Mamuju--Sebanyak 285 PNS Lingkup Pemprov Sulbar diangkat dalam jabatan fungsional, dengan rincian fungsional jenjang keahlian sejumlah 243 orang dan fungsional jenjang keterampilan sejumlah 42 orang. Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan pejabat fungsional dilakukan oleh Sekprov Sulbar Muhammad Idris, di Tribun Merah Putih Kantor Gubernur Sulbar, Rabu 30 November 2022. Pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui pengangkatan pertama yaitu PNS formasi umum pengangkatan Tahun 2020, setelah terangkat sebagai CPNS selanjutnya mengikuti Diklat Prajabatan atau Latsar. Sekprov Sulbar Muhammad Idris menekankan, pejabat fungsional sebagai pelaksana teknis fungsional pada instansi pemerintah memiliki peran penting bagi jalannya pelayanan kepada masyarakat. "Sebagai pejabat fungsional harus mampu melaksanakan tugas yang bersifat mandiri dalam melaksanakan tugas profesi sesuai dengan jenjang jabatan pada level keterampilan dan keahlian, dengan butir kegiatan yang sangat jelas sebagaimana tercantum dalam Permenpan masing-masing jabatan fungsional,"kata Idris Idris berharap para pejabat yang dilantik dapat melaksanakan tugas pada jabatannya dengan baik, bekerja penuh dedikasi, amanah, tanggungjawab dan menjadi teladan di lingkungan kerja. "Terapkan nilai dasar BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif) menjadi budaya kerja baru, sehingga ASN benar-benar akan mampu bertanggungjawab menjalankan amanah untuk melayani, meningkatkan martabat bangsa dan menjaga kehormatan institusi, serta pribadi ASN,"pesan Idris Kepada para kepala OPD, Idris menginstruksikan untuk memberi support atau dukungan kepada pejabat fungsional di masing-masing OPD. "Berikan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan tugas dan fungsinya sehingga angka kredit dapat dikumpulkan. Dengan angka kredit yang cukup, digunakan untuk kenaikan pangkat dan jenjang jabatan fungsional,"imbaunya Selain itu, perhatikan pengembangan kompetensi pejabat fungsional dengan mengikut sertakan dalam Diklat pengembangan ASN dan Uji kompetensi untuk kenaikan jenjang jabatan. (mhy)

MAMUJU -- Pemprov Sulbar bersama DPRD Sulbar melakukan penandatangan atas Persetujuan Bersama Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Sulbar Tahun Anggaran 2023 melalui sidang Paripurna di Kantor Sementara DPRD Sulbar, Selasa 29 November 2022. Adapun asumsi yang tertuang dalam RAPBD 2023, Pendapatan Rp1,97 Triliun dengan rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp428,3 miliar, Pendapatan Transfer Rp1,54 triliun, Lain Lain pendapatan daerah yang sah Rp1,09 miliar. Belanja Rp2,05 Triliun dengan rincian Belanja Operasional Rp1,36 Triliun, Belanja Modal Rp457,3 miliar, Belanja Tak Terduga Rp23,5 miliar, Belanja Transfer Rp206,1 miliar. Defisit Rp74,9 miliar. Untuk menutupi defisit, Pembiayaan Rp74,9 miliar diperoleh dari penerimaan pembiayaan Rp137,4 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp62,5 miliar. Sehingga Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan nol rupiah. Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik yang menyaksikan paripurna via zoom menyampaikan permohonan maaf sebab tak dapat menghadiri sidang paripurna dikarenakan telah mempersiapkan hadir pada agenda pertemuan antara Gubernur se- Indonesia dengan Presiden RI, pada Rabu 30 November, membahas makro ekonomi. PJ Gubernur mengatakan hasil persetujuan RAPBD 2023 adalah wujud kolaborasi dan kebersamaan pemprov dan DPRD Sulbar "Untuk itu saya atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh Pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat yang telah bekerja sama bekerja tanpa mengenal lelah dalam melakukan pembahasan Ranperda APBD 2024. Serta melakukan harmonisasi di badan anggaran sampai dengan finalisasi yang sudah kita laksanakan," ujar Akmal Malik. PJ Gubernur menjelaskan, Penyusunan Ranperda APBD disesuaikan dengan arah kebijakan pembangunan Provinsi Sulawesi Barat yang merupakan acuan yang tertuang dalam rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum Anggaran Dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun Anggaran 2023. Sementara, Jubir Banggar DPRD Sulbar Syamsul Samad menyampaikan beberapa postur anggaran dalam RAPBD 2023 telah dilakukan pergeseran atas dasar penyesuaian Permendagri nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2023. "Selanjutnya hasil persetujuan ini akan menjadi bahan evaluasi Kementerian…

MAMUJU -- Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Provinsi Sulawesi Barat menggelar Upacara dan Talkshow dalam rangka HUT Korpri ke- 51 Tahun. Upacara HUT Korpri dipimpin langsung Sekprov Sulbar Muhammad Idris di Tribun Upacara Gubernur Sulbar, dilanjutkan dengan acara Talkshow Korpri Sulbar di Graha Sandeq, Selasa 29 November 2022. Sebagaimana amanah Ketua Umum Korpri Nasional menyampaikan harapan agar Korpri semakin maju dan menjunjung tinggi panca prasetya korpri. Dalam menghadapi Pandemi Covid-19 dua tahun terakhir. Kopri telah memberikan pelayanan serta menjalankan roda pemerintahan. Disamping itu, kebiasaan kerja dimasa pandemi telah mendorong inovasi cara kerja baru yang lebih efektif sehingga korpri dapat menjadikan model dalam rangka melayani masyarakat. Ketua Dewan Pengurus Korpri Sulbar, Muhammad Idris, pun kembali menekankan terkait nilai BerAKHLAK yang harus menjadi pegangan bagi setiap Korpri. Yakni Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, sebagaimana tema HUT Korpri tahun ini, "Korpri melayani berkontribusi dan berinovasi untuk negeri," "ASN bukan orang yang harus dilayani tetapi melayani seluruh lapisan masyarakat hendaknya melayani dengan iklas. Perkuat kerja sama dengan setiap komponen bangsa," ujar Idris. Dia pun meminta agar Korpri Sulbar tetap solid sebagai organisasi dalam kedinasan sehingg aspirasi ASN dapat ditampung dan disalurkan secara proporsional dan profesional. Pelaksanaan HUT Korpri dilanjutkan dengan Talkshow Korpri Sulbar, dengan tema Mewujudkan Brokorasi yang Kolaboratif dan Berdaya Saing. Telah hadir pembicara Dr. Syarkawi Rauf selaku dosen Ekonomi dan Bisnis Unhas dan Ketua DP Korpri Sulbar Muhammad Idris. Sarkawi Rauf mengatakan persoalan utama birokrasi adalah Sumber Daya Manusia dan Kesenjagang Digital. Karenanya Komisaris Utaman PTPN IX ini berharap birokrasi di Sulbar dapat mengambil langkah strategis menyelesaikan permasalaahan tersebut. Penting pula agar ASN mempersiapkan menghadapi ancaman krisis global, itu penting diketahui birokrasi di daerah, sebab berkaitan dengan refocusing anggaran. "Potensi lain, Jumlah anak putus sekolah tambah banyak, sementara pendidikan dan kesehatan adalah sektor paling prioritas," ungkapnya. Materi lainnya…

