Mamuju -- Dinas Perkebunan Sulbar berbagi rezeki bagi non ASN lingkup Disbun Sulbar, Selasa 2 April 2024 Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Herdin Ismail, menyampaikan, silaturrahim dan pemberian Tunjangan Hari Raya ( THR) kepada seluruh tenaga non ASN yang terdiri dari Cleaning Service, Security dan Tenaga Administrasi yang ada di Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat "Alhamdulillah, adik-adik non ASN sudah menerima sedekah ramadhan dari kawan-kawan ASN Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat berupa pemberian Tunjangan Hari Raya (THR)," kata Herdin. Ia juga menyampaikan, kegiatan tersebut merupakan wujud kepedulian dan rasa syukur selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendapat berkah dan rezeki di bulan Ramadhan . "Olehnya itu, berkah yang kita terima ini patut kita syukuri dengan cara membagi rasa syukur dan bahagia itu kepada adik- adik non ASN yang ada di Dinas Perkebunan Sulawesi Barat ini.Silaturahmi itu membawa kebaikan diantaranya memperpanjang umur dan meluaskan rezeki. Jadi tentunya ini merupakan keberkahan tersendiri di Ramadhan pada tahun ini," kata Herdin. Aswad salah satu tenaga Administrasi pada Dinas Perkebunan Sulawesi Barat mengatakan sangat berterima kasih dan bersyukur dengan kepedulian Kepala Dinas Perkebunan dan Jajaran ASN Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat "Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar besar nya kepada Kepala Dinas Perkebunan dan ASN Disbun yang mau berbagi rezeki dan berkah di Bulan mulia ini . Kami juga sangat bersyukur di bawah kepemimpinan Pj Gubernur Prof Zudan Arif Fakrulloh yang selalu peduli dan memperhatikan kesejahteraan kami PTT Non ASN di lingkup Pemprov Sulbar telah memberikan kesejahteraan kita semua, kami berharap sekaligus Mendoakan agar Pak Pj. Gub Zudan tetap bisa melanjutkan Masa Tugas nya sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Barat." imbuhnya. Diakhir sambutan nya Herdin Ismail mengucapkan mewakili Keluarga Besar Dinas Perkebunan Daerah Sulawesi Barat menyampaikan permohonan Maaf lahir dan Bathin serta , semoga semua mendapat kebahagiaan, kesehatan dan selalu diberi kekuatan untuk menjalankan tugas…

MAMUJU—Pj. Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Prof. Zudan Arif Fakrulloh melakukan Rapat Internal Bersama Biro Hukum Sekretriat Daerah (Setda) Sulbar di Kantor Gubernur Sulbar, Selasa 26 Maret 2024. Rapat tersebut dihadiri Plt. Kepala Biro Hukum Setda Sulbar Djamila, Kabag. Perundang-Undangan Kab/Kota Afrisal, Kabag. Bantuan Hukum dan HAM Nuryani, Ketua Tim Perundang-Undangan Provinsi Safruddin, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Ariani dan Perancang Perundang-Undangan Ahli Pertama Darmawangsa serta Analis Hukum Ahli Pertama Rina. Dalam rapat tersebut, Plt. Kepala Biro Hukum Setda Sulbar, Djamila menyampaikan laporan progres Ranperda dan Ranperkada yang telah selesai dan sementara dalam proses serta surat permohonan persetujuan perubahan subtansi terkait Ranpergub tentang Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Tumbuh Alami dan Hasil Rehabilitasi yang Berada di Hutan Negara di Luar Kawasan Hutan yang telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. Selain progres Ranperda dan Ranperbup, juga dipaparkan beberapa Ranpergub antara lain: Ranpergub tentang Pemberian Beasiswa, Ranpergub tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan, Ranpergub tentang Pelaksanaan Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha, Ranpergub tentang Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Tumbuh Alami dan Hasil Rehabilitasi Yang Berada di Hutan Negara di Luar Kawasan Hutan di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara, dan Ranpergub tentang Sistem Kerja. "Ada beberapa Ranpergub yang masih dalam proses penyusunan, ada juga Ranpergub yang menunggu jadwal harmonisasi pada Kanwil Kemeterian Hukum dan HAM, juga Ranpergub yang masih membutuhkan penjelasan dari perangkat daerah terkait," ungkap Djamila. Menanggapi terkait surat permohonan persetujuan di atas, Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh menyarankan kepada Biro Hukum agar berkomunikasi langsung dengan Itjen Otda Kemendagri. “Sebaiknya dilakukan komunikasi langsung dengan pihak Itjen otda, terkait surat permohonan persetujuan, yang telah disampaikan, agar dapat dilakukan proses percepatan tindak lanjut,” kata Prof. Zudan Arif Fakrulloh dalam arahannya. Sedangkan, mengenai Ranpergub tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur…

