MAMASA -- Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik langsung meninjau SDN 010 Saluang, Kecamatan Mambi, Mamasa, Sabtu 16 Juli. Sekolah tersebut tempat siswa yang sempat viral lantaran mengeluhkan gurunya ke Presiden Jokowi jarang masuk mengajar. Namun setelah ditinjau, sewajarnya, sekolah itu hanya memiliki 11 siswa aktif. Karenanya Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik meminta Pemkab Mamasa melakukan evaluasi dengan melakukan penggabungan SD Saluang ke SD yang lebih memadai atau memiliki siswa lebih banyak. Dijelaskan, sebagaimana ketentuan pendirian sekolah seharusnya terdapat 60 siswa. "Siswa aktif hanya 11, sekolahnya tidak memadai makanya harus digabungkan dengan sekolah terdekat,"ujar Akmal, Sabtu 16 Juli. Sekolah terdekat 3 kilometer. Dengan opsi pemindahan itu, tentunya dibarengi pula fasilitas dari pemerintah". Itu tugasnya pemerintah. Apakah kendaraan, yang jelasnya ada solusi itu tanggungjawab pemerintah," tegas Akmal. Soal akses, kata Akmal, akses menuju sekolah tersebut merupakan jalan strategis provinsi. Sehingga Ia pun akan melihat kecukupan APBD dan mempertimbangkan untuk melakukan perbaikan akses jalan ke SD Saluang. "Kita lihat dulu anggaran agar mobilitas lebih baik,"ungkapnya. (rls)

MAMUJU -- Sebanyak 650 Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) mengikuti Pelatihan Dasar di Balai Latihan Kerja (BLK) Kecamatan Kalukku, Mamuju, Sabtu 6 Juli 2022. Pada Kesempatan itu, Penjabat Gubernur Sulbar, Akmal Malik memberikan motivasi kepada peserta Latsar. Dijelaskan menjadi ASN bukanlah jalan untuk mendapatkan keuntungan rupiah, melainkan semata-mata pengabdian untuk melayani. "Kalau menjadi PNS hanya untuk mendapatkan gaji anda salah besar. Kenapa, karena ada diluar sana penghasilannya lebih besar dari PNS," Dia pun menjelaskan karir seorang ASN sebenarnya kurang beruntung. Namun, ketika ASN tersebut mampu mengembangkan potensi dirinya maka karirnya akan lebih baik kedepan. "Pegawai negeri termasuk kelompok tidak beruntung karena karirnya tidak jelas. Anda lah performance karir anda sendiri. Yang menentukan karir anda adalah anda sendiri," tutur Akmal. Karenanya, Ia berharap CASN yang mengikuti Latsar mampu mengembangkan potensi diri dan menjadi ASN berprestasi dan membanggakan institusi. (rls)