MAMUJU, -- Pemprov Sulbar mulai memberlakukan Sistem Tandatangan Elektronik, ditandai dengan Launching Sistem Tandatangan Elektronik Lingkup Pemprov Sulbar, dalam rangka HUT Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) ke 51 Tahun, di Graha Sandeq, Selasa 29 November 2022. Hal itu sebagai komitmen pemprov Sulbar mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkup Pemprov Sulbar. Sekprov Sulbar Muhammad Idris berharap dengan sistem tandatangan elektronik itu dapat mempermudah pelayanan dan mempercepat kinerja administrasi pemprov Sulbar. "Korpri Sulbar harus mendorong cara berpikir kita untuk terus maju," ujar Idris. Hal lain, pentingnya mengelola energi ASN Lingkup Pemprov Sulbar dan mengembangkan kompetensi ASN. "Untuk mengelola energi ini bagaimana kita menjadi pribadi yang percaya kemampuan diri sendiri," Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas Sarkawi Rauf pun mendukung atas terobosan Pemprov Sulbar menghadirkan tandatangan berbasis elektronik. "Ini sebagai transformasi digital. Bagaimana membangun lingkungan yang betul-betul smart karena proses digitalisasi yang berkembang begitu besar," ungkapnya. (rls)

Pasangkayu--Sekprov Sulbar Muhammad Idris bersama Bupati Pasangkayu, Yaumil Ambo Djiwa dan unsur Forkompida melakukan Penanaman Mangrove di Pantai Maleo, Desa Letawa, Kecamantan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu, Senin, 28 November 2022. Kegiatan itu sebagai tahap awal Pencanangan Penanaman 1,2 juta pohon mangrove di Sulbar, dimulai hari ini dilakukan serentak di enam kabupaten. Seperti halnya di kabupatan lain, di Pasangkayu juga melibatkan berbagai unsur, termasuk para siswa SMA dan SMK. Sekprov Sulbar, Muhammad Idris mengemukakan, lingkungan menjadi konsen bagi Pemprov Sulbar. Olehnya itu, Pemprov Sulbar mendeklarasikan menjadikan Sulbar menjadi provinsi yang selamat, dengan melakukan penanaman mangrove. Adapun alasan memilih mangrove untuk didahulukan. Idris menjelaskan, berdasarkan analisis dari Kementerian Lingkungan Hidup RI, di sepanjang pantai Sulbar sebagian besar mengalami abrasi yang luar biasa parah. "Dalam teorinya, abrasi itu hanya bisa kita tolong, kita bantu dengan melakukan penanaman atau membesarkan mangrove,"tutur Idris Idris mengungkapkan, dalam peta yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup RI, mangrove yang ada di Sulbar disejumlah titik sepanjang pantai Sulbar sudah diidentifikasi. Salah satunya di Pasangkayu, ada sejumlah titik yang memang harus dijadikan perhatian, termasuk di Pantai Maleo. "Kita ingin di Pasangkayu ini membangun komitmen menanam mangrove dan hidup. Artinya, jangan hanya menanam bibit mangrove tapi tidak hidup,"tuturnya Idris berharap, Pantai Maleo dua atau tiga tahun kedepan kondisinya berubah, semuanya serba hijau setelah ditanami mangrove. Selain itu, juga berharap penanaman mangrove di pantai itu bisa jadi percontohan untuk dijadikan sebagai model menanam dan tumbuhnya mangrove. "Atas nama Pemprov Sulbar, saya berharap apa yang kita lakukan hari ini tidak hanya seremoni, tetapi memastikan bahwa kita harus konsen menyelamatkan lingkungan. Dimulai dari Pantai Maleo ini kita menyelamatkan lingkungan di Pasangkayu khususnya dan Sulbar secara keseluruhan,"tutupnya (mhy)

