Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno tiba di Sulbar, Kamis 14 Juli 2022, pukul 16.30 WITA. PJ .Gubernur Sulbar Akmal Malik dan Bupati Mamuju Sutinah Suhardi menyambut kedatangan Menparekraf di Bandara Tampa Padang Mamuju, dan selanjutnya mengunjungi Rumah Tenun Sekomandi di Desa Bambu, Kecamatan Mamunyu, Kabupaten Mamuju. Diketahui kunjungan Menparekraf Sandiaga Uno dalam rangka menghadiri Manakarra Fair, salah satu kegiatan yang termuat dalam Kalender Event Nasional. Event itu juga dirangkaikan denga Hari Jadi Mamuju ke -482 Tahun. Saat perjalanan dari Bandara Tampa Padang menuju Rujab Gubernur Sulbar, rombongan Menparekraf sempat mengunjungi Rumah Tenun Sekomandi Lulukarua di Desa Bambu, Kecamatan Mamunyu, Kabupaten Mamuju .Pada kunjungan, Menparekraf menyerahkan bantuan sebesar Rp 50 juta guna pengembangan rumah tenun tersebut. "Kita harapkan bantuan bisa bermanfaat, dan menjadi motivasi bagi UMKM lainnya," ujar Sandiaga PJ Gubernur Sulbar, Akmal Malik mengatakan dengan kehadiran Menparekraf di Sulbar menjadi pendorong bangkitnya sektor wisata di Sulbar. "Semoga dengan kehadiran pak Menteri menjadi penyemangat melakukan pembenahan sektor pariwisata di Sulbar," ungkapnya. (rls)
MAMUJU -- Penjabat Gubernur Sulbar , Akmal Malik memberangkatkan dua putra putri daerah, Ariel Derio Permana dari SMAN 1 Mamuju dan Dhara Banjarani dari SMAN 1 Topoyo, Mamuju Tengah, sebagai Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional. Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik mengatakan, dua wakil Sulbar menuju Paskibraka Nasional menjadi kebanggan Sulbar yang diharapkan mengharumkan nama daerah. "Tetap banggakan nama daerah dan harumkan nama daerah. Selamat berjuang," ujar Akmal saat pelepasan Paskibraka Nasional di Rujab Gubernur Sulbar, Kamis 14 Juli. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sulbar, Suratman mengatakan, dua Siswa terpilih merupakan hasil seleksi di enam kabupaten. "Kita lakukan seleksi di enam kabupaten. Dari 12 orang tersaring menjadi dua orang," ujar Suratman. Rencana kedua anggota Paskibraka Nasional itu berangkat ke Cibubur untuk memenuhi pelatihan hingga 16 Agustus 2022.(rls)
MAMUJU -- Momentum Hari Jadi Mamuju ke -482 menjadi bahan untuk melakukan muhasaba dan introspeksi atas pencapaian sebagai Pemerintah Daerah. Pj Gubernur Sulbar, Akmal Malik mengatakan penetapan hari jadi Mamuju, bukan perjuangan yang mudah butuh waktu cukup panjang dan melibatkan banyak tokoh. "Sehingga momentum ini harus dimaknai sebagai bentuk muhasabah dan introspeksi diri sejauh mana daerah melaksanakan kewajiban sebagai pemerintah Daerah," ucap Akmal. Kesempatan itu ia mengajak kepada seluruh pihak untuk melihat apakah ikhtiar dari upaya bersama yang sudah kita lakukan sebagai Daerah otonom. Meski begitu ia mengapresiasi berbagai pencapaian yang telah diraih Pemerintah Kabupaten Mamuju. Terutama seperti apa upaya Pemerintah Kabupaten mempersiapkan diri sebagai penyangga IKN, apalagi Bala-Balakang menjadi daerah terdekat dengan IKN. "Tantangan kita kedepan HUT Mamuju, untuk melakukan muhasabah apakah peran Mamuju kedepan akan kita tingkatkan menjadi lebih hebat. Ini menjadi tantangan , dan kita berharap DPRD membaca ini," ujarnya. Ia menilai, Mamuju punya posisi strategis karena didepan IKN apalagi Bala-Balakang. "Saya melihat Balak-balakang daerah luar biasa sekarang potensinya paling bagus karena berada di depakan IKN kita ingin bagaimana meningkatkan Demand," ucapnya. Sehingga untuk mempersiapkan itu, Ia berharap kolaborasi dan sinergi semua pihak agar itu bisa tercapai. "Mamuju harus bersinergi, berkolaborasi untuk menjadi penopang IKN, Bagaiman mendorong Mamuju sebagai penopang utama IKN," jelasnya. Sementara Bupati Mamuju Sutinah Suhardi, mengatakan berbagai tantangan dan dinamika yang dihadapi Dimasa pemerintahannya. Bukan menjadi alasan untuk terus memberikan yang terbaik kepada masyarakat. "Mulai dari pandemi dan gempa semua itu tidak menyurutkan langkah dalam rencana pembangunan visi Mamuju Keren dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Mamuju," ucapnya. Dirinya optimis Mamuju terus tumbuh meski ditengah keterbatasan yang dimiliki, salah satu pencapaian yang cukup berarti yaitu Mamuju telah menyandang sebagai daerah Universal Healt Coverage (UHC) dari BPJS. "Kita telah mampu UHC, hampir semua masyarakat mamuju telah dijamin melalui BPJS kesehatan. Sehingga kami dapat menjamin masyarakat tidak…
