MAMUJU, --DPRD Sulbar menerima Jawaban Pj Gubernur Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD atas Nota Keuangan Ranperda APBD Perubahan 2024, melalui sidang Paripurna berlangsung di DPRD Sulbar, Selasa (27/08/2024) Setelah memberikan jawaban, sejumlah Fraksi DPRD memberikan tanggapan, seperti dari Fraksi Partai Golkar Sudirman mengatakan usulan pj Gubernur dalam rancangan APBD Perubahan memperhatikan masyarakat dan pengusaha-pengusaha di Sulbar. "Saya apresiasi, seperti perhatian kepada pengusaha anggrek di Mamasa, ini sangat dirasakan manfaatnya," kata Legislator Dapil Mamasa ini. Hal sama disampaikan anggota dewan dari Partai PDIP, Rayu menilai program Pj Gubernur sulbar menyentuh langsung ke masyarakat. Adapun jawaban Pj Gubernur, pertama Mengenai pemenuhan unsur kepatuhan hukum terhadap rancangan Perda tentang perubahan APBD tahun 2000 anggaran 2024 telah melalui kajian formil maupun materil yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 15 Tahun 2003 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun anggaran 2024. Kedua, Mengenai turunannya target pendapatan pada sektor retribusi disebabkan realisasi dari penerimaan semester 1 sangat jauh dari target, dukungan anggaran pada OPD pada retribusi yang tidak maksimal dan izin operasional untuk akreditasi pengujian yang belum terbit menjadi penghambat untuk melakukan pungutan retribusi Ketiga Pemisahan Bidang Keuangan dan Pendapatan pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) yang belum dapat direalisasikan disebabkan tipe OPD BPKPD Sulbar belum memenuhi standar untuk dilebur menjadi dua dinas Keempat, terkait kenaikan belanja daerah sebesar 0,38% atau sebesar 7,05 miliar didasarkan pada perubahan RKPD Tahun anggaran 2024 yang ditetapkan melalui peraturan Gubernur nomor 14 tahun 2024 dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan ekonomi penurunan kemiskinan dan ketimpangan peningkatan lapangan kerja serta kualitas pembangunan manusia. Pada kesempatan itu, Pj Bahtiar juga mengajak DPRD Sulbar untuk memanfaatkan terbukanya akses penerbanga rute Mamuju-Balikpapan. Salah satunya dengan mendorong event untuk menarik pengunjung masuk ke Sulbar. “Saat ini dalam seminggu empat kali untuk rute Makassar, dan tiga hari untuk rute Balikpapan. Izinnya setiap hari sudah bisa…

MAKASSAR - Sekprov Muhammad Idris hadiri rapat kordinasi kelembagaan dan tatalaksana yang dilaksanakan Kemenpan RB di Makassar, Selasa 27 Agustus 2024. Hadir mendampingi Kadis Kominfo Pers Sulbar Mustari Mula, dan Plt Kepala Biro Ortala Sulbar H Subuki. Kegiatan ini dihadiri Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas. Kegiatan ini diikuti oleh 17 provinsi lingkup Indonesia Timur, berpusat di Hotel Four Poin by Sheraton Makassar secara luring dan via zoom meeting atau online. Penggunaan digitalisasi dalam pemerintahan erat kaitannya dengan pencapaian target Reformasi Birokrasi (RB), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kadis Kominfo Sulbar Mustari Mula mengatakan rakor ini penguatan dalam pengelolaan lembaga dilingkup Pemprov Sulbar. "Rakoord Kelembagaan dan Tatalaksana, yang dilaksanakan Kemenpan RB sangat bagus dan manfaat sekali bagi kami khususnya informasi penataan Kelembagaan, pelaksanaan Sistem kerja dan Proses Bisnis," kata Mustari. Sedangkan, Plt Kepala Biro Ortala Sulbar H Subuki mengungkapkan pada acara Rapat Koordinasi Kelembagaan yang agile melalui Digitalisasi Pemerintahan di Fourt Point By Sheraton Makassar. "Untuk Pemprov Sulbar khususnya kami di Biro Organisasi masih ada beberapa tugas-tugas yang perlu ditingkatkan mulai dari penerapan dan penilaian Reformasi Birokrasi, Sakip, dan penyelesaian peta proses bisnis Pemprov," ucap Subuki. Sementara itu, termasuk pembinaan di Kabupaten khususnya beberapa Kabupaten yang masih rendah capaian RB hingga Sakip. "Kabupaten saat ini sedang proses penataan dan mengevaluasi kelembagaannya," tandasnya.(rls)