MAMUJU -- Sulbar melakukan Pencanangan Gerakan Sulbar Menanam Mangrove, melibatkan berbagai unsur, termasuk pelajar mahasiswa dan siswa, melakukan penanaman mangrove di Pantai Landi, Kelurahan Rangas Mamuju, Senin 28 November 2022 Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik mengatakan, gerakan ini berangkat dari komunikasi bersama dengan berbagai pihak, karenanya berterima kasih kepada seluruh Forkopimda Sulbar yang terus bersama-sama pemprov Sulbar serta memberikan ide-ide dalam melakukan aksi nyata demi kemajuan Sulbar. Disebutkan, masih banyak ditemukan titik terdampak abrasi di sepanjang 715 Km garis pantai Sulbar. Karenanya melalui aksi menanam mangrove sengaja memilih salah satu lokasi yang terdampak abrasi, di Pantai Landi. "Kami mengundang untuk melihat betapa daerah kita terancam. Untuk itu ayo kita mulai dengan kegiatan nyata," terang Akmal Malik. PJ Gubernur menjelaskan, informasi yang diperoleh bahwa dari sekian mangrove yang ditanam hanya berpeluang menyisakan 30 persen pohon yang tumbuh. Artinya ketika menanam 1,2 juta pohon itu hanya berpotensi sekitar 350 ribu pohon. Namun itu bukan menjadi alasan untuk tidak melakukan aksi nyata peduli terhadap lingkungan. "Ini bentuk kontribusi nyata kita terhadap lingkungan," ungkapnya. Gerakan itu, lanjut Akmal, juga sebagai tindak lanjut dari arahan presiden RI Joko Widodo. Karenanya ia berterima kasih kepada berbagai pihak telah mendukung gerakan menanam mangrove tanpa menggunakan APBD. Kegiatan itu juga untuk mengedukasi generasi agar mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana menanam mangrove dengan tepat dan bagaimana menyelamatkan lingkungan dengan benar. Diketahui, gerakan menanam mangrove yang bertepatan Hari Menanam Pohon Indonesia ini sebagai tahap awal Pencanangan Menanam 1,2 juta pohon mangrove di Sulbar, serentak dilakukan di enam kabupaten pada 28 November 2022. Pelaksanaan di kabupaten lain, di Polman 58 ribu pohon, Majene 27 ribu, Mamuju 27 ribu, Mateng 10 ribu dan Pasangkayu 25 ribu pohon. "Minggu depan kita akan kembali melibatkan seluruh perangkat desa. Jadi ini adalah pencanangan menuju 1,2 juta pohon mangrove," ungkapnya. Khusus di Mamasa, juga turut melakukan penanaman…

Mamuju- Kepala Dinas Kominfopers Sulbar Mustari Mula menghadiri Malam Anugerah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Award Sulawesi Barat (Sulbar) Tahun 2022, di Gedung Graha Sandeq, Minggu 27 November 2022. Anugerah KPID Award Sulbar tahun ini mengusung tema, "Sinergi Membangun Sulbar Dalam Mendukung IKN Melalui Penguatan Konten Lokal". Kepala Dinas Kominfopers Sulbar, Mustari Mula berharap penyelenggaraan Anugerah KPID Award tersebut bisa berlanjut agar lembaga penyiaran di Sulbar terus termotivasi serta memproduksi konten yang berkualitas. Mustari Mula mengaku sangat setuju terhadap tema Anugerah KPID Award Sulbar tersebut. Menurutnya menggali konten lokal berkaitan dengan budaya dan kehidupan masyarakat. "Tetapi itu masih terbatas, saya ingin KPID Sulbar menjadi garda terdepan untuk melakukan perubahan undang- undang penyiaran ini,"ujarnya Pada kesempatan itu, Dia mengingatkan bahwa kedepan tugas KPID akan berat dengan datangnya kampanye politik. "Ini adalah tanggungjawab besar sebagai pengawas konten"pungkasnya Melalui video conference, Ketua KPI Pusat, Agung Suprio berharap lembaga penyiaran yang mendapat Anugerah KPID Award Sulbar agar mempertahankan kualitas isi siaran yang disajikan. "Saya memohon lembaga penyiaran mempertahankan kualitas isi siarannya,"ucap Agung Sementara, Ketua KPID Sulbar, Mu'min mengatakan, keberadaan KPID untuk mengedepankan persahabatan konstruktif bagi lembaga penyiaran dan mengedepankan reword daripada punishment. "Kami terus membangun hubungan