MAMUJU -- Berdasarkan hasil Susenas Maret 2024, tingkat kemiskinan di Sulawesi Barat sebesar 11,21 persen. Meskipun terjadi tingkat penurunan namun Badan Pusat Statistik( BPS) mencatat tingkat kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan yang mengalami kenaikan. “Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) naik 0,05 poin, sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) naik 0,03. Yang menjadi tantangan pemerintah daerah untuk menurunkan dua indeks ini adalah kepala rumah tangga miskin mayoritas tamat SD, sebesar 46,17 persen sementara 22,73 persen kepala rumah tangga miskin tidak dapat membaca dan menulis” urai Tina Wahyufitri, Kepala BPS Provinsi Sulawesi Barat, kepada media (Senin,2 September 2024) Kepala BPS Sulbar, Tina Wahyufitri menjelaskan, mengapa kemiskinan ekstrem Sulbar meningkat? Potret ini sejalan dengan fenomena bahwa terjadi penurunan pengeluaran pada penduduk tingkat terbawah di Sulawesi Barat, terutama mereka yang termasuk dalam kategori miskin ekstrem. Perubahan Bantuan Sosial menjadi tunai dan dihapuskannya aturan penggunaan dana desa minimal untuk penanggulangan miskin ekstrem, diduga menjadi faktor yang mempengaruhi hal ini. Mengenai kemiskinan ekstrem lanjut Tina, maka akan menjad atensi bagi pemerintah pusat untuk dijadikan sebagai agenda prioritas nasional. Menanggapi data dari BPS tentang kemiskinan ekstrem di Sulbar Maret 2024, Pj Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin yang baru masuk di Sulbar pada 17 Mei 2024 melihatnya sebagai suatu hal mendasar yang harus dilakukan oleh seluruh pemerintahan di Sulbar. Termasuk melihat peluang dan potensi alam yang ada di Sulbar untuk dijadikan sebagai program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang untuk mengeluarkan Sulbar dari kemiskinan. Sebelum melahirkan program , Pj Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin lebih banyak menemui masyarakat, petani, nelayan dan tokoh masyarakat Sulbar. Tujuannya mendengar masukan dan keluhan dari warga. Salah satu inovasi tanpa APBD yang saat ini sedang digalakkan oleh Pj Bahtiar adalah gerakan menanam hortikultura dan menebar ribuan kepiting bakau di hutan bakau Mamuju Sulbar. “Untuk program sebelumnya, Pemprov melaksanakan apa yang sudah ada” ujar Pj Bahtiar. Pj…

Mamuju -- Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin memang belum menampakkan hasil selama tiga bulan lebih memimpin Sulbar, namun kebijakannya sudah tepat, menggerakkan birokrasi menunjukkan solusi atas permasalah yang dihadapi. Kebijakannya visioner yang mesti dipetik bagi Gubernur terpilih. Hal inilah yang dipetik dari salah seorang legislator DPRD Sulbar Abdul Rahim mengamati aktivitas Pj Bahtiar Baharuddin di Sulbar tiga bulan terakhir. Dua poin yang ditegaskan, pertama menyentuh sektor yang paling utama dalam menyelesaikan permasalahan daerah. Kedua mengarahkan birokrasi bekerja secara kolaboratif. Wakil Ketua DPRD Sulbar ini menguraikan, Bahtiar Baharuddin menjabat sebagai Pj Gubernur Sulbar menggantikan Prof Zudan Arif Fakrulloh pada 12 Mei 2024. Posisinya dalam melanjutkan roda pemerintahan adalah mengawal program yang sudah dituangkan dalam APBD 2024. Maka jangan berharap lebih. “Harus dimaklumi pak Bahtiar masuk menggantikan Prof. Zudan dalam kontek standing anggaran semua sudah jalan, semua kebijakan yang berkenaan dengan penggaran semua sudah jalan, sehingga tentu kita tidak bisa berharap banyak pak Bahtiar bisa melakukan sesuatu yang lebih dari sekedar mengawal program dalam APBD,” ucap Rahim. Walaupun demikian, Pj Bahtiar cepat dalam menemukan sektor yang prioritas untuk disentuh, misalnya penanganan kemiskinan ekstrem, stunting, pengangguran, dan problem lainnya. Pj Gubernur melihat potensi yang mesti dimaksimalkan, baik SDM dan SDA. Kemudian diimplementasikan dalam kegiatan menanam, menebar benih ikan tawar, dan berkolaborasi dalam membuat rumpon buatan dengan forkopimda. “Menanam ini bukan soal berapa banyak ditanam, tapi ini pesan kepada masyarakat yang penduduknya 75 persen adalah petani. Selain itu Sulbar memiliki kekayaan alam, (Darat dan Lautan). Kalau ini bisa dimanfaatkan maka angka kemiskinan dengan sendirinya akan turun. Jadi Pj gubernur ini bisa menemukan mengapa kemiskinan tidak bisa turun secara signifikan dan menemukan apa yang menjadi potensi Sulbar ini bisa maju,” kata Rahim yang juga merupakan salah satu tokoh pejuang pembentukan Provinsi Sulbar. Berangkat dari potensi inilah Bahtiar fokus pada sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kelautan…

