Pasangkayu –Ketua DPRD Sulbar St. Suraidah Suhardi turut mendampingi PJ Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh melakukan safari Ramadan di Pasangkayu, Rabu 13 Maret 2024. Pelaksanaan Safari Ramadan di Pasangkayu,dimulai dengan acara buka puasa bersama Pemkab Pasangkayu di Rujab Bupati Pasangkayu, kemudian lanjut melaksanakan safari ramadan di Masjid Cheng Hoo Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu, Pasangkayu. Suraidah menyampaikan, momen safari ramadan sebagai ruang silaturahmi bagi masyarakat. Olehnya pemerintah bersama DPRD Sulbar turut menyambangi sejumlah kabupaten sebagai bentuk silaturahmi antara provinsi dan kabupaten dalam memperkuat kolaborasi dan sinergitas dalam pembangunan. Pada kesempatan itu Suraidah Suhardi berterima kasih atas partisipasi masyarakat dalam pemilu 2024, sehingga Pileg dan Pilpres yang baru saja dilaksanakan berjalan aman dan damai. “Alhamdulillah kita telah melewati Pileg dan polres dan tahapan Pemungutan suara berjalan aman,” ucap Suraidah. Dia juga mengajak masyarakat agar senantiasa menjaga persaudaraan dalam menghadapi pemilukada serentak 2024. “Sebentar lagi kita akan memasuki tahapan pilkada, kerukunan serta silaturahmi tetap kita jaga dan kita pererat persaudaraan,” ungkapnya. Terakhir Suraidah mengajak masyarakat agar momen bulan ramadan yang penuh berkah menjadi momen memperkuat keimanan serta memanjatkan doa untuk kemajuan Sulbar agar lebih baik dan dapat bersaing dengan daerah lain.(rls)

Bandung--Analis Perencana dan Kerja Sama Zulfikar Muliadi, mewakili Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Setda Sulbar) Arianto AP, menghadiri Rapat Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemda Tahun 2024 pada Rabu-Jumat (6-8 Maret 2024). Kegiatan itu merupakan Forum Kerja Sama Antar Daerah (KSAD), yang diselenggarakan Kementerian Desa Tertinggal dan Transmigrasi RI, di EL Hotel Kota Bandung. Dalam sambutannya, Sesditjen PPK Trans Sigit Mustofa Nurudin, ketika membuka rapat tersebut menyampaikan, sesuai kesepakatan Naskah Kesepakatan Bersama (NKB) yang disusun 59 naskah terdiri dari 2 provinsi dan 57 kabupaten/kota, diharapkan dapat terjalin harmonisasi dan sinergi antar pihak dalam pelaksanaan fasilitasi penataan persebaran penduduk 2024 serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat transmigrasi. “Naskah kerja sama antar Pemda yang disusun, sebagai dasar pelaksanaan perencanaan pembangunan, perpindahan dan penempatan serta pengembangan kawasan transmigrasi sehingga melalui forum ini dapat disepakati dan ditandatangani kedua belah pihak sebelum ditempatkan di lokasi transmigrasi," kata Sigit. Analis Perencana dan Kerja Sama Biro Pemkesra Setda Sulbar, Zulfikar Muliadi mengatakan, rapat kerja sama itu dimaksudkan untuk memfasilitasi terwujudnya kesepakatan dan perjanjian antara Pemprov/Kab daerah asal dengan Pemprov/ Kab daerah tujuan transmigrasi, sesuai kemampuan dan kewenangan dalam memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. "Hal ini agar terwujud pelaksanaan program transmigrasi yang akuntabel, clear dan clean serta mandiri dan berkualitas," sebutnya. Berdasarkan SK Dirjen Nomor 36 Tahun 2024, Sulbar mendapat program penempatan Transmigrasi di UPT Tanjung Cina sejumlah 10 KK, dengan rincian 4 KK TPS dan 6 KK TPA (Kabupaten Karawang 3 KK dan Kabupaten Sukabumi 3 KK). Penulis : Biro Pemkesra Editor : humassulbar

