MAMUJU—Plt. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Setda Sulbar) bersama jajarannya menghadiri Rapat Pemaparan Progres Ranpergub Tahun 2024 secara virtual melalui Aplikasi Zoom, Jumat 29 Maret 2024. Rapat tersebut dipimpin Pj. Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakrulloh. Turut hadir, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Sulbar Masriadi Nadi Atjo bersama jajarannya, Kabid. Pengembangan ASN Badan Kepegawaian Daerah Sulbar beserta jajarannya dan Kabag. Kelembagaan Biro Organisasi Setda Sulbar Rahma. Dalam rapat tersebut, dibahas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) antara lain, Ranpergub tentang Sistem Kerja, Bantuan Keuangan dan Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan. Untuk, Ranpergub tentang Sistem Kerja dipaparkan Kabag Kelembagaan Biro Organisasi Setda Sulbar Rahma. Sementara, Ranpergub tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan dipaparkan Kabid Anggaran, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Sulbar Mudarnil. Kemudian, Ranpergub tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan dipaparkan Kabid Pengembangan ASN Badan Kepegawaian Daerah Sulbar Rini Lukita Sari. Pj. Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakrulloh menanggapi hasil paparan tiga Ranpergub tersebut. "Terkait Ranpergub tentang Sistem Kerja, perlu dilakukan perbaikan norma mengenai evaluasi kinerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan lebih jelas sebelum dilakukan proses ke tahap selanjutnya,” kata Prof. Zudan. Untuk Ranpergub tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan, Prof. Zudan mengatakan dapat dilanjutkan untuk proses harmonisasi dan fasilitasi. Sedangkan, Ranpergub tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan, Prof. Zudan juga mengatakan perlu dilakukan penambahan dan penyempurnaan norma terkait tugas belajar bagi PPPK. Plt. Kepala Biro Hukum Setda Sulbar, Djamila mengatakan, tujuan diadakan rapat tersebut adalah agar Ranpergub yang dipaparkan dapat disempurnakan kembali dengan mendengarkan saran-saran dan masukan dari peserta rapat sebelum dilakukan proses lebih lanjut. Dari hasil rapat tersebut, disimpulkan…

Mamuju--Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulawesi Barat (Sulbar) menerima kunjungan dan koordinasi Kasubag Kepegawaian Dinas Perkebunan Sulbar Tasman Tasmalia pada Rabu 3 April 2024. Kunjungan tersebut diterima Kepala Bidang Pengembangan ASN BKD Sulbar Rini Lukita Sari di ruang kerjanya. Dalam kunjungan ini, Kasubag Kepegawaian Dinas Perkebunan Sulbar Tasman Tasmalia secara rinci menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan itu yakni berkoordinasi perihal prosedur pengajuan Permohonan Rekomendasi Uji Kompetensi bagi Pejabat Struktural yang akan beralih ke Fungsional Pertanian, baik itu Fungsional Ahli Tingkat I maupun yang akan naik jenjang ke Fungsional Madya. Kepala Bidang Pengembangan ASN BKD Sulbar, Rini Lukita Sari mengatakan, diskusi yang dilakukan dalam pertemuan itu bertujuan untuk memastikan kelancaran proses transisi dan kesiapan sumber daya manusia dalam sektor pertanian di wilayah Sulbar. Penulis : BKD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (DTPHP) Sulawesi Barat (Sulbar) mendapat kunjungan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) RI, Rabu, 3 April 2024. Kunjungan BPJPH Kemenag RI yang diwakili Seno Ariawan tersebut diterima Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) DTPHP Sulbar, Nur Kadar. Dalam kesempatan itu, membahas persiapan kunjungan ke Rumah Potong Hewan (RPH) di Mamuju perihal pengawasan bersama terhadap hasil sembelihan dan jasa penyembelihan hewan. Kepala Bidang PKH DTPHP Sulbar, Nur Kadar menyampaikan, kunjungan dari BPJPH Pusat bersama Kemenag Sulbar tersebut sebagai salah satu rangkaian kegiatan Wajib Halal Oktober 2024 (WHO24) untuk melakukan pengawasan terhadap