Mamuju -- Pemprov Sulawesi Barat melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dalam rangka optimalisasi peningkatan pajak dan retribusi daerah melalui kanal pembayaran digital. Penandatangan itu dilakukan bersama seluruh Kepala OPD, pengelola retribusi daerah, seluruh kepala UPTD Samsat se-Sulawesi Barat. Penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Akmal Malik mengatakan, MoU ini sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2022. Guna mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel dengan menggunakan kanal digital atau non tunai. "Melalui penandatanganan ini, Pemprov Sulbar berharap seluruh OPD yang terkait dapat meningkatkan PAD sebagai langkah nyata pelaksanaan (Perpres)," kata Akmal di Gedung Graha Sandeq, Rabu , 23 Nopember 2022 Akmal Malik menambahkan, penandatanganan MoU ini juga sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri 9 September 2022 prihal mplementasi penggunaan kartu kredit pemerintah pada pemerintah daerah provinsi untuk transaksi belanja menggunakan uang persediaan. Hal ini menjadi tantangan bagi perangkat daerah terutama pengguna anggaran dan bendahara. "Diperlukan sinergi dan kolaborasi seluruh pihak yang terlibat terutama pemerintah daerah, DJPB Sulbar dan Bank Sulselbar," ujar Akmal Malik. "Degan digitalisasi ini ada konsekuensinya, kita harus merubah budaya-budaya cash. Ini adalah bentuk kemajuan yang kita lakukan untuk membangun akuntabilitas dan transparansi," tambahnya. Berdasarkan, data indeks elektronika unifikasi transaksi pemerintah daerah semester pertama 2022 menunjukkan total realisasi tercatat sebesar Rp134, milliar. Realisasi itu, terdiri dari kanal semi digital (teller bank) sebesar Rp35 milliar, kanal digital internet (m-banking) Rp85 milliar dan kanal tunai Rp14 milliar. "Secara umum Sulbar masih ada pada urutan 20 nasional dna pada tahap digital semester pertama sebesar 84,6 persen atau naik 1,3 dibandingkan dengan hasil Indeks (ITDP)," papar Akmal Malik Selain memanfaatkan kanal digitalisasi, Akmal juga meminta pemanfaatan aset daerah guna meningkatkan PAD. Menurutnya, banyak aset milik Pemprov Sulawesi Barat yang bisa meningkatkan PAD namun saat ini belum terkelola dengan optimal. "Salah satu langkah yang harus kita lakukan ke depan yakni…

MAMUJU – Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Kominfopers) Sulbar menargetkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) capai 3.0 pada 2026. Begitu ditegaskan Kadis Kominfopers Sulbar Mustari Mula pada Sosialisasi Kebijakan dan Bimbingan Teknis Aplikasi Penyelenggaraan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulbar, di Gedung Gabungan Dinas Kantor Gubernur Sulbar. Selasa, 22 November 2022. Rapat koordinasi tersebut dalam rangka menghadirkan para pimpinan atau perwakilan tiap opd dalam rangka melakukan evaluasi SPBE lingkup Pemprov Sulbar utamanya bagi para pengelola SPBE di dinas-dinas terkait. Mustari menyebutkan, saat ini, SPBE Sulbar berada angka 2,04. Untuk mencapai target maka diperlukan komitmen OPD mendukung program SPBE di lingkup Pemprov Sulbar. Adapun penilaian SPBE akan kembali dilakukan 2023 mendatang. Dengan begitu dapat dilakukan pembenahan atas kekurangan pengelolaan SPBE di Sulbar. "SPBE tidak hanya menjadi kewajiban bagi Dinas Kominfo, melainkan tugas dan tanggung jawab setiap Instansi. Namun Dinas Kominfopers merupakan lembaga koordinasi bagi tiap OPD," tutup Mustari. (farid)

