MAMUJU - Dosen STAIN Majene Muhammad Saddang lolos menjadi perwakilan Sulawesi Barat di MTQN VII Korpri tahun 2024 di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Muhammad Saddang akan tampil di MTQN VII Korpri tahun 2024 perwakilan Sulawesi Barat pada cabang hafalan 7 surah nantinya di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Persaingan ketat diantara Aparatur Sipil Negara (ASN) - PPPK untuk menjadi perwakilan Sulbar memantaskan dirinya bisa tampil pada MTQN VII nantinya. Kesehariannya mengajar, meneliti dan mengabdi dikampus STAIN Majene. "Alhamdulillah kami bersyukur karena setiap ASN Sulbar punya kesempatan yang sama mengikuti seleksi terbuka dilaksanakan Korpri Sulbar," kata Muhammad Saddang, Kamis 17 Oktober 2024. Apalagi, dewan juri pada audisi kafilah yang dihadirkan Korpri Sulbar juga kompeten pada bidangnya. "Semua juri sepak terjangnya tidak diragukan lagi, ada juri nasional. Alhamdulillah bisa lolos untuk mewakili Sulbar," tambahnya. Saat ini, kata Muhammad Saddang segala persiapan sudah dilakukan salah satunya mengikuti training center (TC) yang dilaksanakan Korpri Sulbar. "Ini TCnya dilaksanakan secara rutin kita ikuti, setiap apa yang dikoreksi dan diperbaiki. Serta terpenting saya juga selalu latihan mandiri dan mengulangi hafalan secara berkala," ungkapnya. Ia berharap dalam mengikuti lomba MTQN VII Korpri tahun 2024 bisa tampil dengan baik. "Dengan persiapan yang dimatangkan, tentu saya berharap bisa berprestasi dan bisa masuk final. Sehingga memberikan prestasi baik itu untuk instansi dan khususnya Korpri Sulbar," tandasnya.(rls)

JAKARTA - Pemprov Sulawesi Barat terus menyalurkan bantuan pangan sebagai salah satu program prioritas dalam melayani masyarakat. Atas upaya tersebut, mendapatkan penghargaan dari Badan Pangan Nasional dari 7 provinsi di Jakarta, Jumat, 17 Oktober malam. Tujuh provinsi tersebut diantaranya Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Kepala Dinas Pangan Sulbar Abdul Waris Bestari mengatakan penghargaan ini merupakan apresiasi dari Badan Pangan Nasional. "Ada program Badan Pangan Nasional tentang penyaluran bantuan pangan pemerintah untuk pengentasan stunting tahun 2024. Jadi penghargaan itu daerah penyalur bantuan pangan," kata Waris Badan Pangan Nasional ini bekerjasama dengan ID FOOD pada program bantuan pangan pemerintah. "Tahun ini Sulbar mendapatkan 20.633 KRS (Keluarga Resiko Stunting). Jadi satu KRS nantinya dapat 10 butir telur dan 1 kg daging ayam," ungkapnya. Hal inilah, yang selalu menjadi arahan Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait terus melaksanakan program bantuan pangan. "Semoga program ini terus jalan dan Sulbar bisa keluar dari resiko stunting. Tahun depan semoga dilanjutkan," harapnya. Selain itu, dengan adanya bantuan pemerintah pusat betul-betul dimanfaatkan sesuai nama-nama yang diberikan oleh BKKBN Sulbar. "Kita harap kedepan tidak ada lagi penambahan anak yang mengalami stunting," tandasnya.(rls)

Mamuju -- PJ Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin memberikan atensi atas laporan Kejadian Luar Biasa (KLB) yaitu peningkatan kasus DBD di Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar. Olehnya, PJ Gubernur Sulawesi Barat , Bahtiar Baharuddin mengutus Dinas Kesehatan, BNPB, Dinas Sosial, dan OPD lainnya untuk melakukan intervensi di titik yang menjadi indikasi terjangkitnya DBD. "Segera turun ke lokasi, tangani yang sakit dan bantu keluarga dan lakukan fogging massal," tegas Bahtiar. Pj Bahtiar juga meminta OPD terkait agar berkoordinasi dengan Pemkab serta Forkopimda untuk kerjabakti massal sebagai upaya mencegah peningkatan kasus DBD di setiap wilayah. Terkait laporan KLB, Kepala Dinas Kesehatan Sulbar drg. Asran Masdy menyampaikan, kasus yang terjadi mengelompok di Dusun 1 Ambopadang, Desa Ambopadang terjadi kerentanan penyakit DBD disebabkan oleh sistem imunitas virus dengue yang belum terbentuk Sejak 25 September 2024 Puskesmas Tutar menerima 1 laporan kasus DBD yang