Majene - Ditengah momentum 20 tahun berdirinya Provinsi Sulawesi Barat, tingkat kemiskinan ektrim masih tinggi. Sejumlah program pemerintah bidang pertanian penting dikawal untuk berdampak pengembangan ekonomi, dan diharapkan merupakan bagian dari solusi penanggulang kemiskinan ekstrem. Dosen Politik dan Kebijakan Publik FISIP Unsulbar, Farhanuddin yang dihubungi, Sabtu, 31 Agustus 2024 mengatakan, penanggulangan kemiskinan ektrem dapat dilakukan dengan upaya berupa multiple interventions. Ia mengatakan, pada program penanggulangan kemiskinan itu melalui program jangka pendek, menengah dan panjang. " Penanggulangan kemiskinan eksrim dengan dapat dilakukan dengan dua pendekatan Utama; pertama, mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin dan rentan melalui berbagai program perlindungan sosial dan subsidi. Kedua, melakukan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan produktivitas kelompok miskin dan rentan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi atau pendapatan," kata Farhan, sapaan akrabnya. Mantan aktivis mahasiswa pejuang pembentukan Sulbar ini mengingatkan bahwa pada Oktober 2024, Sulawesi Barat genap berusia 20 tahun menjadi provinsi. Menurutnya momentum 20 tahun tersebut menjadi pengingat bagi semua pihak tujuan awal pendirian provinsi adalah memajukan kesejahteraan masyarakat. Data Kemiskinan BPS Provinsi Sulbar merilis, pada Bulan Maret 2024, persentase penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 11,21 persen atau turun 0,28 persen poin dibandingkan dibandingkan Maret 2023. Secara absolut, jumlah penduduk miskin Provinsi Sulawesi Barat pada bulan Maret 2024 sebanyak 162,19 ribu jiwa, mengalami penurunan sebesar 1,95 ribu jiwa jika dibandingkan dibandingkan Maret 2023. Menurut Farhan, program padat karya, pemberian subsidi yang tepat sasaran menjadi solusi jangka pendek untuk mengatasi kemiskinan ekstrim ini, tentunya penting diikuti solusi jangka menengah dan Panjang. Ia mengatakan disamping pemberian bantuan sosial dan subsidi kepada yang benar - benar berhak, selanjutnya diikuti program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar. " Program pemerintah provinsi Sulbar dibidang pertanian, perkebunanan pisang cavendis, sukun penting dikawal bersama, akan berdampak pada pengembangan ekonomi masyarakat, disamping itu pemberian…

Mamuju--Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar), melalui Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, menyediakan beasiswa bagi masyarakat umum yang berstatus sebagai mahasiswa. Beasiswa ini diperuntukkan bagi putra-putri Sulbar yang sedang menempuh pendidikan tinggi. Adapun jenis beasiswa yang tersedia yakni : - Beasiswa Prestasi Akademik - Beasiswa Prestasi Non-Akademik - Beasiswa Tidak Mampu - Beasiswa Kepemimpinan Muda Syarat umum beasiswa bagi mahasiswa umum ini adalah: 1. Warga Negara Indonesia yang memiliki KTP wilayah Provinsi Sulawesi Barat. 2. Terdaftar dan aktif sebagai mahasiswa pada perguruan tinggi yang memperoleh izin resmi penyelenggaraan program studi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang dibuktikan dengan surat keterangan dan rekomendasi dari perguruan tinggi. 