Majene,– Dalam upaya menciptakan lingkungan investasi yang kondusif dan mendukung ekonomi yang berkelanjutan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Bidang Pengendalian, Pemantauan, dan Sistem Informasi Penanaman Modal bekerjasama dengan Bidang Pengaduan, telah melakukan kunjungan ke lokasi proyek di Desa Pundau, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene. Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 11 hingga 13 Juni 2024. Kunjungan ini dipimpin oleh Pjf. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya, Astiah, didampingi dengan Pjf. Penata Perizinan Ahli Madya Riny Hadiwijayanti, dan Pjf. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda, Sudarman. Tujuan utama dari kunjungan ini adalah malakukan pemantauan langsung ke lokasi proyek sebagai respon dan langkah awal untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dan hambatan penanaman modal yang dihadapi oleh para pelaku usaha, terutama sebagai tindak lanjut dari pernyataan penolakan para pemilik lahan terhadap salah satu pelaku usaha untuk masuk dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT. Cahaya Tiga Sahabat. Pjf. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya, Astiah mengatakan kunjungan itu merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa setiap permasalahan yang menghambat investasi dapat diselesaikan dengan baik. "Kami berusaha untuk mendengarkan semua pihak yang terlibat dan mencari solusi yang dapat diterima bersama, sehingga investasi dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat setempat," ujar Astiah. Dalam kunjungan ini, tim dari DPMPTSP Sulbar berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemilik lahan, pemerintah daerah, dan pelaku usaha. Diskusi dilakukan untuk memahami akar permasalahan dan mencari solusi terbaik yang dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak. Dengan adanya kunjungan ini, diharapkan semua pihak yang terlibat dapat mencapai kesepahaman dan solusi yang baik, sehingga proses investasi dapat dilanjutkan dan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ekonomi daerah. Penulis : DPMPTSP Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju—Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) menggelar rapat dalam rangka membahas percepatan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem di Sulbar pada tahun 2024. Rapat berlangsung di Rumah Jabatan Gubernur Sulbar, Rabu, 12 Juni 2024. Rapat tersebut dipimpin Pj. Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin dan dihadiri berbagai perangkat daerah lingkup Pemprov Sulbar, salah satunya Biro Pemkesra dalam hal ini Kepala Bagian Pemerintahan, Muhammad Iksan Mustari mewakili Kepala Biro Pemkesra Sulbar, Arianto. Dalam rapat, Pj. Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin memberikan arahan terkait masalah penanganan stunting. Ia menekankan pentingnya intervensi terhadap anak-anak usia 0-23 bulan atau yang dikenal dengan baduta, terutama pada fase 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Menurut Pj. Gubernur Bahtiar, fase ini merupakan periode kritis yang menentukan masa depan anak, sehingga intervensi harus dilakukan secara optimal untuk mencegah stunting. Selain itu, Bahtiar juga menyoroti pentingnya penanganan kemiskinan ekstrem di Sulbar. Ia menginstruksikan agar upaya penanganan difokuskan pada masyarakat yang berada pada desil 1 hingga 4 berdasarkan data P3KE Kemenko PMK. “Dengan sasaran yang tepat, diharapkan program-program pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujar Bahtiar. Usai rapat, Kepala Bagian Pemerintahan Biro Pemkesra Setda Sulbar, Muhammad Iksan Mustari, memberikan pernyataan. Ia menegaskan komitmen Pemprov Sulbar untuk bekerjasama dalam upaya percepatan penurunan stunting dan pengentasan kemiskinan ekstrem. Iksan Mustari juga