Mamuju--Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Angkatan I Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Barat (Sulbar) tengah berlangsung di Hotel Grand Putra Mamuju, Selasa 11 Juni 2024. Salah satu highlight dari pelatihan ini adalah pemaparan materi tentang Peran Pemerintah Desa/Kelurahan dalam Penanggulangan Bencana yang disampaikan oleh Inaldy L.S. Silang, Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda BPBD Sulbar. Saat menyampaikan materinya, Inaldy L.S. Silang, didampingi Saparuddin sebagai moderator BPBD Sulbar. Dalam paparannya, Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda BPBD Sulbar, Inaldy L.S. Silang, menekankan pentingnya peran serta aktif pemerintah desa/kelurahan dalam upaya pencegahan dan mitigasi bencana. Inaldy menyampaikan beberapa strategi-strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah kecamatan dan desa untuk meminimalisir risiko bencana serta meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana, antara lain: 1. Pelatihan dan Sosialisasi Kesiapsiagaan melalui kerja sama dengan instansi terkait. Pemerintah kecamatan dan desa menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang tindakan-tindakan yang perlu dilakukan saat terjadi bencana serta cara mendukung proses evakuasi. 2. Penguatan Koordinasi dan Kolaborasi. Pemerintah kecamatan dan desa aktif dalam memperkuat koordinasi dengan pihak terkait seperti BPBD, relawan bencana, dan kelompok masyarakat untuk meningkatkan sinergi dalam menanggulangi bencana. Terkait Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana, Inaldy mengatakan, kegiatan itu diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam membangun budaya kesiapsiagaan bencana yang tangguh di tingkat kecamatan dan desa. “Semoga melalui pelatihan ini, masyarakat Mamuju dan sekitarnya semakin siap dan mampu merespons dengan cepat dalam situasi darurat bencana,” ucap Inaldy. Peserta pelatihan, yang terdiri Camat Mamuju, Camat Simboro, Kepala Desa/Lurah dan Aparat Desa Kecamatan Mamuju, serta Kepala Desa/Lurah dan Aparat Desa Kecamatan Simboro, sangat apresiasi dan antusias dalam mendengarkan paparan Inaldy L.S. Silang, dan berkomitmen untuk menerapkan pengetahuan yang didapat dalam praktik nyata di masing-masing wilayahnya. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Angkatan I ini merupakan wujud kerja sama antara berbagai pihak terkait dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana.…

Mamuju--Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan kegiatan Pendampingan dalam Perhitungan Provincial Health Account (PHA) dan District Health Account (DHA) di Hotel Marannu, Mamuju, Sulbar, Senin 10 Juni 2024. Pendampingan dalam Perhitungan PHA dan DHA diikuti peserta dari Dinas Kesehatan Sulbar dan Dinas Kesehatan kabupaten se-Sulbar. Kegiatan ini akan berlangsung hingga 14 Juni 2024. Dua narasumber dihadirkan memberikan materi dalam kegiatan ini, yaitu Prof. Ascobat Gani, Guru Besar Universitas Indonesia, dan Indra Yoga, dari Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Pusjak PDK Kemenkes RI). Kegiatan ini dibuka Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, Asran Masdy. Dalam sambutannya, Ia mengemukakan, salah satu instrumen yang digunakan untuk memotret pembiayaan kesehatan adalah health account. "Melalui health account, kita dapat memperoleh informasi pembiayaan kesehatan secara keseluruhan yang memungkinkan pengambil keputusan untuk menjawab beberapa pertanyaan pokok terkait pengalokasian sumber daya kesehatan," kata Asran Masdy. Asran Masdy menekankan, isu-isu seperti kecukupan (sufficiency), pemerataan (equity), efisiensi (efficiency), efektifitas (effectiveness), dan keberlanjutan (sustainability) sangat penting dalam kebijakan alokasi sumber daya kesehatan. “Hasil dari PHA dan DHA diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk memperbaiki kebijakan mobilisasi pembiayaan kesehatan serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja kesehatan,” ujarnya. Ia menambahkan, pelaksanaan penguatan PHA dan DHA di daerah merupakan amanah dari transformasi sistem kesehatan, khususnya pada pilar pembiayaan kesehatan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kemenkes RI. Kegiatan ini merupakan langkah nyata Dinas Kesehatan Sulbar dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pembiayaan kesehatan, serta upaya untuk memastikan bahwa sumber daya kesehatan dialokasikan dengan tepat dan efisien demi kesejahteraan masyarakat Sulbar. Penulis : Dinkes Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Pencegahan dan Mitigasi Bencana menjadi fokus utama dalam acara pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Barat (Sulbar) di Hotel Grand Putra Kota Mamuju, Sulbar, Selasa, 11 Juni 2024. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Angkatan I ini dibuka Plt. Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Sulbar Muhammad Yasir Fattah, didampingi oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sulbar Suhardi, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Husain Mansyur dan Kalaksa BPBD Mamuju Taslim, serta Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Mamuju, Munir. Peserta pelatihan berasal dari berbagai instansi, termasuk BPMD Mamuju, BPBD Mamuju, Camat Mamuju, Camat Simboro, Kepala Desa/Lurah dan Aparat Desa Kecamatan Mamuju, serta Kepala Desa/Lurah dan Aparat Desa Kecamatan Simboro, serta BPBD Sulbar. Dalam laporannya, Ketua Panitia Acara, Tri Sutrisno menyampaikan, dalam pelatihan tersebut peserta diberikan materi tentang teknik-teknik pencegahan bencana, langkah-langkah mitigasi, upaya evakuasi, serta koordinasi dalam situasi darurat. “Melalui pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pelatihan ini, diharapkan Pemerintah Daerah di wilayah Kecamatan Mamuju dan Kecamatan Simboro dapat bekerja secara efektif dan kolaboratif dalam situasi bencana,” kata Tri Sutrisno. Plt. Kalaksa BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, menyambut baik dilaksanakannya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Angkatan I untuk Kecamatan Mamuju dan Kecamatan Simboro. Menurutnya, pelaksanaan pelatihan itu merupakan langkah proaktif dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana. “Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami tindakan preventif yang perlu dilakukan serta cara mengurangi risiko bencana yang mungkin terjadi,” kata Yasir Fattah. “Semoga pelatihan ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dalam mempersiapkan diri menghadapi potensi bencana,” sambungnya. Dalam kesempatan itu, Yasir Fattah menekankan beberapa hal, diantaranya pentingnya kesiapsiagaan dan kerja sama lintas sektor dalam menghadapi potensi bencana. “Kerja sama lintas sektor dalam upaya penanggulangan bencana sangat penting. Hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana,” tandasnya. Selain itu, perlunya sinergi antarinstansi dan…

MAMUJU : Berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Puncak Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang berlangsung di Sulawesi Barat Selasa (11/6/2024) Pj Gubernur Bahtiar Baharuddin turun bersama anak anak milenial dan Gen Z Mamuju menanam Mangrove di pinggir laut Sumare Mamuju. Sebelum puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2024 provinsi Sulbar, pemprov di daerah ini sudah melakukan sejumlah rangkaian penanaman pohon. Termasuk penanamam pohon yang dilakukan oleh OPD Pemprov, para bupati melalui Pemda Kabupaten, TNI, Kepolisian serta instansi lainnya di Sulawesi Barat. Rangkaian tersebut merupakan bagian dari upaya warga Sulawesi Barat menjaga dan merawat alamnya. Tak terkecuali bagi ratusan anak Gen Z atau generasi milenial Sulbar. Mereka bersama sama Pj Gubernur terlibat merawat lingkungan melalui aksi Menanam pohon Mangrove di Desa Tapandullu, Kecamtan