MAMUJU--Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik melakukan audiensi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sulbar, di Rujab Gubernur Sulbar, Rabu 13 Juli 2022 PJ Gubernur Sulbar Akmal Malik mengatakan, Sulbar merupakan Indonesia kecil sehingga penting FKUB hadir mewujudkan semangat rukun antar umat beragama di Sulawesi Barat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melibatkan generasi muda melaksanakan kegiatan kegiatan yang sifatnya menciptakan kerukunan umat beragama. "Kita sepakat Sulawesi Barat itu adalah Indonesia kecil. Selanjutnya kami mengajak teman-teman untuk membuat kegiatan-kegiatan yang bisa melibatkan anak muda," ujar Akmal Salah satu kegiatan yang akan dikemas bersama FKUB adalah Temu Umat Beragama, rencananya bertepatan Festival Sandeq September mendatang. "Nanti setelah Agustus kita akan melaksanakan Temu Umat Beragama di Pantai Manakarra. Sekaligus pelepasan lampion dalam rangka Festival Sandeq Indonesia mendukung IKN," ungkapnya. Melalui Temu Umat Beragama nantinya akan dikemas dengan berbagai kegiatan, "seperti diskusi dan kegiatan lainnya," Ketua FKUB Sulbar Dr. Sahabuddin Kasim berterima kasih atas bentuk perhatian Pj Gubernur Sulbar terhadap KUB di Sulbar. Dia pun mengapresiasi gagasan Pj Gubernur yang akan melibatkan generasi muda dalam Temu Umat Beragama. "Beliau telah memberikan arah-arah yang sangat positif dalam rangka mengembangkan pembinaan kerukunan umat beragama Sulawesi Barat," ujar Sahabuddin, Dia pun berkomitmen, Temu Umat Beragama yang direncanakan di Mamuju menjadi langkah awal FKUB Sulbar mendorong kegiatan tersebut hingga berskala nasional. "Ini adalah gebrakan yang sangat brilian karena gerakan ini akan dirasakan seluruh lapisan masyarakat," pungkasnya. (rls)
MAMUJU --DPRD Provinsi Sulawesi Barat bersama Pemerintah Provinsi telah menetapkan empat Ranperda, salah satunya Ranperda APBD 2021 menjadi Peraturan Daerah. Selanjutnya menunggu register dari Kementrian Dalam Negeri. Penetapan tersebut dilakukan melalui Rapat Paripurna Ranperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 2021 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulbar, Rabu, 13 Juli 2022. Rapat dihadiri Pj.Gubernur Sulbar, Akmal Malik bersama para pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar. Dipimpin Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi didampingj Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abdul Rahim Ketua DPRD Sulbar , Suraidah Suhardi mengatakan , proses penetapan ranperda itu telah melalui persetujuan bersama, melalui rapat paripurna, pemandangan fraksi, termasuk mendengarkan jawaban dan pandangan Gubernur. "Kita berharap keempat perda ini akan bermanfaat kepada masyarakat. Ini adalah hasil kerja yang telah dilakukan DPRD selama ini," kata Suraidah. Sementara Pj . Gubernur Sulbar, Akmal Malik kesempatan itu menyampaikan apresiasi yang telah dilakukan oleh DPRD, utamanya terkait empat Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui menjadi Perda. "Maka tahapan selanjutnya adalah rancangan Perda akan dilakukan evaluasi untuk mendapatkan nomor registrasi Perda oleh Menteri Dalam Negeri sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah," kata Akmal. Ia mengatakan, keempat ranperda tersebut merupakan hal yang sangat penting bagi pemerintah daerah, utamanya dalam pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat di Provinsi Sulawesi Barat. Menurutnya, Pembahasan APBD 2022 dan 2023 tidak bisa dilanjutkan sebelum ditetapkan menjadi Perda, itu juga setelah mendapatkan register dan evaluasi dari Mendagri. "Untuk itu kami meminta kepada tim anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mempercepat proses evaluasi dan pemberian nomor registrasi Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2021 di Kementerian Dalam Negeri," tandas Ditjen Otda itu.(rls)
