Data monitor Kemendagri, Sulbar berada urutan kedua, realisasi tertinggi se- Indonesia. Namun Pj. Gubernur Sulbar Akmal Malik menginginkan beberapa OPD yang masih realisasi rendah agar terus memaksimalkan kinerja. Untuk itu , Pemprov Sulbar mengundang Tim SIPD Kemendagri guna melakukan pendampingan kepada kepala OPD, yang dikemas dalam bentuk Sosialisasi SIPD, Rabu 6 Juli 2022. Asisten III Setda Sulbar, Jamil Barambangi mengatakan, tujuan dari pelaksanaan itu agar proses pengelolaan keuangan lebih akuntabel dan dipahami secara teknis oleh pengelola setiap OPD. "Dengan hadirnya tim teknis ini memberikan bimbingan teknis kilat kepada OPD, terutama yang realisasi rendah," ujar Jamil. Dilanjutkan, dengan sosialisasi kepada seluruh kepala OPD yang terlibat langsung dalam SIPD.Sebab itu, ketika Pimpinan OPD memiliki keterbatasan tentu aan terlambat dengan sistem yang diterapkan SIPD. "Jadi bukan hanya bendahara, bahkan secara teknis seluruh pimpinan OPD harus terlibat, jadi harus paham,"ungkapnya. Kepala Bagian Perencanaan pada Sekretariat Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri RI, Ihsan Dirgahayu membeberkan, hasil pendampingan dilakukan, Ia mengindikasikan beberapa kendala yang dihadapi Pemprov Sulbar, yakni jaringan "Jadi alat transportnya, seperti jaringan, dan mungkin operatornya yang baru sehingga perlu belajar dulu. Untuk 10 OPD, ada informasi yang belum tersampaikan dan beberapa melakukan kesalahan penginputan, sehingga kita memberikan solusi dan langkah-langkahnya, sehingga kedepan realisasinya lebih optimal," terang Ihsan. Masalah lainnya, terdapat kepala dinas berstatus PLT sehingga tidak dapat terlibat ke dalam SIPD. "Kami sarankan login menggunakan dua browser, satu Definitif satu PLT" Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi mengapresiasi atas langkah yang dilakukan. Dengan begitu proses pencairan tidak lagi terhambat. "Kita sepakat outputnya transparansi dan akuntabel, dengan begitu (melalui SIPD) DPRD Sulbar dapat mengakses program-program yangs sedang dijalankan eksekutif," tutur Suraidah. (rls)

MAKASSAR - Pj. Gubernur Sulawesi Barat, Akmal Malik ingin mengubah mes Pemprov Sulbar yang terletak di Sudiang, Kecamatan Biringkanayya, Kota Makassar, menjadi penginapan atau hotel. Ini untuk mendorong agar keberadaan mess tersebut bisa memberi kontribusi pada pendapatan daerah. "Lokasi mess Pemprov Sulbar di Makassar ini strategis. Harusnya bisa kita kelola jadi penginapan atau hotel agar bisa memberikan pendapatan bagi pemerintah daerah," kata Akmal Malik usai meninjau mes Pemprov Sulbar, Rabu , 6 Juli 2022 Akmal menyebutkan, lokasi mess Pemprov Sulbar dekat dengan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, sehingga bisa menjadi penginapan atau tempat transit bagi penumpang pesawat yang harus menunggu jadwal penerbangan. Namun, Akmal menilai untuk mewujudkan rencana tersebut, perlu dilakukan pembenahan. Hal itu diutarakan setelah melihat kondisi bangunan yang sudah tidak terurus dan belum bisa dikomersilkan saat ini. "Kalau kondisinya sekarang kontribusinya (kontribusi mess Pemprov Sulbar) terhadap pendapatan asli daerah (PAD) tidak maksimal," ujar Dirjen Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri ini. Sebagai tindak lanjut memaksimalkan posisi mes Pemprov Sulbar untuk lebih komersil, Akmal Malik menyebutkan akan memerintahkan perangkat daerah yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan mess pemda ini untuk melakukan terobosan, membangun kerjasama dengan investor. "Untuk pembenahan dan komersialisasi aset ini kami meminta perangkat daerah terkait untuk menjalin kerjasama dengan investor. Hal ini layak dilakukan mengingat lokasi strategi mes Pemprov Sulbar yang sangat dekat dengan Bandara Hasanuddin. Ini untuk penghasilan PAD," pung