Mamuju --Pj Gubernur Sulawesi Barat, Bahtiar Baharuddin didampingi Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulbar Maddareski Salatin baru saja mendarat di Bandara Tampa Padang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Selasa (27/08/2024). PJ Bahtiar mengatakan, sebuah kesyukuran dengan adanya pelayanan penerbangan dari Mamuju ke IKN. Olehnya Bahtiar berterima kasih atas dukungan Pengelola Bandar Udara Tampa Padang, Kementerian Perhubungan serta Dinas Perhubungan Provinsi, dan seluruh Forkopimda. "Saya dari Jakarta. Saya sengaja pulang lewat Balikpapan, Saat mendarat kita di atasnya pulau Karampuang, ada tujuh spot diving terbaik kelas dunia. Maka dengan terbukanya pelayanan penerbangan ini terima kasih. Saya mengundang maskapai lainnya ikut mendarat di Mamuju. Karena kita tahu Sulbar ini dekat dengan IKN, dan kota ini sangat baik untuk dikembangkan menjadi kawasan wisata. Makanya saya dorong Teluk Mamuju menjadi kawasan Strategi Nasional melengkapi Labuang Wajo," kata Bahtiar. Kata Bahtiar, terbukanya rute Mamuju-Kalimantan ini menjadi peluang bisnis dan investasi sehingga diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Sulbar dan digunakan oleh investor yang berinvestasi di Sulbar. Lanjut Bahtiar, pelayanan Rute Mamuju-Balikpapan untuk sementara melayani tiga hari dalam seminggu. Namun kedepan ia optimis melihat penumpang semakin meningkat setiap harinya. Apalagi pada September ini Sulbar merayakan HUT ke 20, sejumlah event digelar, akses penerbangan baik dari Makassar maupun Balikpapan ke Mamuju diharapkan dapat memudahkan akses pengunjung ke Sulbar. “Sebulan penuh kita adakan event dalam rangka memeriahkan HUT Sulbar ke 20. Ada festival Sandeq, ada pertandingan Domino se Kalimantan-Sulawesi,” kata Bahtiar. Oleh karena itu juga Bahtiar mengajak masyarakat agar tetap menjaga keharmonisan, ramah, ini menjadi kunci agar pengunjung di Sulbar merasa aman dan nyaman. “Untuk meningkatkan kunjungan wisatawan masyarakat Mamuju harus menjadi masyarakat wisata yaitu masyarakat yang ramah terhadap pengunjung wisata,” ucap Bahtiar. Salah seorang penumpang Farida, berangkat dari Jakarta Transit di Balikpapan dan lanjut ke Mamuju, mengaku terbantu dengan terbukanya layanan penerbangan rute Mamuju-Balikpapan. “Penerbangan dari Mamuju Balikpapan sangat membantu. Dengan…

MAMUJU - Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris membuka Focus Group Discussion (FDG) Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Penetapan BAR Pajak Pusat Atas Belanja Daerah Sementara I Tahun 2024, di Hotel Matos Mamuju, Selasa, 27 Agustus 2024. Hadir jajaran Pejabat Pemprov Sulbar dan para instansi terkait seperti samsat. "Kita duduk bersama membahas mengenai efektivitas DBH. Dimana sumbernya dari pajak dan sumber daya alam," kata Idris. Ia menambahkan bahwa khusus pajak ini Sulbar memiliki catatan yang tidak begitu bagus. "Triwulan III ini menunjukan catatan tidak bagus, meskipun sebetulnya inflasi kita menunjukkan daerah tidak peduli dalam DBH kita," tambahnya. Terutama, pada pajak penghasilan dan ini terjadi pada semua daerah di Indonesia mengalami yang serupa. Begitupun pada tingkat kabupaten. "Makanya inilah tadi disampaikan teman-teman di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) supaya disikapi," ungkapnya. Sehingga, perlu direspon misalnya jika ada berkurang atau ada keterlambatan. Melihat juga permalahan apa yang terjadi di daerah tersebut. "Kita harus rapikan dan mudah-mudahan kita memiliki waktu serta manfaat besar terutama di DBH," ujarnya. Apalagi, lanjut Idris kalau berbicara terkait DBH, maka sama pemanfaatannya transfer daerah. "Jangan sampai alokasi pendanaan daerah lalu daya serapnya juga rendah karena kekurangan pemahaman kita mengelola itu," paparnya. Serapan, anggaran apalagi baru 60 persen, makanya akan direspon cepat dimana saja serapan itu. "Ini kita akan pastikan dimana serapan itu, hari ini akan kita keluarkan rekomendasi ke OPD untuk aksi merespon serepan yang masih rendah," tandasnya. (Rls)