Simboro, Selasa (11/06/2024) Menanam Mangrove bersama siswa ini rangkaian dari gerakan menanam sejuta pohon yang dilaksanakan serentak di enam kabupaten pada Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan Hari Laut Sedunia. Seperti diketahui, WWF Indonesia pernah melakukan survey terhadap persepsi Milenial dan Gen Z. Dari hasil survey tersebut isu pelestarian lingkungan menjadi salah satu prioritas penting bagi milenial dan gen Z. Mereka mengkhawatirkan penyediaan air bersih, pengembangan kota hijau, pembatasan polusi industri dan terakhir adalah melindungi keanekaragaman hayati, flora dan fauna. Sementara itu Greenpeace juga pernah melakukan survey pada 9 Januari hingga 1 Februari 2024 terhadap 6000 generasi milenial di Indonesia. Mayoritas generasi milenial ini mempersoalkan kelestarian lingkungan dan mendesak pemerintah beralih ke ekonomi hijau. Sama halnya di Sulawesi Barat. Generasi milenial telah melakukan tindakan nyata terhadap isu lingkungan saat peringatan Lingkungan Hidup Sedunia. Mereka mengajak Bahtiar Baharuddin turun ke tepi laut. Tak peduli berbasah basahan. Nampak para milenial yang terdiri dari pelajar SMP dan SMA tersebut berbaur bersama Pj Bahtiar. "Ayo Pak Gub, sama sama tanam pohon" teriak seorang pelajar. Sementara pelajar perempuan…

Sulbar --Soal kebersihan lingkungan menjadi tanggung jawab semua. Olehnya pada momen Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang dilaksanakan di Sumare Mamuju Sulawesi Barat, Selasa, 11 Juni 2024, PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin mengajak masyarakat agar menjaga lingkungan. "Jadikan momentum bulan Hari Lingkungan Hidup, kita manfaatkan gerakan untuk menyelamatkan lingkungan hijau, menyelematkan biota laut. Termasuk memberi edukasi kepada masyarakat," kata Bahtiar. Apalagi Ibu Kota Sulbar yakni Mamuju menurut IRBI tertinggi dalam hal indeks kebersihan udara maka tidak ada jalan lain maka kita lakukan upaya ekstra ordinary menyelematkan seluruh ekosistem lingkungan. "Pastikan tanah ini masih tanah terbersih udaranya dan menjadi pilihan orang. Ini menjadi kebanggaan kita, artinya lingkungan kita masih terjaga," kata PJ Bahtiar. Bahtiar mengatakan, soal sampah juga menjadi konsen pemerintah saat ini. "Kita buat manajemen sampah 20 tahun kedepan. Terhadap sampah hari ini, kemarin saya sudah minta terutama pengusaha agar mendorong bagaimana sampah dapat disulap menjadi uang. Tekhnologinya ada, seperti di Pangkep. Terpenting mendorong masyarakat agar sadar akan kebersihan lingkungan. Sama-sama kita menjaga lingkungan," ungkapnya. (Rls)

Sulbar --Dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin menyerahkan sejumlah penghargaan kepada perorangan, komunitas, sekolah,perusahaan. Hingga pemerintah desa yang turut mendukung upaya pelestarian lingkungan. Penyerahan penghargaan dilakukan di Lapangan Bola Desa Sumare, Selasa, 11 Juni 2024 PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin mengatakan, menjaga lingkungan sebagai langkah dalam mewujudkan ekosistem ekonomi hijau dan biru. Hal ini juga menjadi prioritas pemerintah provinsi Sulbar. Sebab itu, pada momen HLH, PJ Bahtiar menyerahkan sejumlah penghargaan, Penyerahan Bantuan Bibit dan bantuan kepada Nelayan, Penyerahan bantuan bibit kakao 500 hektar, bibit kopi 600 hektar, bibit kelapa 300 hektar, Penghargaan sejumlah perusahaan, Penghargaan sekolah Adiwiyata, dan Piagam Program Proklim kepada sejumlah desa. "Terima kasih kepada masyarakat Sulbar yang turut aktif mendukung dalam upaya menjaga lingkungan. Baik di darat maupun di Laut," ungkapnya. Salah satu komunitas penerima penghargaan, Manakarra Snorkling turut mengapresiasi atas bentuk perhatian yang diberikan pemerintah saat ini. Ketua Manakarra Snorkling, Rahmat Tahir mengatakan, penghargaan yang diberikan menjadi motivasi, khususnya bagi anggota Manakarra Snorkling dan masyarakat secara umum. "Seperti dikatakan pak Gubernur, terkait menjaga lingkungan harus melibatkan semua orang, ini juga yang menggerakkan kami komunitas Manakarra Snorkling atas binaan Lanal Mamuju kami terus bergerak menjaga lingkungan dan mengedukasi masyarakat melestarikan laut."kata Rahmat. (Rls)