Mamuju-- Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Rini Lukita Sari, menghadiri secara virtual Webinar Seri ke-41, dengan Tema "Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Demi Menyelamatkan Generasi Bangsa", Rabu 13 Maret 2024. Webinar yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Sulbar bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Sulbar ini, sebagai bagian dari Seri ke-41 ASN Kreatif. Webinar tersebut bertujuan untuk mengeksplorasi upaya pencegahan kekerasan terhadap anak demi keselamatan generasi bangsa. Pada webinar tersebut, hadir sebagai Narasumber Ciput Eka Purwianti, Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. Dalam paparannya, Ia menyampaikan pentingnya peran ASN dalam melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan. Ciput menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak. Webinar ini dihadiri para ASN dari berbagai instansi di Sulbar, serta beberapa pemangku kepentingan terkait. Diskusi yang berlangsung mempertimbangkan pendekatan preventif dan intervensi yang efektif untuk mengatasi masalah kekerasan terhadap anak. Kabid Pengembangan ASN BKD Sulbar, Rini Lukita Sari juga menekankan pentingnya edukasi dan kesadaran masyarakat dalam mengenali tanda-tanda kekerasan terhadap anak serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk melindungi mereka. Rini berharap, webinar itu dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran dan tindakan nyata dalam melindungi anak-anak dari kekerasan, demi masa depan yang lebih baik bagi generasi bangsa. Penulis : BKD Sulbar Editor : humassulbar

Pasangkayu -- Pengurus TP PKK Sulbar menggelar Pelatihan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga d Rabu, 13 Maret 2024, di Kelurahan Pasangakyu, Kecamatan Pasangkayu. Kegiatan ini dilakukan bekerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Provinsi. Pelatihan ini bertujuan untuk mensosialisasikan pengelolaan sampah skala rumah tangga yang efektif serta mempraktikkan cara pengolahan sampah rumah tangga menjadi pupuk kompos. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan serta memanfaatkannya secara produktif. Ketua bidang 3 TP PKK Sulbar Ny. Hj. Asiarni Natsir mewakili Pj. Ketua TP PKK Sulbar menyampaikan, pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak dalam upaya pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh "Dari pelatihan ini, diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan serta mengurangi dampak negatif dari penumpukan sampah," kata Ny. Arni Nasir. Selama pelatihan, lanjut Ny.Arni, peserta diberikan penjelasan tentang metode pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, termasuk cara memilah sampah, proses pengomposan, dan manfaat pupuk kompos bagi lingkungan dan pertanian. Para peserta juga aktif terlibat dalam sesi praktik langsung untuk mengolah sampah rumah tangga menjadi pupuk kompos. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kadis DLHK Sulbar, Zulkifli Maggasali dab jajarannya, Kabid DLHK dari Dinas DLHK Kabupaten Pasangkayu, Pengurus TP PKK dari tingkat provinsi dan kabupaten, TP PKK Kecamatan dan Desa, serta perwakilan dari pemerintah setempat seperti Lurah dan Dasawisma sekecamatan Pasangkayu. (Rls)

Pasangkayu -- Pengurus TP PKK Sulbar menggelar Bimbingan Teknis Menu B2SA di Desa Karya Bersama, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Rabu, 13 Maret 2024. Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Barat yang diwakili oleh Ketua Bidang 3 Ny. Hj. Asiarni Natsir mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan sosialisasi dan edukasi tentang makanan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA), serta mempraktikkan pembuatan menu makanan B2SA dengan menggunakan bahan pangan lokal. " Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya konsumsi makanan sehat dan bergizi," kata Ny. Arni Nasir. Lebih lanjut disampaikan, selama kegiatan, peserta diberikan penjelasan mendalam mengenai konsep dan manfaat makanan B2SA, serta diberikan panduan praktis dalam merencanakan dan menyusun menu makanan sehat dengan memanfaatkan bahan pangan lokal yang tersedia di sekitar mereka. "Kita berharap dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pola makan sehat dan bergizi. Dengan kerjasama antara berbagai pihak, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang mendukung terwujudnya keluarga yang sehat dan berkualitas. Kegiatan BIMTEK MENU B2SA dihadiri Kadis Ketapang Sulbar, Abd. Waris, oleh berbagai pihak, jajaran TP PKK Sulbar dan Pasangkayu termasuk Kadis Ketapang Provinsi Sulawesi Barat, perwakilan dari Dinas Ketapang Kabupaten Pasangkayu, TP PKK Kabupa, TP PKK Desa, ibu dari anak -anak stunting dan ibu hamil KEK serta Kepala Desa Karya Bersama. (Rls)

Pasangkayu, –Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Sulbar, Mustari Mula mengharapkan kolaborasi dengan Pemkab Pasangkayu dalam mengupayakan penambahan BTS di Pasangkayu. “Sebagaimana arahan PJ Gubernur, (Prof Zudan Arif Fakrulloh) kita ingin membangun kolaborasi dan sinergi perencanaan ke depan, antara kabupaten dan provinsi bisa bersama sama mengupayakan bantuan BTS dari Kementerian Kominfo,” ucap Mustari. Mustari Mula menjelaskan, BTS atau Base Transceiver Station merupakan program Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menjangkau yang belum terakses internet (blank spot area).. “BTS ini untuk mendukung fasilitas masyarakat agar lebih mudah mendapatkan akses jaringan telekomunikasi, sehingga masyarakat bisa mendapat informasi lebih luas, dan dapat mendorong perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan internet,” ungkapnya. Tahun ini, kata Mustari Pemprov Sulbar telah mendapat bantuan 23 BTS, tentunya ini belum cukup menjangkau semua area blank spot di Sulbar sehingga dibutuhkan kolaborasi dengan kabupaten agar bersama-sama mendorong penambahan BTS di enam kabupaten. (Rls)

