Mamuju--Rapat internal lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulawesi Barat (Sulbar), berlangsung, Kamis (14/03/2024). Digelar secara virtual, rapat ini dipimpin Kepala DKP Sulbar Suyuti Marzuki. Ada beberapa poin penting yang menjadi bahasan kali ini diantaranya : 1. Pemerataan personil ASN untuk semua UPTD khususnya Pelabuhan Perikanan (PP Palipi dan PP Banggae). 2. Agar Bidang Perikanan Tangkap segera berkoordinasi ke KKP untuk membuat akun untuk aplikasi kepelabuhanan. 3. Sinkronisasi data hasil penangkapan ikan dengan petugas AKI di Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan. 4. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana di masing-masing pelabuhan. Dan beberapa hal penting lainnya yang dianggap urgen untuk dibahas. Dalam arahannya, Kepala DKP Sulbar Suyuti Marzuki memaparkan panjang lebar perihal fungsi penting yang dimiliki oleh pelabuhan perikanan, seperti pertama berfungsi sebagai tempat Pendaratan dan Penjualan Hasil Tangkapan. Kedua, seringkali menjadi pusat distribusi ikan dan produk-produk perikanan lainnya. "Ini memungkinkan hasil tangkapan untuk didistribusikan ke pasar lokal, regional, dan internasional," ucap Suyuti. Ketiga, juga mendukung berbagai industri terkait, seperti industri pemeliharaan, perbaikan, dan perawatan (shipyard), industri pengemasan, serta layanan logistik dan transportasi. Keempat, di pelabuhan perikanan, nelayan dapat memperoleh informasi terkait cuaca, kondisi pasar, regulasi perikanan, dan lain-lain. Selain itu, pelabuhan ini seringkali menyediakan layanan seperti perbaikan kapal, pengisian bahan bakar, dan perawatan mesin. "Keseluruhan, pelabuhan perikanan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberlanjutan industri perikanan, menyediakan lapangan kerja, memastikan pasokan pangan yang aman, dan mendukung perekonomian lokal dan regional," pungkasnya. Lebih jauh, Suyuti yang pagi tadi berada di Mamuju Tengah bersama rombongan Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh dalam rangka melaksanakan beberapa kegiatan di Pasangkayu dan Mamuju Tangah, juga menjelaskan perihal peran data yang sangat penting dalam operasi dan manajemen pelabuhan perikanan. Berikut adalah beberapa fungsi data di pelabuhan perikanan : 1. Pemantauan Stok Ikan. Data digunakan untuk memantau stok ikan di sekitar pelabuhan…

Mamuju - Pemprov Sulbar kembali membangun komunikasi dengan pihak Citilink untuk membuka rute penerbangan Balikpapan-Mamuju dan sebaliknya. Komunikasi itu ditandai dengan rapat yang berlangsung secara online via aplikasi zoom dan diikuti oleh Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulbar, Muhammad Idris bersama Dinas Perhubungan Sulbar, Kepala Bandara Tampa Padang Mamuju, serta pihak Citilink, Kamis (14/3/2024). Muhammad Idris mengatakan, pihaknya terus berupaya membangun komunikasi dengan pihak Citilink untuk menutupi kekosongan penerbangan di Bandara Tampa Padang Mamuju. "Ini kita tadi rapat untuk membangun komunikasi dengan penerbangan Citilink. Harapan kita, bisa menutupi kekosongan penerbangan yang masih tersisa dengan Batik Air," kata Muhammad Idris. Ia mengungkapkan, rapat yang berlangsung secara online sudah membahas mengenai teknis penerbangan rute Balikpapan-Mamuju, bahkan pihaknya sudah membahas jadwal penerbangan. "Tadi pembicaraan kita sudah mulai membahas mengenai teknis dan kemungkinan kesepakatan itu bisa disetujui bersama. Dan kita akan rapat berikutnya lagi untuk membahas mengenai permintaan kami tadi. Jadi misalnya rancangannya tiga kali seminggu atau dua kali seminggu," ungkapnya. Bahkan, lanjut Idris , sudah bicara mengenai hari, hari Selasa dan Kamis untuk menutupi itu (kekosongan penerbangan). Idris juga menjelaskan, pihaknya menargetkan Citilink mulai beroperasi di rute Balikpapan-Mamuju, Maret 2024 dengan jadwal penerbangan dua kali atau bahkan tiga kali seminggu. Jadi, akhir Maret atau bahkan 20 Maret sudah ada penerbangan, sepanjang itu bisa disepakati. "Harapannya, sebisa mungkin ini ada kesepakatan sehingga masyarakat bisa terpenuhi harapannya untuk memiliki akses dari Sulbar keluar Sulbar. Terutama ke Jakarta melalui Balikpapan atau dari Mamuju ke Jakarta melalui Makassar. Dan Pemda akan berupaya maksimal untuk bisa memenuhi kira-kira harapan-harapan pubik itu," tuturnya. (Rls)