Mamuju--Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Muh. Darwis Damir, menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Itjen Kemendagri RI) di Rujab Sekprov, Senin 10 Juni 2024. Muh. Darwis Damir hadir dalam kegiatan itu atas arahan Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana. Rapat dipimpin langsung Sekprov Sulbar Muhammad Idris, bersama Tim Pemeriksa Itjen Kemendagri RI. "Tim Pemeriksa Itjen Kemendagri RI kurang lebih 10 hari akan ada di sini. Kita dievaluasi pelaksanaan pemerintahan," kata Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, dalam sambutannya. Idris menjelaskan, pemeriksaan dilakukan mulai aspek perencanaan sampai evaluasi ke masing-masing OPD. Ada 9 poin dalam pemeriksaan dan pembinaannya. "Mulai kesiapan daerah dalam menjalankan Pemilu dan Pilkada 2024, termasuk strategi yang saat ini dikelola provinsi, misalnya sejauh mana stabilitas daerah. Begitupun keuangan daerah, penanganan stunting sampai ketertiban," terangnya. Sementara, Sekretaris Bapperida Sulbar Muh. Darwis Damir menyampaikan, Tim Itjen Kemendagri RI meminta semua OPD bersiap diri untuk menyiapkan data dukung dalam proses pemeriksaan. "Seperti kami Bapperida, terkait dengan hasil capaian kemiskinan ekstrem, stunting dan tingkat pengangguran akan dievaluasi oleh Tim Itjen Kemendagri, makanya sudah kami siapkan semua, dan besok Selasa (hari ini 11 Juni 2024 red.) akan dipaparkan," ungkap Muh. Darwis Damir usai menghadiri rapat. Tim dari Itjen Kemendagri RI, Ricky mengungkapkan, kegiatan itu merupakan pemeriksaan reguler yang selalu dilaksanakan setiap tahun. "Ada beberapa pencapaian yang kita apresiasi, selebihnya kita akan lihat bagaimana di lapangan. Sama seperti daerah lainnya, ada apresiasi yang sudah dicapai, ada juga hal-hal yang mesti diperbaiki,” ucapnya. Kegiatan tersebut turut dihadiri, Asisten I Bidang Pemkesra Muh. Jaun, Asisten III Bidang Administrasi Umum Amujib, sejumlah Pimpinan OPD dan peserta rapat lainnya. Penulis : Bapperida Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju- Sekretaris Provinsi Muhammad Idris Membuka Kegiatan Peningkatan Kapasitas Petugas Penanggulangan Bencana, di Hotel Maleo Mamuju, Senin, (10/06/2024). Kegiatan ini diikuti perwakilan tiga kabupaten diantaranya Pasangkayu, Mamuju Tengah dan Mamasa. "Saya tadi sampaikan memastikan di teman-teman BPBD provinsi betul-betul menjadi unit siap siaga," kata Idris. Sehingga, tidak boleh menjadi unit biasa seperti Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dimana harus terus ada kesiapsiagaannya. "Karena bencana itu kapan saja dan dimana saja bisa terjadi. Kedua teman-teman harus belajar teorinya," tambahnya. Sebab, teori yang dipelajari ini serta prakteknya bertujuan membangun komitmen kemandirian dalam kebencanaan. "Kita berharap teman-teman bisa mendorong mengenai kerentanan bisa terjadi resiko besar, karena kelalaian kita memperingati warga tempat tinggalnya tidak sesuai standar," ungkapnya. Pemkab harus berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat betapa pentingnya mitigasi bencana ini. "Akan ada keterampilan dalam kebencanaan mulai tanggap darurat, rokunstruksi dan rehabilitas, sampai pada kegiatan berhubungan membangun kolaborasi dengan yang lain," tandasnya.(rls)

