Makassar -- Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin selaku Dirjen Politik dan Pemerintahan Kemendagri menerima penghargaan Kabar Award 2024 kategori Tokoh Pemerintahan, dalam acara Peringatan HUT Kabar Grup Indonesia (KGI) ke - 15 Tahun dengan tema "KGI Membangun Negeri Melayani Indonesia," diselenggarakan di Lantai III Menara Pinisi Universitas Negeri Makassar (UNM), Kamis (29/08/2024) Penghargaan yang diterima Bahtiar Baharuddin atas kontribusi dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan serta mempromosikan inovasi disektor publik. Bahtiar Baharuddin menjadi inspirasi bagi birokrasi di seluruh negeri. Tim juri Kabar Indonesia dan CEO Kabar Indonesia Upi Asmaradana mengatakan pemberian penghargaan kepada Bahtiar setelah melihat jejak rekam nya yang pernah menjabat sebagai Pj Gubernur Kepri, Pj Gubernur Sulawesi Selatan dan saat ini sebagai Pj Gubernur Sulsel. Bahtiar Baharuddin pun menyampaikan pidatonya, berterima kasih dan mengapresiasi penghargaan tersebut. Menurutnya penghargaan yang diberikan dari pihak perusahaan pers lebih objektif. Pada kesempatan itu, Bahtiar pun menyampaikan orasinya, dengan judul Pentingnya Nurani Pemerintahan. Terkait nurani pemerintahan diukur dari sejauh mana perhatian pemerintah membuat program dan penganggaran yang betul menyentuh langsung ke masyarakat. "Pemerintahan hari ini harus dikembalikan sebagaimana pada mestinya. Jangan percaya pada casing, masyarakat harus cerdas melihat formasi APBD-nya, adakah uang itu langsung pada masyarakat," ucap Bahtiar. Untuk itu, Dia pun menganjurkan agar memilih pemimpin yang mengalokasikan APBD untuk rakyat, berpihak pada manusia, memperhatikan masyarakat miskin, dan berpihak pada alam semesta. (Rls)

Mamuju -- Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), drg. Asran Masdy, turut hadir dalam acara Peluncuran Peta Baru Sulbar serta Kick Off Peringatan Ulang Tahun Sulbar yang ke-20. Acara ini berlangsung di Halaman Depan Kantor Gubernur Sulbar, Rabu 28 Agustus 2024. Acara ini dihadiri Pj. Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin, Pj. Ketua TP-PKK Sulbar Sofha Marwah Bahtiar, Ketua DPRD Sulbar St. Suraidah Suhardi, Pimpinan Instansi Vertikal se-Sulbar, perwakilan Pemerintah Kabupaten se-Sulbar, dan pihak swasta. Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, drg. Asran Masdy menyampaikan bahwa peluncuran peta baru ini merupakan langkah strategis untuk memajukan Sulbar dalam berbagai aspek, termasuk kesehatan. "Dengan peta baru ini, kami dapat mengidentifikasi wilayah-wilayah yang memerlukan perhatian khusus dalam bidang kesehatan, sehingga pelayanan kesehatan bisa lebih merata dan tepat sasaran," ujarnya. Acara ini juga menandai dimulainya rangkaian kegiatan untuk memperingati Ulang Tahun Sulbar yang ke-20. Berbagai kegiatan akan diadakan selama beberapa minggu ke depan, mulai dari acara kebudayaan, olahraga, hingga program-program sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulbar. Peluncuran peta baru ini diharapkan dapat menjadi panduan yang lebih akurat dalam perencanaan pembangunan daerah, sementara peringatan HUT Sulbar yang ke-20 diharapkan menjadi momentum bagi seluruh masyarakat untuk bersatu padu dalam membangun provinsi yang lebih maju dan sejahtera. Penulis : Dinkes Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju -- Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Barat (Sulbar), Muhammad Yasir Fattah, menghadiri rapat koordinasi (rakor) bersama Komisi IV DPRD Sulbar, Kamis (29/8/2024). Rapat ini membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) untuk tahun anggaran 2024. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Sulbar ini merupakan bagian dari proses legislasi dan pengawasan anggaran yang dilakukan oleh dewan. Dalam rapat tersebut, dibahas berbagai aspek terkait perubahan anggaran yang diusulkan untuk tahun 2024, termasuk alokasi dana untuk penanggulangan bencana di wilayah Sulbar. Plt. Kalaksa BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, menyampaikan paparan mengenai rencana program dan kegiatan BPBD dalam Ranperda APBD-P 2024. "Kami berharap melalui rakor ini, dapat terjalin sinergi yang baik antara eksekutif dan legislatif dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan dan penanganan bencana di Sulbar," ujar Yasir Fattah. Dalam pertemuan yang dipimpin oleh Hatta Kainang, Komisi IV DPRD Sulbar memberikan tanggapan dan masukan terhadap usulan anggaran BPBD. Diskusi yang berlangsung secara konstruktif ini bertujuan untuk memastikan bahwa alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah, khususnya dalam aspek penanggulangan bencana. Rakor ini merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penetapan APBD Perubahan tahun 2024. Hasil pembahasan akan menjadi bahan pertimbangan dalam finalisasi Ranperda APBD-P sebelum disahkan menjadi Perda. Penulis : BPBD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan pendampingan pada kegiatan jemput bola pelayanan kependudukan di Kelurahan Sinyonyoi Selatan, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, yang dilaksanakan oleh Disdukcapil Kabupaten Mamuju, Rabu 28 Agustus 2024. Kegiatan tersebut berjalan dengan lancar karena antusias Lurah Sinyonyoi Selatan Mauli yang menyampaikan kepada warganya untuk hadir di kantor lurah tepat waktu untuk melakukan pelayanan kependudukan. Menurut Lurah Sinyonyoi Selatan Mauli, kegiatan tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat Sinyonyoi Selatan. "Dengan adanya jemput bola ini sangat membantu dan memudahkan masyarakat yang ingin mengurus berkas kependudukan mulai dari KTP-el, Kartu Keluarga, Akte, dan yang lainnyalainnya," kata Mauli. Disdukcapil Sulbar sangat mengapresiasi sambutan dari Lurah Sinyonyoi Selatan dan berharap kedepannya bisa lebih giat lagi memberikan pengarahan kepada masyarakatnya tentang pentingnya semua berkas terkait kependudukan. Penulis : Disdukcapil Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) meminjamkan dua buah alat ribbon fargo kepada Disdukcapil Kabupaten Mamuju, Selasa 27 Agustus 2024. Ribbon fargo diserahkan Jf. Penata Kependudukan Keluarga Berencana Ahli Muda Disdukcapil Sulbar Nurfadilah kepada Fungsional Jabatan Analis Disdukcapil Mamuju Masrawati. Jf. Penata Kependudukan Keluarga Berencana Ahli Muda Disdukcapil Sulbar, Nurfadilah berharap kepada Disdukcapil Mamuju agar dapat melakukan perekaman dan pencetakan KTP-el serta mengurangi jumlah PRR yang belum di cetak. Dengan adanya fasilitasi peminjaman alat tersebut diharapkan bisa menunjang pelayanan administrasi kependudukan dalam hal percepatan pencetakan KTP-el dalam rangka menyongsong Pilkada serentak tahun 2024. Penulis : Disdukcapil Sulbar Editor : humassulbar

MAMUJU—Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), menggelar Rapat Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Pasangkayu tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, Rabu, 28 Agustus 2024. Berlangsung di Ruang Rapat Biro Hukum Setda Sulbar, rapat ini dipimpin oleh Kabag. Perundang-Undangan Kabupaten/Kota Afrisal dan dihadiri oleh Kabid Atwil Bapperida Sulbar Arjanto dan jajarannya, Kasi Pemanfaatan Dinas PUPR Sulbar Kasmawati, Kasi Pengendalian Dinas PUPR Sulbar Rusdin, JF. Penataan Ruang Dinas PUPR Sulbar Alam Zahri, JF. Perencana Bapperida Sulbar I Ketut Wibawa, Analis Hukum, Pelaksanan dan Staf TATT Biro Hukum Setda Sulbar. Dalam rapat tersebut, JF. Penataan Ruang Dinas PUPR Sulbar, Alam Zahri menyampaikan, Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah ini berdasarkan ketentuan Pasal 26 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang serta mengacu pada Permendagri 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah. Kabag. Perundang-Undangan Kab/Kota Biro Hukum Setda Sulbar, Afrisal mengatakan, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang juga merupakan dasar pembentukan Peraturan Daerah tentang Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Kasi Pengendalian Dinas PUPR Sulbar, Rusdin mengatakan, dalam proses evaluasi, kabupaten perlu melengkapi dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Ayat (3) dan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Daerah. Dari hasil rapat, maka Ranperda perlu dilakukan pengembalian permohonan untuk melengkapi dokumen berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penulis : Biro Hukum Setda Sulbar Editor : humassulbar