hasil sembelihan secara serentak di 34 provinsi di Indonesia salah satunya Sulbar, dengan sasaran lokasi pengawasan yaitu RPH dan pasar tradisional yang menjual daging hasil sembelihan. Sementara itu, Khalid Rasyid dari Kemenag Sulbar menyampaikan, implementasi pengawasan tersebut rencananya berupa pengawasan bersama antara Pengawas Jaminan Produk Halal dengan Dinas yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana diatur dalam pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021. Ditemui di tempat terpisah, Kepala DTPHP Sulbar Syamsul ma’rif mengatakan, Indonesia yang merupakan negara dengan jumlah pemeluk agama Islam terbesar di dunia harusnya mengedarkan produk-produk yang telah bersertifikat halal. Akan tetapi pada kenyataannya, produk-produk yang beredar masih sedikit yang memiliki sertifikat halal. Sehingga, sertifikasi halal menjadi prioritas nasional yang memerlukan kolaborasi dan sinergi dari semua pihak, termasuk pemerintah daerah, Kemenag dan seluruh pemangku kepentingan lainnya. “Pemerintah daerah sangat mendukung program sertifikasi halal ini. Kami ingin produk-produk lokal Sulbar memiliki daya saing yang tinggi di pasar global, dan salah satu kuncinya adalah dengan memiliki sertifikat halal,” kata Syamsul Ma’rif. Penulis : DTPHP Sulbar Editor : humassulbar

MAMUJU- Peta Kawasan Rawan Bencana Geologi menjadi hal penting untuk diprogramkan pada tahun 2025. Hal ini terungkap dalam diskusi terbatas dengan jajaran Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) dengan jajaran Bidang Geologi dan Air Bawah Tanah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulbar di Ruang Rapat BPBD Sulbar, Rabu, 3 April 2024. Kehadiran Kepala Bidang Geologi dan Air Bawah Tanah Dinas ESDM Sulbar, Wisnu Hasta Praja dan jajarannya diterima langsung Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sulbar, Suhardi dan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda Inaldy L.S.Si’Lang. Diskusi terbatas dipimpin Kepala Bidang Geologi dan Air Bawah Tanah Dinas ESDM Sulbar, Wisnu Hasta Praja. Ia mengungkapkan pihaknya bersama seluruh tim Geologi bertandang ke BPBD Sulbar adalah bagian dari arahan pimpinan agar membangun sinergisitas dan kolaborasi antara instansi khususnya dalam keterkaitan tugas dan fungsi pada masing-masing organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintah provinsi. Khususnya dengan terbitnya Kepmendagri Nomor : 900.1.15.5-1317, tahun 2023 tentang Perubahan Atas Kepemendagri Nomor : 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. “Maka kami memandang perlu untuk melakukan sinkronisasi program kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan mitigasi bencana dengan instansi BPBD Sulbar,” pungkasnya. Lebih jauh, Wisnu menjelaskan, secara definisi bencana geologi merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor geologi atau alam. Dimana Sulbar merupakan salah satu provinsi yang memiliki tingkat kerawanan terhadap potensi bencana geologi. Adapun bencana geologi meliputi gempa bumi, tsunami dan gerakatan tanah. “Mitigasi bencana geologi menjadi salah satu tugas fungsi kami. Karenanya dalam rencana program kerja tahun 2025 nanti kami merencanakan program kegiatan penyusunan peta kawasan rawan bencana detail. Untuk mendukung program ini kami perlu mendapat masukan dari BPBD agar kegiatan ini dapat diimplementasikan,” ujarnya. Inaldy dan…