Mamuju—Dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan koordinasi petugas penanggulangan bencana dalam merespon situasi darurat dengan cepat dan efektif, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Barat (Sulbar), menggelar kegiatan Peningkatan Kapasitas Petugas Penanggulangan Bencana Tahap ke II Tahun Anggaran 2024 di Grand Maleo Hotel & Convention Mamuju, Senin 10 Juni 2024. Kegiatan ini dibuka Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulbar sekaligus Ex Officio Kepala BPBD Muhammad Idris, didampingi Plt. Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Sulbar Muhammad Yasir Fattah serta Kepala Bidang Darurat dan Logistik, Arnidah. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Petugas Penanggulangan Bencana Tahap ke II ini akan berlangsung hingga 15 Juni 2024. Kepala Bidang Darurat dan Logistik BPBD Sulbar sekaligus Ketua Panitia Kegiatan Peningkatan Kapasitas Petugas Penanggulangan Bencana Tahap ke II, Arnidah menyampaikan, peserta yang mengikuti kegiatan itu antara lain BPBD Sulbar, BPBD Kabupaten Pasangkayu, Mamuju Tengah dan Mamasa, Perwakilan dari Dinas Sosial Kabupaten Pasangkayu, Mamuju Tengah dan Mamuju, Perwakilan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu, Mamuju Tengah dan Mamuju dan Perwakilan dari Dinas PU Kabupaten Pasangkayu, Mamuju Tengah dan Mamuju. Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, dalam sambutannya menekankan pentingnya peran petugas penanggulangan bencana dalam menghadapi ancaman bencana yang semakin kompleks dan beragam. "Kesiapan dan keterampilan petugas penanggulangan bencana sangat vital dalam menyelamatkan nyawa, harta benda, dan lingkungan saat terjadinya bencana,” ucap Idris. Idris mengatakan, melalui kegiatan itu diharapkan para petugas penanggulangan bencana dapat meningkatkan kompetensi dan kapasitas mereka dalam menghadapi berbagai tantangan bencana yang mungkin terjadi di Sulbar. Ia menambahkan, dengan berkembangnya ancaman bencana akibat perubahan iklim dan faktor lainnya, upaya peningkatan kapasitas petugas penanggulangan bencana merupakan langkah strategis dalam memitigasi dampak bencana yang mungkin terjadi. “Kita semua memiliki peran penting dalam membangun ketahanan terhadap bencana dan semuanya harus berkolaborasi dalam menghadapi bencana,” tambahnya. Sementara itu, Plt. Kalaksa BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah menegaskan komitmen BPBD Sulbar dalam mendukung peningkatan kapasitas petugas penanggulangan bencana sebagai bagian…

MAMUJU—Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Setda Sulbar), menggelar Rapat Fasilitasi 4 (empat) Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Kabupaten Mamuju Tengah di Ruang Rapat Biro Hukum Setda Sulbar, Senin, 10 Juni 2024. Rapat ini dipimpin Kepala Bagian Perundang-Undangan Kabupaten/Kota, Afrisal dan dihadiri oleh Analis Hukum, Pelaksana dan Tenaga Administrasi Tidak Tetap Bagian Perundang-Undangan Kabupaten/Kota Biro Hukum Setda Sulbar. Pembahasan pertama dalam rapat adalah Ranperbup tentang Perjalanan Dinas yang mengacu pada pada Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Dalam rancangan tersebut akan dilakukan pencabutan pada Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pejabat, Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah. “Regulasi yang bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi harus dicabut,” tegas Analis Hukum, Rina. Pembahasan kedua adalah Ranperbup tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Satu Data Indonesia yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika. Mengenai perubahan pada ranperbup tersebut, Kepala Bagian Perundang-Undangan Kabupaten/Kota Biro Hukum Setda Sulbar, Afrisal menyatakan, dalam hal itu tidak diubah secara keseluruhan, hanya mengubah pada ketentuan umum. “Terkait pengertian Badan Pusat Statistik, ini tidak perlu dilakukan perubahan karena tidak mempengaruhi atau mengubah substansi dari isi Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Satu Data Indonesia,” kata Afrisal. Pembahasan ketiga adalah Ranperbup tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia yang mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia. Rina mengungkapkan, ranperbup tersebut telah disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah melewati…