Mamuju – Dalam mendukung Program Upsus (Upaya Khusus) Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Padi, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan koordinasi dengan Tim Upsus Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI) di Aula Dinas TPHP Sulbar, Rabu, 13 Maret 2024. Hadir dalam pertemuan ini, Kepala Dinas TPHP Sulbar Syamsul Ma’rif, Tim Upsus Kementan RI yang dipimpin Kepala Balai Besar Pengujian Standart Instrumen Pascapanen Pertanian Asmar Hamsah, Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Sulbar Replita Kallo, Kepala Bidang Penyuluhan Prasarana dan Sarana Pertanian, Busman, Kepala Bidang Tanaman Pangan Titiek Anas, beserta jajaran Pejabat Fungsional. Kepala Dinas TPHP Sulbar, Syamsul Ma’rif menyampaikan, dalam pertemuan itu membahas terkait Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) perluasan areal tanam yang menjadi target dari pusat untuk Sulbar sebanyak 10.285,83 Ha. “Hasil dari Verifikasi CPCL akan segera dikirim ke pusat untuk mendapatkan penerapan dari Kementan RI. Selain itu, pusat juga akan memberi bantuan pompanisasi pada areal tadah hujan dan areal yang sumber airnya membutuhkan pengangkatan ke saluran irigasi," tuturnya. Syamsul Ma’rif mengatakan, pihaknya berharap terjalinnya koordinasi dan kolaborasi yang baik antara pusat, provinsi dan kabupaten demi pencapaian target produksi pangan di Sulbar. Penulis : Dinas TPHP Sulbar Editor : humassulbar

PASANGKAYU -- Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh mengajak para imam masjid untuk melanjutkan pendidikan. Hal tersebut disampaikan saat membawa materi pada acara seminar nasional yang dilaksanakan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT-DDI) di Aula Hotel Tri Sakti, Kabupaten Pasangkayu, Sulbar, Rabu 13 Maret 2024. Seminar nasional tersebut mengangkat tema "Tantangan pendidikan multikultural di era digital". "Jadi diajari metode cara mendidik, kalau bisa S1 imamnya ini luar biasa sekali. Apalagi biayanya sangat terjangkau di STIT-DDI ini," kata Prof Zudan. Sehingga, para imam masjid diberikan pendidikan, khusus pendidikan tarbiyah. "Kita juga di Pemprov Sulbar menyiapkan beasiswa yang sudah diatur dan bisa dipergunakan juga para iman masjid," bebernya. Apalagi, kata Sestama BNPP ini STIT-DDI sedang mengembangkan pendidikan multikultural. "Jadi para Imam bisa melanjutkan pendidikannya di sini, apalagi berbasis multikultural dan bersedia menerima perbedaan serta keanekaragaman," ucapnya. Ini sangat dibutuhkan, karena basis ketatanegaraan Indonesia bersedia menerima keberagaman baik suku, bahasa dan budaya. "Ini harus dikembangkan dalam model pendidikan di Indonesia. Jadi ini pendidikan yang dibangun STIT-DDI multikultural artinya bersedia menerima perbedaan dan hidup berdampingan yang saling berbeda," ugkap Prof Zudan. Sedangkan, Ketua STIT DDI, Maslim Halimin sangat berterimakasih atas kehadiran Pj Gubernur Sulbar memberikan pemahaman tentang multikultural di STIT-DDI. "Kehadiran pak Gubernur Sulbar memberikan wawasan yang luar biasa pada kita tentang multikultural. Insha Allah apa yang disampaikan pendidikan para iman bisa terwujud," ucap Maslim. Ia berharap semua pihak menerima semua perbedaan dan menjaga keberagaman seluruh umat.(rls)