MAMUJU - Pj Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Akmal Malik menegur sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang realisasi pelaksanaan program dan serapan anggarannya pada semester I tahun 2022 ini masih rendah. Teguran itu disampaikan Akmal Malik di sela inspeksi mendadak yang dilakukannnya di beberapa OPD lingkup Pemprov Sulbar, Rabu 13 Juli "Jangan perencanaan kegiatan di awal tahun malah dikasih menumpuk di akhir tahun. Harus ada percepatan pelaksanaan kegiatan, program dan serapan anggaran," jelas Akmal Malik. Dia mengatakan, realisasi penggunaan APBD Sulbar di angka 40 persen lebih atau berada di urutan kedua tertinggi secara nasional harusnya menjadi tolak ukur bahwa pola-pola komunikasi yang telah dilakukan dengan OPD selama ini berjalan baik dan memberikan dampak positif pada peningkatan kinerja. "Komunikasi yang intens dengan OPD adalah langkah yang bagus. Kita mengedepankan pendekatan komunikasi ke semua OPD untuk mencari solusi dari permasalahan kegiatan, pelaksanaan program dan yang menghambat percepatan realisasi anggaran," ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini. Dia pun berharap sejumlah OPD yang realisasi program dan berdampak pada masih rendahnya serapan anggaran agar terus melakukan percepatan. Akmal Malik juga meminta OPD agar melakukan penyelarasan program antara aspirasi dari wakil rakyat di DPRD Sulbar dengan program prioritas eksekutif atau Pemprov Sulbar. Karena hal ini menurut dia menjadi sebuah kesatuan dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan. Intervensi program dapat dilakukan agar dapat terealisasi secepatnya. Menurut Akmal, intervensi yang dilakukan terkait dengan mengatur detail perencanaan. "Perencanaan harus matang, jangan berubah-ubah dalam realisasi pelaksanaannya. Seperti kegiatan yang bisa dijalankan di awal tahun ditempatkan di akhir tahun," terang Akmal. Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik melakukan inspeksi mendadak ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP), Dinas Kelautan dan Perikanan Sulbar, Dinas Pariwisata Sulbar dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Dari laporan yang ada, realisasi dan serapan anggaran di lingkup Disdukcapil cukup tinggi, yakni…
Penjabat Gubernur Sulbar, Akmal Malik kembali melakukan rapat persiapan Festival Sandeq 2022, secara daring di Rujab Gubernur Sulbar, Selasa 12 Juli 2022 malam. Progresnya, saat ini panitia mengurai beberapa narasi dituangkan dalam proposal. Dalam waktu dekat proposal rampung dan panitia siap melakukan komunikasi dengan berbagai pihak. Diketahui, konsep Festival Sandeq bakal memberangkatkan 34 perahu sandeq mengarungi Selat Makassar dari Sulawesi ke Ibu Kota Negara (IKN) Kalimantan Timur. Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik mengatakan, dengan konsep itu jelas membutuhkan biaya besar. Meski begitu ia optimis dengan tim yang terbentuk bakal mampu menghimpun dana mendukung kelancaran Festival Sandeq. Sebab itu, Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri ini mengaku dirinya pun bakal melakukan komunikasi di 33 provinsi dengan harapan 33 provinsi di Indonesia turut berkontribusi menyukseskan Festival Sandeq di Sulbar. Apalagi, lanjut Akmal, dari perahu Sandeq yang akan diberangkatkan bakal menampilkan 34 logo dari provinsi sebagai simbol 34 provinsi se Indonesia siap mendukung pembangunan IKN. "Kita membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, tinggal proposalnya dan saya siap jalan di 33 provinsi," ujar Akmal, Selasa 12 Juli. Melalui Daring, Bupati Polman Andi Ibrahim Masdar mengaku sudah memantau sejumlah etape yang menjadi rute Festival Sandeq. Diketahui etape Festival Sandeq bakal direncanakan, Sandeq Race digelar 1 September 2022. Rutenya berangkat dari Tanjung Silopo melintasi jarak 60 Kilometer ke Majene. Dari Majene lanjut ke Somba dengan jarak 30 Km, Somba ke Deking menempuh 80 Km. Sepanjang perjalanan itu akan diadakan pertunjukan kesenian. Selanjutnya, dari Deking ke Pulau Ambo dengan jarak 112 Kilometer. . "Besok (13 Juli,red) saya juga bersama tim berangkat ke Kalimantan, terkait bagaimana nanti gambaran kegiatan saat di sana itu akan dibahas lebih lanjut," pungkasnya. (rls)