Berbagai hasil rilis riset di dunia menemukan bahwa bumi yg kita tinggali sudah terancam dan terbukti pemanasan global sedang melanda seluruh penghuni bumi yang bulat ini. Para ilmuwan dan PBB mencatat bahwa tingkat pemanasan bumi mencapai titik tertinggi sepanjang masa pada tahun 2023 di mana sekitar 92% dari suhu panas yang memecahkan rekor tahun lalu, terjadi karena ulah manusia. Di berbagai literasi serta temuan ahli di lapangan bahwa akibat pemanasan global tersebut akan mengancam hilangnya terumbu karang, es laut Arktik, spesies tanaman dan hewan – serta peristiwa cuaca ekstrem yang lebih buruk yang dapat memicu perubahan iklim dan menyebabkan kematian. Tak terkecuali bagi kita di Indonesia. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geoifisika (BMKG) memperkirakan tingkat pemanasan global semakin menggila diprediksi pada tahun 2050. Maka dari itu kita harus mempersiapkan langkah langkah taktis yang dapat kita lakukan untuk membantu perawatan bumi dan lingkungan. Nah di Sulawesi Barat sendiri.Provinsi yang tahun ini telah memasuki usianya yang ke 20 tahun merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang masuk kategori Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) yang sangat tinggi. IRBI 2023 menyebut provinsi yang berisiko paling tinggi yaitu Sulawesi Barat (skor 160,08) . Berdasarkan data dari DIBI BNPB dan BPBD wilayah Provinsi Sulawesi Barat telah mengalami 145 kejadian bencana dalam 20 tahun terakhir. Jenis bencana dengan jumlah kejadian terbanyak dan dengan dampak terbesar adalah banjir dan longsor baik dampaknya terhadap keselamatan jiwa manusia, kerusakan bangunan permukiman dan kerusakan lahan. Kejadian bencana terparah juga adalah gempa bumi yang menyebabkan sebagian besar warga Sulawesi Barat sangat trauma. Berdasarkan premis tersebut di atas maka tak ada jalan lain bagi kita adalah kembali ke alam, merawat dan memperbaiki. Tidak sekadar bagaimana kita mengolah alam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat tetapi sebisa mungkin kita sebagai manusia ikut merawat dan lebih peduli lagi kepada alam di sekitar kita. Bagi kita di Sulawesi Barat,…

Mamuju – Apel pagi setiap hari Senin merupakan rutinitas yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Pada tanggal 26 Agustus 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) bertindak sebagai pelaksana apel pagi yang berlangsung dengan khidmat. Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat, Herdin Ismail sebagai Pembina Apel Pagi, dengan Audy Murfi Syarifuddin sebagai Pemimpin Apel Plt. Kepala Badan Kesbangpol , Herdin Ismail menekankan pentingnya netralitas ASN dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Ia mengingatkan bahwa tahapan Pilkada telah dimulai dan akan memasuki tahap Pendaftaran Pasangan Calon pada 27 hingga 29 Agustus 2024. Herdin Ismail menekankan bahwa seluruh ASN harus menjaga profesionalisme dan menghindari keterlibatan dalam politik praktis selama masa Pilkada. "Netralitas ASN merupakan kunci untuk memastikan proses demokrasi berjalan dengan adil dan transparan," ujar Herdin Ismail. Ia juga mengingatkan para ASN untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang netralitas ASN guna menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah. Selain itu, Herdin juga mengajak seluruh ASN untuk berperan aktif dalam mendukung suksesnya pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta menjaga stabilitas dan ketertiban selama proses pemilihan berlangsung. Dengan demikian, diharapkan seluruh ASN di Provinsi Sulawesi Barat dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, serta berkontribusi dalam menciptakan pilkada yang bersih dan demokratis. Penulis : kesbangpol Editor : humassulbar