MAMUJU -- Kasus penyebaran penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Sulawesi Barat harus terus diwaspadai. Meski diklaim berada di Zona Hijau namun kewaspadaan terus ditingkatkan. Sehingga melalui rapat koordinasi Balai Karantina Pertanian bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan instansi vertikal TNI dan Polri, pencegahan kewasapadaan pengawasan di Sulbar terlaksana dengan baik. Penjabat Gubernur Sulbar, Akmal Malik mengatakan , pengawasan penyakit mulut dan kuku harus diwaspadai dengan bergerak cepat, dengan kordinasi dan komitemen seluruh pihak terutama vertikal. "Berterima kasih kepada kepolisian dan TNI yang memiliki spirit komando. Kita pemerintah daerah harus introspeksi, karena semua masih bergerak sendiri-sendiri," kata Akmal. Ia mengatakan, sejatinya masih ada kegagalan terkait kebijakan desentralisasi, karena Daerah masih bekerja sendiri. Apalagi di enam kabupaten yang di Sulbar bukan hal mudah. "Yang harus dipahami salah satunya kita masin lemah ketika menghadapi fenomena global, seperti pandemi yang tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan sektoral dibutuhkan gerakan simultan dan serentak dan kompak," ucapnya. Melalui kegiatan tersebut, Akmal mengimbau kepada seluruh jajaran pemerintah daerah untuk bekerja secara bersama-bersama termasuk unsur forkopimda. "Bupati tolong pahami kelemahan kita karena kita masih bergerak sendiri-sendiri, kita ingin mendorong Pemda baik provinsi tolong siapkan dukungan yang bisa kita berikan," ucapnya. Ia menginginkan, koordinasi yang dibangun tidak hanya selesai pada rakor tesebut tetapi dibuktikan dalam bentuk nyata dengan kolaborasi. "Kita akan melakukan berbagai langkah, kita ingin Pemda instansi vertikal satu gerakan dan kuncinya ada di pimpinan. Itu sudah saya coba tetapi jangan sampai diatas baik, dibawah tidak jalan, kalau itu tidak jalan khususnya Pemprov saya akan evaluasi," jelasnya. Sementara Kepala Karantina Pertanian Sulawesi Barat, Agus Karyono, mengatakan rakor tersebut merupakan agenda untuk menyatukan persepsi sekaligus mensosialisasikan kewaspadaan terkait PMK. "Kita ingin menyamakan persepsi dan pemahaman terkait langkah strategis pencegahan PMK agar tidak masuk di Sulbar," ucapnya. Ia mengatakan, PMK pada hewan merupakan penyakit yang sangat berbahaya dan cepat menyebar.…

MAMUJU -- Penjabat Gubernur Sulbar, Akmal Malik melepas ratusan pecinta motor trail yang siap menjelajahi Bumi Manakarra. Kegiatan Start Raider One Day Trail Adventure Jelajah Bumi Manakarra itu merupakan inisiasi Polda Sulbar bekerjasama dengan Komunitas Trail Manakarra (KTM). Kapolda Sulbar Irjen Pol. Verdianto Iskandar Bitticaca mengatakan kegiatan itu rangkaian terakhir dari peringatan HUT Bhayangkara ke -76 Tahun. "Ini adalah rangkaian terakhir dari rangkaian acara hari Bhayangkara, di mana Pada beberapa waktu yang lalu kita sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan termasuk bakti sosial yang juga dibantu oleh rekan-rekan komunitas trail jelajah bumi manakarra pada tanggal 18 Juni yang lalu, dengan menyebarkan 300 paket sembako kepada saudara-saudara kita yang ada di balik gunung bukit dan lembah yang ada di sekitar Mamuju ini," terang Kapolda, Sabtu 6 Juli 2022. Kapolda berharap pecinta motor trail, khususnya yang datang dari luar daerah dapat menikmati Medan yang ada di Mamuju. "Mudah-mudahan rekan-rekan bisa menikmati alam sambil menikmati jalan ya rute naik gunung turun gunung dan mungkin berlumpur dan itu yang memang dicari oleh para raider pecinta motor trail," ungkapnya. (rls)

