ujarnya. "Semoga tahun ini juga bisa mengharumkan nama baik Sulbar ditingkat nasional," tandasnya.(rls)

MAMUJU - Pegawai Bidang Bimas Islam Kanwil Kemenang Sulbar Hakim Sy Nira kembali lolos menjadi perwakilan Sulawesi Barat di MTQN VII Korpri tahun 2024 di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Hakim Sy Nira akan tampil di MTQN VII Korpri tahun 2024 perwakilan Sulawesi Barat pada Cabang Doa nantinya di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Persaingan ketat diantara Aparatur Sipil Negara (ASN) - PPPK untuk menjadi perwakilan Sulbar memantaskan dirinya bisa tampil pada MTQN VII nantinya. Kesehariannya dirinya bekerja sebagai pegawai di Bimas Islam Kemenag Sulbar, selain itu sebelumnya dirinya juga sudah pernah tampil di ajang MTQN Korpri dan berhasil juara III. "Audisi kafilah yang dilaksanakan Korpri Sulbar sangat bagus sekali, karena saya pernah ikuti audisi tahun 2023, dibandingkan tahun ini pesertanya semakin banyak," kata Hakim, Jumat 18 Oktober 2024. Ia menambahkan bahwa metode audisi kafilahnya juga sangat bagus dewan menghadirkan dewan hakim yang mempuni dibidangnya. "Setelah pengumuman kemarin, saya sudah mulai ikhtiar secara mandiri, bahkan sebelum audisi juga terus mempersiapkan diri," tambahnya. Selain itu, dirinya juga terus mengikuti Training Center (TC) yang dilaksanakan panitia Korpri Sulbar. "Kita juga tingkatkan persiapan sesuai juknis, mulai dari doa wajib dan doa pilihan yang akan ditampilkan nanti di MTQN VII," ungkapnya. Sementara itu, niat suci dalam mengikuti lomba terutama cabang doa yang diikutinya bisa memberikan dan mengharumkan nama baik Sulbar. "Kita berusaha tampil terbaik dan mejadikan ajang Korpri nasional ini sebagai salah satu sarana bagi saya untuk bisa mengharumkan nama Sulbar," harapnya. "Sebelumnya juga Korpri di Kendari saya juga diamanahkan ikut lomba cabang doa dan Alhamdulillah sampai di juara III. Semoga bisa lebih baik lagi tahun ini," tandasnya.(rls)

MAMUJU - Guna memaksimalkan capaian nilai indeks SPBE Pemprov Sulbar tahun 2024, Tim koordinasi SPBE Sulbar melaksanakan briefing persiapan Forum Group Discussion (FGD) penilaian interviu evaluasi. Briefing ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris selaku Ketua Tim Koordinasi di ruang rapat Rujab Sekda pada Jumat 18 Oktober 2024. Kegiatan ini sebagai bentuk persiapan wawancara evaluasi yang harus dilalui Pemprov Sulbar bersama evaluator eksternal Kemenpan-RB yang telah menunjuk 2 orang dosen Universitas Gunadarma. Adapun, pelaksanaan FGD dijadwalkan pada tanggal 28 Oktober 2024 jam 09.00 sampai 11.00 WITA mendatang secara daring. Sekprov Muhammad Idris mengharapkan partisipasi aktif seluruh anggota tim koordinasi SPBE dan para kepala OPD untuk hadir pada pelaksanaan kegiatan tersebut. "Kita minta agar seluruh kepala OPD hadir mengikuti FGD sebagai bentuk keseriusan dan kepedulian Pemprov Sulbar dalam penerapan digitalisasi pemerintahan melalui SPBE yang ditargetkan capaian indeksnya meningkat signifikan pada tahun 2024 ini," kata Idris. Ia juga memerintahkan Dinas Kominfo untuk menyiapkan acaranya dan berkoordinasi dengan Biro Umum untuk fasilitasi kegiatan dimaksud. "Jadi perlunya sanggahan minimal atas 6 (enam) poin indikator yang perlu menjadi perhatian serius karena sesuai hasil penilaian asesor eksternal, keenam indikator tersebut mengalami penurunan nilai yang signifikan. Kepada OPD yang menjadi leading sektor indikator itu diharapkan menyiapkan bukti dukung pada saat penilaian interviu nantinya," ungkapnya. Mantan Kepala LAN Makassar tersebut juga mengungkapkan bahwa SPBE akan menjadi salah satu pengungkit daya saing Sulbar. "Digitalisasi tata kelola pemerintahan diharapkan terus berkembang meningkat dan membudaya dalam birokrasi. Indeks yang dicapai tentu mesti sesuai dalam prakteknya di pemprov Sulbar untuk transformasi yang cepat agar menghasilkan layanan efisien berkualitas," ujarnya. Kabid Aplikasi Informatika Dinas Kominfo, Muhammad Ridwan Djafar yang mewakili kepala dinas saat rapat menyampaikan nilai hasil evaluasi dokumen SPBE oleh evaluator masih bersifat sementara. "Olehnya itu moment saat wawancara menjadi media bagi pemprov untuk mempertanyakan, menyanggah sekaligus meminta…