dirawat di Puskesmas Batupanga. Melalui laporan tersebut, tim TGC Puskesmas melakukan penyelidikan epidemiologi pada alamat pasien untuk mendeteksi adanya penambahan kasus. Hasil kegiatan ditemukan 5 kasus tambahan dalam satu rumah. Laporan kemudian diinformasikan berjenjang ke Dinas Kesehatan yang kemudian ditindaklanjuti pada tanggal 26 September 2024. Tim TGC Puskesmas bersama Tim TGC Dinas Kesehatan kembali melakukan penyelidikan epidemiologi lanjutan. Kasus kemudian terus bertambah 2 kali lipat lebih dalam kurun waktu 2 minggu. Total kasus per tanggal 17 Oktober 2024 sebanyak 95 Kasus. Berbagai intervensi dilakukan seperti Fogging dan Pemberian bubuk abate pada tanggal 26 September, tgl 30 September dan 5 Oktober. Selain itu melakukan Pertemuan di kantor Desa 30 September 2024 dihadiri kepala Desa, kepala dusun, kader, babinkamtibmas dan masyarakat dalam rangka mensosialisasikan masyarakat tentang bahaya DBD. "Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan intervensi PSN belum maksimal, maka dilakukan pertemuan ke 2 di kantor Desa tgl 9 Oktober 2024 dihadiri kepala Desa, perwakilan camat, tokoh agama, kepala Dusun dan masyarakat Desa Ambopadang,"…

Dalam rangka mendorong akselerasi digitalisasi daerah, Tim Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM melakukan kunjungan ke kantor Dinas Kominfo Prov. Sulbar pada hari Selasa, 15 Oktober 2024, sebagai salah satu rangkaian pelaksanaan "Joint Research Analisis Dampak Implementasi, Cost & Benefit, dan Faktor-faktor yang mempengaruhi Penerapan ETPD (Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah) di Provinsi se-Sulampua. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Penelitian dan Pelatihan Ekonomika dan Bisnis (P2EB) FEB UGM dengan kantor perwakilan Bank Indonesia wilayah Sulawesi Barat. Berbagai upaya telah telah dilakukan pihak terkait sebagai langkah kongkrit dukungan dalam mempercepat dan memperluas digitalisasi daerah. Wujud dari dukungan dimaksud diantaranya melalui digitalisasi pembayaran baik melalui ekstensifikasi penggunaan instrument dan kanal pembayaran seperti QR Code Indonesian Standard (QRIS), mendorong interkoneksi dan interoperabilitas layanan sistem pembayaran. Selain itu, juga mendorong penggunaan platform e-commerce untuk pembayaran pajak dan retribusi, memetakan profil ETPD di seluruh Pemerintah Daerah serta mengoptimalkan penyedia jasa pembayaran untuk berkolaborasi dengan Pemerintah daerah dan BPD setempat. Kesemua dukungan ini akan berkontribusi terhadap digitalisasi nasional dan pengelolaan keuangan daerah. Kegiatan audiensi dan interview oleh FEB UGM tersebut dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang mendalam serta data yang akurat terkait implementasi ETPD yang nantinya diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan bagi stakeholders dalam upaya mendorong percepatan digitalisasi dan elektronifikasi pengelolaan keuangan daerah. Muhammad Ridwan Djafar selaku Kabid. Aplikasi Informatika Dinas Kominfo Sulbar yang menjadi responden wawancara mengungkapkan : “Pemprov Sulbar saat ini sedang mengakselerasi penerapan dihitalisasi pemerintahan yang terarah dan terintegrasi dengan SPBE yang berkualitas. Dinas Kominfo Pemprov Sulbar sebagai leading sektor digitalisasi mensupport penuh program ETPD dalam bentuk fasilitasi sistem dan jaringan digital intra antar OPD dan antar pemprov dengan 6 pemkab se-Sulbar yang sudah tersedia sejak tahun 2023. Pemanfaatan fasilitas tersebut untuk peningkatan ETPD tentu diserahkan kepada OPD terkait khususnya BPKPD dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa untuk memaksimalkan pembayaran seluruh transaksi pendapatan maupun belanja…

