POLMAN -- Pj Gubernur Sulbar , Akmal Malik melakukan rapat koordinasi Data Desa Presisi (DDP) bersama Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar kepala desa se -Kabupaten Polewali Mandar, di Ruang Pola Kantor Bupati Polman, Kamis 10 November 202 Akmal Malik menjelaskan, data merupakan persoalan paling utama yang dihadapi birokrasi untuk menyusun program kesejahteraan. Karena data digunakan dalam mengambil kebijakan skala prioritas dan hampir seluruh daerah tidak memiliki data yang kua Untuk Kabupaten Polewali Mandar , DPP tahap ke II akan mengintervensi 16 kecamatan dan 23 kelurahan , dengan total lokus desa sebanyak 144 Desa dari total 535 desa se- Sulba "Karenanya itu saya mendorong Data Desa Presisi, untuk seluruh desa di Sulbar, harusnya kebijakan itu dapat diintervensi melalui data desa presisi," kata Akmal Mali Akmal mengatakan, Data Desa Presisi bisa dijadikan patokan awal setiap membuat kebijakan untuk kepentingan masyarakat, begitu juga untuk desa yang ada di Polewali Manda Bupati Polewali Mandar Andi Ibrahim Masdar sangat mendukung DDP yang digagas Pemprov Sulba "Saya mendukung seratus persen, kalau pak gubernur katakan 2023 anggarkan, saya anggarkan seluruh desa ini untuk kebaikan,"kata Andi Ibrahi Melalui data tersebut, tidak ada lagi kebohongan sebab data yang dijelaskan dapat dilihat secara nyata. (rls) 

PADANG, -- Dua dari sembilan cabang lomba yang diikuti Kafilah Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Korpri Sulbar pada ajang MTQ Korpri ke VI Tingkat Nasional lanjut ke babak final. Cabang lomba yang melanjutkan ke tahap final adalah Muhammad Saddang pada Cabang Hifzh Alquran Golongan 7 Surah Pilihan, dan Muh. Fadhil Taswin untuk cabang Tartil Alquran. Diketahui ajang MTQ Korpri Nasional ke VI ini diikuti 34 provinsi se Indonesia dan 49 instansi kementerian lembaga. Seluruhnya mencakup 902 peserta berkompetisi pada sembilan cabang lomba. Ketua Kafilah MTQ Korpri Sulbar Mustari Mula mengatakan, dengan masuknya dua peserta ke babak final merupakan sebuah kebanggan. Apalagi dengan banyaknya peserta yang berkompetisi. Ia pun menyampaikan sebagaimana arahan Ketua Kopri Sulbar Muhammad Idris, penting agar mengevaluasi setiap cabang yang diperlombakan pada MTQ Korpri Nasional. Tujuannya sebagai dasar dalam mempersiapkan audisi pada ajang MTQ Korpri berikutnya. "Paling tidak ini menjadi dasar kita kedepan dalam melihat potensi beberapa instansi di daerah," ujar Mustari. Ia pun mengatakan, peserta yang masuk babak final adalah peserta yang baru mengikuti MTQ Korpri Nasional. Tentunya itu menjadi pengalaman tanding untuk MTQ Korpri Nasional berikutnya. "Ini menjadi pengalaman tanding bagi mereka, khususnya peserta yang berusia muda," pungkasnya. (rls)