Mamuju-- Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 H/2024 M, Dinas Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) bagikan Sedekah Ramadhan kepada 35 Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang bekerja di kantor tersebut, Rabu 3 April 2024. Sedekah Ramadhan yang dibagikan berupa parsel berisi gula, tepung terigu, sirup dan susu kaleng. Sedekah tersebut dibagikan langsung Kepala Dinas Transmigrasi Sulbar, Ibrahim, Sekertaris Dinas Transmigrasi Sulbar Muh. Nasir, Kepala Bidang Pembangunan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi Darmawati Jusuf, Kepala Bidang Perencanaan Teknis Kawasan Transmigrasi Mursalin, Kasubag Umum dan Kepegawaian Hasmawady, Jf Analis Perencana, Bayu Widiyanto. Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Dinas Transmigrasi Sulbar. Kepala Dinas Transmigrasi Sulbar, Ibrahim menyampaikan, pembagian parsel tersebut sebagai bentuk Sedekah Ramadhan, menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 H. "Semoga parsel ini bermanfaat dan dapat sedikit meringankan beban kebutuhan adik-adik PTT," ucap Ibrahim. Penulis : Dinas Transmigrasi Sulbar Editor : humassulbar

MAMUJU - Dinas Kominfo Pers Sulbar telah melaksanakan program senter KIM di tiga desa di Kabupaten Mamuju. Hari ketiga menyasar Desa Keang, Kabupaten Mamuju Sulbar, Rabu 3 April 2024. "Hari ini hari ketiga Alhamdulillah kita sudah melaksanakan senter KIM yang dilaksanakan Kominfo Sulbar setelah dua hari sebelumya memberikan literasi digital pada dua desa yaitu Desa Bunde dan Desa Bonda," kata Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi. Ia menambahkan pelaksanaan senter KIM ini bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat. "Ini sebagai upaya kita memberikan informasi kepada masyarakat desa agar makin cakap digital," tambahnya. Termasuk, juga menekan terjadinya penyebaran hoax ditengah masyarakat. Begitupun mengajari masyarakat agar memanfaatkan media sosial dengan baik. Kepala Diskominfo Sulbar Mustari Mula mengatakan, program ini bertujuan mengedukasi masyarakat, dalam hal ini masyarakat diberikan materi terkait bagaimana memanfaatkan internet dengan bijak. "Ini kita laksanakan di Desa Keang setelah sebelumnya dilaksanakan di Desa Bonda. Kami bersama Ketua DPRD Sulbar dan Relawan TIK turun ke desa memberikan edukasi dan literasi digital ke masyarakat," ucap Mustari Mula. Ia juga mengatakan, itu sebagai upaya membangkitkan kembali bagaimana komunitas informasi desa menjadi penyebar informasi ke masyarakat dan penyerap aspirasi masyarakat. Ia menjelaskan, dalam pertemuan tersebut warga masyarakat diberikan pemahaman terkait bagaimana menggunakan internet dengan baik dan benar. Utamanya terkait akses informasi, karena , di era digital saat ini, masyarakat sangatlah mudah mendapatkan informasi , sehingga menjadi penting memastikan informasi yang diterima benar dan tidak hoax. "Dalam pertemuan ini diberikan beberapa materi, tujuannya untuk membekali masyarakat agar lebih cerdas dalam menyikapi setiap informasi yang beredar," ucapnya. Kepala Dinas Kominfopers, Mustari Mula mengantarkan materi Arah dan Kebijakan Pengembangan Komunitas Informasi Masyarakat di Sulbar, Ketua DPRD Sulbar mengantarkan materi Trasnformasi Digital pada Sektor Usaha, Salahuddin (Relawan TIK Sulbar) mengantarkan materi digital skill (Optimalisasi Usaha Melalui WA Bisnis) (Rls)

Mamuju -- Pelaksanaan safari Ramadhan yang ke 1445 H tahun 2024, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melanjutkan safari ramadan di Masjid Babul Jannah, Mamuju. Mewakili Pj Gubernur Sulbar Prpf Zudan dan Pemerintah Provinsi Sulbar, Kepala Biro Tapemkesra Arianto menyerahkan bantuan dana hibah senilai Rp 1 miliar kepada Pemkab Mamuju yang secara simbolis diserahkan kepada pengurus Masjid Babul Jannah kompleks Pasar Baru, Rabu 3 April 2024. Bantuan dana hibah keagamaan tersebut diberikan kepada sebanyak 46 lembaga keagamaan dan kegiatan keagamaan , terdiri dari, masjid, mushallah, gereja, pura, Forum Organisasi Keagamaan, Dan Sekolah Keagamaan Kari Tapemkesra, Arianto mengatakan, itu dilakukan sebagai bentuk wujud nyata kebersamaan serta kekompakan seluruh lapisan masyarakat Sulawesi Barat. " Ini sebagai bentuk mempererat silaturrahim , kebersamaan dan semangat dalam melaksanakan bulan yang penuh berkah ini. Mewakili Penjabat Gubernur Sulbar, Prof Zudan dan jajaran Pemprov