JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) diwakili Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Kabid RR) Husain Mansyur, melakukan pertemuan dengan Pusdalops Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia (BNPB RI), Kamis, 14 Maret 2024. Pertemuan di Kantor BNPB RI, Lantai 11 Ruang Pusdalops ini membahas terkait bantuan hibah Pembangunan Sarana dan Prasarana Pusdalops Regional dan Daerah, yang akan secepatnya di realiasasikan. Kabid RR BPBD Sulbar, Husain Mansyur mengatakan, pihaknya sudah menerima dokumen perencanaan dan gambar arsitektur terkait pembangunan sarana dan prasarana Pusdalops. "Saat ini kami akan secepatnya mengurus izin IMB dan UKL-UPL/AMDAL sebagai syarat yang diperlukan dalam pembangunan sarana dan prasarana Pusdalops," ungkap Husain. Menurutnya, pembangunan sarana dan prasarana Pusdalops akan menjadi sentral penanganan bencana. "Saya berharap keberadaan Gedung Pusdalops akan menjadi pusat koordinasi penanggulangan bencana di Sulbar, sehingga penanganan bencana bisa ditangani lebih cepat dan optimal," ucap Husain. Penulis : BPBD Sulbar Editor : humassulbar

Mateng -- Pemprov Sulbar melakukan peresmian sekaligus menyerahkan gedung pendidikan kepada sejumlah sekolah di Mamuju Tengah, Kamis 14 Maret 2024. Acara peresmian ditandai dengan penandatangan prasasti oleh PJ Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh, di tengah pelaksanaan acara Musyawarah rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025, di Aula Kantor Bupati Mamuju Tengah PJ. Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh berharap bangunan SMA/SMK yang bersumber dari DAK Tahun 2023 ini dapat terus bertambah dari tahun ke tahun. Hanya saja, Ia menegaskan agar bertambahnya sarana dan prasarana pendidikan di Sulbar seiring dengan peningkatan kualitas pendidikan di Sulbar. Zudan menyebut beberapa permasalahan perlu dihadapi ke depan, seperti siswa SMA/SMK yang masuk perguruan tinggi di Sulbar masih sangat rendah. Baru kisaran 9-13 persen. “ Ini yang perlu kita tingkatkan kedepan,” tegas Zudan. Pada kesempatan itu , Sestama BNPP ini juga berharap terbangun budaya belajar di tengah masyarakat Sulbar. “Mari kita sama sama meningkatkan kualitas belajar, magrib sampai 9 malam anak anak tidak menonton , tapi belajar, ngaji atau belajar ilmu-ilmu sekolah. Bangun budaya belajar ini akan bisa mendorong peningkatan sumber daya manusia kita. "Ini kita dorong melalui RKPD, kita mendorong sumber daya manusia agar IPM bisa naik. IPM ini Hal paling mendasar,” ungkapnya. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar Mithhar berharap dengan diserahkannya dan diresmikannya bangunan sekolah tersebut dapat segera dimanfaatkan untuk proses belajar mengajar.. Disebutkan, ada lima sekolah menjadi sasaran DAK 2023 dan telah selesai dikerjakan. “Dengan adanya bangunan ini, maka proses belajar mengajar semakin lancar. Kita tidak ingin anak anak terkendala karena kurangnya sarana dan prasarana pendidikan,” pungkasnya. (Rls)

MAMUJU–Menghadapi tantangan cuaca ekstrem yang semakin mengancam, pentingnya kerja sama dan kolaborasi dari berbagai pihak menjadi kunci utama dalam upaya mengantisipasi dampak bencana yang mungkin terjadi. Hal ini disampaikan Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Amir Maricar, Kamis 14 Maret 2024. Menurut Amir, fenomena cuaca ekstrem seperti banjir, tanah longsor, dan gelombang panas telah menjadi ancaman yang nyata bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan mitigasi harus dilakukan secara terencana, terpadu dan terukur dengan melibatkan berbagai pihak. "Dalam