MAMUJU -- Menindaklanjuti arahan Pj. Gubernur Sulawesi Barat, Bahtiar Baharuddin dalam rangka percepatan penyelesaian masalah Blankspot internet, Pemprov Sulbar bersama seluruh jajaran Pemerintah kabupaten se-Sulbar pada Selasa, 11 Juni 2024 melaksanakan rapat koordinasi dengan menghadirkan narasumber dari Direktorat Telekomunikasi Kemenkominfo RI untuk membahas penyelesaian blankspot internet 4G di Sulawesi Barat. Rapat tersebut menghasilkan komitmen penyelesaian masalah blankspot internet di Sulbar. Pengajuan usulan rencana pembangunan jaringan telekomunikasi akan dilakukan melalui aplikasi signal.kominfo.go.id Kemenkominfo Republik Indonesia dengan menggunakan akun tunggal setiap Kabupaten yang berada pada Dinas Kominfo. Pengusulan tersebut dapat diajukan untuk wilayah blankspot internet maupun daerah dengan signal lemah di kabupaten masing-masing di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Dalam Usulan tersebut juga akan dimuat permohonan yang disertai data dukung kondisi lapangan yang lengkap dan akurat sesuai format isian dalam aplikasi sampai dengan tanggal 31 Juli 2024. Dalam rapat tersebut juga membahas tentang Kriteria Pemetaan yang ditentukan berdasarkan Analisis Parameter Teknis dan Bisnis serta Topografis wilayah yang dibagi dalam 3 Kriteria. Kriteria 1, akan dilakukan optimalisasi jaringan dimana Jarak area terdekat dibawah radius 2 Km dan mempertimbangkan Line Of Sight (LOS) dari desa terdekat dengan menggunakan teknologi 4G dan media transmisi terestial. Ketersediaan Listrik PLN dan Akses Jalan yang dapat dilalui kendaraan roda empat dan jumlah penduduk diatas 500 orang. Kriteria 2 (Penyediaan Site Baru), Parameter Teknis, Jarak site terdekat > 2 sampai dengan 7 Km, Site terdekat menggunakan teknologi 4G, Site terdekat menggunakan media transmisi terresterial, Geografis/Topografis dari site terdekat ke desa usulan LOS. Parameter Bisnis : Listrik PLN 24 Jam, Akses jalan menuju Desa dapat dilalui kendaraan roda 4 dan Jumlah penduduk > 500 Kriteria 3 : Tidak memenuhi poin-poin sebagian atau semua parameter dan teknis dan/atau parameter bisnis sebagaimana Kriteria 1 dan Kriteria 2 Terkait dakor tersebut, Kepala Dinas Kominfopers Sulbar , Mustari Mula yang ditemui usai mengikuti pelakasanaan Rakor…

Mamuju--Dalam rangka mendorong kebijakan kepemimpinan perempuan, Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulawesi Barat (Sulbar) mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Sosialisasi Kebijakan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan Provinsi Sulbar selama dua hari, mulai Senin (10/6/2024) hingga Selasa (11/6/2024) di Ruang RKPD Kantor Bapperida Sulbar. Kegiatan ini dihadiri Asdep Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Iip Ilham Firman, dan Kepala DP3AP2KB Sulbar Amir sebagai narasumber. Turut hadir sejumlah perwakilan dari perangkat daerah Sulbar sebagai peserta. Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana juga menjadi narasumber dalam kegiatan itu. Dalam pemaparannya, Ia menyebutkan, kebijakan kepemimpinan perempuan perdesaan sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses pengambil keputusan serta memiliki akses setara terhadap sumber daya dan peluang. Pada kesempatan itu, Junda Maulana juga menjabarkan enam persoalan terkait kondisi perempuan di Sulbar, antara lain kesehatan perempuan, pendidikan perempuan, perkawinan anak, kepemimpinan perempuan, akses pangan dan ketenagakerjaan perempuan. “Untuk itu, diperlukan langkah penanganan untuk Strategi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, antara lain Kampanye Gerakan Stop Perkawinan Anak, Kampanye Gerakan Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), Pengarusutamaan Gender (PUG) dengan membentuk Forum PUG dan Peningkatan Kabupaten Layak Anak (KLA) serta Pelatihan Kewirausahaan Perempuan, Pelatihan Kepemimpinan Perempuan dan Pelatihan Keterampilan di OPD, seperti Dispora, Disnaker dan Koperindag,” jelas Junda, Senin (10/6/2024). Ditemui usai kegiatan, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida Sulbar, Andi Almah Aliuddin menyampaikan, pelaksanaan kegiatan itu kerja sama antara Koalisi Perempuan Indonesia dan Bapperida Sulbar, untuk mencari solusi dan strategi penanganannya untuk tujuan yang diharapkan. “Pelaksanaan kegiatan dua hari ini menghasilkan strategi, rencana aksi dan OPD pengampuh yang menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan,” ucap Almah. Penulis : Bapperida Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Menindaklanjuti hasil pertemuan dengan Tim Pemeriksa Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Aula Inspektorat Sulawesi Barat (Sulbar), Bapperida Sulbar melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka pemaparan hasil capaian program, kegiatan penanganan kemiskinan, stunting, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Ruang Rapat RKPD Bapperida Sulbar, Selasa 11 Juni 2024. Mewakili Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Andi Alma Aliuddin memaparkan hasil evaluasi penanganan kemiskinan ekstrem, stunting dan TPT Tahun 2024, langkah konkret dalam penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem Tahun 2024, strategi penanggulangan kemiskinan Sulbar, angka prevelensi stunting kabupaten se-Sulbar, akar permasalahan stunting, pemetaan intervensi penurunan stunting dan laporan kondisi ketenagakerjaan. “Sulbar menjadi provinsi dengan kinerja penurunan kemiskinan ekstrem tercepat se-Sulawesi, dengan 2,19 Persen Poin dan untuk penurunan stunting, berdasarkan Laporan Riset Studi Gizi Indonesia (SSGI) 2023 terjadi trend penurunan angka prevalensi stunting pada kabupaten di-Sulbar. Dua kabupaten yang mengalami penurunan tertinggi yaitu Polewali Mandar (11,2%) dan Majene (10,1%)”, tegas Andi Alma dalam paparannya. Sementara itu, Ketua Tim Pemeriksa Itjen Kemendagri, Okky Abdurrahman menekankan agar konsistensi penggunaan data antara SSGI dan EPPBGM sebagai dasar pelaksanaan program kegiatan agar tepat sasaran. Turut hadir dalam rakor, Pejabat Fungsional dan beberapa Staf Bidang PPM dan Sekretariat Bapperida Sulbar. Penulis : Bapperida Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju Tengah --PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin meninjau proyek Bendungan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, Kamis 13 Juni 2024. Lokasi pembangunan bendungan dapat diakses dengan menempuh perjalanan sekira 30 menit menggunakan roda empat dari Poros Trans Sulawesi. PJ Bahtiar mengatakan proyek strategis nasional ini menjadi atensi presiden RI Joko Widodo sehingga diharapkan dapat segera selesai. "Proyek ini sangat diharapkan dan dimimpikan masyarakat Sulbar. Khususnya masyarakat Mamuju Tengah," ungkaonya. Pj. Bahtiar mengatakan, sesuai yang direncanakan proyek tersebut ditarget dapat selesai 31 Desember 2024. Tetapi menurutnya akan lebih baik jika cepat diselesaikan. "Mudah-mudahan bisa dilakukan percepatan. lebih cepar selesai kan bisa lebih cepat dimanfaatkan masyarakat," ungkapnya. Pada kunjungan ke proyek bendungan Budong-Budong, PJ Bahtiar menyempatkan menanam di area perkantoran pekerja Proyek Bendungan. Hal itu dilakukan sebagai upaya menjaga lingkungan di Mamuju Tengah. (Rls)

Mamuju-- Kepala Dinas Perkebunan Sulawesi Barat (Sulbar) Herdin Ismail menghadiri Penanaman Pohon di Pulau Karampuang, Mamuju, Rabu 12 Juni 2024. Kegiatan ini dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2024. Penanaman Pohon dipimpin langsung Pj. Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin. Hadir Kapolda Sulbar, Danrem 142 Tatag, Kabinda, para Kepala OPD, Pejabat Utama Polda Sulbar, TNI, Camat Mamuju, Pj. Kades Karampuang, serta berbagai pihak terkait. Adapun bibit pohon yang ditanam yaitu Sukun, Kelapa dan Kemiri. Pulau Karampuang dipilih sebagai salah satu lokasi penanaman pohon, selain sebagai salah satu spot wisata karena potensinya sebagai salah satu kawasan konservasi alam yang membutuhkan upaya restorasi ekosistem. Dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan, bergotong-royong menanam pohon yang khas untuk ekosistem lokal. Kepala Dinas Perkebunan Sulbar, Herdin Ismail menekankan pentingnya keterlibatan aktif semua pihak dalam menjaga kelestarian alam, terutama dalam menghadapi tantangan perubahan iklim yang semakin nyata. "Kegiatan ini bukan hanya sekadar penanaman pohon, tapi juga bentuk komitmen kita untuk menjaga bumi sebagai rumah bersama," ujar Herdin. “Penanaman Bibit Sukun, Kelapa dan Kemiri di Pulau Karampuang ini diharapkan dapat menjadi awal yang baik dalam upaya pelestarian alam di Sulbar. Dengan adanya dukungan dan partisipasi aktif dari berbagai pihak, diharapkan lingkungan hidup dapat terjaga dengan baik untuk generasi mendatang,”ucapnya. Ia menambahkan, dengan kerja sama yang erat antara Dinas Lingkungan Hidup Sulbar, Dinas Perkebunan Sulbar, Dinas Kehutanan Sulbar, dan berbagai pihak terkait lainnya, juga diharapkan upaya pelestarian alam di Pulau Karampuang dapat menjadi contoh bagi wilayah lainnya di Indonesia. “Keberlanjutan ekosistem dan kelestarian alam bukanlah tanggung jawab satu pihak saja, namun merupakan tugas bersama untuk kita semua,” pungkasnya. Penulis : Disbun Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Dalam rangka penyempurnaan rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Tahun 2025, Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulbar Junda Maulana mendorong sistem kerja kolaboratif para fungsional perencana di lingkup kerja internalnya. “Dalam organisasi itu harus selalu ada pembelajaran, karena organisasi yang sehat adalah yang selalu mau belajar. Kita manfaatkan setiap hari diskusi seperti ini. Ayo kita luangkan waktu untuk sama – sama belajar dan berkolaborasi. Kalau kita tidak belajar, maka kita tidak dapat berubah dan akan ketinggalan.” ucap Junda Maulana saat membuka rapat penajaman program prioritas RKPD Tahun 2025 bersama Sekretaris, para Kepala Bidang, Pejabat Fungsional Perencana dan Staf Pelaksana Teknis Bapperida Sulbar, pada Rabu (12/6/2024) di Ruang RPJMD Kantor Bapperida Sulbar. Melalui rapat tersebut, Junda mengajak jajarannya untuk mengkaji kembali isu dan permasalahan secara mendalam, sehingga rencana aktivitas pada setiap prioritas yang tertuang dalam RKPD Sulbar Tahun 2025 nantinya dapat memberikan dampak yang optimal untuk pencapaian target pembangunan tahun 2025. Usai dibuka oleh Kepala Bapperida Sulbar, selanjutnya sesi diskusi dipimpin oleh Sekretaris Bapperida Sulbar Muh. Darwis Damir untuk mereview lebih dalam program kerja dan aktivitas yang akan direncanakan Tahun 2025. Di temui usai kegiatan, Sekretaris Bapperida Sulbar ini menyebut empat prioritas pembangunan Tahun 2025 yang dibahasnya. “Berdasarkan tema RKPD Tahun 2025 yaitu Akselerasi Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat, yang kemudian dijabarkan ke dalam empat prioritas pembangunan. Pertama, memacu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif. Kedua, pemenuhan layanan dasar untuk kualitas hidup yang lebih baik. Ketiga, peningkatan sistem mitigasi kebencanaan dengan tetap menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Dan terakhir, peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital yang melayani,” sebut Darwis. “Dari Keempat prioritas tersebut, diturunkan ke dalam sasaran – sasaran seperti yang tertuang dalam rancangan RKPD. Kemudian kita jabarkan lagi dalam program kerja dan aktivitas, berdasarkan renja OPD dan menyesuaikan pula dengan arahan Pj.…