menekankan pentingnya koordinasi antar lembaga dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat untuk mencapai tujuan tersebut. “Penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem bukanlah tugas yang mudah, namun dengan kerja sama yang baik, target penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrem di Sulbar pada tahun 2024 Insya Allah dapat tercapai,” ucapnya. Dia menambahkan, dengan rapat tersebut diharapkan ada langkah-langkah konkret yang segera diambil oleh setiap perangkat daerah. Penulis : Biro Pemkesra Setda Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, UPTD KPH Karama melaksanakan kegiatan aksi penanaman pohon serentak. Kegiatan ini dilaksanakan di Ekowisata Berkah Pandai Tapandullu, Desa Tapandullu, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Selasa (11/06/2024). Kegiatan ini dilaksanakan oleh Jajaran Pegawai UPTD KPH Karama bejumlah 40 orang. Selain pegawai dari UPTD KPH Karama, kegiatan ini juga melibatkan masyarakat dan aparat desa. Disaat acara penanaman berlangsung, PJ. Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin bersama Forkopimda dan beberapa Kepala OPD Pemerintah Provinsi Sulbar mengunjungi Ekowisata Tappandullu yang menjadi lokasi penanaman dan memberikan beberapa arahan sehubungan dengan isu lingkungan hidup. Pada kegiatan aksi penanaman ini, terlihat bahwa masyarakat sangat antusias. Jumlah bibit yang di tanam sebanyak 150 batang, terdiri dari Ketapang Kencana 50 batang, Pucuk Merah 50 batang dan Rambutan 50 batang. Bibit tersebut ditanam di sekitar Wisata Pantai Tapandullu. Kepala UPTD KPH Karama, Saharuddin mengatakan, kegiatan itu bertujuan sebagai wadah untuk membangan kolaborasi dengan masyarakat sehingga mampu bersinergi untuk senantiasa meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, khususnya di sekitar wisata pantai dalam penyelesaian krisis iklim dengan inovasi dan prinsip keadilan. “Alam memberikan yang terbaik untuk kita, mari kita memberikan yang terbaik untuk alam, salam lestari, selamat hari lingkungan hidup," kata Saharuddin. Penulis : Dishut Sulbar Editor : humassulbar

Makassar – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan studi lapangan dalam rangka Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan IV yang berlangsung mulai, 10 hingga 12 Juni 2024 di Makassar. Kegiatan ini diikuti oleh 40 peserta berasal dari berbagai organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar. Rombongan peserta PKP tersebut, dipimpin langsung oleh Kepala BPSDMD Sulbar, Farid Wajdi. Farid Wajdi bersama peserta PKP diterima di Ruang Rapat Pimpinan Pemprov Sulawesi Selatan (Sulsel). Dan disambut hangat oleh Kepala BPSDM Sulsel, Prof. Muhammad Jufri. Nampak hadir, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel, Reza Faisal Saleh. Dalam sambutannya, Prof. Muhammad Jufri menyampaikan pesan inspiratif mengenai pentingnya pemimpin yang mampu belajar dari berbagai sisi, atau yang sering disebut sebagai pembelajaran 360 derajat. Ia juga menekankan konsep Gercep (Gerak Cepat), yang mengajak para peserta untuk bergerak bersama-sama dengan cepat dan optimal dalam mengaplikasikan pengetahuan, serta keterampilan yang dimiliki guna memajukan daerah. Sementara, Kepala BPSDMD Sulbar, Farid Wajdi menyampaikan apresiasiasinya dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemprov Sulsel atas penerimaan yang hangat dan luar biasa. Sasaran Studi lapangan ini, yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Sulsel dan Bapenda Sulsel. Menurut Farid Wajdi, kegiatan itu bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang komprehensif kepada para peserta serta menggali inovasi-inovasi dalam pelayanan publik yang dapat diadaptasi dan diterapkan di Sulbar. Diharapkan melalui kegiatan ini, para peserta PKP dapat meningkatkan kapasitas dan kompetensinya dalam bidang kepemimpinan dan pelayanan publik. ”Ini penting untuk mendorong kemajuan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang lebih efektif dan berdampak,”pungkasnya. Dengan semangat belajar dan kolaborasi yang tinggi, para peserta PKP Sulbar siap untuk menerapkan ilmu dan inovasi yang diperoleh dari studi lapangan ini dalam upaya memajukan Sulbar. Diharapkan kegiatan ini membawa manfaat yang besar bagi perkembangan daerah dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Penulis :…

