Realisasi APBD per Juni sangat lambat, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum mencapai 50 persen. Sebab itu Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke sejumlah OPD Pemprov Sulbar, Senin 4 Juli 2022. Sidak dilakukan untuk mengetahui penyebab lambatnya realisasi tersebut. Sekaligus memberi semangat para ASN dalam mengejar realisasi anggaran. Sidak pertama dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Sulbar. Dengan realisasi 31 persen. Selanjutnya , di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sulbar, Akmal memanggil seluruh kepala bidang dan sub bagian untuk memaparkan hasil kinerja, termasuk progres serapan anggaran. Dari Sekretaris Disdikbud Sulbar Syaifuddin memaparkan sekira Rp500 miliar lebih anggaran di Disdikbud Sulbar. Yang paling bermasalah adalah di DAK Pendidikan. Membuat realisasi hingga Juni 2022 baru di angka 23 persen yang seharusnya 59 persen. Salah satu kendala masih menggunakan akun lama (Kadis Sebelumnya) membuat proses penginputan Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (OMSPAN) terhambat. Karenanya Akmal Malik meminta agar segera melakukan perubahan aku. Berikutnya di Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UKM (Koperindag) Sulbar, dengan realisasi di angka 28 persen disebabkan persoalan internal. Dinas Kehutanan Sulbar, dengan realisasi APBD 29 persen per Juni 2022. Meskipun begitu, dalam waktu dekat Dishut melakukan kontrak sejumlah paket. Dinas Kesehatan Sulbar, saat ini realisasinya baru di angka 25,25 persen. Itu dikarenakan beberapa paket kegiatan merupakan program dari pusat sementara pihak Dinkes menunggu rekonsiliasi dari pusat untuk melakukan pencairan anggaran. Dinas Perhubungan dengan progres 37 Persen realisasi. Sementara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Sulbar,18,33 persen. Atas realisasi sejumlah OPD, Akmal meminta agar setiap OPD melakukan percepatan realisasi anggaran, "Akhir Juli harus 50 persen semuanya. Saya yakin kalau OPD bisa lari kencang," ujar Akmal. Jika target itu tidak tercapai, konsekuensinya akan mengurangi anggaran OPD tersebut pada pada 2023 mendatang. Akmal mengharapkan setiap OPD membuat langkah strategis dalam melakukan…

Masih minimya realisasi serapan OPD lingkup Pemprov Sulbar memasuki triwulan III, membuat Penjabat Gubernur Sulbar , Akmal Malik menekankan agar seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) OPD lingkup Pemprov tidak lagi meninggalkan Sulbar. Itu disampaikan Pj. Gubernur, Akmal Malik setelah melakukan rapat bersama sejumlah OPD di Ruang Pertemuan Rujab Gubernur Sulbar, Senin, 4 Juli 2022. Namun, dalam pertemuan tersebut, beberapa OPD ternyata berada di luar daerah.Kondisi itu membuatnya geram, Ia menekankan tidak ada lagi OPD yang keluar daerah tanpa izin dirinya. "Silahkan keluar tetapi ketika anda minta pertanggungjawaban sama saya, saya tidak akan berikan,"tandas Akmal Dirjen Otda itu juga telah memerintahkan pelaksana harian Sekretaris Dareh Provinsi Sulbar, Khaeruddin Anas untuk membuat surat edaran agar tidak ada lagi OPD berkegiatan diluar daerah tanpa izin Pj.Gubernur. Asisten II bidang Ekbang , Khaeruddin Anas dikonfirmasi hal tersebut menyampaikan, OPD banyak keluar daerah. "Hari ini saya diperintahkan bikin surat edaran tidak ada lagi kepala OPD yang boleh meninggalkan Sulbar, tanpa seizin pak gubernur," kata Khaeruddin Anas. Ia mengatakan, jika hal itu masih ditemukan maka dirinya akan menindak tegas OPD, dengan tidak mencairkan biaya kebutuhan perjalanan. "Kalau masih ada yang pergi maka pak gubernur tidak akan membayar, tadi meminta ke BPKPD untuk jangan dibayarkan ataupun tidak lagi boleh dicairkan kecuali dia tanggung dan bayar sendiri itu dia tanggung sendiri, dan tidak membayar perjalanan dinasnya tanpa seizin Gubenur," jelasnya. Itu dilakukan agar serapan anggaran di daerah ini bisa lebih maksimal, sebab relaisasi anggaran memasuki triwulan III masih sangat rendah.(rls)