Mamuju -- Satgas PPA DP3AP2KB Provinsi Sulbar bekerjasama dengan Tim Dokkes RS.Bhayangkara Mamuju melakukan Penanganan / pendampingan sekaligus penyerahan bantuan kebutuhan spesifik perempuan terhadap penyintas/korban pelecehan (disabilitas) di RS.Bhayangkara Mamuju. Satgas PPA DP3AP2KB Provinsi Sulbar, Yurlin Tamba menyampaikan, sebelumnya telah dilakukan penjangkauan atas adanya aduan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan perlindungan anak oleh seorang warga terkait dengan adanya seorang perempuan dalam kondisi khusus (disabilitas) yang hamil. Setelah dikonfirmasi oleh pihak keluarga ternyata korban telah dilecehkan oleh seseorang yang ada disekitar lingkungan tersebut. Namun, oleh pihak keluarga belum bisa memastikan siapa pelaku yang melakukan perbuatan tersebut. Dari pengakuan korban sendiri setelah diperlihatkan beberapa foto pelaku, satu diantaranya ditunjuk oleh korban. Sehingga pihak keluarga melakukan pertemuan keluarga dan mereka menyepakati untuk melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Saat ini kasus telah dilaporkan dan diproses oleh pihak Polresta Mamuju. Ia juga menyampaikan, Penyintas/Korban pelecehan (Disabilitas) saat ini dalam penanganan Tim Dokkes dalam mempersiapkan rencana tindakan medis (operasi cecar). Yurlin Tamba selaku Satgas PPA DP3AP2KB mengharapkan agar proses hukum terkait laporan pihak keluarga dapat segera diproses dan pelaku segera ditetapkan sesuai dengan undang-undang . Penulis : DP3AP2KB Editor : humassulbar

Mamuju - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulbar melakukan Sosialisasi Taspen Life di Ruang Rapat BKD Sulbar, Rabu, 3 April 2024 bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Acara ini dihadiri oleh 32 PPPK, terdiri dari 14 Tenaga Kesehatan dan 18 Teknis. Di ruang rapat BKD Sulbar. Sosialisasi tersebut dibuka oleh Sekretaris BKD Sulbar, Suhamta, didampingi oleh Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian, Mirwan, dan dari PT. Taspen (Persero), Feny. Sekretaris BKD Sulbar, Suhamta, mengatakan, bahwa Sosialisasi tersebut merupakan salah satu bentuk upaya Pemprov Sulbar untuk mengimplementasikan pemenuhan hak bagi PPPK, dimana pemerintah wajib memberikan perlindungan di masa tua. " Kita berharap bagi PPPK dapat memahami manfaat dari produk taspenlife , yang disampaikan langsung oleh PT. Taspen (Persero) ," kata Suhamta. Ia menyampaikan rasa terimakasih kepada PT. Taspen (Persero) yang telah berkenan mengadakan Sosialisasi ini sebagai salah satu bentuk pelayanan yang proaktif bagi para ASN. PT Taspen Mamuju, Feni, mengatakan bahwa Taspen hadir untuk memberikan kepastian dan nilai tambah bagi ASN dan PPPK dalam melaksanakan tugas sehari-hari hingga masa pensiun. "Program Taspen memberikan perlindungan ganda, dengan nilai premi yang dapat ditentukan sendiri oleh peserta," jelas Feni. Program Taspen juga menawarkan produk kesehatan dan tabungan yang dapat memberikan tambahan penghasilan di masa pensiun. Peserta program Taspen Life juga memiliki pilihan untuk mengambil uang pensiun secara tunai atau mendapatkan nilai pensiun berikutnya. "Setiap bulannya, peserta jaminan yang mengikuti program Taspen Life akan mendapatkan uang pensiun sama dengan PNS, dengan pengelolaan yang berbeda," ujar Feni. Terpisah, Kepala BKD Prov. Sulbar, Bujaeramy Hassan mengatakan bahwa PPPK memiliki hak yang sama dengan PNS dalam hal jaminan pensiun. "Sosialisasi ini penting untuk memberikan informasi yang jelas dan lengkap tentang program Taspenlife kepada PPPK, sehingga mereka dapat memilih program pensiun yang sesuai dengan kebutuhan mereka," jelas Bujaeramy. Sosialisasi Taspenlife bagi PPPK Lingkup…