POLEWALI -- Rangkaian Peringatan Hari Pahlawan, Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik membuka Sarasehan dan Peringatan 88 tahun salah satu tokoh pejuang Sulbar Husni Djamaluddin, di Taman Budaya dan Museum Buttu Cipping Desa Kandemeng Kecamatan Tinambung, Kamis 10 November 2022. Sarasehan tersebut dihadiri sejumlah tokoh seperti Bupati Majene, Andi Syukri Tammalele, Wakil Ketua DPRD Sulbar, Usman Suhuriah dan anggota DPRD Sulbar yang juga merupakan salah satu tokoh pejuang Sulbar, Syahrir Hamdani, Gubernur Sulbar periode 2017-2022, Ali Baal Masdar, Prof.Basri Hasanuddin , Yuyun Husni Djamaluddin yang juga merupakan putri almarhum, Rahmat Hasanuddin,serta tokoh pejuang dan budayawan Sulbar. Pada kesempatan itu , Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik mengatakan, peringatan hari pahlawan menjadi momentum untuk mengingat kembali jasa para pahlawan. Selain itu momentum itu juga sebagai bagian dari mengenang 88 tahun tokoh pejuang Sulbar Husni Djamaluddin. "Saya ingin memberikan dukungan berkolaborasi, mari jadikan momentum ini sebagai upaya kedepan untuk melahirkan generasi yang siap menjadi pahlawan, pahlawan untuk dirinya dan untuk lingkungan sekitar,"kata Akmal Malik. Dirinya menyampaikan kepada Kepala Dinas dan Kepala UPT Taman Budaya Museum Buttu Cipping agar menggairahkan kegiatan di Museum ini. "Saran kami, giatkan wisata mengunjungi museum, dengan melibatkan anak sekolah dikerahkan untuk belajar tentang sejarah agar mereka tidak lupa dengan akar budaya,"ucapnya. Ia mengaku iri dengan berbagai potensi budaya yang dimiliki Sulbar. Sebab banyak potensi yang dapat digali dari Sulbar utamanya dari sisi ke Mandaran nya. Itu pun akan menjadi identitas lokal bagi Sulbar. "Kami tentu mendukung untuk mengerahkan siswa, membuat kegiatan di museum,"kata Akmal Malik. Ia pun berjanji, akan terus memberikan dukungan pada Taman Budaya dan Museum Buttu Ciping utamanya dalam hal pembangunan taman serta pembenahan yang akan dilakukan secara bertahap. "Kita akan berjuang, kita tambah museum dibawah, minimal museum sejarah pembentukan provinsi Sulbar sehingga anak-anak muda kita tahu,"kata Akmal Malik. Salah satu tokoh pencetus Sulbar, Prof Basri Hasanuddin mengatakan…

MAJENE -- Pj Gubernur Sulbar , Akmal Malik menggelar rapat koordinasi Data Desa Presisi (DDP) bersama jajaran Pemkab Majene Kepala Desa dan Lurah se- Kabupaten Majene, di Aula Pemkab Majene, Kamis 10 November 2022. Dihadapan para kepala Desa, Akmal Malik mengatakan, Ia mengingat kembali sulitnya ketika menjadi kepala Desa, apalagi ketika berhadapan dengan persolan data. "Akhirnya kita berdiskusi dengan IPB dan kita dapat yang namanya data desa presisi. Tujuannya agar desa dapat mengatasi masalah yang dihadapi berbasis data," kata Akmal Malik. Ia menginginkan, antara Desa , Bupati dan Gubernur datanya sama, jangan sampai datanya berbeda. Inilah yang biasa menjadi permasalahan. "Sehingga kita ingin menyatukan data yang sama, agar dapat melahirkan kebijakan yang tepat," kata Akmal Malik. Dari data itu didapatkan data yang akurat, sekaligus dapat diukur keakuratannya. Dari data itu juga akan mengetahui Potensi desa "Dengan data presisi bapak akan tau berapa jumlah pohon yang ada di Desanya. Saya hanya ingin memberikan pelajaran untuk Indonesia,"ucap Akmal Malik Ia berharap, dukungan seluruh pihak baik dari pemerintah desa, kelurahan dan pemerintah kabupaten Majene agar mau mempersiapkan data. "Saya memulai dari Sulbar, dan kita ingin data ini menjadi solusi,"tutup Akmal Malik Wakil Bupati Majene, Aris Munandar berharap data yang dihasilkan dapat membuat program dan kegiatan yang disusun lebih baik untuk menuju Majene yang maju dan religius. (rls)