MAMUJU -- Komite IV DPD RI melaksanakan kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Barat. Kunjungan kerja tersebut dihadiri Ketua Komite IV DPD RI , Sukrianto bersama Wakil ketua Komite, Darmansyah Husein, serta anggota DPD RI perwakilan Sulbar , Ajbar Abdul Kadir .Itu dilaksanakan terkait implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) khusunya fokus pada Dana Alokasi Khusus (DAK). Penjabat Gubernur Sulbar , Akmal Malik berterima kasih atas kunjungan Komite IV DPD RI. Ia pun berharap terbangun kerjasama antara Pemprov dan DPD RI, utamanya mendorong konektivitas wilayah guna mempersiapkan Sulbar sebagai penyangga IKN. "Kita sudah temui sejumlah maskapai bagaimana agar penerbangan Mamuju-Kalimantan, itu yang dulu kita dorong," tutur Akmal. Ketua Komite IV DPD RI Sukriyanto, mengatakan kunjungannya ke Sulbar, untuk melihat gambaran terkait kondisi yang ada di Sulbar, khususnya implementasi terkait undang-undang tersebut. Dikatakan, desentralisasi fiskal merupakan bagian daerah untuk membangun kemandirian sebagai pondasi otonomi daerah. Melalui desentralisasi fiskal, daerah memiliki ruang yang lebar untuk mengatur sumber-sumber penerimaan maupun perbelanjaan daerah, namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa pemberian kewenangan yang besar tidak berbanding lurus dengan kemandirian daerah Hal itu terbukti dengan masih rendahnya indikator kemandirian fiskal yang timpang secara kewilayahan. " Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah didesain untuk memperkuat desentralisasi fiskal guna mewujudkan kemerataan layanan dan kesejahteraan," kata Sukriyanto saat memberikan sambutan, Rabu 6 Juli di Rujab Wakil Gubernur yang merupakan Kantor Sementara Gubernur Sulbar Ia juga mengatakan, pemerintah meyakini, bahwa undang-undang HKPD ini akan memberikan nuansa baru dalam pengalokasian sumber daya nasional yang lebih efisien dan efektif melalui hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang transparan akuntabel dan berkeadilan. Terkait dana alokasi khusus , merupakan bagian dari transfer daerah yang dialokasikan dengan tujuan mendanai program kegiatan dan atau kebijakan tertentu yang…

Peringatan hari Bhayangkara ke- 76 dilaksanakan serentak seluruh Indonesia, melalui virtual bersama Presiden RI Joko Widodo. Penjabat Gubernur Sulawesi Barat , Akmal Malik bersama Ketua PKK Sulbar, Yulia Zubir Akmal dan jajaran Forkopimda mengikuti secara langsung upacara di lapangan Mapolda Sulbar, Selasa 5 Juli Kapolda Sulawesi Barat, Irjen Pol Verdianto I Bitticaca, berharap personil Polda Sulbar melaksanakan apa yang sudah diperintahkan Presiden, yakni memaksimalkan tugas pengamanan di Sulbar dan selalu memberikan yang terbaik kepada masyarakat. "Kami terus berupaya untuk memberikan yang terbaik kepada seluruh masyarakat, seluruh anggota kami sudah didik dan terlatih untuk memberikan keamanan dan ketertiban dalam menegakkan hukum," ucapnya. Dia pun berharap Penjabat Gubernur dan seluruh pimpinan forkopimda serta bupati se -Sulawesi Barat mendukung demi lancarnya tugas Polda Sulbar dalam mewujudkan Keamanan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) "Mohon dukungan dan do'a restu kepada Penjabat Gubernur dan Forkopimda serta Bupati dan masyarakat, dalam melaksanakan tugas agar Polda Sulbar dalam menjalankan tugas semakin baik,"terangnya. Sementara Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik, mengucapkan selamat kepada Bhayangkara di hari jadi ke 76. "Bhayangkara yang bertugas di Sulbar mampu membangun sinergi bersama pemerintah tidak hanya dalam penegakan hukum tetapi baik juga dalam pencegahan, koordinasi dengan insan Bhayangkara baik dari Polda Sulbar sampai Polres selama ini berjalan baik," ujarnya. Ia berharap agar Bhayangkara dapat terus berkarya, terus bersinergi untuk membangun Sulbar lebih baik di masa yang akan datang. "Kita berharap kita tingkatkan lagi koordinasi komunikasi penegakan hukum juga tentunya penegakan hukum berkeadilan," jelasnya. (rls)