menghadapi dampak bencana akibat cuaca ekstrem, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, industri, masyarakat sipil, dan media, yang dikenal sebagai Pentahelix, sangatlah penting," ujar Amir. Amir juga menekankan, melalui kolaborasi Pentahelix, berbagai sumber daya dan keahlian dapat digunakan secara optimal untuk mengurangi risiko bencana dan memperkuat ketahanan masyarakat. "Pemerintah perlu bekerjasama dengan akademisi untuk mengembangkan sistem peringatan dini yang lebih efektif. Industri dapat berkontribusi dengan teknologi dan sumber daya untuk memperkuat infrastruktur yang tahan bencana. Sementara itu, masyarakat sipil dan media memiliki peran penting dalam penyebaran informasi dan edukasi kepada masyarakat," tambahnya. BPBD Sulbar sendiri telah melakukan langkah-langkah konkret dalam memfasilitasi kerja sama dan kolaborasi Pentahelix dalam menghadapi bencana akibat cuaca ekstrem. Ini termasuk penyelenggaraan pelatihan, Penyusunan Rencana Kontigensi (RENKON), Penyusunan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) serta program sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat. Amir juga mengajak semua pihak untuk aktif terlibat dalam upaya pencegahan dan mitigasi bencana. "Kita semua memiliki tanggung jawab untuk melindungi diri kita sendiri, keluarga, dan masyarakat dari dampak bencana. Dengan bekerjasama dan saling mendukung, kita dapat mengurangi risiko serta kerugian yang ditimbulkan oleh cuaca ekstrem," tandasnya. Kerja sama dan kolaborasi Pentahelix merupakan strategi yang efektif dalam menghadapi bencana akibat cuaca ekstrem. Dengan berbagai pihak bersatu padu, diharapkan Sulbar dapat menjadi lebih tangguh dan siap menghadapi tantangan masa depan. Penulis…

MAMUJU –Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) memberikan bantuan logistik kepada masyarakat Kabupaten Mamasa yang terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di beberapa wilayah di kabupaten tersebut. Bantuan logistik yang diberikan berupa beras, mie instant, terpal, paket perlengkapan keluarga, makanan siap saji, selimut, matras dan sabun mandi. Bantuan tersebut diserahkan langsung Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sulbar Arnidah, kepada Kepala Pelaksana BPBD Mamasa Gusti Harmiawan B., di Kantor BPBD Sulbar, Kamis 14 Maret 2024. Penyerahan bantuan logistik ini sebagai bentuk penguatan kelembagaan dan penanganan kebencanaan atas permohonan bantuan logistik dari bencana banjir bandang dan longsor di Kabupaten Mamasa, yang menyebabkan kerusakan rumah penduduk, sarana dan prasarana umum, area persawahan dan perkebunan serta akses jalan dan jembatan yang terputus akibat longsor. "Bantuan logistik ini sebagai bentuk support kesiapsiagaan dan penyediaan logistik dalam penanganan bencana di Kabupaten Mamasa, mengingat anomali cuaca yang cenderung menunjukkan kondisi curah hujan ekstrem di Kabupaten Mamasa akhir-akhir ini" ujar Arnidah, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sulbar. Penyerahan bantuan logistik ditanggapi positif Kepala Pelaksana BPBD Mamasa Gusti Harmiawan B. Ia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Provinsi Sulbar atas perhatian yang diberikan dengan harapan bantuan itu dapat sedikit meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana. Penulis : BPBD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Syamsul Ma’rif memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Program Upaya Khusus (Upsus) Penambahan Areal Tanam (PAT) Padi dan Pompanisasi di Sulbar. Pertemuan tersebut dilaksanakan secara hybrid (daring dan luring) yang dipusatkan