Mamuju--Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Bahtiar Baharuddin, telah menandatangani Surat Keputusan (SK) Pemberhentian Anggota DPRD Periode 2019-2024 dan Pengesahan Pengangkatan Anggota DPRD Periode 2024-2029 serta menyampaikan keputusan tersebut kepada pemerintah kabupaten melalui Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Setda Sulbar. Penyerahan SK tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 24 dan 25 Agustus 2024 kepada utusan dari Kabupaten Mamuju, Pasangkayu, dan Mamasa. Penyerahan untuk Kabupaten Polewali Mandar (Polman) baru dilakukan pada hari ini, Senin, 26 Agustus 2024, di Biro Pemkesra Setda Sulbar oleh Kepala Biro Pemkesra Setda Sulbar Arianto kepada Kepala Bagian Pemerintahan Setda Polman Asrif. Namun, masih ada dua kabupaten, yaitu Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamuju Tengah, yang belum menyampaikan usulan mereka terkait pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRD. Biro Pemkesra Setda Sulbar telah melakukan komunikasi jauh sebelumnya untuk mendorong percepatan penyampaian usulan dengan berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) masing-masing kabupaten. Selain itu, usulan dari KPU Sulbar juga hingga saat ini belum disampaikan kepada Gubernur untuk diteruskan ke pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri. Kepala Biro Pemkesra Setda Sulbar, Arianto, mengingatkan bahwa pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Pasangkayu akan dilaksanakan besok Selasa 27 Agustus 2024 sesuai dengan Akhir Masa Jabatan (AMJ). Selanjutnya, pada tanggal 28 Agustus 2024, akan dilantik Anggota DPRD Kabupaten Polman dan DPRD Kabupaten Mamasa. Sementara, Anggota DPRD Kabupaten Mamuju akan dilantik pada tanggal 2 September 2024, disusul dengan Kabupaten Mamuju Tengah pada tanggal 3 September 2024, dan Kabupaten Majene pada tanggal 16 September 2024. "Pelantikan terakhir akan dilakukan untuk Anggota DPRD Sulbar pada tanggal 26 September 2024," ungkap Arianto. Dalam pernyataannya, Arianto menyampaikan ucapan selamat bekerja kepada anggota DPRD yang terpilih kembali. Ia berharap agar para anggota DPRD dapat menjalankan tugas dan pengabdian mereka dengan lancar dan sukses untuk kemajuan daerah. Penulis : Biro Pemkesra Setda Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) pembahasan Rancangan Juknis Belanja Barang dan Jasa bertempat di Aula lt.2 Kantor Dinas TPHP Sulbar, Senin (26/08/2024). Rakernis ini bertujuan untuk mengambil langkah-langkah kebijakan di Dinas TPHP untuk bersinergi serta memperkuat komitmen dalam rangka mendukung program kerja Pj. Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin. Kegiatan ini dibuka langsung Kepala Dinas TPHP Sulbar Syamsul Ma'rif dan dihadiri oleh Sekretaris Dinas TPHP Sulbar, Kepala UPTD Balai Perbibitan Hijauan Makanan Ternak dan Inseminasi Buatan (BPHMT IB), Kepala UPTD Lab. Keswan dan Kesmavet, Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSBTPH), Kabid Tanaman Pangan, Kabid Hortikultura, Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan, Bagian Program dan Perencanaan serta Keuangan Dinas TPHP. Kepala Dinas TPHP Sulbar, Syamsul Ma'rif mengatakan, rakernis sengaja dilaksanakan untuk membahas Rancangan Juknis Belanja Barang dan Jasa yang mengacu pada Keputusan Gubernur Nomor 922 Tahun 2024 tentang mekanisme belanja barang dan jasa yang akan dijual atau diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain. "Hal-hal lebih lanjut akan dibicarakan dengan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan (Ekbang) serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)," kata Syamsul Ma'rif. Penulis : Dinas TPHP Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju -- Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melakukan