MAMUJU - Pj Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Akmal Malik melayangkan surat teguran kepada Bupati Mamasa Ramlan Badawi buntut dari adanya informasi viral murid di Sekolah Dasar (SD) Negeri 010 Saluang, Kecamatan Mambi, yang tidak belajar karena guru kerap tidak hadir. "Masalah pendidikan harus menjadi perhatian dari pemerintah. Adanya informasi viral terkait murid SD yang tidak belajar saat ke sekolah sungguh sangat memprihatinkan," kata Akmal Malik. Dia menyebutkan, surat yang dilayangkan ke Bupati Ramlan Badawi karena permasalahan ini terjadi di wilayah pemerintahan Pemkab Mamasa. Pemerintah di bawah kendali Ramlan Badawi dinilai harus melakukan evaluasi terkait sistem pendidikan yang tidak berjalan maksimal di wilayahnya. "Kami meminta penjelasan lengkap juga dari Pemkab Mamasa melalui Pak Bupati terkait dengan kondisi yang terjadi, seperti apa kendala guru tidak hadir dan lainnya," tutur Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini. Kalau kondisi yang terjadi, guru dengan status sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) memang melalaikan kewajiban mengajar maka harus ada sanksi tegas. Pemberian sanksi juga selayaknya diberikan kepada semua perangkat terkait yang membuat sistem pembelajaran tidak berjalan baik, khususnya di SD Negeri 010 Saluang, Mambi. "Tapi, kondisi ini juga memberi kita peringatan agar sistem pendidikan di Sulbar harus dievaluasi. Apakah sudah berjalan baik, pelayanan pendidikan ini sudah maksimal atau belum. Atau memang ada permasalahan yang membuat proses belajar-mengajar tidak bisa optimal berjalan," tutur Akmal Malik. Langkah tegas Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik ini merupakan sikap dari informasi viral di media dan media sosial yang menunjukkan murid sekolah dasar di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, mengadu ke Presiden Jokowi karena gurunya jarang ke sekolah. Dua murid yang bersekolah di SDN 010 Saluang, Kecamatan Mambi ini terekam kamera dan terlihat membentangkan tulisan yang berisi keluh kesahnya usai selama ini jarang mendapatkan pelajaran dari gurunya. "Pak Presiden Jokowi, kami jarang sekolah karena bapak guru jarang datang ke sekolah,"…

MAMUJU–Penjabat Gubernur Sulbar , Akmal Malik mengundang Komunitas PSM dan Keluarga Minang duduk bersama dalam rangka silaturahmi. Pertemuan silaturahmi itu mengangkat tema 'Semalam di Ranah Minang', berlangsung di Rujab Gubernur Sulbar, Jumat 15 Juli 2022 malam Pada pertemuan itu juga berlangsung penetapan 15 Juli sebagai HUT Komunitas PSM. Ketua Komunitas PSM, Didik lstiyanta menjelaskan, Komunitas PSM (Pagi Siang Malam) Untuk Sulbar merupakan komunitas yang menghimpun unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulbar. Membentuk sebuah komunitas sebagai jembatan untuk memperkuat silaturahmi, koordinasi dan diskusi membahas terkait permasalahan daerah. "Ruang Forkopimda Sulbar berkumpul ngobrol melahirkan gagasan mendukung program pemerintahan," ungkapnya.(rls)

MAMUJU - Pj Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Akmal Malik mengantisipasi Krisis Pangan yg tengah mengancam dunia, dengan menargetkan Tanah Mandar sebagai daerah yang mandiri pangan di tahun 2023. Untuk merealisasikan hal tersebut, Akmal Malik akan melibatkan semua organisasi perangkat daerah (OPD). Pada tahun 2023 mendatang, Akmal Malik mewajibkan setiap OPD mengelola lahan pertanian, minimal seluas 5 hektare (ha) yang ditanami tanaman pangan, seperti jagung dan tanaman produktif jangka pendek lainnya tapi bernilai ekonomis. "Tahun 2023 mendatang salah satu fokus kami adalah penguatan ketahanan pangan. Sulbar mandiri pangan. Sehingga dalam pagu anggaran APBD 2023 belanja ketahanan pangan diarahkan salah satunya untuk pembelian bibit, pupuk serta biaya perawatannya. “ ujar Akmal Malik. Dia menjelaskan, di tengah perubahan global yang terjadi secara cepat, ancaman resesi ekonomi dan masalah ketersediaan pangan akan menjadi persoalan-persoalan utama yang akan dihadapi tiap pemerintahan. Merujuk pada kondisi itu, Akmal Malik menegaskan, untuk menjaga stabilitas di tengah masyarakat harus ada kepastian dan jaminan dari pemerintah terkait dengan ketersediaan kebutuhan pangan bagi warganya. "Stabilitas di tengah masyarakat, seperti kondisi sosial, ketertiban dan keamanan satu daerah baru bisa terwujud salah satunya jika pasokan pangan terjaga dan terjamin. Makanya, fokus kami salah satunya membuat Sulbar ini mandiri pangan," kata Akmal Malik. Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini menjabarkan, salah satu upaya agar semua pihak di Sulbar ini ikut terlibat dalam menguatkan ketahanan pangan daerah, aparatur pemerintahnya juga harus memberi contoh. "Hitungannya sederhana, kalau setiap OPD secara kolektif dg ASN nya mengelola dg menanam jagung misalnya di lahan seluas 5 Hektare, dengan rata-rata produksi 6,5 ton per hektar, dengan jumlah 36 OPD, maka realisasi panennya bisa mencapai seribu ton lebih. Belum lagi hasil dari lahan yang digarap petani. Ini nilai ekonomisnya sangat besar," ungkap Akmal Malik. Untuk itu, dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah 2023, Akmal Malik mulai melakukan sosialisasi…