Pasangkayu, –Penjabat Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025, di Kantor DPRD Pasangkayu, Rabu 13/03/2024. Musrenbang ini membahas tema Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur. Sestama BNPP ini,berharap tim evaluator APBD Provinsi dan Kabupaten serta TAPD Provinsi dan Kabupaten dapat duduk bersama untuk menyamakan frekuensi terkait perencanaan penganggaran dan program 2025. “Saya mengajak kawan-kawan OPD pemerintah provinsi dengan Kabupaten sinergi dan kolaborasinya semakin kuat jadi pekerjaan-pekerjaan provinsi dan pekerjaan-pekerjaan kabupaten kota atau 6 Kabupaten untuk saling mendukung dan menguatkan apa yang sudah dikerjakan itu saling berkelanjutan, harus saling memperkuat dengan program-program Kabupaten,” ucap Prof. Zudan Zudan menjelaskan, RKPD kabupaten dan provinsi harus saling menunjang dan saling berkaitan, misalnya program dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kabupaten dan provinsi dapat bersama sama meningkatkan persentase peserta didik yang lulus masuk perguruan tinggi negeri, membangun kultur masyarakat terpelajar, Dia menjelaskan, tiga faktor dalam mendorong peningkatan IPM, yakni pendidikan, saat ini tingkat pendidikan di Sulbar rata-rata 8 sampai dengan 9 tahun. Kedua kesehatan, seperti yang dijalankan Pemkab Pasangkayu yakni satu dokter satu desa. Program ini patut diapresiasi sebab menurutnya itu sudah menjadi standar nasional dalam pelayanan kesehatan di daerah, satu dokter untuk setiap desa. Untuk itu juga kata Zudan Pemprov telah menghadirkan program 1.000 beasiswa, termasuk membiayai mereka yang ingin melanjutkan perguruan tinggi. Ketiga, membuat masyarakat sejahtera, upaya yang dapat dilakukan adalah peningkatan infrastruktur untuk akses perekonomian masyarakat. Lanjut Prof Zudan juga mengingatkan terkait lima permasalahan daerah, yakni kemiskinan ekstrem, stunting, perkawinan anak, ATS, dan inflasi. “Saya apresiasi karena Pasangkayu berhasil menjadikan penduduknya tidak ada lagi yang miskin ekstrim mudah-mudahan tahun ini terus bisa ditingkatkan,” ungkapnya. Melalui kesempatan itu, Zudan juga mengajak Pemkab Pasangkayu mendorong branding Pasangkayu melalui pemberdayaan seluruh ASN di Pasangkayu. Salah satu yang dapat dibranding bersama adalah mendorong…

Majene-Polman--Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (DTPHP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan bekerjasama dengan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulbar, melakukan Sosialisasi Persyaratan Lalu Lintas Komoditas Hewan, Ikan dan Tumbuhan di Kabupaten Majene dan Polewali Mandar (Polman). Di Majene, kegiatan tersebut dilaksanakan pada Rabu 6 Maret 2024 di Dapur Mandar, Kecamatan Pamboang, yang dihadiri, Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Majene Andi Adlina Basharoe, serta para pengguna jasa lalu lintas ternak Majene. Sementara, di Polman sosialisasi itu dilaksanakan pada Kamis 7 Maret 2024 di Aula Kantor Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Tinambung, dihadiri Medik Veteriner Dinas Pertanian dan Pangan Polman drh. Isnaniah Bagenda, serta para pengguna jasa lalu lintas ternak Polman. Kegiatan yang dilaksanakan di dua kabupaten itu dihadiri Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulbar Umar bersama Medik Veteriner DTPHP Sulbar drh. Ni Putu Novi. Kegiatan itu bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pengguna jasa terkait prosedur dan persyaratan lalu lintas hewan, ikan dan tumbuhan untuk mencegah masuk, tersebar dan keluarnya hama penyakit hewan, serta komoditas yang dilalulintaskan baik pada hewan, ikan dan tumbuhan di Sulbar. Dalam sosialisasi tersebut, Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulbar, Umar meminta dukungan dari peternak, pedagang dan atau pengguna jasa di Sulbar terkhusus di Majene dan Polman untuk mengikuti aturan yang ada. Terkait sanksi, pihaknya mengedepankan upaya persuasif dan antisipasi sehingga mengajak pengguna jasa untuk mengikuti regulasi yang ada. Medik Veteriner DTPHP Sulbar, drh. Ni Putu Novi, manyampaikan, saat ini semua proses pengajuan persyaratan lalu lintas dilakukan melalui website yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian RI, mulai dari pengajuan surat rekomendasi pemasukan, surat rekomendasi pengeluaran, pengajuan SKKH/SKPH, dan Penerbitan Sertifikat Veteriner. “Dari sosisalisasi ini diharapkan semua pegguna jasa bisa melakukan pengurusan dimanapun berada, mudah dan cepat. Apabila memiliki kendala, kami dari DTPHP Sulbar siap membantu” ungkapnya. Penulis :…