3. Tidak sedang menerima beasiswa/bantuan pendidikan dari sumber lain baik dari Pemerintah (Pusat dan Daerah), Pemerintah Negara lain, maupun swasta dalam dan luar negeri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp 10.000,- 4. Tidak berstatus sebagai ASN dan/atau Guru Non ASN, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp 10.000,-. Pendaftaran, Pemberkasan hingga Seleksi Beasiswa Mahasiswa Umum dilaksanakan melalui Aplikasi Beasiswa Pemprov Sulbar. Aplikasi ini dapat diakses melalui laman website: beasiswa.sulbarprov.go.id Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Sulbar, Arianto dalam keterangannya, Sabtu 31 Agustus 2024, menjelaskan, Aplikasi Beasiswa Pemprov Sulbar ini akan menampilkan semua kategori beasiswa yang dapat didaftar, yang dipisahkan menurut jenis dan jenjang beasiswa yang tersedia. “Semua dokumen yang dipersyaratkan harus dilengkapi karena menjadi alat untuk seleksi dan verifikasi oleh Tim Verifikator pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat,” kata Arianto. Informasi pendukung lainnya akan di-unggah pada website dan media sosial Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat: Website : https://biropemkesra.sulbarprov.go.id/ Youtube: Biro Pemerintahan Dan Kesra Sulbar - YouTube Instagram: Official Account Biro Pemerintahan-Kesra Sulbar (@biropemkesrasulbar) • Instagram photos and videos Arianto juga menjelaskan, setiap mahasiswa hanya dapat memilih salah satu jenis beasiswa yang tersedia. Pemohon beasiswa sudah dapat membuat akun di Aplikasi Beasiswa Pemprov…

Mamuju – Masjid Ar-Rayyan yang baru selesai dibangun di Kompleks Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) telah digunakan untuk pertama kalinya pada Jumat, 30 Agustus 2024. Penggunaan perdana ini ditandai dengan pelaksanaan Shalat Jumat yang diikuti oleh sejumlah anggota DPRD Sulbar, Sekretaris DPRD Sulbar Muhammad Hamzih, Kepala Bagian Umum dan Keuangan Stephanus BM dan beberapa staf Sekretariat DPRD Sulbar. Adapun anggota DPRD Sulbar yang hadir antara lain Syamsul Samad, Mulyadi Bintaha, Abidin, Firman Argo Waskito, Darman Ardi, Rayu, A. Muslim Fattah dan Taufiq Agus. Masjid Ar-Rayyan yang terletak di dalam Kompleks Kantor Sekretariat DPRD Sulbar ini dibangun sebagai fasilitas ibadah untuk memudahkan para pegawai dan pengunjung dalam menjalankan kewajiban shalat, khususnya shalat Jumat. Kehadiran masjid ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan semangat spiritualitas di lingkungan kerja DPRD Sulbar. Sebagai Imam Shalat Jumat yakni Mulyadi Bintaha yang juga merupakan salah satu tokoh agama. Pada kesempatan itu Ia juga sebagai Khatib. Dalam khutbahnya, Ia menyampaikan pentingnya menjaga kebersamaan dan meningkatkan keimanan di tempat kerja. Dia juga mengajak seluruh jamaah untuk memanfaatkan Masjid Ar-Rayyan sebagai tempat ibadah yang dapat meningkatkan kualitas spiritualitas dan ketakwaan. Selesai pelaksanaan Shalat Jumat, para anggota DPRD dan staf yang hadir tampak antusias dan bersyukur atas hadirnya masjid ini. Syamsul Samad, salah satu anggota DPRD yang turut hadir, menyampaikan bahwa Masjid Ar-Rayyan merupakan fasilitas yang sangat diperlukan dan dapat menjadi sarana untuk mempererat hubungan antarpegawai di lingkungan Sekretariat DPRD. “Dengan adanya masjid ini, kami tidak perlu lagi mencari tempat ibadah di luar kantor saat waktu shalat tiba, terutama saat Shalat Jumat. Ini merupakan langkah positif yang akan mendukung peningkatan kesejahteraan spiritual para pegawai,” ujar Syamsul Samad. Sekretaris DPRD Sulbar, Muhammad Hamzih, juga menyampaikan apresiasinya terhadap penggunaan perdana Masjid Ar-Rayyan. Ia berharap masjid ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh pegawai dan menjadi pusat kegiatan keagamaan di lingkungan Sekretariat…

Mamuju--Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan kegiatan senam bersama yang berlangsung di depan Kantor Dinas Kesehatan Sulbar, Jumat 30 Agustus 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh pegawai di lingkup OPD tersebut. Senam bersama ini merupakan salah satu upaya Dinas Kesehatan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya hidup sehat melalui aktivitas fisik. Kegiatan ini juga bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antarpegawai, sekaligus menciptakan suasana kerja yang lebih harmonis dan produktif. Sekretaris Dinas Kesehatan Sulbar, Mahdiana menekankan pentingnya menjaga kesehatan melalui olahraga rutin. "Senam bersama ini diharapkan bisa menjadi contoh bagi masyarakat luas bahwa menjaga kesehatan bisa dimulai dengan hal sederhana seperti rutin berolahraga. Mari kita jadikan kegiatan ini sebagai motivasi untuk hidup lebih sehat," ujarnya. Kegiatan senam ini berlangsung selama satu