Pemprov Sulbar berkolaborasi dengan Dewan Pertukangan Nasional (DPN) Perkasa Sulbar Mewujudkan Gerbang Batas Sulbar Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sulbar Muh. Aksan, mengatakan rencana pembangunan gerbang tersebut baru tahap perencanaan dan akan menjadi salah satu proyek fisik 2023. "Nanti 2023 dianggarkan," ujar Aksan, Minggu 3 Juli 2022. Terpisah, pembuatan Pintu Gerbang Sulbar menjadi bahan pembahasan Dewan Pertukangan Nasional (DPN) Perkumpulan Tukang Bangunan Indonesia (Perkasa) dengan Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik, di Rujab Gubernur, Sabtu 2 Juli malam. Ketua DPN Perkasa Sulbar, Iswar Anwar menyampaikan terima kasih atas kepercayaan Pemprov kepada DPN Perkasa untuk melakukan sayembara pembuatan pintu gerbang Sulbar di dua titik perbatasan Sulbar. "Dalam waktu dekat ini kita mempersiapkan sayembara. Kami akan membicarakan kepanitiaan ini menjadi hasil diskusi dengan beliau (Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik)," ujar Iswar. (rls)

Penjabat Gubernur Sulbar, Akmal Malik kembali melakukan kunjungan ke Wisata Pulau Karampuang. Kali ini mengajak Pemkab Mamuju dan perbankan se -Sulbar. "Pagi ini kita melaksanakan pertemuan dengan Bupati Mamuju dan Perbankan, sekalian olahraga kita mendiskusikan langkah-langkah mendorong pertumbuhan aktifitas ekonomi di Sulbar," ujar Akmal usai menggelar jalan santai di Desa Karampuang, Minggu 3 Juli 2022. Salah satu sasaran Pemprov menindaklanjuti rencana penataan pembukaan ruang terbuka publik di kawasan wisata Pulau Karampuang. Dijelaskan Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik, ruang terbuka publik di kawasan wisata memiliki citra yang lebih menarik bagi pengunjung. Selain menjadi sarana rekreasional namun tetapi juga membantu perekonomian daerah. Ruang terbuka publik harus ditunjang fasilitas yang baik hingga aktivitas yang beragam. "Kasi ruang publik dulu, ini warung-warung kita dorong ke belakang sekira 50 meter, disini ruang publik, berolahraga dan lainnya," ujar Akmal saat melakukan dialog dengan Pemkab Mamuju dan Perbankan di Pulau Karampuang, Minggu 3 Juli 2022. Untuk perbankan diharapkan membantu meningkatkan UMKM di Wisata Pulau Karampuang," Apakah dalam bentuk bantuan pendanaan atau membantu pertokoannya," tutur Akmal.(rls)

Penjabat Gubernur Sulbar, Akmal Malik berharap kredit yang dikeluarkan perbankan dapat mendorong aktifitas perekonomian di daerah. Data yang diperoleh Pemprov Sulbar, dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Bank Indonesia (BI) Sulbar, rupanya banyak sertifikat menjadi jaminan pengajuan kredit untuk pelaku usaha namun berasal dari luar Sulbar. Kata Akmal, betul jika tidak ada regulasi yang melarang pemberian kredit dari perbankan di Sulbar untuk pelaku usaha di luar Sulbar. Namun, hemat Dirjen Otda Kemendagri ini, alangkah lebih baik jika potensi kredit pelaku usaha itu dioptimalkan untuk pelaku usaha di Sulbar. "Ini kurang mendukung PDRB dan ekonomi kita. Tidak ada regulasi yang melarang namun alangkah eloknya potensi itu ditanam untuk aktifitas ekonomi disini," ujar Akmal di Kawasan Wisata Karampuang, Minggu,03 Juli 2022 Dampaknya bukan hanya dirasakan pelaku usaha. Namun dapat menarik minat investor masuk ke Sulbar. "Bisa mendatangkan pelaku usaha masuk ke Sulbar," ungkapnya. Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi mengapresiasi langkah yang dilakukan Pemprov Sulbar. "Apa yang kita laksanakan hari ini semoga bisa diimplementasikan, agar uang dari Sulbar tidak keluar," ungkapnya. Deputi Kepala Perwakilan BI Sulbar , Ahmad, pun akan menindaklanjuti sebagaimana harapan Pemda di Sulbar. "Kami harap ini bisa secepatnya ditindaklanjuti agar meningkatkan perekonomian," tandasnya. (rls)