POLMAN -- Pj Gubernur Sulbar, Akmal Malik menjadi Inspektur upacara peringatan Hari Pahlawan di Pantai Labuang Desa Laliko kecamatan Campalagian, Kamis 10 November 2022. Upacara peringatan hari pahlawan digelar sederhana dan penuh khidmat diikuti TNI, guru serta siswa sekolah dan masyarakat. Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik, pada upacara itu menyampaikan amanat dari Mensos RI yang menjelaskan makna dari tema Hari Pahlawan 2022 "Pahlawanku, Teladanku". Hari Pahlawan 2022 diharapkan dapat meningkatkan rasa kesatuan dan kebersamaan masyarakat, seperti Bhinneka Tunggal Ika. Namun baginya, momentum hari pahlawan harus dimaknai sebagai momentum untuk menjadi pahlawan bagi lingkungan. "Kita ingin warga menjadi pahlawan untuk lingkungan,"kata Akmal Malik. Selain itu, Ia juga mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bisa menjadi pahlawan untuk diri sendiri dengan mencintai produk dalam negeri. "Sekarang saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membersihkan lingkungan menggunakan produk dalam negeri,"ucap Akmal Malik Ia mengatakan, rangkaian kegiatan yang digelar dengan pembersihan laut tujuannya agar membuat destinasi wisata yang bersih, sekaligus menjadi pahlawan untuk lingkungan. "Saya berharap kita semua bisa menjadi pahlawan,"kata Akmal Malik. Usai upacara dilanjutkan dengan pembersihan laut. (rls)

MAMUJU –Pemprov Sulbar bersama Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan pembahasan terkait tindak lanjut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2022. Hadir pada rapat pembahasan itu Sekretaris Daerah Pemprov Sulbar Muhammad Idris didampingi Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Sulbar Khaeruddin Anas dan Kepala Satgas IV Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha KPK RI Ipi Maryati Kuding, di Rujab Sekprov Sulbar, Rabu 9 November 2022. Perpres Nomor 55 membahas tentang Pendelegasian pemberian perizinan berusaha di bidang Pertambangan mineral dan batubara sedangkan PP Nomor 15 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Bidang Usaha Pertambangan Batubara. Sekprov Sulbar, Muhammad Idris mengemukakan, Perpres 55/2022 sejalan dengan tugas pemerintah provinsi dalam hal pembinaan terhadap kabupaten. "Tentunya hal ini akan membawa manfaat positif bagi daerah dalam mengelola kewenangan yang diberikan kepada Pemprov Sulbar," sebut Muhammad Idris Kepala Satgas IV Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha KPK RI, Ipi Maryati kuding menyampaikan, Perpres No. 55 tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terkait pendelegasian sebagian kewenangan pengelolaan pertambangan minerba Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi. "Adapun tujuan kerangka pelaksanaan Perpres UU No. 3 Tahun 2020 sebagian dari kewenangan Pemerintah Pusat didelegasikan kepada Pemerintah Provinsi untuk pelaksanaan tata kelola yang baik dan efektif," ujarnya. (farid)