Penjabat Gubernur Sulbar, Akmal Malik kini resmi menjadi nasabah BPD Sulselbar ditandai dengan Penyerahan Buku Rekening dari pihak BPD Sulselbar kepada Akmal Malik di Rujab Gubernur Sulbar, Selasa 5 Juli 2022. Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik berterima kasih atas fasilitas dan pelayanan yang diberikan BPD Sulselbar. Ia pun berharap terbangun kerjasama antara Pemerintah dan Perbankan dalam menjalankan agenda-agenda pembangunan daerah. "Salah satunya dengan mengembangkan UMKM," ujar Akmal Untuk itu, Akmal meminta kontribusi BPD Sulselbar turut mengintervensi UMKM di Wisata Pulau Karampuang, serta mendukung pelaksanaan event Festival Sandeq 2022. Menurut Akmal, dengan kerjasama seluruh pihak dapat membangkitkan perekonomian daerah. Tidak lupa Akmal menjelaskan, bahwa pemerintah dalam menjalankan bisnis, baik dengan perbankan maupun pihak lainnya itu melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Saat ini pihaknya mulai melakukan proses perekrutan BUMD. "Demi meningkatkan pendapatan kita menginginkan BUMD yang sehat," ujar Akmal Pada pertemuan itu, BPD Sulselbar juga menyerahkan bantuan Sapi Kurban kepada Pemprov Sulbar.(rls)

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, melakukan Rapat Koordinasi Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada Hewan. Itu bertujuan agar seluruh hewan di Sulbar dipastikan aman dari penyakit menular PMK. Pj. Gubernur Sulbar Akmal Malik, mengatakan, terkait adanya wabah PMK, perlu adanya antisipasi, pencegahan yang terkoordinasi oleh seluruh pihak terkait. Sehingga rapat yang dilakukan mampu mencegah wabah tersebut masuk di Sulbar, apalagi Sulbar menjadi dareh strategis akses masuk perdagangan hewan. "Sampai hari ini belum ada informasi satupun hewan di Sulbar terinfeksi wabah PMK," kata Akmal dalam rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Rujab Gubernur Sulbar Selasa, 5 Juli 2022. Ia juga mengatakan, dari 34 Provinsi yang ada sudah ada 21 provinsi yang telah terinfeksi wabah virus tersebut. "Sehingga OPD dan forkopimda harus mewaspadai virus ini, Pemrov dan Forkopimda telah membuat satgas agar kita tidak menjadi provinsi ke 22 terinfeksi," ujarnya. Selain itu, Dirjen Otda tersebut juga mengatakan, dari aspek regulasi harus diperkuat sehingga mampun menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Termasuk memastikan agar tidak ada hewan yang masuk tanpa dokumen lengkap. "Apabila masih ada yang lolos, perlu melakukan penegakan hukum sehingga tim penegakan hukum harus di bentuk. Minimal berkerja sebulan ini, sampai wabah ini betul aman, sekarang libatkan seluruh Forkopimda buat titik terutama pelabuhan Simboro Mamuju, dan Palipi Majene terutama tim penegakkan hukum," jelasnya. Sementara Karantina Hewan Mamuju, Agus Karyoni sejak PMK terdeteksi sampai tanggal 5 Juli data yang ada di Balai Karantina Mamuju belum sama sekali menemukan adanya hewan yang terdeteksi virus PMK. "Dari 5 Mei sampai 5 Juli hari ini, Sulbar telah mengeluarkan sapi sebanyak 4.946 sapi, Kambing sebanyak 10.192 , totalnya 15.138 hewan ternak dan dinyatakan bebas dari penyakit mulut dan kuku karena taleh melalui masa karantina 14 hari," kata Agus. Ia mengaku, sebelumnya telah melakukan koordinasi dengan Dinas Ketapang dan sudah melaksanakan monitoring check poin di Polewali Mandar dan Mamuju…