Sulbar, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran pemerintah kabupaten Mamuju, Forkopimda, Kepala OPD Pemprov Sulbar dan Pemkab Mamuju serta seluruh masyarakat Mamuju, atas kehadiran dan kebersamaan pada malam ini, menjadi bukti nyata bahwa semangat kekeluargaan dan gotong royong masih sangat kental di tengah-tengah kita, menguatkan pondasi kemajuan dan harmoni khususnya di kabupaten Mamuju dan secara umum di Provinsi Sulbar," tuturnya Arianto juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat dan Pemkab Mamuju atas sinergitas yang terjalin sangat baik khususnya dalam pelaksanaan penanganan masalah 4+1 terkait dengan intervensi stunting, perkawinan anak usia dini, kemiskinan ekstrem, anak putus sekolah dan Inflasi. "Tingkatkan persatuan dan kesatuan serta rasa kebersamaan dalam membangun daerah ini." tutup Arianto. Terkait bantuan hibah lanjut Arianto, seperti yang disampaikan Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan pada lima kabupaten sebelumnya yang telah diberikan bantuan dana hibah keagamaan, bantuan tersebut diharapkan juga dimanfaatkan untuk pembinaan keagamaan. Hal ini sebagai upaya mendorong indeks pembangunan manusia. Selain itu Prof. Zudan juga menitipkan agar bantuan tersebut digunakan untkk peningkatan kualitas…

Mamuju - Dorong Literasi Keuangan dan Permudah Birokrasi, Bank Sulselbar Gelar Sosialisasi dan Penandatanganan Perjanjian Kerja PPPK di Kantor BKD Sulbar, Rabu, 3 April 2024. Bank Sulselbar mengadakan sosialisasi tabungadihadiri oleh 32 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) fungsional tenaga kesehatan dan teknis. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk memberikan informasi kepada PPPK tentang produk dan layanan tabungan dan kredit yang ditawarkan oleh Bank Sulselbar. Selain itu, sosialisasi tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan di kalangan PPPK. Benny, perwakilan dari Bank Sulselbar, menyampaikan bahwa tujuan sosialisasi ini adalah untuk memberikan informasi kepada PPPK tentang produk dan layanan tabungan dan kredit yang ditawarkan oleh Bank Sulselbar. Selain itu, sosialisasi itu juga bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan di kalangan PPPK. Benny menjelaskan , Bank Sulselbar memiliki berbagai produk tabungan dan kredit yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan PPPK. Bank Sulselbar juga memberikan layanan keuangan yang mudah dan nyaman bagi PPPK. Setelah sosialisasi tabungan dan kredit, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kerja bagi 32 PPPK fungsional tenaga kesehatan dan teknis yang baru saja lulus tahun 2023. Penandatanganan ini dilakukan secara elektronik melalui aplikasi Sign It Peruri. Aplikasi Sign It Peruri merupakan platform digital yang aman dan terpercaya untuk melakukan tanda tangan elektronik. Penggunaan aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat proses penandatanganan perjanjian kerja PPPK Analis Sumber Daya Manusia BKD Sulbar, Ridha Rimbawa, mengatakan, bahwa penggunaan aplikasi Sign It Peruri diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat proses penandatanganan perjanjian kerja, serta meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam birokrasi. Kepala BKD Sulawesi Barat, Bujaeramy Hassan menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Bank Sulselbar atas penyelenggaraan sosialisasi tabungan dan kredit serta penandatanganan perjanjian kerja bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulbar. "Kegiatan ini sangat penting dalam mendorong literasi keuangan dan mempermudah birokrasi bagi para PPPK. Sosialisasi yang diberikan oleh Bank Sulselbar telah memberikan informasi yang…