Mamuju - Pemprov Sulbar kembali membangun komunikasi dengan pihak Citilink untuk membuka rute penerbangan Balikpapan-Mamuju dan sebaliknya. Komunikasi itu ditandai dengan rapat yang berlangsung secara online via aplikasi zoom dan diikuti oleh Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulbar, Muhammad Idris bersama Dinas Perhubungan Sulbar, Kepala Bandara Tampa Padang Mamuju, serta pihak Citilink, Kamis (14/3/2024). Muhammad Idris mengatakan, pihaknya terus berupaya membangun komunikasi dengan pihak Citilink untuk menutupi kekosongan penerbangan di Bandara Tampa Padang Mamuju. "Ini kita tadi rapat untuk membangun komunikasi dengan penerbangan Citilink. Harapan kita, bisa menutupi kekosongan penerbangan yang masih tersisa dengan Batik Air," kata Muhammad Idris. Ia mengungkapkan, rapat yang berlangsung secara online sudah membahas mengenai teknis penerbangan rute Balikpapan-Mamuju, bahkan pihaknya sudah membahas jadwal penerbangan. "Tadi pembicaraan kita sudah mulai membahas mengenai teknis dan kemungkinan kesepakatan itu bisa disetujui bersama. Dan kita akan rapat berikutnya lagi untuk membahas mengenai permintaan kami tadi. Jadi misalnya rancangannya tiga kali seminggu atau dua kali seminggu," ungkapnya. Bahkan, lanjut Idris , sudah bicara mengenai hari, hari Selasa dan Kamis untuk menutupi itu (kekosongan penerbangan). Idris juga menjelaskan, pihaknya menargetkan Citilink mulai beroperasi di rute Balikpapan-Mamuju, Maret 2024 dengan jadwal penerbangan dua kali atau bahkan tiga kali seminggu. Jadi, akhir Maret atau bahkan 20 Maret sudah ada penerbangan, sepanjang itu bisa disepakati. "Harapannya, sebisa mungkin ini ada kesepakatan sehingga masyarakat bisa terpenuhi harapannya untuk memiliki akses dari Sulbar keluar Sulbar. Terutama ke Jakarta melalui Balikpapan atau dari Mamuju ke Jakarta melalui Makassar. Dan Pemda akan berupaya maksimal untuk bisa memenuhi kira-kira harapan-harapan pubik itu," tuturnya. (Rls)