Pj. Gubernur Sulawesi Barat , Akmal Malik mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) untuk terus memacu realisasi penggunaan dan serapan anggaran. Langkah ini juga merupakan upaya untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi daerah. "Kita (Sulbar) harus berpacu dengan 33 provinsi lain di Indonesia dalam realisasi penggunaan anggaran. Serapan anggaran tinggi akan membuat perputaran uang di masyarakat dan berefek pada jalannya roda perekonomian daerah," tutur Akmal di Mamuju, Selasa , 5 Juli 2022 Akmal Malik mengajak semua OPD di lingkup Pemprov Sulbar untuk memaknai filosofi perahu Sandeq dalam menjalankan fungsi dan tugas masing-masing. Menurut dia, perahu Sandeq itu ukurannya kecil, tapi memiliki kemampuan untuk berlayar dan melaju kencang di lautan. "Pakai filosofi Sandeq. Kecil tapi dapat berakselerasi, melaju di semua kondisi lautan. Tetap melaju di perairan tenang, maupun menyalip di tengah badai. Intinya, sekali layar terkembang, terus melaju menempati posisi terdepan," terang Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini. Di sisi lain, walau memiliki porsi anggaran yang kecil dan terjadi transisi kepemimpinan di awal tahun 2022, akan tetapi Sulbar tetap bisa melaju kencang dalam pencapaian realisasi anggaran terbaik kedua se Indonesia hingga posisi Juni 2022. "Serapan anggaran yang baik akan memberikan efek positif untuk daerah," terang Akmal. Data menunjukkan, realisasi pendapatan APBD Sulawesi Barat meningkat pada triwulan I 2022. Berdasarkan data Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), realisasi pendapatan APBD Sulawesi Barat pada triwulan I 2022 tercatat sebesar Rp409,7 miliar, atau lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2021 yang hanya sebesar Rp292 miliar. (rls)

Sapi kurban Presiden RI, Joko Widodo akan disembelih di Masjid Al Ikhlas Simboro, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Sapi tersebut merupakan sapi terberat dari lima sapi yang diusulkan. Dengan berat 1 ton 27 kg, merupakan sapi peternak asal Polman dan saat ini di Karantina peternak di Desa Kebun Sari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar (Polman). Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (DTPHP) Sulbar Muchtar mengatakan, kondisi sapi dipastikan bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Dan tim juga terus memantau kondisi dan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan. "Dua hari sebelum Idul Adha dibawa ke Mamuju, kita mau pemerataan sehingga tahun ini di bagi di Mamuju, di Masjid Al-Ikhlas, Mamuju," tutur Muchtar, usai melakukan rapat membahas Sapi Kurban Presiden, di Rujab Gubernur Sulbar, Selasa 5 Juli 2022. Muchtar berharap, ini menjadi motivasi bagi peternak sehingga ke depan ternaknya dapat terpilih sebagai sapi kurban presiden. Diketahui, sapi kurban presiden tahun ini senilai Rp 105 juta. (rls)