MAMUJU --Pemerintah Provinsi Sulbar mulai mempersiapkan rencana Penanaman Mangrove sebanyak 1,2 juta pohon sepanjang pesisir Sulawesi Barat. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulbar Hamzah mengatakan, kegiatan itu sebagai Itu bentuk kepedulian pemerintah Sulbar terhadap ekosistem lingkungan, serta bagian pelestarian ekosistem mangrove untuk merehabilitasi kembali lahan pesisir. "Output yang ingin kita capai yaitu membangun komitmen bersama dari sisi tugas dan fungsi di masing-masing yang terlibat termasuk masukan dari pemerhati yang sangat dibutuhkan perannya," kata Hamzah saat memimpin rapat di Rujab Sekprov Selasa 12 Juli. Rencananya pelaksanaan tanam 1,2 juta pohon Mangrove ini dilaksanakan pada momen peringatan hari menanam pohon Indonesia pada 28 November. Sehingga melalui rapat tersebut pihaknya memetakan titik yang akan menjadi lokus penanaman pohon mangrove. "Kita butuh 125 hektar lahan sepanjang pinggir pantai mulai dari Polman sampai Pasangkayu. Setelah penentuan lokasi selanjutnya menyiapkan bibit sesuai kondisi yang ingin kita tanami. Penentuan bibit juga akan pastikan sesuai kebutuhan," terang Hamzah. Lembaga pemerhati Penggiat Sahabat Penyu Yusri yang hadir secara virtual menyarankan agar pelaksanaan kegiatan itu sudah memulai penentuan jenis bibit yang akan digunakan. "Apalagi saat ini memasuki musim tumbuh mangrove," bebernya. Sebelumnya, Pj . Gubernur Sulbar Akmal Malik telah memerintahkan beberapa dinas terlibat dalam program tersebut, dan berharap kegiatan itu tidak membebankan pada APBD. Diketahui pula, melalui dinas Pendidikan , pada acara puncak bakal melibatkan siswa SMA, SMK se- Sulbar. itu sekaligus mengajarkan kepada siswa untuk mencintai lingkungan. (rls)
Pemprov Sulbar menerima penghargaan atas penilaian kinerja delapan aksi Konvergensi penurunan Stunting Tahun 2021, dari Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri. Penghargaan itu diterima oleh Plh Sekprov Sulbar Khaeruddin Anas saat mengikuti kegiatan Workshop Penguatan Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting belum lama ini. Lalu penghargaan itu diserahkan kepada Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik, di Rujab Gubernur Sulbar, Selasa 12 Juli 2022. Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik mengatakan, penghargaan tersebut bagian dari penilaian kesuksesan dalam menekan angka Stunting di daerah. Meski begitu Akmal mengharapkan Pemprov Sulbar tidak berpuas diri sebab dari persentase Sulbar masih tertinggi Stunting se- Indonesia. "Kita tidak berpuas diri yah, sesungguhnya tingkat stunting kita masih sangat tinggi," ujar Akmal Sebaliknya, Akmal mengharapkan agar OPD menjadikan piagam penghargaan itu menjadi dorongan untuk terus berbuat dalam.menekan angka Stunting. (rls)
Kehadiran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sangat penting menjaga keseimbangan dalam masyarakat, sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial ekonomi di tengah masyarakat. Untuk itu peran BAZNAS diharapkan betul-betul menyasar warga yang kurang mampu. Salah satunya melibatkan BAZNAS Sulbar turut dalam menekan angka Stunting di Sulbar. Begitu disampaikan Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik saat melakukan audiensi dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sulbar, di Rujab Gubernur Sulbar, Selasa 12 Juli 2022. "Kita juga berharap bersama BAZNAS untuk bersama pemerintah mengatasi persoalan stunting," ungkapnya. Dijelaskan, rata rata yang mengalami Stunting adalah kelompok mustahik (penerima zakat), olehnya pihaknya mendukung agar meningkatkan pungutan BAZNAS dari Muzakki (pembayar zakat), Untuk itu, Akmal mendukung dengan melakukan pendataan kepada pegawai lingkup Pemprov Sulbar, memastikan ASN Pemprov Sulbar melakukan pembayaran zakat. "Itulah tadi saya minta kepala BKD untuk mendata berapa pegawai negeri kita agar membayar zakat," ujar Akmal. Dalam audiensi tersebut dari Pengurus Baznas Sulbar hadir Ketua Baznas Sulbar, Ahmad, Wakil Ketua I, Amran HB, Wakil Ketua II, Firman, Wakil Ketua III, St.Aminah Atjo, dan Wakil Ketua IV Rosdiani Rachim (rls)