Mamuju – Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Sulawesi Barat, (Sulbar) Asran Masdy, menegaskan pentingnya transformasi dari layanan kesehatan konvensional menuju digitalisasi dalam rangka mempercepat transformasi kesehatan di Sulbar. Hal ini disampaikan dalam acara Launching dan Sosialisasi Bridging E-Klaim serta Anjungan Pasien Mandiri di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sulbar, Rabu, 16 Oktober 2024. Acara tersebut dihadiri Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar Masriadi Nadi Atjo, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mamuju, St. Umrah Nurdin, serta Direktur RSUD Sulbar, Marintani Erna Dochri. Menurut Asran Masdy, program bridging antara sistem klaim BPJS dan layanan kesehatan rumah sakit tersebut merupakan langkah strategis yang memungkinkan integrasi data dan layanan menjadi lebih cepat, tepat, dan efisien. "Melalui bridging, kita sedang membangun jembatan transformasi layanan kesehatan, dari yang selama ini manual atau konvensional, menuju sistem yang sepenuhnya digital," ucapnya. Selain bridging e-klaim, Launching Anjungan Pasien Mandiri di RSUD Sulbar juga menjadi sorotan penting. Layanan ini diharapkan dapat meningkatkan kemudahan dan kenyamanan pasien dalam mengakses berbagai informasi dan layanan rumah sakit, termasuk pendaftaran, informasi klaim, serta status pelayanan kesehatan yang dapat diakses secara mandiri oleh pasien. "Dengan digitalisasi ini, kami berharap pelayanan kesehatan di Sulbar semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat, lebih transparan, dan yang terpenting, memberikan pelayanan yang optimal untuk semua pasien," pungkasnya. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mamuju, St. Umrah Nurdin, juga menyambut baik inisiatif tersebut. Ia menekankan, implementasi bridging e-klaim akan mempercepat proses administrasi layanan BPJS, memastikan bahwa data klaim pasien dapat terakses secara real-time dan meminimalisir kesalahan. Transformasi digital ini menjadi langkah signifikan dalam mewujudkan sistem kesehatan yang lebih terintegrasi dan modern di Sulbar, sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat dalam agenda Transformasi Kesehatan Nasional. Penulis : Dinkes Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju – Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Asran Masdy, secara resmi melaunching Anjungan Pasien Mandiri di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sulbar, Rabu, 16 Oktober 2024. Launching ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mempercepat transformasi digital di bidang kesehatan, serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Sulbar. Acara ini dihadiri Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar, Masriadi Nadi Atjo, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mamuju, St. Umrah Nurdin, serta Direktur RSUD Sulbar, Marintani Erna Dochri. Dalam sambutannya, Kadinkes Sulbar Asran Masdy menekankan bahwa Anjungan Pasien Mandiri merupakan inovasi penting yang akan memudahkan pasien dalam mengakses berbagai layanan rumah sakit secara mandiri, mulai dari pendaftaran, pengecekan status pelayanan, hingga pengajuan klaim BPJS. "Digitalisasi ini adalah bagian dari visi besar kami untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan kesehatan di Sulbar," ungkap Asran Masdy. Layanan Anjungan Pasien Mandiri ini diharapkan dapat mengurangi antrian dan mempermudah akses informasi bagi pasien tanpa harus bergantung pada petugas rumah sakit. Sistem ini dirancang agar lebih cepat, mudah digunakan, dan terintegrasi dengan sistem BPJS Kesehatan melalui teknologi bridging e-klaim. Dengan ini, pasien BPJS dapat langsung mengurus klaim mereka secara digital dan real-time. Direktur RSUD Sulbar, Marintani Erna Dochri, juga menyambut baik launching layanan tersebut. "Dengan Anjungan Pasien Mandiri, kami berharap pelayanan kesehatan di rumah sakit bisa lebih efisien, transparan, dan tentunya memberikan kenyamanan lebih bagi pasien," ujarnya. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mamuju, St. Umrah Nurdin, mengapresiasi langkah RSUD Sulbar dalam memanfaatkan teknologi digital untuk memperbaiki proses layanan klaim BPJS. "Ini adalah langkah maju yang tidak hanya mempermudah pasien, tetapi juga membantu kami dalam mempercepat proses administrasi klaim," jelasnya. Launching Anjungan Pasien Mandiri di RSUD Sulbar merupakan salah satu wujud nyata dari komitmen pemerintah daerah untuk mengintegrasikan teknologi digital dalam sektor kesehatan. Langkah ini diharapkan dapat menjadi model bagi rumah sakit lain di…