MAMUJU– Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik menginginkan momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia atau World Environment Day (WED) tak sekedar seremoni melainkan momen muhasabah atau introspeksi. Hal itu disampaikan Akmal usai membacakan Sambutan Menteri LHK, pada Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, di Pantai Barane Kabupaten Majene, Jumat 15 Juli. Kata dia, muhasabah, berarti mengintropeksi diri apa yang sudah dilakukan terhadap lingkungan. "Apa kontribusi kita terhadap alam? Kita menerima sesuatu dari lingkungan, yah kita harus memberikan juga kepada lingkungan dong." ujar Akmal Untuk itu, kedepan Akmal meminta kepada setiap OPD agar lebih mengedepankan aksi nyata dalam mengemas acara peringatan, begitupun WED harus lebih menonjolkan aksi nyata. "Peringatan hari apapun tolong ada aksi aksi nyata. Hilangkan acara seremonial lebih banyaklah aksi di lapangan agar lebih banyak menjawab harapan masyarakat," ungkapnya. Karena itu juga, Lanjut Akmal saat ini terus mempersiapkan gerakan Tanam Pohon 1,2 juta Mangrove sepanjang pantai Polman hingga Pasangkayu. Melalui kegiatan itu juga, selain menunjukkan aksi nyata juga menargetkan rekor muri. "Jawa Tengah sudah memecahkan rekor 1 juta pohon bakau. Saya masih ingat ketika itu mas Ganjar kita pecahkan rekor ini mungkin satu juta satu atau satu dua juta, tapi betul-betul riil. Hari Menanam Pohon," bebernya. Akmal pun berharap seluruh pihak terlibat memberikan kontribusi pada gerakan tanam pohon itu, baik perusahaan perusahaan yang ada di Sulbar hingga perbankan dan institusi lainnya. Selain itu, lanjut Akmal, pentingnya mengajak mendidik generasi agar peduli terhadap lingkungan, untuk itu ia pun meminta Bupati di enam kabupaten melibatkan siswa SMP terlibat menanam pohon. Pemprov sendiri bakal menurunkan seluruh siswa SMA se Sulbar. "Kita harus mendidik anak-anak kita peduli terhadap lingkungan. SMA dan SMK yang merupakan kewenangan dari provinsi harus dan wajib dilibatkan karena dia adalah bagian dari kita untuk mendidik mereka untuk peduli dengan lingkungan. Sementara, Bupati Majene Andi Sukri Tammalele berterima kasih atas dilaksanakannya Hari Lingkungan…