Mamuju--Pj. Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Prof. Zudan Arif Fakrulloh mengimbau masyarakat Sulbar agar tidak perlu khawatir terkait ketersediaan BBM dan LPG, khususnya jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah/2024 Masehi. Persediaan di Sulbar sudah cukup sampai nanti hari lebaran, sehingga Dia berharap kepada masyarakat supaya nanti beli secukupnya, karena stok tersedia. Untuk mengatasi hal tersebut, Pj. Gubernur Sulbar telah mengajukan surat ke pihak PT. Pertamina Patra Niaga, Nomor B-500.10.8/74/III/2024 perihal permohonan Penyediaan BBM dan LPG Tabung 3 Kg pada Hari Raya Idul Fitrri 1445 H. Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan (Ekbang) Sekretariat Daerah (Setda) Sulbar, Hamdani Hamdi mengatakan, untuk persediaan masih banyak dan untuk proses supply berjalan dengan lancar, bahkan telah dilakukan penambahan kuota LPG 3 Kg sebanyak 16.800 Tabung di Wilayah Sulbar, sehingga stok untuk mencukupi kebutuhan masyarakat dalam menggunakan BBM maupun LPG untuk keperluan rumah tangga dan lebaran nanti sudah lebih dari cukup. Memastikan stok BBM dan LPG 3 Kg tercukupi hingga lebaran, Pemprov Sulbar bersama Pemkab Mamuju melakukan pemantauan Rabu 3 April 2024, meliputi agen-agen dan pangkalan yang tersebar di wilayah Kabupaten Mamuju. Dari hasil pemantauan, diketahui stok BBM dan LPG di Sulbar masih tercukupi hingga lebaran. Selain terkait ketersediaan dan harga, Hamdani juga menjelaskan, dalam pemantauan tersebut, pihaknya ingin memastikan penjualan gas LPG 3 Kg yang merupakan gas bersubsidi ini tepat sasaran dan merata untuk masyarakat. Hal tersebut dalam rangka antisipasi kelangkaan LPG 3 Kg di Sulbar. “Kami terus berkoordinasi dengan Pertamina terkait ketersediaan gas LPG 3 Kg di wilayah Sulbar dan stok dinilai aman dan relatif stabil," ungkap Hamdani. Olehnya, Hamdani juga mengimbau masyarakat agar tidak perlu khawatir terkait kesediaan gas LPG 3 Kg sampai dengan Hari Raya Idul Fitri 2024. Penulis: Biro Ekbang Setda Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Pj. Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Prof. Zudan Arif Fakrulloh mengimbau masyarakat Sulbar agar tidak perlu khawatir terkait ketersediaan BBM dan LPG, khususnya jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah/2024 Masehi. Persediaan di Sulbar sudah cukup sampai nanti hari lebaran, sehingga Dia berharap kepada masyarakat supaya nanti beli secukupnya, karena stok tersedia. Untuk mengatasi hal tersebut, Pj. Gubernur Sulbar telah mengajukan surat ke pihak PT. Pertamina Patra Niaga, Nomor B-500.10.8/74/III/2024 perihal permohonan Penyediaan BBM dan LPG Tabung 3 Kg pada Hari Raya Idul Fitrri 1445 H. Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan (Ekbang) Sekretariat Daerah (Setda) Sulbar, Hamdani Hamdi mengatakan, untuk persediaan masih banyak dan untuk proses supply berjalan dengan lancar, bahkan telah dilakukan penambahan kuota LPG 3 Kg sebanyak 16.800 Tabung di Wilayah Sulbar, sehingga stok untuk mencukupi kebutuhan masyarakat dalam menggunakan BBM maupun LPG untuk keperluan rumah tangga dan lebaran nanti sudah lebih dari cukup. Memastikan stok BBM dan LPG 3 Kg tercukupi hingga lebaran, Pemprov Sulbar bersama Pemkab Mamuju melakukan pemantauan Rabu 3 April 2024, meliputi agen-agen dan pangkalan yang tersebar di wilayah Kabupaten Mamuju. Dari hasil pemantauan, diketahui stok BBM dan LPG di Sulbar masih tercukupi hingga lebaran. Selain terkait ketersediaan dan harga, Hamdani juga menjelaskan, dalam pemantauan tersebut, pihaknya ingin memastikan penjualan gas LPG 3 Kg yang merupakan gas bersubsidi ini tepat sasaran dan merata untuk masyarakat. Hal tersebut dalam rangka antisipasi kelangkaan LPG 3 Kg di Sulbar. “Kami terus berkoordinasi dengan Pertamina terkait ketersediaan gas LPG 3 Kg di wilayah Sulbar dan stok dinilai aman dan relatif stabil," ungkap Hamdani. Olehnya, Hamdani juga mengimbau masyarakat agar tidak perlu khawatir terkait kesediaan gas LPG 3 Kg sampai dengan Hari Raya Idul Fitri 2024. Penulis: Biro Ekbang Setda Sulbar Editor : humassulbar