MAMUJU - Dinas Kominfo Sulbar menggelar Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (Sp4n Lapor) di Aula Kareba Mamasa, Kamis 17 Oktober 2024. Kegiatan ini, diikuti oleh pejabat penghubung dan pengelola akun Sp4n lapor secara Hybrid. Sekretaris Dinas Kominfo, Andi Hidayah Arif menyampaikan, ada beberapa kata kunci dalam medorong Sp4n lapor, antara lain transparansi, akuntabilitas, kemudahan akses, peningkatan kualitas layanan, dan efisiensi. Termasuk untuk traspransi, sp4n lapor mendukung tranpransi keluhan publik. "Dengan adanya sp4n lapor, masyarakat bisa memantau proses pnyelesaian laporan secara terbuka," kata Andi Hidayah. Ia menambahkan bahwa dengan fokus pada kata kunci diatas, penggunaan sp4n lapor dapat lebih mudah diterima dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas dengan adanya Sosialisasi dan dan Bimtek SP4N Lapor ini. "Kita harapkan OPD yang belum meindaklanjuti aduan dapat mendaklanjuti, tentu saja dengan kordinasi pejabat terkait. Dengan demikian, apa yang diharapkan oleh pemerintah dengan pembentukan kanal SP4N Lapor dimana pemerintah diharapkan responsif, dan cepat merespon keluhan , serta persoalan di masyarakat dapat dioptimalkan," ungkapnya. Sedangkan, Kepala Bidang IKP Kominfo Sulbar Dian Afrianty mengatakan sosialisasi SP4N Lapor ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat tentang cara melapor ke pemerintah. SP4N lapor dibentuk untuk merealisasikan kebijakan “no wrong door policy” yang menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menanganinya. "Kita harapkan dari pertemuan ini tidak hanya sebatas sosialisasi, akan tetapi sdh bisa menghasilkan rekomendasi untuk menjadi rencana aksi dalam pengelolaan sp4n lapor," tandasnya. Diketahui, kegiatan ini menghadirkan narasumbrr dari kemendagri, ombudsman dan Dinas Kominfo Sulbar.(rls)

MAMUJU - Guru MTs DDI Basseang Naungan Kemenang Polewali Mandar, Rasmiani lolos menjadi perwakilan Sulawesi Barat di MTQN VII Korpri tahun 2024 di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Rasmiani akan tampil di MTQN VII Korpri tahun 2024 perwakilan Sulawesi Barat di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Persaingan ketat diantara Aparatur Sipil Negara (ASN) - PPPK untuk menjadi perwakilan Sulbar memantaskan dirinya bisa tampil pada MTQN VII nantinya. Kesehariannya mengajar di bawah naungan Kemenag Polewali Mandar yakni MTs DDI Basseang. "Audisi kafilah yang dilaksanakan Korpri Sulbar sudah cukup bagus, karena tidak ada lagi dibilang perwakilan kabupaten langsung semua ikut audisi," kata Rasmiani, Rabu 16 Oktober 2024. Ia menambahkan audisi kafilah ini sudah sangat bagus, karena sudah menyeluruh mencari bakat dan potensi yang bisa mewakili Sulbar. "Tinggal kita berharap audisi kafilah kedepan tidak lagi secara virtual, sehingga bisa dilihat kelebihan dan kekurangan peserta," tambahnya. Dirinya juga berharap Training Center (TC) ini bisa dilaksanakan secara tatap muka, bukan lagi secara virtual. "Bagusnya kita ke Mamuju ikut TC. Jadi bisa maksimal menerima bimbingan pelatih, selebihnya sudah bagus sekali," harapnya. Apalagi, pelayanan Korpri Sulbar juga sangat bagus karena memperhatikan seluruh peserta yang ikut lomba nantinya. Saat ini, juga dirinya tengah terus mempersiapkan diri ikut lomba, mulai menjaga pola makan agar tidak menkonsumsi gorengan dan termasuk terus latihan. "Tertutama ini makanan karena selama mengikuti audisi sampai sekarang tidak konsumsi gorengan, badan juga sudah turun sebab pagi dan sore olahraga," tandasnya. Diketahui, Rasmiani merupakan guru MTs DDI Basseang naungan Kemenag Polman dan akan tampil di MTQN VII Korpri tahun 2024 cabang Tilawah Wanita.(rls)