Pemprov Sulbar menggelar kegiatan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palipi, sekaligus mengundang berbagai pihak membahas tahap awal pembangunan Rest Area di lokasi PPN tersebut. Hadir pada pertemuan itu, Balai Sarana Permukiman Wilayah (BSPW), Balai Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPSPA), Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN), Balai Pengembangan Jasa Konstruksi (BPJK), serta sejumlah OPD Pemprov Sulbar melakukan dialog terkait persiapan awal pembangunan Rest Area, rapat berlangsung di ruang UPTD PPN Palipi, Sabtu 2 Juli 2022. Melalui diskusi, sejumlah pihak telah siap mendukung kebutuhan yang diperlukan untuk menunjang rencana pembangunan Rest Area. Sebab itu Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik berterima kasih atas dukungan dari berbagai pihak. Selanjutnya, kata Akmal, ia meminta Biro Hukum Pemprov Sulbar segera menyelesaikan kajian hukum terkait pembangunan Rest Area di PPN Palipi. Setelah dari sisi hukum tidak ada kendala maka ia pun akan melayangkan proposal ke ke Kementerian Terkait sebagaimana hasil dialog dalam pertemuan itu. "Selanjutnya mengajukan proposal ke Jakarta Ini baru tahap awal jelasnya kita ingin aset aset dioptimalkan untuk pendapatan daerah," ujar Akmal. Tidak lupa, Akmal Malik mengapresiasi peran DPN Perkasa telah lebih awal membuat desain Rest Area di PPN Palipi. Jelasnya Rest Area di Palipi sebagai bentuk perhatian terhadap sejumlah aset di Sulbar yang belum dimanfaatkan. Untuk itu Akmal memilih PPN Palipi sebagai tahap awal, untuk selanjutnya menjadi contoh pembangunan rest area di enam kabupaten lainnya di Sulbar. "Banyak aset kita yang berpotensi," tutur Akmal. Wakil Bupati Majene Arismunandar berterima kasih atas dukungan Pemprov Sulbar memberikan perhatian terhadap pengembangan daerah, khususnya di Majene. "Dengan menghidupkan PPN Palipi Ini akan memberikan efek bagi masyarakat Majene. Seperti tumbuhnya UMKM dan Ada pendapatan ke daerah," ucap Arismunandar. Arismunandar mengaku siap bekerjasama dengan Pemprov Sulbar utamanya bagaimana menyiapkan SDM untuk diberdayakan dalam rencana pembangunan Rest Area tersebut. (rls)

Dalam rangka membangun ekosistem riset dan inovasi di Balitbangda Sulbar yang terarah dan berkesinambungan, Kepala Balitbangda Sulbar, Safaruddin beserta kepala bidang dan pejabat fungsional peneliti, berkunjung ke kantor Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Unhas, Jumat, 1 Juli 2022. Kunjungan tersebut untuk membangun kerjasama penyusunan Rencana Induk Kelitbangan atau Peta Jalan Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan di Sulawesi Barat. Penyusunan Peta Jalan Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan dilakukan karena Balitbangda belum memiliki pedoman dasar penelitian. "Targetnya adalah Rencana Induk kelitbangan terintegrasi dengan RJMD tahun 2024. sehingga Balitbangda dalam menjalankan fungsinya memiliki pedoman penelitian dan pengkajian dan pengembangan. yang outputnya sebagai rujukan atau basis data dalam perumusan kebijakan pembangunan," kata Safar. Ia juga menyampaikan, langkah awal yang dilakukan adalah menyusun TIM secara kolaboratif antara LPPM Unhas dengan SDM Iptek di Balitbangda dan BRIN dengan berbagai bidang keahlian masing-masing. Setelah terbentuk, maka langkah selanjutnya adalah melakukan diskusi intensif mengenai kondisi geografis sulbar, kondisi demografi serta potensi sumber daya alam sulbar. " Juga pada aspek sosial budaya, pendidikan dan kesehatan dan beberapa aspek lainnya yang ada di Sulbar, target awal tahun 2022 ini adalah penyusunan kerangka dan tahapan-tahapan yang akan dilalui dalam penyusunan RIK ini, kemudian tahun 2023 melakukan action dari tahapan-tahapan yang telah disusun oleh tim. dan pertengahan tahun 2023 ini sampai pada tahapan akhir penyusunan dokumen RIK, " sebut Safar. (rls)

Pegawai Tidak Tetap (PTT) lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berkumpul di Pelabuhan Nusantara Palipi Kabupaten Majene Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik mengatakan, sengaja mengumpulkan PTT di Pelabuhan Palipi untuk membuktikan bahwa Sulbar mampu mengelola aset pemerintah. Akmal mengaku berangkat dari kunjungan beberapa waktu lalu dan menemukan bendera merah putih berkibar di UPTD Pelabuhan namun dengan kondisi yang memprihatinkan. Untuk itu, Ia melalui pertemuan di Pelabuhan Palipi sebagai komitmen bersama mengelola aset demi meningkatkan perekonomian daerah. "Sulbar memiliki enam kabupaten. Kita yang mengkoordinir kabupaten ini, kita yang akan mengelola aset untuk menyumbang pendapatan daerah. Kita tidak muluk-muluk kita manfaatkan aset aset untuk menghasilkan pendapatan daerah," ujar Akmal saat membuka Senam Bersama PTT Sulbar di Pelabuhan Palipi Majene, Sabtu 2 Juli. Lebih lanjut Akmal menjelaskan, salah satu fokus kedepan dalam hal pengangkatan aset adalah membuka rest area di enam Kabupaten. Untuk di Majene , salah satu titik yang menjadi target adalah pelabuhan Palipi. "Akan dijual produk-produk lokal dan itu sebagai wujud bangga buatan Sulbar (BBS). Agar kita sadar kita bisa lebih baik dari provinsi lain dengan catatan kerja keras," tandasnya. (rls)