jam dengan dipandu oleh instruktur senam professional Mimi Paule. Antusiasme peserta terlihat dari semangat mereka mengikuti setiap gerakan senam yang diberikan. Setelah senam selesai, acara dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Acara ini mendapat respon positif dari para peserta yang berharap agar kegiatan serupa dapat rutin diadakan. Menurut salah satu peserta, kegiatan seperti ini sangat bermanfaat, selain menyehatkan juga mempererat kebersamaan. Dinas Kesehatan Sulbar berkomitmen akan terus mengadakan kegiatan-kegiatan serupa dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat Sulbar melalui pola hidup sehat. Penulis : Dinkes Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju --Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat lebih bakal menjalankan program makan siang bergizi , rencananya mulai diterapkan pada 11 September 2024. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar Mithhar menyampaikan, program ini akan dilakukan disetiap tingkatan mulai SD, SMP, hingga SMA/SMK di enam kabupaten di Sulbar Untuk itu Kadisdikbud Sulbar saat ini terus melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten, TNI Polri, dan instansi vertikal lainnya dalam mempersiapkan program tersebut. "Ini atas arahan pak Gubernur, Bahtiar Baharuddin mengharapkan Sulbar agar lebih siap," kata Mithhar, Kata Mithhar, program ini sebetulnya sebagai bentuk kesiapan dalam menindaklanjuti program makan siang gratis yang diwacanakan presiden dan wakil presiden terpilih. "Sehingga pada saat nantinya sudah berjalan, kita sudah siap," kata Mithhar. Mithhar mengaku, sudah melakukan pertemuan dengan Pemkab Polman untuk membahas persiapan program ini. "Hari ini kita di Majene rencana bertemu dengan Sekda Majene, selanjutnya kita ke Mamasa dan kabupaten lainnya," kata Mitthar. Seperti diketahui program Makan siang bergizi gratis menjadi salah satu program andalan presiden-wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Bahkan pemerintah telah membentuk Badan Gizi Nasional yang diketuai Dadan Hindayana. "Insyaallah 2 Januari kita langsung melaksanakan program makan bergizi," ucapnya. Dadan mengatakan program makan bergizi gratis akan dilakukan langsung di semua daerah sekaligus. Dia optimistis program itu berjalan baik karena tim Prabowo-Gibran sudah membuat pilot project selama delapan bulan. (Rls)

Mamasa--Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) bersama dengan Bank Indonesia menggelar kegiatan penyuluhan stunting yang menyasar 100 masyarakat serta lintas sektor di Kecamatan Nosu, Kabupaten Mamasa, Sulbar, Kamis 29 Agustus 2024. Kegiatan ini merupakan upaya bersama untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pencegahan dan penanganan stunting, yang merupakan salah satu masalah kesehatan serius di Sulbar. Dalam kegiatan ini, selain penyuluhan mengenai stunting, juga dilaksanakan program sunatan massal bagi anak-anak di Kecamatan Nosu. Antusias di sunatan massal dimana sasaran pada hari pertama pelayanan sebanyak 81 orang dan di hari kedua 21 orang, jadi total 102 anak dengan rentan usia 10-16 tahun. Program ini diadakan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih menyeluruh kepada masyarakat, khususnya bagi mereka yang berada di daerah terpencil dan sulit dijangkau. Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, drg. Asran Masdy, menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang dilakukan dengan Bank Indonesia dalam melaksanakan kegiatan itu. "Masalah stunting adalah masalah serius yang harus kita atasi bersama. Melalui kerja sama dengan berbagai pihak, seperti Bank Indonesia, kita dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang membutuhkan perhatian lebih," ujarnya. Kegiatan ini mendapatkan respon positif dari masyarakat setempat, yang antusias mengikuti penyuluhan serta memanfaatkan layanan sunatan massal. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan stunting akan meningkat, dan secara bertahap angka stunting di wilayah Sulbar dapat ditekan. Selain itu, kolaborasi antara Dinas Kesehatan dan Bank Indonesia diharapkan menjadi contoh bagi kerja sama lintas sektor lainnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam bidang kesehatan. Penulis : Dinkes Sulbar Editor : humassulbar