POLEWALI -- Pj Gubernur Sulbar, Akmal Malik membuka kegiatan snorclean, yang digagas oleh Pemkab Polman bersama komunitas laut biru dengan tema menyelam bersama, bersihkan laut, di Pantai Labuang Desa Laliko Campalagian, Polewali Mandar, Rabu 9 November 2022. Akmal Malik menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran yang telah menggelar agenda wisata snorclean. Ia menginginkan agar pengelolaan wisata harus bebas sampah plastik. "Kalau kita ingin membersihkan stop plastik, kalau masih minum pakai plastik tidak akan bersih," kata Akmal Malik. Ia mengatakan, hal itu sudah aia lakukan termasuk di Rumah Jabatan. Ia pun berharap hal itu dapat diterapkan di Pantai Labuang. "Saya minta agar pak Desa bisa memulai, buatlah desa ini bebas plastik dengan membuat peraturan kepala desa," kata Akmal Malik Selain itu, Ia meminta agar kedepan pantai Labuang dapat mengelar event lebih banyak lagi sehingga pantai bisa kembali bergairah. Seluruh pihak pun harus berkolaborasi untuk itu. "Saya juga mengajak libatkan anak sekolah, dengan menghadirkan anak Paud SMP dan SMA," ucap Akmal Malik. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Parial Patajangi berharap dukungan dari seluruh pihak termasuk pemerintah provinsi agar pantai tersebut dapat dikembangkan. "Kawasan ini dapat dikembangkan menjadi kawasan pariwisata selama tidak hanya level lokal tetapi nasional," ucap Parial. Ia pun berharap, kedepan agar para investor dapat masuk untuk mengembangkan kawasan tersebut. Ketua Panitia Imam Saleh Rudianto mengatakan, kegiatan itu digagas laut biru bekerjasama dengan Diknas Kabupaten Polewali. Event itu merupakan even ketiga yang digelar. "Yang luar biasa karena ini masuk dalam kalender event pariwisata Polewali Mandar, sehingga kami menggelar dipantai Labuang,"kata Imam. Pantai Labuang dipilih, karena pantai tersebut memiliki keanekaragaman ekosistem lautnya. Ini juga dinilai dapat menjadi salah satu upaya untuk peningkatan pariwisata daerah. "Kita melibatkan masyarakat dan penggiat lingkungan, tujuannya agar masyarakat bisa sadar bagaimana menjaga dan mencintai laut, agar tetap bersih," ucap Imam. (rls)

MAMUJU -- Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Muhammad Idris didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulbar, Fadli Syamsuddin melakukan serah terima aset di Aula Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Sulbar. Rabu, 9 November 2022. Aset itu berupa berupa Ekskavator Komatsu PC 200, yang dikembalikan kepada Pemprov Sulbar dari pihak ketiga. "Kita bersyukur setelah 9 tahun aset ini dapat kembali. Namun yang paling penting adalah kemanfaatan dari pada aset kita untuk daerah," sebut Muhammad Idris. Lebih lanjut Idris menegaskan, agar setiap Kepala OPD memastikan aset-aset daerah bisa kembali dan berkontribusi positif bagi Sulbar. Salah satunya dengan melakukan kerjasama dengan Perseroda agar pemanfaatan aset itu dapat lebih intens. Kepala Dinas kelautan dan Perikanan Sulbar , Fadli Syamsudin, berterima kasih atas kontribusi dari berbagai pihak sehingga aset Pemprov dapat dikembalikan. Dengan begitu, kedepan pihaknya akan mengelola aset tersebut sehingga bermanfaat untuk daerah. (rls)

MAJENE -- Pj Gubernur Sulbar , Akmal Malik membuka High Level Miting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah Se -Sulawesi Barat di Majene, Rabu 9 November 2022. Pj Gubernur Sulbar , Akmal Malik mengatakan, permasalahan inflasi menjadi perhatian Presiden dan itu telah ditindaklanjuti oleh Mendagri agar seluruh daerah memberikan perhatian yang serius, begitu juga di Sulbar. "Kami berterimakasih kepada BI yang memberikan perhatian dan kolaborasi bersama untuk menekan inflasi," kata Akmal Malik. Beberapa item seperti beras dan minyak masih menjadi penyumbang Inflasi, namun ia heran karena Sulbar surflus. "Distribusi pasokan pangan menjadi kunci agar inflasi dapat ditekan, seperti daerah yang memiliki pasokan lebih dapat menyuplai darah yang mengalami kekurangan, inilah menjadi esensi," ucapnya. Persoalan tata kelola, selama ini masih menjadi persoalan banyaknya anggaran terkait penanganan inflasi tidak tersalurkan dengan maksimal. Ia pun memerintahkan kepala dinas terkait untuk melakukan pengadaan bibit, di setiap kabupaten tanaman yang potensial untuk dilakukan penanaman sebagai antisipasi ancaman inflasi di Desember. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Perwakilan Sulbar , Hermanto mengaku bersyukur perekonomian menunjukkan hal positif, karena pertumbuhan ekonomi Sulbar dari data BPS tumbuh 3,39. "Meningkat dibandingkan sebelumnya, ini tentunya hal yang positif sejak covid kita mengalami pertumbuhan negatif, dan saat ini positif lagi," kata Hermanto. Namun kondisi itu secara nasional, Sulbar dibandingkan provinsi lain Sulbar berada di nomor enam terendah secara nasional dengan pertumbuhan ekonomi secara tahunan pada Oktober sebesar 5,26 persen. "Namun kita masih punya dua bulan November dan Desember, resiko inflasi cukup tinggi. Sehingga ini menjadi perhatian untuk menekan infalasi khususnya untuk pangan," ucap Hermanto. Ia memprediksi, Sulbar dapat kembali mengalami inflasi jika tidak ditangani dengan serius. (rls)