pendekatan positif agar maju dan berkembang penyiaran di Sulbar"ujar Mu'min Dia pun berharap, berkembangnya penyiaran di Sulbar kiranya dapat mendorong daerah dengan memaksimalkan potensi lokal. Adapun pemenang anugerah konten lokal KPID Award Sulbar Tahun 2022 yaitu, kategori program berita telivisi terbaik dimenangkan oleh RCTI Sulbar dan program berita radio terbaik dimenangkan oleh RAS FM Suara Manakarra Mamuju. Kategori program talkshow televisi terbaik dimenangkan oleh TVRI Sulbar dan program talkshow radio terbaik dimenangkan oleh RB FM Mamuju. Kemudian, kategori program hiburan televisi terbaik dimenangkan oleh TVRI Sulbar, dan program hiburan radio terbaik dimenangkan oleh RRI Mamuju. Kategori program iklan layanan masyarakat televisi terbaik dimenangkan oleh Trans Tv Mamuju (Iklan…

MAMUJU, -- PJ Gubernur Sulbar Akmal Malik meninjau lokasi pelaksanaan Sulbar Menanam Mangrove di Pantai Landi Kelurahan Rangas, Simboro, Kabupaten Mamuju, Minggu 27 November 2022. Kegiatan tersebut dalam rangka Pencanangan Gerakan Penanaman 1,2 Juta Bibit Mangrove di Sulbar, dilaksanakan pada 28 November bertepatan dengan Hari Menanam Pohon Indonesia. Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik mengatakan, gerakan itu sebagai tindak lanjut arahan presiden RI Joko Widodo, menjalankan gerakan menanam pohon selama bulan Desember. "Besok kita akan memulai program kolaborasi bersama sama dengan forkopimda Sulbar didukung dengan BI Sulbar, dan Lanal Mamuju. Kita awali besok dengan 188 ribu pohon, dengan target 1,25 juta pohon selama bulan Desember," ujar Akmal Malik. Untuk di Mamuju kegiatan dipusatkan di Pantai Landi Rangas, akan menanam 20 ribu pohon mangrove. Dan akan diikuti serentak di kabupaten lain di Sulbar. "Terima kasih atas kolaborasinya, saya lihat persiapannya sudah cukup bagus," ujar Akmal Malik. Ia pun berharap masyarakat menyampaikan kepada Pemda jika terdapat lokasi abrasi yang belum tersentuh. Menurutnya kepedulian terhadap lingkungan harus berangkat dari kesadaran masyarakat, karenanya gerakan itu juga sekaligus mengajak masyarakat agar bersama-sama menggerakkan kesadaran terhadap lingkungan. Diketahui penanaman 1,2 juta mangrove dilakukan secara bertahap di bulan Desember. Itu dilakukan lantaran berbagai kendala, termasuk keterbatasan sumberdaya. (rls)

Mamuju -- Aliansi Masyarakat Desa Menggugat melakukan aksi unjuk rasa di DPRD Sulawesi Barat terkait polemik pembangunan Mamuju Arteri Ring Road (MARR) II atau Jalan Arteri Tahap II di Mamuju. Pembangunan jalan sepanjang 1,8 kilometer yang akan menghabiskan anggaran sebesar Rp160 milliar itu terancam dibatalkan setelah terjadi penolakan warga. Amiruddin salah satu perwakilan massa aksi mengatakan pembangunan MARR II merupakan janji Presiden Joko Widodo kepada masyarakat Mamuju. Karena, pada 2019 lalu saat kampanye di Mamuju, presiden berjanji akan melanjutkan pembangunan MARR. "Kami mendukung dan mendesak Pemprov Sulbar untuk segera melaksanakan proyek pembangunan strategis nasional di Sulbar, salah satunya MARR II," kata Amiruddin saat menyampaikan aspirasi di Gedung DPRD Sulbar, Jumat , 25 Nopember 2022 Sedangkan, Ketua APDESI Mamuju, Hartono mengatakan pihaknya menuntut agar pembangunan MARR II segera dilakukan demi kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dia tidak ingin pembangunan proyek strategis nasional itu dibatalkan, apa lagi anggarannya dikembalikan ke