Pasangkayu –Pelaksanaan Safari Ramadhan Pemprov Sulbar mulai berjalan di hari kedua Ramadhan, tepatnya di Pasangkayu, Rabu 13/3/2024. Kunjungan Pj Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh bersama sejumlah pimpinan OPD Pemprov Sulbar turut memeriahkan sejumlah kegiatan, pertama PJ Gubernur sebagai narasumber dalam Seminar Nasional bertema Tantangan Pendidikan Multikultural di Era Digital di salah satu hotel di Pasangkayu. Dilanjutkan dengan Musrenbang RKPD 2025 Kabupaten Pasangkayu di Gedung DPRD Pasangkayu dirangkaikan dengan peresmian SMA/SMK bersumber DAK. Agenda selanjutnya buka puasa bersama di Rujab Bupati Pasangkayu kemudian shalat tarawih di Masjid Cheng Hoo, di Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu, Pasangkayu. PJ Gubernur Sulbar Prof. Zudan memberikan sambutan sebelum memasuki shalat tarawih, mengajak masyarakat untuk mensyukuri nikmat, rezeki serta kesempatan dapat berkumpul melaksanakan shalat isya dan Tarawih berjamaah. “Kita dapat beribadah berjamaah, di luar sana banyak ingin melakukan sholat berjamaah namun tidak bisa, seperti satpam sedang piket, supir bus, dan pekerjaan lainnya,” ucap Zudan. Kedua adalah mensyukuri kerukunan, dengan kerukunan dapat melaksanakan ibadah dengan aman dan nyaman,”Kerukunan ini harus kita jaga,” pungkasnya. (Rls)

Pasangkayu –Pj Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh bersama Ketua DPRD Sulbar St. Suraidah Suhardi turut menyerahkan hibah saat melaksanakan safari ramadan 1445 H di Masjid Cheng Hoo Pasangkayu, Rabu 13/3/2024. Hibah yang diserahkan sebesar 385 juta rupiah untuk rumah ibadah dan pesantren, tersebar di 9 titik di Pasangkayu. “Saya bersama DPRD dan OPD mengawali di Pasangkayu, dan menyerahkan hibah untuk rumah ibadah. Nilainya tidak banyak, 385 juta untuk 9 titik,” ucap Zudan. Sestama BNPP ini berharap, hibah tersebut salah satunya digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik. “Untuk pelayanan publik, salah satunya dengan memperbaiki sarana dan prasarana pelayanan publik itu salah satunya kebersihan kamar mandi, toilet di pesantren dan masjid,” ucap Zudan. Dalam menutup sambutannya, PJ Gubernur berpesan kepada masyarakat Pasangkayu agar senantiasa menjaga tiga hal, yakni terus mengembangkan tiga ukhuwah, Yaiti Ukhuwah Islamiah, (antar sesama umat islam, Ukhuwah Wathaniyah (antar sebangsa beda agama), Ukhuwah Insaniyah (antar sesama manusia). Pada kesempatan tersebut hadir Bupati Pasangkayu, Yaumil Ambo Djiwa, Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi, Sekda Pasangkayu, Muh. Zain Mahmud, Danramil Pasangkayu , Letda Inf. Bahar Talatta, Kapolsek Pasangkayu, Iptu Sutriman, Ketua Baznas Pasangkayu, Ahmad Adrian, sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar dan jamaah mesjid lainnya

Mamuju - Dalam rangka fasilitasi penerapan SPBE, Dinas Kominfo sebagai leading sektor digitalisasi pemerintahan perbesar kapasitas layanan internet terpusat bagi seluruh OPD dan rumah jabatan pimpinan dalam Kompleks Perkantoran Gubernur. Kapasitas internet yang disediakan cukup besar dengan total 3.700 Mbps. Kapasitas tersebut disediakan untuk optimalisasi penggunaan bagi sekira 2.500 – 3.000 user para personil semua kantor OPD. Saat ini Internet semakin dibutuhkan di kantor untuk keperluan kedinasan, khususnya untuk mengakses aplikasi utama pemerintahan seperti administrasi persuratan dan kearsipan (SRIKANDI), aplikasi perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan (SIPD), aplikasi akuntabilitas kinerja (e-Kinerja) dan beberapa aplikasi lainnya untuk layanan publik dengan keberadaan server pada pemerintahan pusat di Jakarta. Seluruh OPD pemprov Sulbar telah terkoneksi jaringan kabel fiber optik dari Dinas Kominfo. Dengan support jaringan intra, kestabilan distribusi jaringan internet antar kantor lebih lancar dan baik. Kadis Kominfo Sulbar Mustari Mula mengatakan OPD tidak diberikan batasan dalam mengakses internet sehingga dapat menggunakannya secara maksimal untuk keperluan kedinasan. "Ketersediaan internet yang stabil juga sangat diperlukan dalam pelaksanaan meeting virtual yang sudah rutin dan sering dilakukan," kata Mustari, Kamis 14 Maret 2024. Ia menambahkan OPD yang berkantor dalam kompleks kantor gubernur diminta tidak lagi berlangganan sendiri penyediaan internetnya. "Ini karena telah disediakan terpusat Dinas Kominfo sesuai Permenkominfo Nomor 8 Tahun 2019," tambahnya. Sedangkan, Kabid Aplikasi Informatika Muh Ridwan Djafar mengungkapkan, jika OPD mengalami kendala akses yang lambat perlu diperhatikan perangkat jaringan yang digunakan karena terkadang kapasitas alat tidak sebanding dengan jumlah pengguna dan jenis akses yang dipakai. "Apabila terjadi error akses dapat menghubungi layanan bidang APTIKA Dinas Kominfo untuk penanganan teknis lebih lanjut,"ucapnya. Selain itu, akses internet menggunakan model SSID tunggal (nama wifi yang sama) di seluruh kantor OPD agar setiap personil dapat memanfaatkan internet dimanapun tanpa harus login berulang. "Kapasitas jaringan yang besar itu disuplai oleh 3 provider supaya saling backup apabila terjadi error dari…