Mamuju - Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Cikarang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) telah menyelenggarakan Pelatihan Pengolahan Limbah Cair Domestik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk Angkatan V dan VI. Kegiatan yang berlangsung selama beberapa hari tersebut resmi ditutup oleh Kadinkes Sulbar Asran Masdy, Kamis 17 Oktober 2024. Bertempat di Matos, Mamuju, peserta pelatihan sebanyak 60 orang dari dua angkatan. Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan di Sulbar dalam pengelolaan limbah cair di fasilitas kesehatan. Kadinkes Sulbar, Asran Masdy menekankan pentingnya pelatihan itu dalam rangka meningkatkan standar pengelolaan limbah di fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya di Sulbar. “Pelatihan ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap fasilitas pelayanan kesehatan di Sulbar mampu mengelola limbah cair domestik dengan baik dan sesuai dengan standar yang berlaku. Hal ini bukan hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga pada kualitas layanan kesehatan yang kita berikan kepada masyarakat,” kata Asran Masdy, dalam sambutannya. Pihaknya berharap, para peserta pelatihan dapat mengimplementasikan ilmu yang didapatkan selama pelatihan tersebut di tempat kerja masing-masing, dan dapat menjadi agen perubahan dalam hal pengelolaan limbah di wilayah kerja masing - masing. Kepala Bapelkes Cikarang, Agus Purwono Kartiko menekankan peningkatan kapasitas SDM kesehatan dalam pengelolaan limbah cair sangatlah penting. “Dengan adanya pelatihan ini, kami berharap para peserta bisa lebih kompeten dalam mengelola limbah secara efektif dan efisien, sehingga mampu meminimalkan risiko yang ditimbulkan terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan,” ujarnya. Ia menambahkan, pengelolaan limbah yang baik di fasilitas kesehatan merupakan salah satu kunci untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan aman, serta meningkatkan kualitas layanan kesehatan secara keseluruhan. Pelatihan ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas pengelolaan limbah cair domestik di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Sulbar. Penulis : Dinkes Sulbar Editor : humassulbar

POLMAN - Sesuai arahan Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin , tim Pemprov saat ini berada di lokasi Kejadian Luar Biasa (KLB) Demam Berdarah Dengue (DBD) di Desa Ambo Padang, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polman. Tim tersebut dipimpin langsung Kepala Dinas Kesehatan Sulbar drg Asran Masdy, bersama jajarannya. "Kami sementara di lokasi KLB DBD di Desa Ambopadang Kecamatan Tutar, Kabupaten Polman dan bertemu dengan masyarakat setempat," kata drg Asran, Jumat 18 Oktober 2024. Saat ini, tim Pemprov Sulbar sedang merembukkan rencana aksi penanganan masyarakat yang terpapar DBD. "Besok (Sabtu 19 Oktober 2024) kita melakukan penanganan masyarakat yang terpapar DBD," ungkapnya. Aksi tersebut, lanjut drg. Asran berkolaborasi dengan Dinkes Kabupaten Polman beserta instansi terkait lainnya. "InsyaAllah dilakukan juga penyerahan bantuan Bapak Gubernur berupa 1 mesin fogging beserta insektisida 80 liter, abate 20 liter, dan RDT DBD 480 paket," bebernya. Selain itu, akan dilakukan juga simulasi pengoperasian dan penyemprotan Pogging di Desa Ambo Padang, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polman. Sebelumnya, Penjabat Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin memberikan atensi atas laporan Kejadian Luar Biasa (KLB) yaitu peningkatan kasus DBD di Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar. Olehnya, PJ Gubernur Sulbar Bahtiar mengutus Dinas Kesehatan, BNPB, Dinas Sosial, dan OPD lainnya untuk melakukan intervensi di titik yang menjadi indikasi terjangkitnya DBD. "Segera turun ke lokasi, tangani yang sakit dan bantu keluarga dan lakukan fogging massal," tegas Bahtiar. Pj Bahtiar juga meminta OPD terkait agar berkoordinasi dengan Pemkab serta Forkopimda untuk kerjabakti massal sebagai upaya mencegah peningkatan kasus DBD di setiap wilayah. Terkait laporan KLB, Kepala Dinas Kesehatan Sulbar dr Asran Masdy menyampaikan, Kasus yang terjadi mengelompok di Dusun 1 Ambopadang Desa Ambopadang terjadi kerentanan penyakit DBD disebabkan oleh sistem imunitas virus dengue yang belum terbentuk Sejak 25 September 2024 Puskesmas Tutar menerima 1 laporan kasus DBD yang dirawat di Puskesmas Batupanga. Melalui laporan tersebut, tim TGC…