Mamuju – Pariwisata merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi suatu daerah. Dalam konteks ini, Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran yang strategis dalam mempromosikan, mengembangkan, dan mengelola potensi pariwisata di wilayahnya masing-masing. Hal ini selaras dengan arahan Pj Gubernur Sulawesi Barat, Prof Zudan Arif Fakrullah agar memaksimalkan penggunaan media sosial untuk membangkitkan branding wisata di Sulawesi Barat. Maka dari itu, BPSDMD Provinsi Sulawesi Barat bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat baru saja selesai menyelenggarakan kegiatan Webinar ASN Kreatif Seri-44 dengan tema “ASN, Dari Berwisata Hingga Kelola Wisata”, Rabu, 03 April 2024. “ASN sadar wisata harus memiliki sikap memahami, menyadari dan secara tulus membantu menciptakan suasana yang menunjang pengembangan pariwisata”, ujar Amriadi, S.Pd., Ketua DPC HPI Mamuju sebagai Narasumber dalam kegiatan ini. Abdul Jalil Mattewakkang, pendamping dan pemandu salah satu desa wisata Sulawesi Selatan menjelaskan “Keterilibatan ASN dalam mengelola wisata adalah tergabung dalam kelompok sadar wisata di desa wisata tempat tinggal, sharing dan berbagi praktik pengelolaan desa wisata, promosi desa di media sosial”, jelasnya. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Majene, Drs. H. Ahmad Djamaan, M.Si menambahkan, “Saya ingin menumbuhkan kembali destinasi kota tua Majene dengan menampilkan eksotisme bangunan-bangunan Eropa yang masih tersisa, berikut dengan kearifan lokal masyarakat. Selanjutnya ingin mengupayakan hadirnya wisatawan mancangera agar dapat berkunjung ke Majene”. Webinar ini sangat menarik antusiasme peserta, hal ini dapat terlihat dari berjalannya diskusi dengan sangat aktif antara peserta dan narasumber. Peserta yang hadir dalam kegiatan ini berjumlah 365 peserta melalui virtual zoom meeting dan 67 melalui YouTube. Drs. H. Farid Wajdi, M.Pd, selaku Kepala BPSDMD Sulbar, menyatakan webinar ini merupakan bagian dari upaya untuk mengoptimalkan peran ASN dalam mengelola dan mengembangkan potensi wisata di Sulawesi Barat. “ASN memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan sektor pariwisata daerah, baik melalui promosi, pengelolaan, maupun penciptaan kebijakan yang…

JAKARTA - Sebanyak 2 Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) Provinsi Sulawesi Barat dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pupuk dan Pestisida. Pelantikan dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) di Gedung Ditjen AHU baru -baru ini. Pada pelantikan ini adalah pertama kalinya Ditjen AHU melantik PPNS Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dari Kementerian Pertanian sebanyak 30 orang, dimana dua orang dari PPNS yang dilantik adalah Muh. Taufiq Hidayat T dan Bahrun S, Staf Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat. PPNS yang dilantik ini adalah PNS yang sebelumnya dipilih oleh pimpinan di tempat tugas masing – masing, dan telah dilatih serta dididik di Pusat Pendidikan Reserse dan Kriminal Polri – Megamendung, Cipayung kabupaten Bogor selama 2 bulan (400 JP), dengan harapan agar setelah dilantik menjadi Pejabat Penyidik Negeri Sipil oleh Kemenkumham dapat menjadi Aparatur Sipil Negara yang profesional dan berintegritas, serta berkompeten melaksanakan kewenangannya sebagai penyidik dalam menegakkan Undang-undang yang akan dikawal nantinya. Kepala Dinas TPHP Syamsul Ma’rif membenarkan bahwa dua orang staf Dinas TPHP telah dilantik sebagai PPNS Pupuk dan Pestisida. "Pesan saya kepada PPNS Dinas TPHP yang telah dilantik, saudara telah memperoleh legitimasi yang sah dan memiliki kewenangan resmi untuk melakukan penyidikan dalam rangka penegakan hukum," jelas Syamsul Ma’rif. Masih menurut Syamsul Ma’rif, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) Sulawesi Barat memiliki peran yang penting dan strategis dalam mendukung pencapaian ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan petani. “Dimana dalam hal ini tidak hanya diperlukan pembangunan sarana dan prasarana namun harus didukung pula dengan sumber daya manusia yang kompeten dan handal, " kata Syamsul Maarif Syamsul Ma’arif juga menyampaikan apresiasinya terhadap kedua ASN yang telah dilantik dan diambil sumpahnya sebagai PPNS. Penulis : DTPHP Editor : humassulbar