pemasangan Bioflok di Kompleks Perkantoran Gubernur Sulbar, Senin (26/08/2024). Bioflok yang terbuat dari fiber tersebut digagas oleh Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin. Dan saat ini sudah ada dua bioflok prototype tersebut di Sulawesi Barat. Satu diantara prototype tersebut telah terpasang di taman kolam Pemprov Sulbar. Kepala DKP Provinsi Sulbar Suyuti Marzuki mengatakan, ini sebagai tindaklanjut program PJ Gubernur Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin untuk mengembangkan Budidaya Ikan Tawar dengan metode Bioflok. "Jadi, berdasarkan arahan PJ Gubernur, ini sebagai langkah awal kita memberi contoh kepada masyarakat agar kedepan bisa dipraktekkan masyarakat," kata Suyuti. Menurutnya dengan penerapan Bioflok untuk budidaya ikan tawar ini, masyarakat dapat mengembangkan budidaya ikan tawar dan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat. Selain itu metode bioflok ini sangat simpel dan pemeliharannya sangat mudah. Bahannya kata Suyuti terbuat dari fiber yang dipesan melalui perusahaan pipa di Makassar. "Ini usulan dan rancangan dari Pak Pj Gubernur Sulbar.Kemudian dibuat oleh perusahaan fiber di Makassar. Sangat sederhana, murah dan simpel" tandas doktor perikanan Universitas Indonesia ini. Sehingga kata dia, ke depannya warga tak perlu lagi repot repot membuat kolam, cukup memesan saja. Tentunya akan memudahkan bagi warga untuk memelihata ikan nila. Perihal budidaya Ikan Tawar ini kerap disampaikan PJ Bahtiar saat melakukan kunjungan dan bertatap muka dengan masyarakat. Bahtiar mengatakan, terbatasnya lahan untuk menjadi garapan pertanian maka budidaya ikan tawar dapat menjadi pilihan. Pemerintah juga akan membantu menyiapkan satu juta benih ikan tawar untuk dibagikan ke masyarakat, sumbernya melalui APBD 2025. "Ini sebagai komitmen pemerintah agar mengalokasikan anggaran yang betul betul dirasakan langsung masyarakat," kata Bahtiar. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri ini juga menggandeng PT Bomar untuk menerapkan metode bioflok di Sulbar. Metode ini masih sangat jarang dipraktekkan sehingga ini sangat cocok untuk dikembangkan di Sulbar dan melibatkan masyarakat. Selain itu…

Mamuju--RSUD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Jalan Santai yang dilaksanakan pada Minggu 25 Agustus 2024. Kegiatan ini mengusung tema “Layanan Berkualitas, Pasien Puas, Kita Bahagia karena Sehat itu MERDEKA. Kegiatan ini sangat menarik antusiasme para pegawai RSUD Sulbar beserta keluarga dan sanak saudara yang dibawa untuk ikut meramaikannya. Peserta berkumpul di Gedung Lama RSUD Sulbar pada Pukul 06.00 Wita. Sebelumnya, serangkaian aktivitas kegiatan seperti pertandingan bola voly, menghias ruangan, memasukkan pipet dalam botol, joget balon, oper tepung dan lomba karoke telah digelar mulai tanggal 19 Agustus hingga 24 Agustus 2024 dan jalan santai menjadi puncak pelengkap kemeriahan semarak Agustusan di RSUD Sulbar dalam rangka memeriahkan HUT ke – 79 Republik Indonesia (RI). Direktur RSUD Sulbar, dr. Marintani Erna Dochri menyambut baik Jalan Santai tersebut. Menurutnya, kegiatan itu tidak hanya memberikan momen berharga dalam merayakan kemerdekaan, tetapi menambah kekeluargaan antarpegawai di RSUD Sulbar. Setelah jalan santai, dilanjutkan dengan senam bersama dan pengumuman perlombaan. Selama acara berlangsung peserta jalan santai menikmati makanan dan dihibur oleh penampilan para pemenang lomba karaoke dan pemenang lomba ikut bergembira menerima hadiah serta pembagian doorprice menarik untuk para penerima kupon terpilih. Adapun yang menjadi sponsor untuk hadiahnya yaitu Bank BTN, Bank BSI, Bank BNI, Bank BPD, Bank Muamalat dan juga dari masing-masing unit atau ruangan di RSUD, baik rawat jalan, rawat inap, penunjang, maupun komite rumah sakit. Penulis : RSUD Sulbar Editor : humassulbar