JAKARTA -- Pj Gubernur Sulawesi Barat , Akmal Malik menjajaki permintaan bantuan ke Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI. Hal ini dilakukan untuk mendorong peningkatan minat baca dan budaya literasi masyarakat di Sulbar. “Secara pribadi , saya sangat prihatin dengan minat baca masyarakat di Sulbar yang masih sangat rendah. Untuk meningkatkan budaya literasi warga, kami berharap adanya dukungan dari DPR dan juga Perpusnas,” ujar Akmal Malik kepada wartawan, Selasa , 22 Nopember 2022 Dia mengaku, kedatangannya ke Perpusnas merupakan dorongan pribadi untuk melihat masyarakat Sulbar lebih berkembang, berwawasan serta berpikiran maju, terutama untuk kalangan generasi muda. “Budaya literasi bukan hanya sekedar soal baca buku atau menulis buku, tapi ini terkait dengan wawasan dan cara berpikir setelah banyak membaca. Budaya literasi yang baik akan membawa cara berpikir lebih baik dan berorientasi untuk maju kedepan,” tutur Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini. Kedatangan Pj Gubernur Sulbar, Akmal Malik diterima langsung oleh Kepala Perpusatakaan Nasional (Perpusnas) RI Muhammad Syarif Bando. Pada pertemuan tersebut, Muhammad Syarif Bando menegaskan komitmennya untuk memberikan bantuan ke Pemprov Sulbar, berupa penyerahan bantuan buku ke 10 titik. Rencananya bantuan akan diserahkan pada bulan Desember 2022 mendatang. Penyerahan bantuan dilakukan melalui pertemuan hybrid yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Perpusnas dan Pemrov Sulbar. “Tahun 2023 nanti ada juga Dana Alokasi Khusus (DAK) Perpusnas untuk daerah Mamuju Tengah dan Mamasa,” kata Syarif Bando. Terkait dengan bantuan dari Perpusnas tersebut, Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik menyampaikan terima kasih dan apresiasi terhadap Kepala Perpusnas RI atas dukungannya untuk memajukan budaya literasi di Tanah Mandar. (rls)

Mamuju -- Sejak menjabat sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Akmal Malik terus berusaha untuk membuka akses transportasi udara ke provinsi ke-33 itu. Akses udara dipandang sangat penting untuk kemajuan suatu daerah. Saat ini, Pemprov Sulawesi Barat telah mencapai kesepakatan dengan maskapai penerbangan Citilink untuk membuka rute penerbangan dari Mamuju ke sejumlah daerah. Rute Mamuju ke Jakarta dan Mamuju ke Surabaya dengan terlebih dahulu transit di Balikpapan. "Kita sudah upayakan jalur penerbangan ini sejak lama. Alhamdulillah kita bersama Citilink sudah menyepakatinya," kata Akmal Malik , Senin, 21 Nopember 2022 Akmal Malik menjelaskan, dia memilih rute penerbangan dengan transit terlebih dahulu di Balikpapan karena daerah yang berjuluk 'Kota Minyak' itu merupakan pintu utama Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Ke depannya IKN akan sangat mempengaruhi perekonomian Sulawesi Barat sebagai daerah penyangga. "Jalur penerbangan Mamuju ke Jakarta dan Surabaya via Balikpapan ini adalah pintu untuk memanfaatkan IKN bagi kemajuan Sulbar," jelas Akmal Malik Setelah kesepakatan terjadi, Citilink akan melakukan terbang perdana dari Mamuju pada 5 Desember 2022. Penumpang dapat menikmati free bagasi 10 kilogram, untuk info lebih lanjut bisa diakses di citilink.co.id. (rls)