di Aula Dinas TPHP Sulbar, Kamis, 14 Maret 2024. Pertemuan ini merupakan rapat lanjutan yang dilaksanakan sebelumnya pada Rabu, 13 Maret 2024 di Aula Dinas TPHP Sulbar. Kegiatan ini untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Pertanian Nomor 194/KPTS/OT.050/M/03/2024 tentang Satuan Tugas Antisipasi Darurat Pangan. Peserta koordinasi terdiri dari Tim Upsus Pusat yang diketuai oleh Kepala Balai Besar Pengujian Standart Instrumen Pascapanen Pertanian (BSIP) Asmar Hamsah, Tim BSIP Sulbar, Tim Upsus Korem, Kepala Dinas Pertanian kabupaten se-Sulbar, Tim Upsus Dinas TPHP Sulbar dan Penyuluh Pertanian se- Sulbar. Dalam rakor, Kepala Dinas TPHP Sulbar, Syamsul Ma’rif berharap terjalinnya kolaborasi yang prima antara pusat, provinsi dan kabupaten sehingga target capaian peningkatan produksi pangan di Sulbar dapar dicapai. “Hasil koordinasi ditetapkan bahwa CPCL untuk penambahan luas tanam sebanyak 10.428 Ha dan CPCL penerima pompanisasi akan dikirim ke pusat paling lambat 15 Maret 2024,” ungkap Syamsul Ma’rif. Penulis : Dinas TPHP Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Junda Maulana menghadiri secara virtual sekaligus menjadi narasumber pada Forum OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulbar, Kamis (14/3/2024). Pada kesempatan itu, Kepala Bapperida Sulbar memaparkan terkait Arah Kebijakan Pembangunan Sulbar Tahun 2025 dalam Sektor Penanaman Modal dan Investasi. Dalam paparannya, Junda Maulana menyampaikan pentingnya perencanaan roadmap prioritas komoditi unggulan setiap wilayah. “Pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh sektor pertanian, dimana perlu adanya perencanaan roadmap prioritas komoditi unggulan setiap wilayah, agar dapat berdayasaing untuk memudahkan investor berinvestasi di setiap wilayah kabupaten yang ada di Sulbar,” kata Junda. Menurutnya, terdapat beberapa permasalahan investasi di Sulbar, diantaranya pertama masih tingginya tingkat resiko bencana di Sulbar yang dapat menurunkan minat investasi, jika tidak diantisipasi sejak awal. Kedua, masih minimnya infrastruktur dan sarana prasarana penunjang dalam mendukung investasi daerah (bandara, pelabuhan), terutama dalam kegiatan ekspor komoditas unggulan yang ada di Sulbar. Ketiga, data potensi investasi dari seluruh sektor belum valid dan belum dapat tersaji secara detail. Keempat, regulasi dan kepastian hukum (pengurusan izin, kemudahan akses, dsb) belum optimal. Kelima, dukungan kerja sama antar daerah dalam meningkatkan investasi belum berjalan optimal. “Selain keterbatasan fiskal, kita juga diperhadapkan masalah kinerja ekonomi. Yang menarik di sini, pertumbuhan ekonomi tahun 2023 di Sulbar 5,2 persen dan kita tumbuh di atas nasional. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kita belum mampu berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan,” beber Junda. “Maka dengan itu, perlu adanya Evaluasi Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan RUPM dan untuk menyesuaikan RUPM agar tetap relevan dengan kondisi terkini. Mengoptimalkan pemberian fasilitas, kemudahan dan insentif penanaman modal untuk menarik minat investasi di Sulbar, penguatan promosi investasi dan perlunya menyusun Investment Project Ready to Offer (IPRO) pada sektor komoditi potensial, sehingga akan lebih mudah untuk ditawarkan ke investor dan…