MAMUJU - Pj Gubernur Sulawesi Barat, Bahtiar Baharuddin menerima audiensi Ketua Bhayangkari daerah Sulawesi Barat Miranti Adang Ginanjar bersama Komunitas Budaya di Rujab Gubernur Sulbar, Rabu 28 Agustus 2024. Turut mendampingi para Asisten Setda Provinsi Sulbar, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan, Kadis Pariwisata, Kadis Perindagkop dan Kadis Kominfo Sulbar. "Kita berharap penggunaan tenun sulawesi itu menjadi tradisi sehari-hari, seperti saya di acara tim nasional kebaya bagaimana kita perjuangkan bisa menjadi kegunaan sehari-hari dimana satu persyaratan Unisco," kata Miranti. Ia menambahkan, bahwa hal ini juga dilakukannya di Sulbar mempergunakan tenun mandar sebagai pakaian sehari-hari. "Kita bisa bayangkan nasib penenun di Mandar kalau ini didiamkan. Saya tidak mau lagi ada prenting style karena akan mematikan masa depan tenun mandar," tambahnya. Makanya, dirinya akan terus berupaya memperkenalkan lebih jauh lagi budaya tenun mandar ke tingkat nasional. "Ini akan kita perkenalkan ke nasional, meskipun baru provinsinya namun punya budaya yang banyak," ujarnya. Sedangkan, Pj Gubernur Sulawesi Barat, Bahtiar mengungkapkan sangat respek pada upaya budayawan termasuk ibu Kapolda dimana beliau betul-betul mendedikasikan diri dan pengetahuannya membantu Sulbar bagaimana mengangkat hasil budaya berupa tenun. "Kegiatan ini benar-benar semakin baik dan semangat baru kita akan mendukung sepenuhnya untuk dikembangkan,

Mamuju –Peringatan Hari Jadi ke- 20 Provinsi Sulawesi Barat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, acara Tahun Ini ditandai dengan Kick Off Rangkaian Kegiatan HUT ke 20 Provinsi Sulawesi Barat sekaligus Launching Logo, Peta Baru Provinsi Sulawesi Barat, Sedekah Pohon dan Kirab Pataka Kabupaten Se-Provinsi Sulawesi Barat di Kantor Gubernur Sulbar, Rabu 28 Agustus 2024. Para peserta melakukan pawai dari Markas Komando Pangkalan TNI AL (Lanal) Mamuju menuju panggung acara di kompleks perkantoran Gubernur Sulbar, ratusan peserta masing-masing perwakilan dari enam pemerintah kabupaten se provinsi Sulawesi Barat, sekaligus menampilkan pertunjukan seni musik tradisional. Acara Kick Off HUT ke -20 Provinsi Sulawesi Barat dihadiri PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin, PJ Ketua PKK Sulbar Sofha Marwah Bahtiar, Ketua DPRD Sulbar St.Suraidah Suhardi, Pimpinan Instansi Vertikal se Sulbar, perwakilan Pemerintah Kabupaten se -Provinsi Sulbar, dan pihak swasta. Ketua Panitia Amujib menyampaikan rangkaian kegiatan HUT Sulbar dimulai 28 Agustus hingga 22 September 2024. Berbagai even bakal digelar seperti festival teluk Mamuju, festival sandeq, Sulbar ekspo, sepakan menanam mangrove, dan beberapa even lain. Kemudian pada puncak Hari Jadi ke 20 Provinsi Sulawesi Barat dilaksanakan pada 22 September 2024 melalui Paripurna Istimewa HUT ke 20 Provinsi Sulawesi Barat di DPRD Sulbar. Hari jadi ke-20 Sulbar tahun ini mengusung tema “Malaqbi maju dan berkelanjutan dalam ekosistem ekonomi hijau dan biru yang inklusif”. PJ Gubernur Sulbar Bahtiar menyampaikan Hari Jadi ke 20 Provinsi Sulbar menjadi momen merefleksi dua dekade pembangunan. Oleh karena itu, pada acara kick off dan launching logo Hari jadi juga dilakukan penyerahan logo kepada enam kabupaten, dengan harapan enam kabupaten juga menyelenggarakan peringatan hari jadi Sulbar. “Jadi ini HUT provinsi Sulbar, bukan HUT pemerintah provinsi saja,” kata Bahtiar. Lanjut Bahtiar, berharap dengan HUT dapat memperkuat persatuan, sebab menurutnya persatuan enam kabupaten di Sulbar belum terasa. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa persoalan kemiskinan, pengangguran dan stunting…