Mamuju -- Pembangunan Jalan Arteri tahap II sepanjang 1,8 kilometer di Mamuju, Sulawesi Barat mendapat penolakan keras. Warga Lingkungan Tambi dan Kampung Baru di Kelurahan Mamunyu menolak jika pembangunan jalan membelah daerah mereka. Terkait penolakan itu, Pemprov Sulawesi Barat melakukan dialog atau konsolidasi dengan warga pada Minggu , 20 Nopember 2022 di Halaman SD Lingkungan Tambi. Pada dialog itu, pemerintah mendengarkan semua alasan warga agar tidak ada lagi isu simpang siur terkait penolakan pembangunan Arteri Juardi salah seorang perwakilan warga mengatakan, pihaknya tidak pernah menolak pembangunan jalan arteri. Mereka hanya ingin pembangunan jalan itu sesuai dengan rencana awal yang melalui bibir pantai. "Kami menolak pembangunan dengan rencana yang sekarang dengan membelah kampung kami. Kami masyarakat Tambi dan Kampung Baru ingin pembangunan Arteri kembali ke perencanaan awal," kata Juardi. Juardi juga menambahkan, pembagunan yang membelah perkampungannya bisa menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Mulai dari dampak bencana hingga ekonomi, karena sebagai besar warga bekerja sebagai nelayan. "Kampung kami akan terisolasi jika jalan Arteri dibangun dengan membelah kampung kami. Bencana banjir juga agak menenggelamkan kampung kami," ujar Juardi. Sedangkan, Tenaga Ahli Gubernur Sulawesi Barat, Munadhir Mubarak mengatakan, dialog atau konsolidasi terkait pembangunan jalan Arteri kali ini lebih masif. Karena, menghadirkan semua warga Lingkungan Tambi dan Kampung Baru untuk mendengarkan program pembangunan. "Berita acara hari ini terkait penolakan warga hari ini kita tampung dan kita akan laporkan kepada pimpinan kita serahkan kepada pimpinan, selanjutnya seperti apa, nanti didiskusikan bersama lagi," kata Munadir. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sulawesi Barat, Muh Aksan menerangkan, Pemprov Sulbar akan mengembalikan persolan ini ke Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian PUPR. Dia juga menjelaskan, jika pembangunan Arteri tahap II tidak bisa dilaksanakan , maka akan sulit Sulawesi Barat untuk mendapatkan dana pembangunan ke depannya. "Kita akan kembalikan ke Pemerintah Pusat, karena kita ini sudah diberikan dana, kita akan bicarakan lagi…

POLEWALI --Bidang Informasi Komunikasi Publik Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Pemprov Sulbar menggelar Bimbingan teknis (Bimtek) bagi pengelola akun SP4N LAPOR se Sulbar, di Aula Hotel Al-Ikhlas Polman, Jumat 18 November 2022. Aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR) adalah salah satu pedoman peningkatan pelayanan publik yang sekarang menjadi indikator penilaian, baik itu menjadi indikator utama maupun indikator pendukung yang lain. SP4N LAPOR juga menjadi indikator sistem pemerintahan berbasis elektronik dan indikator pendukung keterbukaan informasi publik. Salah satu contoh indikatornya dilihat dari seberapa besar implementasi pemanfaatan aplikasi sp4n lapor dan seberapa besar tindak lanjut seluruh laporan-laporan dari aduan masyarakat yang ditanggapi oleh OPD terkait. Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan Pemprov Sulbar, Khaeruddin Anas, menyampaikan pemprov mengembangkan SP4N LAPOR sebagai upaya mendorong kemudahan bagi pegawai di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam bekerja serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Khaeruddin berharap peserta Bimtek terus meningkatkan kapasitasnya serta kepedulian terhadap pelayanan publik. "Sekali lagi Saya tegaskan tugas kita di pemerintahan itu ada dua meningkatkan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan dan problem kita adalah bagaimana menyelenggarakan SP4N LAPOR itu dengan baik." pungkasnya Kepala Dinas Kominfo Sulbar Mustari Mula mengungkapkan, permasalahan yang terjadi selama ini dalam mengelola akun SP4N LAPOR adalah masih kurangnya respon OPD terhadap banyaknya aduan yang masuk. "Jadi komitmen kebersamaan kita hari ini adalah bagaimana menggabungkan informasi itu menjadi satu pengelola akun yang baik." tutur Mustari (Ayu)