MAMUJU -- Ekonomi Provinsi Sulawesi Barat yang tumbuh positif juga diikuti dengan kenaikan harga kebutuhan pokok. Sehingga jika pendapatan masyarakat tidak bertambah maka daya beli masyarakat sangat rendah, atau dengan kata lain masyarakat jatuh pada garis kemiskinan ekstrem. Hal inilah menjadi salah satu penyebab sehingga Sulbar masih berada dalam kategori kemiskinan ekstrem tertinggi secara nasional. Dosen Universitas Muhammadiyah Mamuju Jeffriansyah DSA, S.E, M.Adm. Pemb. menguraikan, Kemiskinan Ekstrem di Sulbar tertinggi itu pembandingnya adalah standar nasional, dan paling berpengaruh adalah inflasi, khususnya pada harga kebutuhan pokok. Inflasi terkendali bukan berarti tidak terjadi kenaikan harga, meskipun kenaikan harga kebutuhan pokok di Sulbar terbilang rendah dibandingkan dengan daerah lain, namun kenaikan harga barang kebutuhan ini tidak diikuti dengan peningkatan pendapatan masyarakat. "Paling berpengaruh inflasi pada harga beras, terutama saat lebaran di awal tahun kemarin," kata Jefri. Jefriansyah menjelaskan untuk melihat Inflasi dan Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok, pembandingnya menggunakan data Maret 2024 yang kebetulan saat itu harga kebutuhan pokok naik karena puasa dan lebaran "Meskipun ekonomi tumbuh, jika inflasi meningkat, terutama pada kebutuhan pokok seperti pangan, transportasi, dan perumahan, maka daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah, bisa menurun. Akibatnya, mereka bisa jatuh ke dalam kemiskinan meskipun secara statistik ekonomi tampak tumbuh," Selain inflasi, variabel lainnya adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sulawesi Barat. TPT Sulbar Februari 2024 menurun 0,65 persen year to year. Tapi jika membandingkan TPT Agustus 2023 dengan TPT Februari 2024 mengalami kenaikan dari 2,27 persen menjadi 3,02 persen pada Februari 2024. "Masyarakat Sulawesi Barat banyak yang bekerja namun penghasilannya tidak cukup memadai.Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita di Sulbar masih dibawah Upah Minimum Provinsi (UMP)," ucap Jefri. Lebih lanjut, kata Jefri, terkait daya beli masyarakat juga dapat dilihat melalui Nilai Tukar Nelayan (NTN), yaitu alat ukur yang digunakan untuk mengetahui kemampuan tukar ikan hasil tangkapan terhadap barang/jasa yang diperlukan untuk…

Makassar -- Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin selaku Dirjen Politik dan Pemerintahan Kemendagri menerima penghargaan Kabar Award 2024 kategori Tokoh Pemerintahan, dalam acara Peringatan HUT Kabar Grup Indonesia (KGI) ke - 15 Tahun dengan tema "KGI Membangun Negeri Melayani Indonesia," diselenggarakan di Lantai III Menara Pinisi Universitas Negeri Makassar (UNM), Kamis (29/08/2024) Penghargaan yang diterima Bahtiar Baharuddin atas kontribusi dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan serta mempromosikan inovasi disektor publik. Bahtiar Baharuddin menjadi inspirasi bagi birokrasi di seluruh negeri. Tim juri Kabar Indonesia dan CEO Kabar Indonesia Upi Asmaradana mengatakan pemberian penghargaan kepada Bahtiar setelah melihat jejak rekam nya yang pernah menjabat sebagai Pj Gubernur Kepri, Pj Gubernur Sulawesi Selatan dan saat ini sebagai Pj Gubernur Sulsel. Bahtiar Baharuddin pun menyampaikan pidatonya, berterima kasih dan mengapresiasi penghargaan tersebut. Menurutnya penghargaan yang diberikan dari pihak perusahaan pers lebih objektif. Pada kesempatan itu, Bahtiar pun menyampaikan orasinya, dengan judul Pentingnya Nurani Pemerintahan. Terkait nurani pemerintahan diukur dari sejauh mana perhatian pemerintah membuat program dan penganggaran yang betul menyentuh langsung ke masyarakat. "Pemerintahan hari ini harus dikembalikan sebagaimana pada mestinya. Jangan percaya pada casing, masyarakat harus cerdas melihat formasi APBD-nya, adakah uang itu langsung pada masyarakat," ucap Bahtiar. Untuk itu, Dia pun menganjurkan agar memilih pemimpin yang mengalokasikan APBD untuk rakyat, berpihak pada manusia, memperhatikan masyarakat miskin, dan berpihak pada alam semesta. (Rls)