MAMUJU - Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene Nuhun Jamal lolos menjadi perwakilan Sulawesi Barat di MTQN VII Korpri tahun 2024 di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Nuhun Jamal akan tampil di MTQN VII Korpri tahun 2024 perwakilan Sulawesi Barat pada Cabang Tilawah Pria nantinya di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Persaingan ketat diantara Aparatur Sipil Negara (ASN) – PPPK untuk menjadi perwakilan Sulbar memantaskan dirinya bisa tampil pada MTQN VII nantinya. Selain mengikuti lomba Nuhun Jamal bekerja di KUA Banggae Timur naungan Kemenag Kabupaten Majene. "Alhamdulillah dengan adanya audisi kafilah banyak ASN berminat untuk mengembangkan bakat dimilikinya untuk mengikuti lomba MTQN VII Korpri," kata Nuhun Jamal, Jumat 18 Oktober 2024. Sementara itu, proses pelaksanaan audisi kafilah melalui Korpri Sulbar berjalan lancar dan menghadirkan dewan hakim yang kompeten. "Mulai dari mendaftar sampai diaudisi Alhamdulillah saya bisa lulus tilawah Alqur'an untuk mewakili Sulbar," tambahnya. Sedangkan, usai dinyatakan lulus dirinya terus menyiapkan segala keperluan, termasuk mengikuti training center (TC) yang dilaksanakam panitia. "Kami mengikuti dengan baik, meskipun banyak rintangan harus dilewati yang terkadang lancar dan kadang putus-putus. Tapi itu tidak mematahkan semangat kami untuk tetap berlatih," ungkapnya. Dia berharap saat mengikuti lomba MTQN VII Korpri bisa tampil maksimal sama dengan peserta lainnya. "Mudah-mudahan tidak ada hambatan, sehingga ada yang lolos ke final," tandasnya.(rls)

Mamuju --Tahapan kampanye calon kepala daerah sedang berlangsung di sejumlah daerah, diharapkan ASN tetap melayani tanpa menunjukkan keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon. Pj. Bahtiar menegaskan, melalui Surat Instruksi Gubernur sejak 25 September, telah menginstruksikan seluruh jajaran dan pimpinan kepala daerah di enam kabupaten di Sulbar untuk memastikan ASN menjaga netralitas dalam Pilkada. "Lakukan koordinasi enam kabupaten bersama forkopimda, pastikan ASN di Sulawesi Barat ini menjaga netralitas dalam mengawal Pemilukada serentak," kata Bahtiar, Rabu 16 Oktober 2024. Sebelumnya,telah dikeluarkan Surat Instruksi Gubernur Sulawesi Barat Nomor 100.3.4.1/4/IX/2024 Tahun 2024 tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 mulai berlaku per tanggal 25 September 2024. Melalui surat tersebut, PJ Bahtiar menginstruksikan Bupati se Provinsi Sulbar, Sekda Provinsi Sulbar, Kepala Instansi Vertikal Se-Provinsi Sulawesi Barat, Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat agar menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas Aparatur Sipil Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak melakukan kegiatan politik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan Calon Gubemur dan Wakil Gubemur atau Calon Bupati dan Wakil Bupati. Poin berikutnya, tidak terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon kepala daerah/wakil kepala daerah, Tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye; Tidak membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye, dan/atau; Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye yang meliputi pertemuan, ajakan himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN/PNS dalam lingkup unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat. Diharapkan, Bupati se Provinsi Sulbar menindaklanjuti dan meneruskan instruksi tersebut kepada seluruh ASN di wilayah kerja masing masing sampai ke tingkat desa, Kelurahan dan Kecamatan. Kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah…

MAMUJU - Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat , Muhammad Idris memimpin rapat bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar, Kamis, 17 Oktober 2024. Muhammad Idris mengungkapkan, rapat itu dilakukan untuk memperjelas status tanah, tempat dibangunnya gedung farmasi milik Dinas Kesehatan (Dinkes) Sulbar yang ada di Kalubibing, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulbar. "Alhamdulillah kita sudah selesai rapat untuk membahas tentang clarity (penjelasan) status tanah yang ada di gudang farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Sulbar," kata Muhammad Idris. Ia juga mengungkapkan, langkah untuk memperjelas status tanah itu dilakukan sebagai upaya untuk mengamankan aset daerah. Menurutnya, tanah tempat gedung farmasi Dinkes Sulbar dibangun masih diklaim oleh pihak tertentu. "Sehingga, kita tidak boleh biarkan. Keputusan rapat tadi, kita akan melakukan tindakan proaktif dengan melakukan diskusi, pendalaman, bahkan kalau perlu dengan menempuh jalur hukum, untuk kepastian tanah itu," ungkapnya. Lanjut Muhammad Idris menjelaskan, pihaknya juga membahas tentang perbaikan pengelolaan aset-aset daerah kedepannya. Terutama, kata dia, untuk pengadaan tanah, karena persil tanah itu sudah dimiliki, namun, bukti kepemilikan belum clear, karena belum ada sertifikat. "Sehingga, kita juga tadi sudah sepakati untuk membentuk tim percepatan pensertifikatan tanah pemerintah provinsi yang ada dimana-mana. Sekira 800 persil tanah itu kan tidak sedikit, nah itu kira-kira yang kita ingin lakukan," tutur Muhammad Idris. (Rls)