MAMUJU -- Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris melantik lima pejabat administrator Eselon III lingkup Pemprov di Kantor Sementara Gubernur Sulbar (ExRujab Wagub), Kamis, 16 Nopember 2022 Idris menjelaskan, pelantikan dan pengambilan sumpah adalah satu hal rutin wajar dan berkesinambungan dalam organisasi. "Kawan-kawan yang bergeser tempat mutasi ini dianggap hal yang biasa karena prinsipnya mutasi,"kata Idris. Idrid juga mengatakan, pelantikan tersebut dilakukan, pertama mutasi digunakan untuk keseimbangan organisasi, sekaligus sebagai bentuk penyegaran dan kesesuaian job fit yang ada di OPD. 'Yang menarik ini apalagi yang masih muda adalah segsasion planning mempersiapkan perencanaan pengembangan,"kata Idris. Menurutnya, Sulbar sudah saatnya untuk menggerakkan planning sebagai bagian dari mempersiapkan perencanaan pengembangan yang baik. Sebelum tahun ini berkahir akan dilakukan pengisian jabatan administrator sesuai kebutuhan. "Bisa saja yang dilantik ini akan bergeser lagi dalam beberapa hari dan beberapa bulan," ucap Idris. Ia berharap, kepada segenap pejabat yang telah dilantik agar dapat meneguhkan niat dan tekad untuk menjadi teladan. (rls) Pejabat Administrator yang dilantik diantaranya 1. Muhammadong. SE. M. AP, Jabatan Baru Kepala Bidang Hubungan Industrial daj Jaminan Sosial Dinas Tenaga Kerja 2. Sakka Lalong Tandilintin. ST Jabatan Baru Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PU PR 3. Drs. Darman. M. AP, Jabatan Baru Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja pada Biro Ortala Sekretariat Daerah 4. Drs. Amrin. M. Si, Jabatan Baru Sekdis Dinas Perumahan dan Permukirman 5. Asrul. ST. MT, Jabatan Baru Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah

Mamuju -- Pemprov Sulawesi Barat melakukan rapat pembahasan Standar Harga Satuan (SHS) dalam perencanaan anggaran APBD tahun 2023. Rapat itu dilaksanakan di kantor Sementara Gubernur Sulawesi Barat, Rabu , 16 Nopember 2022 Kepala BPKPD Sulawesi Barat, Amujib mengatakan, Standar Harga Satuan sangat krusial untuk dibahas secara bersama-sama. Menurutnya, SHS merupakan langkah awal dalam menyusun APBD 2023, apa lagi sudah banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sudah memasuki proses rapat koordinasi dengan legislatif. "Namun, sampai tadi pagi saya masih menerima permohonan surat penyesuaian SHS dari OPD yang sebenarnya itu sudah selesai Juli dan itu sudah dibuat dalam Ketetapan Peraturan Gubernur," kata Amujib. Amujib berharap, SSH dapat ditetapkan secara bersama-sama berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Karena banyak OPD yang merencanakan RKA dengan memasukkan kebutuhan barang namun tidak memasukkan kebutuhan itu ke dokumen rencana kebutuhan barang di Standar Satuan Harga (SSH) dan tidak memasukkan di rencana kebutuhan daerah 2023. "Padahal ini menjadi hal penting ketentuan PP 12 Tahun 2019 begitu pun Permendagri 277 tahun 2020 mengamanatkan agar seluruh barang yang akan dibelanjakan itu sudah tercantum di dalam rencana kebutuhan barang milik daerah," kata Amujib. "Jadi kita tidak ingin lagi ada keterlambatan dan ketidaktelitian dalam penyusunan anggaran. Jadi tidak aada lagi OPD yang tidak jalan anggarannya," sambungnya. Sekprov Sulawesi Barat, Muhammad Idris mengatakan, perlu dilakukan review ulang mekanisme pembahasan SHS. Karena dia menilai, saat ini pembahasan SHS sudah sangat terlambat, namun perlu dilakukan demi adanya perbaikan perencanaan anggaran di OPD. "Karena dalam hal ini kita banyak berbicara mengenai konteks penyusunan anggaran dan kita biasa bermasalah dalam pelaksanaan anggaran dan biasa berulang," kata Idris. Idris menambahkan, SHS merupakan satuan harga tertinggi yang bisa berubah-ubah yang harus disesuaikan dengan kebutuhan berkembang. Jadi SHS itu sangat tergantung dengan kemampuan dari pimpinan OPD melihat kondisi harga barang di pasaran. "Sehingga begitu ditetapkan tidak akan berubah lagi, itulah…