MAMUJU, - Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris menerima kunjungan Wakil Ketua Umum KORPRI , Bima Haria Wibisana di Rujab Sekprov Sulbar Kamis 14 Maret 2024. Wakil Ketua Umum DPN KORPRI, Bima Haria Wibisana mengatakan, kunjungan kerja merupakan bagian dari menggalakkan kegiatan KORPRI "Jadi kami ingin menggalakkan kegiatan Korpri , dan peran Korpri di masyarakat apalagi masih banyak masyarakat menilai Korpri tidak berperan apa-apa di masyarakat," kata Bima Ia juga mengatakan, Korpri harus menguatkan peran di masyarakat terutama setelah pemilu, bagaimana soal netralitas ASN, sebab netralitas ASN bukan hanya saat pemilu tetapi setiap hari. "Karena ASN diperhadapkan pada pelayanan publik, kebijakan dan itu harus adil dan itu kami coba panaskan supaya peran Korpri terlihat mengayomi masyarakat," ucapnya. Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Muhammad Idris yang juga merupakan Ketua Korpri Sulbar menyampaikan, kunjungan kerja yang dilakukan Waketum dalam rangka menyelarasakan program Korpri pusat dan daerah. "Termasuk didalamnya adalah mendorong KORPRI dalam konteks yang lebih dapat beradaptasi dengan milenial termasuk official, marchindise, seperti pakaian dan atribut korpri tidak boleh didesain dengan tidak memperhatiakn perkembangan milenilal," ujarnya. Selain itu juga pertemuan tersebut membahas mengenai aspek pembinaan KORPRI yang secara umum didorong dapat memberi manfaat yang lebih luas kepada anggotanya dan masyarakat. "Itu yang didorong oleh pusat dan sebagai pimpinan KORPRI Wilayah menjadi hal menarik dan bagus untuk dilakukan," tutupnya. (Rls)