Mamuju -- Pemprov Sulbar melalui tin yang didalamnya tergabung Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan dan UKM, Biro Ekbang dan Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju melaksanakan pemantauan ketersediaan stok dan pengawasan tabung LGP 3 kg, Rabu, 3 April 2024 di Kabupaten Mamuju. Kegiatan pemantauan dan pengawasan dilakukan pada agen-agen dan pangkalan LPG 3 kg yang ada di Kabupaten Mamuju. Kepala Dinas Koperindag Sulbar, Bau Akram Dai mengatakan, dari hasil pantauan , dipastikan tidak ada kelangkaan tabung LPG 3 kg seperti yang diberitakan sebelumnya. “Kami hari ini telah melakukan pemantauan bersama dengan teman-teman dari Biro Ekbang dan Dinas Perdagangan Kabupaten, dan hasilnya dari semua stok LPG 3 kg di semua pangkalan aman dan tidak ada kelangkaan.” ujar Akram. Bau Akram juga memastikan stok LGP 3 kg aman menjelang hari raya idul fitri. “Berdasarkan hasil pemantauan dan pengawasan kami, kami memastikan sampai dengan H-1 Hari Raya Idul Fitri 1445 H tahun 2024, stok LGP 3 kg aman dan stabil,” tambah Akram. Penulis : Disperindag Editor : humassulbar

MAMUJU - Inspektorat Sulbar melaksanakan buka puasa bersama dan silaturahmi ramadan bersama seluruh ASN serta non ASN, Selasa 2 April 2024. Pada silaturahmi itu juga menyerahkan tunjangan hari raya (THR) bagi seluruh tenaga Non ASN dari Cleaning Service, Securitu dan tenaga administrasi. Dalam sambutannya Inspektur Daerah Sulbar Muh Natsir menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tradisi yang perlu dilestarikan. "Ini sesuai dengan anjuran agama bahwa dengan silaturahmi akan membawa beberapa kebaikan diantaranya memperpanjang umur dan meluaskan rezeki. Apalagi kegiatan ini belum pernah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya. Jadi tentunya ini merupakan keberkahan tersendiri di Ramadhan pada tahun ini," kata Natsir. Dia mengajak semua jajaran Inspektorat Sulbar untuk senantias bekerja secara profesional dan saling bekerjasama dengan satu sama lain. "Kita bersyukur di bawah kepemimpinan Pj Gubernur Prof Zudan Arif Fakrulloh dan Sekprov Muhammad Idris yang selalu peduli dan memperhatikan kesejahteraan ASN, PPPK dan PTT lingkup Pemprov Sulbar telah memberikan kesejahteraan kita semua," imbuhnya. Oleh karena itu, semuanya memiliki kewajiban untuk tidak henti-hentinya mendoakan para pemimpinan daerah agar senantiasa dalam lindungan Allah SWT dan diberikan kekuatan dan petunjuk dalam membangun Sulbar yang Maju dan Malaqbi. "Kita juga selalu mengaktualisasikan pesan-pesan pak Gubernur untuk menjadi insan yang memiliki sifat Rahman dan Rahim sebagai benteng persatuan dan persaudaraan dalam membangun Sulbar . Keluarga Besar Inspektorat Daerah Sulawesi Barat mengucapkan "Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 H, 2024 M "Taqabbalallahu Minna Wa Minkum, Taqabbal Yaa Kaarim .... Mohon Maaf Lahir dan Bathin," tandasnya. Setelah buka puasa bersama, dilanjutkan dengan sholat maghrib. Acara ditutup dengan foto bersama dan ramah tamah keluarga besar Inspektorat Sulbar.(rls)