Mamuju--Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Setda Sulbar) telah melaksanakan kegiatan koordinasi terkait implementasi Katalog Elektronik Lokal di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) pemerintah kabupaten. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 29 hingga 31 Mei 2024, mencakup tiga kabupaten yaitu Kabupaten Mamuju Tengah, Majene, dan Polewali Mandar. Sebanyak tiga tim diturunkan untuk melaksanakan tugas koordinasi ini, masing-masing ditugaskan ke kabupaten yang berbeda. Tim pertama bertugas di Kabupaten Mamuju Tengah, tim kedua di Kabupaten Majene, dan tim ketiga di Kabupaten Polewali Mandar. Selama kegiatan, setiap tim melakukan diskusi dengan para pejabat dan staf UKPBJ setempat. Mereka membahas berbagai aspek teknis dan administratif terkait Katalog Elektronik Lokal, termasuk cara penggunaan sistem, pemilihan produk yang tersedia, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi. Selain itu, tim juga memberikan pendampingan kepada para pengguna sistem untuk memastikan mereka dapat mengoperasikan Katalog Elektronik Lokal dengan lancar. Plt. Kepala Biro PBJ Setda Sulbar, M. Yamin Saleh menyampaikan, kegiatan itu bertujuan untuk memastikan seluruh UKPBJ di wilayah Sulbar dapat mengimplementasikan Katalog Elektronik Lokal dengan baik. "Kami berkomitmen untuk terus mendukung setiap UKPBJ kabupaten dalam penerapan Katalog Elektronik Lokal dan berbagai inovasi pengadaan lainnya. Kami percaya bahwa dengan kolaborasi yang baik, kita dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan efisien," kata M. Yamin, Rabu 12 Juni 2024. Penulis : Biro PBJ Setda Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Jajaran Dinas Kehutanan Sulawesi Barat (Sulbar) menghadiri Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tingkat Provinsi Sulbar, Selasa (11/06/2024). Hadir Kepala Dinas Kehutanan Sulbar A. Aco Takdir bersama Sekretaris, Kepala Bidang, Kasubag, Pejabat Fungsional dan Staf Lingkup Dinas Kehutanan Sulbar. Berlangsung di Lapangan Olahraga Desa Sumare, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang dirangkaikan dengan penanaman pohon ini dihadiri langsung Pj. Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin. Turut hadir pimpinan OPD, Forkopimda, BUMN, Swasta dan Instansi Vertikal, serta Pemkab se-Sulbar secara daring. Kegiatan ini diawali dengan upacara, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pemberian penghargaan dan bantuan kepada masyarakat. Mulai dari Piagam Pengharaan Nasional Bidang Lingkungan Hidup, Piagam Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Sulbar, Piagam Program Kampung Iklim (Proklim) Tingkat Nasional, Sertifikat Peningkat Kinerja Perusahaan, serta penyerahan Bantuan Bibit kepada tiga perwakilan Petani di Sulbar. Pj. Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin membacakan sambutan seragam Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sekaligus mencanangkan Gerakan Penanaman 1 Juta Pohon di Sulbar. Di sela-sela menyampaikan sambutan, Pj. Bahtiar menyapa kabupaten se-Sulbar yang turut serta hadir secara daring. Sebagai acara penghujung, dilakukan penanaman bibit pohon Sukun di Sekitar Pantai Sumare dipimpin langsung Pj. Gubernur Sulbar. Sekretaris Dinas Kehutanan Sulbar, Suharnani Kahir berharap semua pihak turut mendukung Program Prioritas Pj. Gubernur Sulbar dalam upaya meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan. Sejalan dengan hal tersebut, Suharnani menegaskan, pada moment Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini semua stakeholder harus membangun sinergitas untuk terus mengkampanyekan kebiasaan menanam pohon, utamanya jenis-jenis MPTS baik di lahan terbuka masyarakat maupun di pekarangan rumah. “Dengan begitu lingkungan terjaga dan masyarakat juga memperoleh manfaat secara ekonomi," kata Suharnani, usai menghadiri kegiatan itu. Penulis : Dishut Sulbar Editor : humassulbar

Pasangkayu--Kepala UPTD KPH Pasangkayu Atjo Taufik Arsa bersama jajaran memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Selasa (11/06/2024). Peringatan ini dilakukan dengan cara menanam pohon. Dalam kegiatan ini, UPTD KPH Pasangkayu berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasangkayu. Jumlah bibit yang ditanam sebanyak 500 batang, terdiri dari Nangka sebanyak 100 batang, Jengkol sebanyak 100 batang, Pete sebanyak 100 batang, Mahoni sebanyak 100 batang dan Nyato sebanyak 100 batang. Penanaman dilakukan di Pantai Jembatan Patah (dekat Satpolairud Polres Pasangkayu). Selain kolaborasi dengan Pemkab Pasangkayu, juga melibatkan TNI/POLRI, PT. Unggul Widya Teknologi Lestari, PT. Astra Agro Lestari, PT. Pasangkayu, PT. Mamuang, PT. Letawa, PT. Surya Raya Lestari 1, PT. TSL dan Aparat Desa. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Wakil Bupati Pasangkayu Herny Agus dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pasangkayu. Kepala UPTD KPH Pasangkayu, Atjo Taufik Arsa menekankan, kolaborasi dan sinergitas antar stakeholder menjadi kunci penting menjaga lingkungan. “Bukan hanya pemerintah, tetapi swasta dan masyarakat wajib berperan aktif dalam menjaga lingkungan agar bumi tetap Lestari,” ujar Atjo. Penulis : Dishut Sulbar Editor : humassulbar

MAMUJU--Pelatihan Peningkatan Kapasitas Petugas Penanggulangan Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) memasuki hari ini keempat, Kamis (13/6/2024). Berlangsung di Grand Maleo Hotel & Convention Mamuju, pelatihan ini menghadirkan dua narasumber ahli dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia (BNPB RI). Narasumber pertama, Indri Sriarti Ginting, Penata Penanggulangan Bencana Direktorat FPKP-Kedeputian Bidang Penanganan Darurat BNPB RI, menyampaikan materi tentang tahapan penanganan darurat bencana. Narasumber kedua, Syekh Abdul Qodir, Pekerja Sosial Ahli Muda Kedeputian Bidang Penanganan Darurat BNPB RI, membawakan materi tentang Tim Reaksi Cepat penanggulangan bencana multi sektor. Dalam materinya, Indri Sriarti Ginting secara garis besar menyampaikan tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 adalah sebagai berikut : 1. Prabencana : - Situasi Tidak Terjadi Bencana (Perencanaan PB, Pengurangan Risiko Bencana,Pencegahan, dll). - Situasi Terdapat Potensi Bencana (Kesiapsiagaan, Peringatan Dini, Mitigasi Bencana). 2. Saat Keadaan Darurat Bencana : Status Penanganan Darurat terbagi atas : Siaga Darurat, Tanggap Darurat, Transisi ke Pemulihan, dan Keadaan Tertentu. 3. Pasca Bencana : - Rehabilitasi dan rekonstruksi. Sesi kedua Pelatihan Peningkatan Kapasitas Petugas Penanggulangan Bencana BPBD Sulbar materi dilanjutkan oleh Syekh Abdul Qodir. Dalam paparannya, Ia menekankan pentingnya koordinasi antar sektor dalam penanganan bencana serta peran vital Tim Reaksi Cepat dalam situasi darurat. Pada kesempatan itu, Syekh Abdul Qodir menjelaskan secara garis besar tugas pokok Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Daerah : Untuk kabupaten/kota : 1. Melakukan pengkajian cepat. 2. Membantu masyarakat, relawan dan petugas lokal dalam penyelamatan dan evakuasi. 3. Membantu masyarakat, relawan dan petugas lokal dalam pemenuhan kebutuhan dasar pada awal kedaruratan bencana. 4. Melaporkan situasi kedaruratan sbg bhn rekomendasi pemerintah kab/kota utk pengambilan keputusan lebih lanjut. Untuk Provinsi : 1) Melakukan pendampingan dan pelaksanaan pengkajian cepat. 2) Membantu pelaksanaan tugas TRC PB kab/kota dalam penyelamatan dan evakuasi. 3) Membantu pemerintah daerah kab/kota dalam pemenuhan kebutuhan…