pemerintah pusat "Kami siap mendukung pembangunan MARR II ini, sangat disayangkannya jika dibatalkan, karena tidak mudah bagi Pemprov Sulawesi Barat mendapatkan anggaran hingga ratusan milliar dari pemerintah pusat," kata Hartono. Hartono juga mempertanyakan ada isu salah seorang anggota DPRD Sulawesi Barat yang berusaha menghalang-halangi pembangunan MARR II. Menurutnya, anggota dewan menolak pembangunan MARR II, hal itu sama sekali tidak mewakili aspirasi masyarakat yang harusnya dia perjuangan. "Tolong jelaskan kepada kami, mengapa ada anggota dewan seperti itu, yang tidak berpihak kepada rakyat. Jangan sampai penolakannya itu demi kepentingannya sendiri," ujar Hartono. Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat, Abdul Halim mengatakan, hingga saat ini semua anggota dewan tidak ada yang menolak pembangunan MARR II. Dia bahkan menegaskan, pihaknya mendukung penuh pembangunan proyek strategis nasional, apa lagi Sulawesi Barat dengan kondisi APBD yang sangat minim "Percepatan pembangunan di daerah kita, Sulawesi Barat ini harus kita dukung bersama. Kita sepemikiran, kita sama-sama membutuhkan pembangunan strategis nasional," kata…

MAMUJU, -- Pemprov Sulbar turut menggelar upacara Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) tahun 2022 di Lapangan Upacara Rumah Jabatan Gubernur, Jumat 25 November 2022. Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik dalam membacakan amanah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) menyampaikan terkait program dan arah kebijakan pendidikan di Indonesia ke depan. Sebagai tema hari guru tahun ini "Serentak Berinovasi Wujudkan Merdeka Belajar" menjadi acuan bagi setiap satuan pendidikan di Indonesia agar bersama sama dan berkolaborasi dalam mewujudkan Merdeka Belajar di Seluruh Nusantara. Akmal Malik menjelaskan, transformasi program pendidikan adalah begian dari semangat perubahan, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak lagi sesuai tantangan dan kebutuhan zaman. "Hal ini juga didorong semangat kita untuk terus berinovasi, menciptakan kebaruan untuk melompat ke masa depan. Memang pada dasarnya tidak ada perubahan yang membut kita nyaman. Kita masih nyaman itu artinya kita berubah dan tidak mau berubah," terang Akmal melalui sambutan. Disampaikan pula, Mendikbud Ristek saat ini juga terus berbenah, memacu diri untuk berinovasi, mengubah cara pandang dan cara kerja dalam memberikan layanan. Hal itu ditunjukkan dengan adanya Platform Merdeka Mengajar satu tahun terakhir. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan guru untuk belajar, berkarya dan berkolaborasi. "Platform dibuat berdasarkan kebutuhan dilapangan bukan berdasarkan keinginan kami. ini adalah perubahan besar dalam melayani masyarakat," Katanya. Lebih lanjut ia menjelaskan, dalam platform merdeka mengajar guru dapat mengakses modul dengan gratis , mengunggah dan membagikan konten-konten praktik. Dengan begitu guru di Aceh bisa belajar dari guru di Papua, dan guru di Kalimantan bisa menginspirasi guru di Jawa. Untuk Itu, melalui peringatan hari guru, menjadi momen mengucapkan terima kasih kepada lebih dari 1,6 juta pengguna platform merdeka mengajar, yang dinilai telah sadar dan paham bahwa sudah waktunya bertransformasi. Selain itu, lanjut Akmal, pemerintah juga terus membuka kesempatan bagi para guru untuk mengikuti program guru penggerak, guna menghasilkan guru yang menomorsatukan murid dalam…