Mamuju - Badan Kesbangpol Sulbar melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) pengembangan indeks demokrasi indonesia (IDI) pada Bidang Politik dalam negeri di Hotel Berkah, Rabu 3 April 2024. Hadir Sekprov Muhammad Idris, Kepala BPS Sulbar Tina Wahyufitri, Plt Kepala Badan Kesbangpol Sulawesi Barat Muhammad Yusuf Tahir, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, perwakilan partai politik dan jajaran perwakilan Kesbangpol Kabupaten. Sekprov Sulbar, Muhammad Idris mengatakan, FGD IDI ini bertujuan untuk mengetahui profile Sulbar yang akan dirilis BPS Sulbar. "Kita ingin lihat bagaimana keinginan membangun sistem politik atau bahkan demokrasi di Sulbar," kata Idris. Lewat rilis ini, lanjut Idris akan menjadi acuan untuk membangun sektor-sektor politik di Sulbar. "Baik itu kabupaten dan provinsi mengetahui betul apa sisi kelemahan IDI ini. Mulai apa yang sudah bagus dan apa yang harus diperkuat," tambahnya. Apalagi, keputusan politik itu sangat penting demi kemajuan suatu daerah. Keputusan politik itu akan berkualitas kalau demokrasinya berjalan lancar. "Itulah pentingnya FGD ini. Jadi kita harap yang terlibat dapat mengikuti dan hasil-hasilnya ini nanti bisa ditindaklanjuti dalam forum-forum lebih spesifik," ujarnya. Plt Kepala Badan Kesbangpol Sulawesi Barat Muhammad Yusuf Tahir, menyampaikan FGD IDI untuk memotret perkembangan demokrasi Sulbar pada tahun 2023. "Kita hadirkan semua pihak-pihak terkait yang berkompeten dan bisa memberikan masukan-masukan sesuai realita demokrasi kita di Sulbar," ucap Muhammad Yusuf. Ia berharap dengan adanya FGD ini ada peningkatan potret IDI Sulbar tahun 2023 kemarin. "Ini nantinya menjadi standar dalam menyusun kebijakan politik di Sulbar. Ini juga sebagai bahan evaluasi pemerintah dalam melaksanakan demokrasi dan perbaikan untuk meningkatkan kualitas demokrasi," tandasnya.(rls)

Mamuju - Badan Kepegawaian Daerah Sulbar menerima kunjungan dari Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa Sulbar, Muhammad Hasyir Yusuf terkait Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) untuk merubahstatuskan peserta yang aktif menjadi non aktif di ruang kerja bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian, Rabu, 3 April 2024. Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian, Mirwan mengatakan, pihaknya menyambut baik kunjungan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat esa Sulbar dan siap membantu dalam proses perubahan status peserta Tapera dari aktif menjadi non aktif. "Kami siap membantu dalam proses perubahan status peserta Tapera dari aktif menjadi non aktif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa peserta yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai peserta Tapera dapat segera dinonaktifkan agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari," kata Mirwan. Perwakilan Dinas Pemberdayaan masyarakat Sulbar, Muhammad Hasyir Yusuf, menjelaskan terdapat beberapa peserta Tapera di wilayahnya yang ingin menonaktifkan kepesertaannya karena sudah memiliki rumah sendiri. "Ada beberapa peserta Tapera di wilayah kami yang ingin menonaktifkan kepesertaannya karena sudah memiliki rumah sendiri. Oleh karena itu, kami datang ke BKD Sulbar untuk meminta arahan dan petunjuk terkait proses perubahan status peserta Tapera dari aktif menjadi non aktif," jelas Muhammad Hasyir Yusuf. Terpisah, Kepala BKD Provinsi Sulawesi Barat, Bujaeramy Hassan, menyatakan bahwa pihaknya mendukung penuh program Tapera (Tabungan Perumahan) dan berkomitmen untuk membantu kelancaran program tersebut. Dalam pertemuan tersebut, BKD Prov. Sulbar dan Dinas Pemberdayaan masyarakat desa Prov. Sulbar membahas beberapa hal terkait proses perubahan status peserta Tapera dari aktif menjadi non aktif, di antaranya, persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta Tapera yang ingin menonaktifkan kepesertaannya, prosedur perubahan status peserta Tapera dari aktif menjadi non aktif, batas waktu pengajuan perubahan status peserta Tapera dari aktif menjadi non aktif. Dalam pertemuan tersebut, BKD Sulbar dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Sulbar Sepakat untuk terus berkoordinasi dalam rangka memastikan kelancaran proses perubahan status peserta Tapera dari aktif menjadi non aktif. Penulis…