Mamuju--Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Asran Masdy bersama Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana dan Kepala Perwakilan BKKBN Sulbar Rezky Murwanto menjadi pembicara dalam acara Dialog Interaktif "Halo Sulbar" yang disiarkan oleh RRI Mamuju, pada Selasa, 27 Agustus 2024. Dialog kali ini mengangkat topik penting yakni "Aksi Penanganan Stunting Terpadu Sulbar". Acara ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan stunting yang masih menjadi tantangan utama di Sulbar. Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, Asran Masdy menjelaskan bahwa penanganan stunting memerlukan kolaborasi lintas sektor, mulai dari kesehatan, perencanaan pembangunan, hingga kesejahteraan keluarga. “Kami fokus pada upaya terpadu yang melibatkan berbagai pihak. Kesehatan bukan hanya soal pengobatan, tetapi juga pencegahan melalui intervensi gizi dan kesehatan lingkungan sejak dini,” ujar Asran Masdy dalam dialog tersebut. Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana menekankan pentingnya perencanaan dan pelaksanaan program yang terukur untuk mengurangi prevalensi stunting. “Kami harus memastikan bahwa setiap intervensi yang dilakukan tepat sasaran dan berkelanjutan,” tegasnya. Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Sulbar, Rezky Murwanto menyampaikan bahwa keluarga adalah kunci dalam upaya pencegahan stunting. “Program-program yang kami jalankan akan memperkuat kapasitas keluarga dalam memastikan anak-anak mereka mendapatkan gizi dan pola asuh yang tepat sejak masa kehamilan hingga usia balita,” ungkapnya. Dialog yang berlangsung selama dua jam ini juga membuka sesi tanya jawab dari pendengar, memberikan ruang bagi masyarakat untuk berinteraksi langsung dengan para pemangku kebijakan terkait. Dengan acara ini, diharapkan semakin banyak masyarakat yang teredukasi tentang pentingnya upaya bersama dalam menangani stunting di Sulbar. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian kampanye terpadu yang digagas Pemprov Sulbar untuk menurunkan angka stunting dan memastikan generasi masa depan Sulbar tumbuh sehat dan cerdas. Penulis : Dinkes Sulbar Editor : humassulbar

MAMUJU - Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulawesi Barat (Sulbar), Muhammad Idris menghadiri rapat paripurna DPRD Sulbar terkait pandangan umum fraksi terhadap nota keuangan dan Rancangan APBD Perubahan (RAPBDP) 2024. Muhammad Idris mengungkapkan, pihaknya sudah mendengar pandangan dari fraksi-fraksi yang ada di DPRD Sulbar. Hal itupun membutuhkan penjelasan lebih lanjut dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar. "Tadi ini kita mendengar pandangan dari para fraksi di DPRD Sulbar mengenai rancangan APBD Perubahan tahun 2024 yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut dari pemerintah daerah dalam hal ini eksekutif," kata Muhammad Idris, Selasa, 27 Agustus 2024. Bahkan, kata dia, pihaknya sudah mendengar sejumlah poin yang menjadi penekanan dari fraksi-fraksi yang ada di DPRD Sulbar, utamanya soal penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD). "Tadi kita sudah mendengarkan beberapa poin terutama yang ditekankan adalah hampir semua fraksi berbicara mengenai penurunan target pendapatan dan tentu ini butuh penjelasan pada paripurna yang insyaallah akan diselenggarakan hari ini juga," ungkapnya. Muhammad Idris pun mengapresiasi kinerja dari DPRD Sulbar yang memberikan perhatian terhadap hal-hal yang substansial dan berpihak ke masyarakat. "Kita apresiasi karena hampir semua fraksi juga memberi perhatian kepada hal-hal yang substansial. Misalnya bagaimana keberpihakan kepada masyarakat, khususnya di dalam peningkatan daya dukung di sektor-sektor strategis misalnya UMKM dan juga sektor strategis lainnya yang seharusnya bisa didorong, misalnya di perikanan dan seterusnya," tuturnya. (Rls)