Mateng--Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Junda Maulana mengajak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju Tengah (Mateng) manfaatkan peluang sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Itu disampaikan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 di Aula A Kantor Bupati Mamuju Tengah, Kamis (14/3/2024). “Sulbar menjadi daerah penyedia pangan untuk IKN. Kedepannya, manfaatkan peluang dengan peningkatan komoditas. Apalagi IKN akan ada peningkatan penduduk 4 sampai 5 juta jiwa. Untuk itu, bagaimana cara kita menjadi penyangga IKN karena kita yang terdekat,” kata Junda. Untuk mendukung hal tersebut, Junda menyebut strategi yang dapat dilakukan, yaitu : 1. Peningkatan produksi komoditas. 2. Peningkatan sumber daya manusia, dengan pendidikan vokasi tematik keterampilan. 3. Peningkatan aksesibilitas konektivitas, berupa jalan dari pusat produksi ke lokasi pemasaran, infrastruktur jalan ke pusat pemerintahan, sehingga semua desa bisa dijangkau dengan kendaraan roda empat, ruas jalan Mamuju ke Makassar, Mamuju ke Palu serta akses ke IKN. 4. Pewilayahan komoditas yang bisa dikembangkan pada satu kabupaten, karena berkaitan dengan cost atau biaya. “Dari permasalahan yang ada harus dilakukan akselerasi untuk Indonesia emas 2045 dengan melakukan percepatan,” lanjutnya. Kegiatan ini dihadiri Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh, beserta unsur pimpinan Sulbar, unsur legislatif Mateng, Staf Ahli dan Perangkat Daerah Pemkab Mateng, serta perwakilan swasta, pers, organisasi masyarakat, akademis dan tokoh masyarakat. Penulis : Bapperida Sulbar Editor : humassulbar

Pasangkayu--Kepala Badan Perencanaan Pembangunan , Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Junda Maulana hadir sebagai narasumber pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2025 Kabupaten Pasangkayu, Rabu (13/3/2024). Dalam paparannya, Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana menyebut Pasangkayu sebagai kabupaten dengan tingkat kemiskinan terendah di Sulbar. “Kemiskinan Sulbar telah mampu diturunkan sampai dengan 7,54 persen dalam kurun waktu tahun 2007 – 2023, meskipun masih berada di atas rata – rata nasional,” ungkap Junda Maulana, saat menyampaikan Arah Kebijakan RKPD Tahun 2025 di Ruang Paripurna DPRD Pasangkayu. “Kabupaten Pasangkayu menjadi yang terendah, dalam hal menekan kemiskinan Sulbar,” sambungnya. Diketahui, kemiskinan menjadi salah satu permasalahan pokok pembangunan daerah di Sulbar. Berdasarkan hasil pembahasan dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Nasional (Rakortekrenbangnas) 2024 di Surabaya pada 27 Februari lalu, Sulbar menargetkan tingkat kemiskinan dikisaran 8 – 9 persen pada tahun 2025. Dalam paparannya, Junda juga menampilkan rumusan tema pembangunan Sulbar Tahun 2025, yaitu “Akselerasi Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat”. Dari tema tersebut, Pemerintah Provinsi Sulbar menurunkannnya menjadi 4 (empat) prioritas pembangunan, antara lain : 1. Memacu Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Inklusif. 2. Pemenuhan Layanan Dasar untuk Kualitas Hidup yang Lebih Baik. 3. Peningkatan Sistem Mitigasi Kebencanaan dengan Tetap Menjaga Keberlanjutan Lingkungan Hidup. 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan berbasis Digital yang Melayani. Ditemui usai kegiatan, Junda menyampaikan, arah kebijakan itu penting untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan di Sulbar. “Kehadiran kami di sini (Pasangkayu red.) bertindak sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Sulbar, yang menjalankan tugas untuk memastikan sinkronisasi perencanaan pembangunan hingga pada level kabupaten. Harapannya paparan yang telah kami sampaikan menjadi acuan dalam RKPD Tahun 2025 Kabupaten Pasangkayu,” terang Junda. Penulis : Bapperida Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mempersiapkan