Pj. Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik, membuka Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Pusat dan Daerah Tahun 2022, dalam rangka implementasi dan monitoring Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi, di Ballroom Hotel d'Maleo Mamuju, Selasa, 15 November 2022. Melalui tema "Kolaborasi Pentahelix Membangun Transmigrasi Mendukung Pencapaian SDG's Desa Untuk Indonesia Maju", kegiatan tersebut menghadirkan Plt. Direktur Jenderal (Dirjen) Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Kementerian Desa, PDTT RI, Rajumber Prihatin. Pj. Gubernur Sulbar, Akmal Malik mengatakan, kebijakan nasional pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi tahun 2020 hingga tahun 2024 sebagaimana RPJMN difokuskan pada revitalisasi kawasan transmigrasi, khususnya di 52 kawasan transmigrasi prioritas nasional. "Transmigrasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Sulbar, melihat pertumbuhannya dinilai sangat bagus. Salah satu percontohan Desa Transmigrasi yang cukup berkembang , dan satu- satunya di Indonesia yaitu tambak udang Paname di Pasangkayu,"kata Akmal Malik Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri tersebut menyampaikan, pada akhir tahun 2024 dari 52 kawasan tersebut ditargetkan sebanyak 7 (tujuh) kawasan berstatus berdaya saing, 12 berstatus berkembang dan sebanyak 33 kawasan berstatus mandiri serta 100 kawasan prioritas kementerian. Lebih lanjut Akmal Malik mengatakan, keberhasilan pelaksanaan kebijakan revitalisasi kawasan transmigrasi tersebut dinilai pasti tidak dapat dicapai dan ditentukan sendiri oleh Kementerian Desa dan Transmigrasi. Namun, membutuhkan kolaborasi dengan banyak pihak, baik dengan kementerian, lembaga pemerintah daerah, media, masyarakat maupun swasta. Salah satunya adalah sharing dana APBD antar provinsi dan kabupaten yang surplus ke daerah yang membutuhkan anggaran pembangunan sarana dan prasarana. "Diperlukan suatu kolaborasi dan sinergitasi yang baik dalam membangun suatu kawasan transmigrasi yang dapat mengoptimalkan potensi-potensi yang ada, baik dari Sumber Daya Manusia (SDM) maupun Sumber Daya Alam(SDA),"sebut Akmal Malik Disampaikan, Pemprov Sulbar sangat berkomitmen mendukung program yang ada dengan unsur lokalitas desa. Kebijakan ini mengarahkan semua aktivitas pembangunan menjadi bagian dari upaya terpadu percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan berbasis desa. Pembangunan…

MAMUJU -- Sulawesi Barat kembali menorehkan prestasi sebagai provinsi dengan Indeks Daya Saing Digital Tertinggi. Hal itu dibenarkan Tenaga Ahli PJ Gubernur Sulbar Munadir Mubarak saat dikonfirmasi, Selasa 15 November. Pemberian penghargaan itu terkonfirmasi dari surat undangan pihak PT Katadata Indonesia, ditujukan kepada PJ Gubernur Sulbar Akmal Malik, tertanggal 11 November 2022, perihal Apresiasi East Ventures-Digital Competitiveness Index (EV-DCI). "Melalui undangan ini Pj Gubernur Sulbar (Akmal Malik) diminta kesediaan waktunya hadir menerima penghargaan. Penghargaan ini juga berkat massifnya pemberitaan yang ada di Sulawesi Barat berkat kerjasama semua pihak dengan teman -teman media di Sulbar,"ujar Munadir. Rencana penerimaan penghargaan itu terjadwal Kamis 1 Desember 2022 , Waktu : 19.00-21.00 WIB , Aryanusa Ballroom Menara Aryanusa Jl. Medan Merdeka Selatan, No. 14, RW 2, Gambir, Kecamatan weGambir, DKI Jakarta. Dijelaskan PT Katadata Indonesia merupakan perusahaan media, riset, data dan event. EV-DCI mengukur perbandingan daya saing digital pada 34 provinsi dan 157 kota/kabupaten di Indonesia yang sudah diterapkan sejak 2020. Metode pengukuran ini merupakan hasil kerja sama antara Katadata Insight Center (KIC) bersama East Ventures (EV), perusahaan modal venture terkemuka di Asia Tenggara. KIC bersama EV memilih pemenang penghargaan untuk 6 provinsi dan 21 kota/kabupaten mewakili masing-masing regional: Sumatra, Jawa, Kalimantan, Bali-Nusra, Sulawesi, Maluku-Papua. Khusus untuk kategori kota/kabupaten ditambahkan wilayah Jabodetabek. Selain itu, terdapat 1 pemenang khusus untuk best practice EV-DCI.(rls)