HUMAS PEMPROV SULBAR -- Pemprov Sulbar sudah menerima hasil pemetaan ulang dana Pilkada 2024. Dana tersebut terbagi berdasarkan tahun pelaksanaan tahapan pilkada, yakni Tahun 2023, 2024, dan Tahun 2025. Selanjutnya, Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik akan mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) terkait dana Pilkada 2024. Itu juga menjadi rujukan bagi kabupaten dalam menyisipkan dana Pilkada di tingkat kabupaten. "Kita usahakan bulan Juli ini (Pergub) selesai, Itu menjadi dasar bagi pemerintah kabupaten," ujar Akmal, Senin 4 Juli, malam di Rujab Gubernur Sulbar Terpenting menurut Akmal, pendidikan politik dapat membawa demokrasi melahirkan pemimpin yang sesuai harapan masyarakat. "Dengan pendidikan politik yang baik kita berharap menghadirkan pemimpin yang baik," ungkapnya. Oleh karena itu, Pemprov pun akan menugaskan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sulbar untuk melakukan edukasi kepada pemilih pemula. Selain itu menurunkan Dinas Kesehatan memberikan pelayanan kesehatan kepada tenaga Ad Hoc. Ketua KPU Sulbar, Rustang menyebutkan, untuk dana Pilkada 2024 telah memetakan kebutuhan anggaran selama tiga tahun, khusus di tahun 2023 mengusulkan sekira Rp1 miliar. Dia pun meminta dukungan dari stakeholder turut mensosialisasikan dan memberi edukasi kepada masyarakat. Dengan begitu Pemilu tidak sekedar formalitas, melainkan sebuah proses demokrasi yang mencerdaskan masyarakat. " Kita ingin pemilih mencoblos bukan sekedar menggugurkan kewajiban tetapi memahami betul apa yang menjadi pilihannya," ungkapnya. Dia pun berterima kasih atas respon Gubernur Sulbar. Apalagi, PJ Gubernur Sulbar tahu betul kebutuhan penyelenggara. Dalam pertemuan tersebut Ketua KPU Sulbar, Rustang hadir bersama para komisioner KPU Sulbar dan jajaran KPU Sulbar lainnya

Penjabat Gubernur Sulbar, Akmal Malik menyambut kunjungan Badan Pengawas Pemilu Sulawesi Barat, di Rujab Gubernur Sulbar, Senin 4 Juli 2022. Akmal menjelaskan, pentingnya Bawaslu untuk memastikan proses demokrasi berjalan dengan baik sehingga demokrasi menghasilkan aktor-aktor hebat dalam hal mensejahterakan masyarakat. "Pengawasan yang hebat menghasilkan pemimpin dan legislator yang hebat," tutur Akmal Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri ini menjelaskan, salah satu yang menyulitkan pengawasan demokrasi ketika kondisi masyarakat tertekan dari sisi perekonomian. Untuk itu, ia mengajak Bawaslu agar bersama sama menggerakkan aktivitas ekonomi sekaligus melakukan edukasi kepada publik. Lanjut Akmal, menghidupkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya dengan membuat event nasional. Sebab menurutnya demokrasi berjalan dengan baik ketika masyarakatnya sejahtera. "Mendatangkan orang dari luar. Bukan dengan seperti Bimtek desa 3,3 miliar. Uang kita (TKDD) sedikit kembali lagi ke Jakarta. Untuk itu bikin event nasional disitu terjadi transfer uang dan transfer knowledge (pengetahuan). Ini bukan untuk saya, tapi untuk Sulbar sendiri," sambung Akmal. Ketua Bawaslu Sulbar, Sulfan Sulo siap membangun sinergi dengan pemerintah daerah, utamanya dalam hal pelaksanaan pemilu kedepan. Salah satu upaya yang didorong dalam mewujudkan demokrasi yang sehat adalah mendeklarasikan Tolak Politik Uang. "Kita mendorong 32 desa deklarasi tolak politik uang. Termasuk melakukan edukasi kepada Pelajar," tuturnya. (rls)