Forum Group Disscussion (FGD) Infrastruktur Tahun 2024 yang rencananya diagendakan secara hybrid pada Senin (18/3/2024). Dalam rangka FGD tersebut, Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bapperida Sulbar, Arjanto memimpin rapat internal untuk membahas persiapan kegiatan. “Kegiatan FGD akan dilaksanakan pada Senin 18 Maret Tahun 2024 dengan Tema "Akselerasi Peningkatan Infrastruktur dan Pemerataan Pembangunan antar Wilayah", ujar Arjanto yang ditemui usai memimpin rapat pada Rabu (13/3/2024). Menurutnya, kegiatan itu menghadirkan narasumber dari berbagai unsur, antara lain Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulbar Muhammad Idris, Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana, BPIW (Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah) Kementerian PUPR, dan unsur Akademisi dari UNHAS. Di kesempatan lain, Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana mengungkapkan permasalahan Infrastruktur di Sulbar masih cukup banyak. “Masalah seperti persentase mantap jalan provinsi yang masih terendah nasional, konektivitas yang masih sangat terbatas, masalah stunting yang erat hubungannya dengan penyediaan sanitasi dan air bersih yang layak juga perlu mendapat perhatian serius. Masalah kewilayahan Sulbar diharapkan dapat dipetakan dengan baik untuk penyelesaiannya, ini sangat memerlukan perkuatan koordinasi sejak dari tahapan perencanaan sampai tahapan eksekusi, maupun pemanfaatannya,” ungkapnya. Penulis : Bapperida Sulbar Editor : humassulbar

Jakarta– Pada tahun 2045 mendatang, Indonesia akan merayakan usia ke-100 nya dengan momentum berharga, yaitu bonus demografi. Bonus demografi ini terjadi ketika jumlah usia produktif di suatu negara lebih banyak daripada jumlah usia non-produktif. Diharapkan, generasi muda Indonesia akan menjadi pendorong utama dalam berbagai sektor untuk kemajuan bangsa, mulai dari ekonomi, pendidikan, sosial, hingga politik. Dalam acara Obras Kain PKK Edisi 02 Tahun 2024 dengan tema "Generasi Cerdas, Indonesia Maju", berbagai cara mengoptimalkan kemampuan generasi muda telah dibahas oleh para ahli dan praktisi di bidangnya. Acara ini berlangsung Kamis, 14 Maret 2024, Pukul 10.00 WIB. Opening Speech oleh dr. Yulia Zubir, Ketua Bidang Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga TP-PKK Pusat, memberikan sorotan tentang pentingnya peran generasi muda dalam memajukan Indonesia. Narasumber utama, Tjahjo Suprajogo, seorang motivator literasi nasional dan dosen IPDN, memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana generasi muda dapat mengoptimalkan potensinya dalam berbagai sektor untuk kemajuan bangsa. Acara dipandu Nyak Yasir Muammar, Sekretaris Pokja II TP-PKK Pusat, yang memastikan kelancaran jalannya diskusi serta interaksi antara narasumber dan peserta. Acara ini dihadiri Sekretaris II Pengurus TP-PKK Sulawesi Barat (Sulbar) Rini Lukita Sari melalui aplikasi zoom. Ini menunjukkan antusiasme dan komitmen untuk terlibat dalam pembahasan mengenai peran penting generasi muda dalam membangun masa depan Indonesia yang lebih baik. Menurut Rini, acara itu menandai langkah awal dalam mempersiapkan generasi muda Indonesia sebagai pemimpin masa depan yang cerdas dan bertanggung jawab, serta menggambarkan komitmen PKK dalam memperjuangkan kesejahteraan dan kemajuan bangsa. "Semoga hasil diskusi dan upaya bersama dalam mengoptimalkan kemampuan generasi muda tersebut akan membawa Indonesia menuju puncak kemajuan dan keberhasilan," kata Rini, yang juga Kabid Pengembangan ASN BKD Sulbar ini. Penulis : Pengurus TP-PKK Sulbar Editor : humassulbar