Mamuju--Dalam rangka memperkuat kerja sama antara pihak pemerintah dan lembaga keuangan terkait pengendalian inflasi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) melalui Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulbar melakukan rapat koordinasi (rakor) dengan Bank Indonesia Perwakilan Sulbar, pada Selasa (11 Juni 2024). Mewakili Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana, Plt. Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah Bapperida Sulbar Muh. Saleh hadir dalam rakor yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bank Indonesia Perwakilan Sulbar. Plt. Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah Bapperida Sulbar Muh. Saleh menyebut, rapat tersebut membahas strategi dan langkah-langkah untuk mengendalikan inflasi dalam sektor pangan. “Tadi Deputi Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sulbar Achmad menyatakan, inflasi di sektor pangan merupakan salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kerja sama yang erat antara Pemprov Sulbar dan Bank Indonesia sangat diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut,” ungkap Muh. Saleh saat ditemui usai rakor. Dalam rapat tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk meningkatkan sinergi dalam mengawasi dan mengendalikan faktor-faktor yang dapat menyebabkan kenaikan harga pangan. Salah satu langkah yang disepakati adalah dengan melakukan pemantauan terhadap ketersediaan dan distribusi pangan di pasar, serta melakukan intervensi jika diperlukan untuk mengontrol harga, memberikan dukungan dalam hal pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), sehingga stabilitas harga pangan dapat terjaga agar dapat membantu mencegah terjadinya spekulasi harga yang dapat memicu inflasi. Secara terpisah, Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana menyampaikan, rakor antara Bapperida Sulbar dan Bank Indonesia diharapkan dapat memperkuat kerja sama serta menjalin sinergi yang lebih baik dalam mengendalikan inflasi, sehingga dapat menciptakan stabilitas harga pangan dan kesejahteraan masyarakat Sulbar secara keseluruhan. Sementara itu, Tim Koordinator BRIN Muh. Zulham Dani mengatakan, langkah dan strategi yang diterapkan oleh Pemprov Sulbar bersama Bank Indonesia akan dikolaborasikan bersama beberapa daerah dengan angka inflasi terendah, yang…

Mamuju Tengah, --PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin melakukan penanaman perdana Budidaya Pisang Cavendish di Desa Tasokko, Kabupaten Mamuju Tengah, Kamis (13/06/2024) Turut hadir Wakil Bupati Mamuju Tengah Amin Jasa, Danlanal Mamuju Letkol Dedi Andriyatno, perwakilan Danrem 142 Tatag dan Polda Sulbar, serta sejumlah OPD Pemkab Mamuju Tengah. PJ Gubernur Sulbar Bahtiar mengatakan, budidaya Pisang Cavendish yang dikerjakan di Mamuju Tengah sebetulnya sudah dilakukan di Sulawesi Selatan, ketika menjabat sebagai PJ Gubernur Sulsel. Hasilnya merata di 24 kabupaten rencananya akan panen bulan depan. Rencananya, budidaya Pisang Cavendish akan dikembangkan dengan skema kredit usaha rakyat (KUR) dan bekerjasama PT Agri Citra Pratama (CAP). "Ini komoditi menjadi alternatif tambahan diluar yang sudah didapatkan masyarakat selama ini," kata Bahtiar. Dia juga salut atas cara masyarakat dalam mengelola lahan perkebunan. "Secara umum masyarakatnya lebih produktif tinggal dibimbing pilih tanaman yang ada nilai ekonomisnya. Mudah dikerjakan, dan segala umur bisa kerjakan dan sehat dikonsumsi warga," ungkapnya. Basri, seorang petani di Mamuju Tengah berminat mengembangkan Pisang Cavendish. Dia berharap dengan masuknya pisang Cavendish di Mamuju Tengah bisa menambah pendapatan masyarakat. "Semoga ini bisa berhasil dikembangkan disini," ungkapnya. (Rls)

Mamuju--Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Setda Sulbar) melakukan pemantauan progres penginputan Formulir F-01 dan F-03 pada Perangkat Daerah/Unit Kerja yang menjadi lokus Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (EKPPP) 2024 oleh Kedeputian Pelayanan Publik KemenPANRB RI. Pemantauan ini dilakukan langsung oleh Plt. Kepala Biro Organisasi Setda Sulbar Subuki bersama Tim Pelayanan Publik (Yanlik) Biro Organisasi Setda Sulbar pada Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP), Rabu 12 Juni 2024. Plt. Kepala Biro Organisasi Setda Sulbar, Subuki mengatakan, pihaknya telah melakukan pemantauan di Dinas Sosial dan UPTD RSUD Sulbar hari ini Rabu 12 Juni 2024. Disampaikan, KemenPANRB telah menerbitkan jadwal Pelaksanaan Evaluasi Pelayanan Publik, yaitu bulan Juli-Agustus 2024. Sementara, tanggal 10-14 Juni 2024 waktu penginputan Formulir F-01 dan F-03. Ia menambahkan, F-01 adalah Formulir isian secara online untuk memberikan penilaian mandiri pada instansinya sendiri dengan menginput bukti dukung. Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial Sulbar, Akbar Ulman mengapresiasi pemantuan yang dilakukan Tim Yanlik Biro Organisasi, sebab menurutnya penginputan Dinas Sosial masih minim. “Kami sedang mengumpulkan data dukung, Insya Allah besok atau paling lambat hari Jumat 14 Juni 2024 kami optimalkan penginputan dan bertekad Dinas Sosial bisa meraih nilai lebih baik lagi,” kata Akbar. Di tempat terpisah, Kabag. TU RSUD Sulbar, Muzdalipah, langsung memperlihatkan kepada Tim Yanlik Biro Organisasi progres penginputan Penilaian Mandiri RSUD via aplikasi F-01 yang telah diinput dari 6 aspek evaluasi lengkap dengan evidencenya, mulai dari aspek kebijakan pelayanan publik, aspek profesionalisme SDM, aspek sarana prasarana, aspek SIPP, aspek konsultasi dan pengaduan serta aspek inovasi pelayanan. “Kami bersama tim dari RSUD akan melengkapi evidencenya,” ucap Muzdalipah. Direktur RSUD Sulbar, dr. Marintani Erna menyambut serius upaya peningkatan kualitas pelayanan RSUD dengan melengkapi setiap jenis layanan dengan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan. “Bahkan akhir tahun 2023, kami melakukan Forum Konsultasi Publik untuk peningkatan pelayanan RSUD Sulbar,” paparnya via online. Penulis : Biro Organisasi Setda…

Mamuju--Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Angkatan II tengah berlangsung di Hotel Grand Putra Mamuju, Rabu 12 Juni 2024. Dalam kegiatan tersebut, Plt. Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Muhammad Yasir Fattah, menyampaikan materi tentang kebijakan dan strategi BPBD dalam penanggulangan bencana. Seperti diketahui, kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBD Sulbar ini dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas dalam penanggulangan bencana. Dalam kegiatan ini, Plt. Kalaksa BPBD Sulbar didampingi Kalaksa BPBD Mamuju, Taslim, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Suhardi serta Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda sekaligus moderator Saparuddin. Para peserta yang hadir pada pelatihan Angkatan ke II, antara lain Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Mamuju, BPBD Mamuju, Camat Papalang, Camat Sampaga, Kepala Desa/Lurah dan Aparat Desa Kecamatan Papalang, dan Kepala Desa/Lurah dan Aparat Desa Kecamatan Sampaga. Plt. Kalaksa BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah menyampaikan, BPBD memiliki berbagai kebijakan dan strategi dalam penanggulangan bencana, yang bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan daya tanggap dalam menghadapi ancaman bencana. “Hal ini selaras dengan membangun kolaborasi termasuk penganggaran dana desa sesuai aturan Permendes Nomor 7 Tahun 2023,” kata Yasir Fattah, dalam pemaparannya. Adapun kebijakan dan strategi diterapkan oleh BPBD antara lain: 1. Pembentukan Sistem Peringatan Dini: BPBD akan bekerja sama dengan lembaga terkait untuk membangun sistem peringatan dini yang efektif guna memberikan informasi yang cepat dan akurat tentang potensi bencana kepada masyarakat. 2. Pembinaan Komunitas Tangguh Bencana: BPBD akan melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana dengan membentuk komunitas tangguh bencana di tingkat desa atau kelurahan. Komunitas ini akan dilatih untuk dapat bertindak secara mandiri dalam situasi bencana. 3. Penyusunan Rencana Kontinjensi: BPBD akan menyusun rencana kontinjensi yang detail untuk setiap jenis bencana yang mungkin terjadi di wilayahnya. Rencana ini mencakup langkah-langkah darurat yang harus dilakukan serta distribusi sumber daya dan bantuan yang diperlukan. 4. Penyuluhan dan Edukasi Masyarakat: BPBD…