Mamuju--Sejalan dengan program nasional dengan penerapan pelayanan sistem digitalisasi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi dan Konsultan IT Samsat selaku pengembang e-Samsat terus melakukan pembaharuan aplikasi di setiap Samsat se-Sulbar. Kegiatan ini dilakukan oleh Konsultan IT Samsat se-Sulbar, PT RIC dan Tim IT BPKPD Sulbar, di mulai Senin 04 Maret 2024 dan akan berlangsung hingga Jumat 15 Maret 2024 di seluruh kabupaten se-Sulbar Penerapan digitalisasi ini agar pelayanan bisa dilakukan dimana dan kapan saja, dalam satu genggaman dan One Stop Service. Kepala BPKPD Sulbar, Masriadi Nadi Atjo menjelaskan, dalam memanjakan dan memudahkan pelayanan serta menjawab tantangan sistem digitalisasi, mendukung program pembangunan pemerintahan dengan pemanfaatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menggunakan Aplikasi e-Samsat. "E-Samsat sebuah aplikasi untuk memudahkan masyarakat membayar PKB secara aman dan mudah,” ucap Masriadi. Oleh karena itu, Masriadi mengatakan, dalam meningkatkan pelayanan berbasis teknologi informasi tersebut, pihaknya kerap melakukan pembaruan aplikasi dan perubahan setting di Samsat demi kelancaran para petugas Samsat di lapangan. Kepala BPKPD Sulbar berkomitmen memberi kemudahan pada wajib pajak kendaraan bermotor menggunakan aplikasi berjenis mobile platform secara digital. "Hal ini sejalan dengan program prioritas Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh terkait Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan. Penerapan Non Tunai secara penuh akan menciptakan pelayanan yang cepat, tepat, jelas, murah, transparan dan akuntabel," pungkasnya. Sejak resmi dibentuk Januari 2024 lalu, Kantor UPTD PPRD Mamuju Tengah (Mateng) telah siap dirancang untuk sistem pelayanannya sudah sama dengan Samsat induk. Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi BPKPD Sulbar, Faika Kadriana Ishak mengatakan, BPKPD terus memperluas basis penerimaan PKB dan BBNKB. "Khusus untuk Kantor UPTD PPRD Mateng sudah siap untuk proses kendaraan baru, hanya saja belum bisa running. Dalam waktu dekat kita menunggu Sistem ERI dari Kepolisian untuk menindaklanjuti,” ujar Faika. Penulis : BPKPD Sulbar Editor :…

MAMUJU -- Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris membuka secara resmi Peningkatan Kapasitas Tim Teknis Surat Tanda Daftar Budidaya (STBD), di Multi Function Grand Maleo Hotel Mamuju, Rabu, 13 Maret 2024. Sekprov Sulbar Muhammad Idris pada pertemuan tersebut mengatakan, kegiatan ini menjadi penting, karena 68 persen Perekonomian Sulbar itu digerakkan oleh sektor pertanian dan perkebunan. "Kehadiran seluruh tim tentu berkomitmen memastikan semakin hari sektor perkebunan di Provinsi Sulbar semakin terkelola dengan baik, Itulah sebabnya STBD ini harus memastikan perencanaan, evaluasi monitoring sektor perkebunan semakin terkelola dengan baik," kata Idris . Ia mengatakan, sektor perkebunan di Provinsi Sulbar saat ini terus mengalami peningkatan dan kemajuan yang signifikan, satu penyebabnya karena aspek perencanaan yang semakin baik. Sehingga, Ia berharap melalui pertemuan tersebut seluruh tim yang hadir berkomitmen dengan baik melakukan transformasi untuk mengelola sektor perkebunan ini dengan tidak biasa. "Pertemuan ini harus mengahasilkan rancangan yang terukur betul terutama di sektor perkebunan, seperti kelapa kopi dan kakao dapat terkelola dengan baik sehingga pemerintah pusat dapat mencatat Provinsi Sulbar sebagai provinsi yang memiliki potensi besar," tutupnya. (Rls)

MAMUJU – Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Botteng melakukan tatap muka dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) di Ruang Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulbar, Selasa, 5 Maret 2024. Mereka menanyakan soal progres bantuan stimulan gempa tahap II di Kabupaten Mamuju. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Sulbar, Husain Mansyur yang menemui Mahasiswa tersebut mengatakan, sudah memberikan jawaban komprehensif terkait dana stimulan gempa yang dipertanyakan. “Pihak mahasiswa dan pelajar Botteng berterima kasih atas penjelasan komprehensif dari BPBD Sulbar,” kata Husain, Rabu 13 Maret 2024. Menurut Husain, progres saat ini sudah pada tahap penyerahan berkas Telahaan dari BNPB ke Kementerian Keuangan RI. "Adapun data calon penerima bantuan yang sudah terverifikasi yakni 19 ribu rumah, dari semula sebanyak 20.400 rumah. Kita tinggal menunggu Dana Transfer dari BNPB ke daerah," ucapnya. Penulis : BPBD Sulbar Editor : humassulbar