Mamuju – Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Asran Masdy menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulbar, Selasa, 15 Oktober 2024. Rapat yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Sulbar ini membahas penyampaian keputusan pimpinan DPRD Sulbar terkait penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 serta Rancangan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat tentang Penjabaran Perubahan APBD 2024. Dalam rapat ini, Sekprov Sulbar, Muhammad Idris menjelaskan bahwa rapat tersebut memuat kesepakatan antara pimpinan DPRD dan Pemprov Sulbar, berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP) yang telah mereka ajukan. "Melalui rapat tadi pagi, Alhamdulillah disepakati persetujuan dari pimpinan DPRD Sulbar, sehingga kita laksanakan paripurna seperti sore ini," ujar Idris. Idris memuji kinerja pimpinan dan anggota DPRD Sulbar yang berhasil mempercepat proses kesepakatan APBD Perubahan 2024, yang menurutnya luar biasa. "Selangkah lagi, kita akan mendapatkan nomor registrasi setelah berita acara paripurna ini dikirim. Setelah mendapatkan nomor registrasi, kita akan mengadakan paripurna untuk menetapkan APBD. Harapannya, prosesnya lancar, dan semua program dalam APBD Perubahan yang tersisa dua bulan ini dapat berjalan dengan baik," tambahnya. Pada kesempatan yang sama, Ketua Sementara DPRD Sulbar, Amalia Fitri Aras, berharap APBD Perubahan 2024 dapat terealisasi sesuai dengan aturan yang ada. Meskipun tidak ada penekanan kepada OPD Pemprov Sulbar, politisi Partai Golkar tersebut menginginkan percepatan realisasi APBD Perubahan. "Kami ingin mempercepat proses ini, karena waktu yang tersisa hanya kurang lebih dua bulan. Kami tidak memberi tekanan, tetapi setidaknya realisasinya harus lebih cepat, karena setelah pelantikan definitif, fokus kami akan beralih pada pembahasan APBD Pokok 2025," ungkap Amalia. Menanggapi hal tersebut, Kadinkes Sulbar, Asran Masdy menyatakan Dinas Kesehatan akan melakukan optimalisasi pelaksanaan kegiatan di dua bulan terakhir dalam pelaksanaan program kesehatan. Penulis : Dinkes Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju -- Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Muhammad Idris melakukan pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat administrator dan fungsional lingkup Pemprov Sulbar, di Rujab Sekda Provinsi Sulbar, Rabu, 16 Oktober 2024. Satu orang pejabat administrator dilantik berdasarkan SK Gubernur. 800.1.3.3/193/2024 Tentang Pengangkatan dalam jabatan Administrator lingkup pemerintah provinsi Sulbar, yakni Drs. Aksan sebagai Sekretaris Satpol PP dan Pemadam Kebakaran. Selain itu, Surat Keputusan Gubernur Nomor 800.1.3.3/140/2024 tentang Pengangkatan dalam jabatan fungsional, terdapat tujuh orang pejabat fungsional yang dilantik. Sekda Provinsi Sulbar Muhammad Idris menyampaikan, pelantikan pejabat fungsional ini adalah pelantikan tertunda hanya karena karena ketidakhadiran sebelumnya. Ditambah satu pejabat administrator yang merupakan pelantikan secara khusus untuk mengisi kekosongan jabatan di Satpol PP dan Damkar. Idris mengatakan, terkati kekosongan pejabat administrator di sejumlah OPD juga telah disampaikan kepada PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin dan semoga dapat segara dilakukan pengisian. Kepada pejabat yang dilantik Sekprov berharap agar tidak menyalahgunakan kewenangan dan terpenting mengedepankan etika. Begitupun bagi pejabat fungsional agar senantiasa membantu dalam mengatasi persoalan di OPD. "Pejabat fungsional untuk mewujudkan tuntutan organisasi, membantu kadis melakukan maping problem, analis, dan memberikan pertimbangan pimpinan yang seharusnya dijalankan dalam organisasi," ucap Idris. Sekprov juga menyampaikan, masih banyak hal perlu dibenahi di provinsi yang kini berusia 20 Tahun. "Maka jangan ada ekspektasi berlebihan bahwa Sulbar harus terbaik untuk semua hal, tetapi ke arah komitmen untuk memperbaiki segala hal. Inilah diharapkan kepada kawan kawan semua," pungkasnya. (Rls)