MAJENE -- Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik, berharap hari lingkungan hidup menjadi momentum menguatkan peran strategis daerah mendukung ketahanan pangan. Itu disampaikan Akmal Malik, saat menghadiri kegiatan Hari lingkungan hidup di Majene di Wisata Pantai Barane, Kecamatan Banggae Majene. Jumat 15 Juli. Ia mengatakan, ketahanan pangan menjadi kekuatan utamnya dalam mengahadapi ancaman resesi. Menurutnya, saat ini kita memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan di masa depan. Pengelolaan hutan yang mampu mendukung ketahanan pangan juga dapat menggerakan geliat ekonomi lokal. Sehingga , Ia menginginkan agar sumber daya yang dimiliki dapat di manfaatkan untuk kemandirian pangan. "Sebagai daerah penghasil sumber daya seperti ternak dan tanaman, kita ingin mandiri secara pangan, Kita berharap, perlu upaya penguatan. Belanja yang kita punya kita optimalkan untuk kita sendiri," kata Akmal. Itu lanjutnya, menjadi kunci utaman agar daerah bisa mandiri, terutama dalam menghadapi ancaman resesi. Saat ini terjadi ketidakpastian ancaman global, itu juga karena akibat adanya perang yang terjadi di beberapa negara. Sehingga, dirinya mengaku dalam menjalankan tugas selalu mendorong opd agar meningkatkan pendapatan. "Untuk itu, di momentum hari lingkungan hidup ini saya mengajak seluruh pihak bersama-sama untuk membangun kemandirian pangan," tutup Akmal. (rls)

Mamuju- Dengan berakhirnya masa Kepengurusan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Sulbar periode 2017-2022, perlu dibentuk lagi Kepengurusan Dekranasda Sulbar yang baru periode 2022-2026. Untuk hal tersebut, dilaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) terkait struktur Kepengurusan Dekranasda Sulbar periode 2022-2026, Kamis 14 Juli 2022, di Rujab Gubernur Sulbar. Rakor tersebut dibuka oleh Ketua Dekranasda Sulbar Yulia Zubir Akmal. Ketua Dekranasda Sulbar, Yulia Zubir Akmal berharap kepengurusan Dekranasda Sulbar periode 2022-2026 segera dikukuhkan. Untuk itu, Ia meminta sesegera mungkin menyusun draft kepengurusan yang baru lagi. "Semoga minggu ini draft kepungurusan kita bisa disahkan agar di provinsi bisa dikukuhkan dan untuk selanjutnya bisa mengukuhkan Dekranasda kabupaten, dan harapannya semoga di Agustus ini semua bisa selesai karena September mendatang kita sudah menjadwalkan untuk agenda di HUT provinsi,"harap Yulia Dia menyampaikan, karena melewati masa Pemilu, kepengurusan di periode tersebut dinamakan ex.officio yang sudah ditentukan berdasarkan AD-ART Nasional. Pada kesempatan itu, Yulia sedikit menjelaskan mengenai Dekranasda. Ia mengatakan bahwa sama halnya dengan TP. PKK, Dekranasda merupakan lembaga independen dan Nirlaba yang hadir sebagai wadah berhimpunnya segenap pemangku kepentingan di bidang kerajinan. "Disamping Dekranasda Sulbar fungsinya memfasilitasi dan mempromosikan, lembaga ini juga adalah mitra pemerintah untuk bersama-sama membantu OPD-OPD terkait mengembangkan kerajinan yang ada di tiap kabupaten. Oleh karena itu, diperlukan adanya sinergi,"terangnya "Dengan adanya sinergi ini, maka akan membawa dampak positif bagi pembangunan di Sulbar,"sambungnya Untuk memasarkan produk-produk kerajinan, kata Yulia, ke depan pihaknya akan menyusun strategi marketing digital, dengan meminta berbagai elemen untuk bisa ikut terlibat, seperti Perbankan atau masyarakat lokal, dengan memakai hasil tenunan lokal khas dari daerahnya masing-masing. "Semua produk kerajinan atau tenunan lokalnya nanti tidak boleh menggunakan hasil printing, harus buatan tangan sendiri (Hand Made). Dan juga jangan menunggu hasil kerajinan kita di ekspor baru bisa terpasarkan, tapi seharusnya kita dari masyarakat lokal sendiri bisa memberikan contoh terbaik dengan memakai hasil kerajinan atau tenunan…