Focus Group Discussion (FGD) Eksekusi Realisasi Investasi (ERI) Timur Provinsi Sulbar, berlangsung di Hotel Pantai Indah, Jl. Badau No. 25 Rimuku Mamuju, Selasa 8 November 2022. Kegiatan itu dibuka Sekprov Sulbar, Muhammad Idris. Sekprov Sulbar Muhammad Idris berharap, melalui FGD yang tentunya ingin mencoba menyelesaikan berbagai masalah terutama yang dialami di Sulbar, dapat terbantu mengidentifikasi masalah-masalah secara objektif. "Saya mengapresiasi atas rancangan untuk menemukan lebih jauh permasalahan- permasalahan mengenai pengembangan investasi di Sulbar,"kata Idris dalam sambutannya Disebutkan, yang sangat dibutuhkan adalah spesifik Sulbar di bidang pangan, sebab hal itu bisa menjadi pintu masuk untuk Kementerian agar bisa mendorong dan memperkuat Sulbar menjadi salah satu identitas pemerintahan yang bisa berdaya saing. Idris menekankan, yang harus dilakukan kedepan adalah bagaimana membuat Sulbar menjadi salah satu daerah yang memiliki opportunity (peluang) yang besar, terutama berkaitan dengan keberadaan daerah sebagai salah satu penyangga ekonomi di Ibu Kota Negara (IKN). "Yang menjanjikan kedepan yaitu bagaimana Sulbar menjadi unit pemerintahan yang bisa menjadi penyangga IKN, sebab Kalimantan belum tentu bisa menyuplai semua kebutuhannya terutama pangan dan kebutuhan material,"ucap Idris Dia menambahkan, secara umum pertumbuhan ekonomi di Sulbar masih dangat melambat, tetapi penyebab yang paling utama adalah tingkat ketergantungan terhadap rantai nilai pasok atau proses bisnis. Ketua DPRD Sulbar, St. Suraidah Suhardi mengatakan, dengan adanya investasi sekelompok masyarakat yang tidak setuju akan diberikan pemahaman mengenai tujuan investasi tersebut. “Investasi tidak hanya mencari keuntungan semata, tetapi untuk kesejahteraan rakyat itu yang paling utama,"tandas Suraidah Suraidah menekankan, segala urusan perizinan harus dirampungkan terlebih dahulu. Dan ketika semua memenuhi syarat, maka tidak ada alasan untuk menolak investasi yang ada di Sulbar. "Ruang gerak di Sulbar sangat terbatas, sehingga dengan adanya investasi bisa membantu Pemprov Sulbar tanpa menyampingkan suara dari masyarakat,"ujarnya Dia berharap, pertemuan itu membuahkan hasil yang dituju, sehingga tidak berbenturan lagi antara masyarakat dan pihak perusahaan. (jemmi)