Festival Sandeq Race kini kembali digagas dengan nama Festival Sandeq 2022. Sekaligus menorehkan sejarah perahu tradisional menjadi wakil 34 provinsi membela Selat Makassar dari Mamuju menuju Kalimantan. Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik mengatakan, Passandeq yang tahu bagaimana angin, bagaimana ombak saat melintasi Selat Makassar. Untuk itu Panitia Lokal duduk bersama Passandeq dan Peneliti Perahu Sandeq mematangkan persiapan Festival Sandeq 2022 to Ibu Kota Negara (IKN), di Villa Bogor Majene, Jumat 1 Juli 2022. "Provinsi dan kabupaten di Sulbar memberikan dukungan terhadap percepatan pembangunan IKN. Dan ingin menunjukkan kepada Indonesian bahwasanya melalui budaya Sandeq kita bisa mempersonifikasikan bagaimana dukungan terhadap pembangunan IKN," terang Akmal. Untuk itu, konsep yang sementara menjadi pegangan, Festival Sandeq 2022 memberangkatkan 34 Perahu. Itu menandakan 34 provinsi siap memberikan dukungan percepatan pembangunan IKN, "Simbolisasi ini tentu kita bungkus dengan budaya Mandar. Nanti akan ada event budaya, betapa ternyata kearifan lokal budaya Mandar itu sangat bagus sebagai simbol IKN," ujar Akmal. Dengan konsep itu, Panitia akan segera bergerak melakukan komunikasi dengan 33 provinsi membicarakan teknis pemberangkatan serta kemasan budaya, perlombaan sandeq dan event yang akan menyemarakkan Festival Sandeq 2022. Mengenai anggaran, kata Akmal dengan enam etape yang telah dirancang serta persiapan bagi passandeq maupun penyambutan passandeq di Manggar Kalimantan Timur itu bakal membutuhkan dana besar. Sebab itu Pemprov dan Pemkab enam kabupaten bakal mengawal panitia dalam bekerja menghimpun dana bantuan. "Kita bisa mengambil sponsor dari banyak pihak, dari BUMN dan semua pihak yang mendukung pembangunan IKN," ujar Akmal. Adapun enam etape yang direncanakan, Sandeq Race digelar 1 September 2022. Rutenya berangkat dari Tanjung Silopo melintasi jarak 60 Kilometer ke Majene. Dari Majene lanjut ke Somba dengan jarak 30 Km, Somba ke Deking menempuh 80 Km. Sepanjang perjalanan itu akan diadakan pertunjukan kesenian. Selanjutnya, dari Deking ke Pulau Ambo dengan jarak 112 Kilometer. Sebenarnya dapat dilewati Passandeq sebab dari…

Pemprov Sulbar melakukan analisa terhadap sejumlah program yang akan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026. Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik menyebutkan dari 199 program akan dikerucutkan menjadi dua program untuk setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). "Kita minta OPD, dua program Saja dan masih masing ndak usah terlalu banyak kegiatan," ujar Akmal usai Rapat membahas RPD 2023-2026 di Rujab Gubernur Sulbar, Kamis 30 Juni 2022. Hal itu dilakukan, lanjut Akmal sebagai upaya menyeimbangkan kondisi keuangan daerah yang sangat terbatas. Untuk itu kedepan cukup mengawal program prioritas. "Dampak prioritas kita pertumbuhan ekonomi berbasis potensi kemudian buka akses dan pemulihan pasca bencana dan juga penanganan kemiskinan dan pendidikan," ungkapnya. Plh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulbar Darwis Damir mengatakan, dari sejumlah program yang akan dijalankan kedepan semata untuk mempersiapkan Sulbar menjadi penopang Ibu Kota Negara (IKN). Termasuk jumlah tenaga kerja yang dipersiapkan untuk mendukung tenaga yang dibutuhkan dalam tahapan pembangunan IKN. "Misalnya seribu tenaga kerja ke IKN, itu menjadi duta disana dia kirim uangnya ke daerah untuk istri dan anaknya sehingga meningkatkatkan daya beli masyarakat di daerah," tandasnya. (rls)