Mamuju--Dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan dan efektivitas penanggulangan bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) kembali menggelar Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana, Kamis 13 Juni 2024. Pelatihan kali ini memasuki tahap ke-3. Acara yang dipandu oleh Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda BPBD Sulbar, Saparuddin, berlangsung dengan antusias di Hotel Grand Putra Mamuju. Salah satu sorotan utama dari acara ini adalah penjelasan tentang Nota Kesepahaman (MoU) yang melibatkan dukungan anggaran desa untuk penguatan mitigasi bencana. MoU ini melibatkan BPBD Sulbar, BPBD Mamuju, serta desa/kelurahan sebagai upaya sinergi dalam memperkuat kesiapsiagaan dan respon terhadap bencana. Saparuddin, sebagai instruktur pelatihan, menekankan betapa pentingnya peran desa/kelurahan dalam upaya mitigasi bencana. "Dukungan anggaran desa dapat menjadi modal penting dalam melakukan berbagai langkah pencegahan dan mitigasi bencana secara terintegrasi," ujarnya. Plt. Kepala Pelaksana BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah mengatakan, kerja sama lintas sektor antara BPBD Sulbar, BPBD Mamuju, dan desa/kelurahan diharapkan dapat memperkuat sistem penanggulangan bencana dari hulu ke hilir. “Semoga kerja sama yang terjalin dapat memberikan dampak positif bagi keberlangsungan hidup dan keselamatan seluruh masyarakat Sulbar,” pungkas Yasir Fattah. Yasir Fattah menuturkan, dengan adanya pelatihan itu diharapkan para peserta dapat memiliki pemahaman yang lebih luas dan keterampilan yang diperlukan dalam menghadapi ancaman bencana yang mungkin terjadi di wilayah mereka. Dia menegaskan, Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Tahap ke-3 tersebut merupakan bukti nyata komitmen BPBD Sulbar dalam meningkatkan kapasitas dan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana. Penulis : BPBD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Sebagai wujud dukungan terhadap Perluasan Percontohan Desa Anti Korupsi di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulbar turut hadir dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Perluasan Percontohan Desa Anti Korupsi Lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar yang dilaksanakan oleh Inspektorat Sulbar, pada Rabu (12/6/2024). Mewakili Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana, hadir Kepala Bidang PPEPD Bapperida Sulbar Hasanuddin. Rakor berlangsung di Ruang Kerja Inspektur Inspektorat Sulbar. “Terdapat beberapa agenda yang dibahas dalam rapat, yaitu pertama, membentuk tim perluasan percontohan desa anti korupsi, menyusun rencana aksi, mempersiapkan sarana dan prasarana serta dukungan anggaran guna mendukung pelaksanaan kegiatan. Terakhir, sosialisasi kepada pemerintah kabupaten dan mempersiapkan desa – desa yang akan dijadikan percontohan di tahun 2025,” sebut Hasanuddin dalam keterangannya usai rapat yang dipimpin langsung oleh Inspektur Inspektorat Sulbar M. Natsir tersebut. Ia menyampaikan, dalam rapat tersebut dirinya mengusulkan untuk melakukan inventarisasi desa berkategori anti korupsi. “Saya mengusulkan untuk melakukan inventarisasi terhadap desa - desa yang termasuk kategori desa bebas korupsi. Tentunya yang memenuhi indikator dalam penguatan tata laksana, penguatan pengawasan, penguatan kualitas pelayanan publik, penguatan partisipasi masyarakat, dan kearifan lokalnya,” ucapnya. Penulis : Bapperida Sulbar Editor : humassulbar