Mamuju - DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) bersama Sekretariat DPRD Sulbar menggelar rapat koordinasi guna mematangkan persiapan pelaksanaan rencana kerja DPRD tahun 2025. Rapat ini dilaksanakan di Ruang Kerja Komisi I DPRD Sulbar, Kamis, 9 Januari 2025. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Sulbar Irwan SP Pababari, didampingi Wakil Ketua Komisi I DPRD Sulbar M. Irbad Kaimuddin dan Sekretaris Komisi I DPRD Sulbar Haluddin. Hadir pula Anggota Komisi I DPRD Sulbar, Sekretaris DPRD Sulbar Muhammad Hamzih, Kabag Umum dan Keuangan Stephanus BM, Kabag Penganggaran dan Pengawasan Irma Trisnawati, Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda Muhammad Qhadafi, Perisalah Legislatif Ahli Muda Sahrin Salatung, Analis Hukum Ahli Muda Abdul Rauf serta Staf Sekretariat DPRD Sulbar. Rapat ini bertujuan untuk mensinkronisasikan rencana kerja secara keseluruhan serta memastikan seluruh program dan kegiatan DPRD kedepan dapat berjalan secara efektif dan efisien "Rapat ini merupakan langkah strategis dalam mensinkronisasikan rencana kerja secara keseluruhan, demi memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan DPRD ke depan dapat berjalan secara efektif dan efisien," kata Irwan SP Pababari, Ketua Komisi I DPRD Sulbar. Sebagai Ketua Komisi I DPRD Sulbar, Irwan menekankan pentingnya kolaborasi antar pihak terkait dalam merancang program yang tepat sasaran, transparan, dan berdampak nyata bagi masyarakat. "Kita harus memastikan setiap rencana kerja yang telah disusun tidak hanya terintegrasi dengan baik, tetapi juga mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah. Dalam proses ini, perencanaan yang matang dan pengelolaan sumber daya yang optimal akan menjadi kunci utama untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," pungkasnya. Komisi I DPRD Sulbar berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan yang konstruktif dan proaktif, demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik di masa mendatang. Penulis : Humas DPRD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju – Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Munandar Wijaya, menghadiri Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2024 atas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Sulbar. Acara ini berlangsung di Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulbar, Kamis, 9 Januari 2025. Acara ini menjadi momentum penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. LHP Semester II Tahun 2024 memuat hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan, kinerja, dan program kerja pemerintah daerah selama periode tersebut. Dalam sambutannya, Wakil Ketua DPRD Sulbar Munandar Wijaya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada BPK atas dedikasi dan profesionalismenya dalam melaksanakan pemeriksaan tersebut. "Kami juga berharap hasil pemeriksaan ini dapat menjadi pedoman untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam penanggulangan bencana di masa depan," kata Munandar. Munandar menekankan, LHP tersebut sebagai dasar untuk memperkuat koordinasi, kolaborasi, dan komitmen bersama dalam meningkatkan kesiapsiagaan, mitigasi, serta respons terhadap bencana. "Semoga apa yang kita upayakan hari ini (Kamis, 9 Januari red.) dapat membawa manfaat besar bagi masyarakat dan memperkuat ketahanan bangsa dalam menghadapi berbagai ancaman bencana," harap Munandar. Acara ini turut dihadiri Pj. Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan stakeholder terkait. Penyerahan LHP Semester II Tahun 2024 diharapkan dapat menjadi landasan bagi perbaikan tata kelola pemerintahan di Sulbar. DPRD Sulbar bersama pemerintah daerah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, sehingga mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Penulis : Humas DPRD Sulbar Editor : humassulbar

MAMUJU - Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Bahtiar Baharuddin mendapat piagam penghargaan dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Sulbar. Piagam penghargaan tersebut diberikan pada rapat pleno terbuka penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar terpilih, berkat dedikasi dan dukungan yang diberikan dalam menyukseskan Pilkada 2024 di Sulbar. Dalam sambutannya, Bahtiar Baharuddin mengucapkan selamat kepada Suhardi Duka dan Mayjen (Purn) Salim Mengga yang telah ditetapkan sebagai pemenang Pilkada Sulbar 2024. "Saya mengucapkan selamat kepada bapak Suhardi Duka dan Mayjen (Purn) Salim Mengga yang telah ditetapkan oleh KPU sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih," kata Bahtiar Baharuddin, Kamis, 9 Januari 2025 malam. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri itu pun optimis, Suhardi Duka bersama Mayjen (Purn) Salim Mengga dapat membawa perubahan bagi Sulbar lima tahun ke depan. "Semua pasangan calon yang berkompetisi pada Pilkada Sulbar 2024 adalah putra dan putri terbaik daerah. Namun, Suhardi Duka dan Mayjen (Purn) Salim Mengga lah yang mendapat amanah dari masyarakat untuk membawa Sulbar maju dan sejahterah," ungkapnya. Lanjut Bahtiar Baharuddin menjelaskan, dirinya berterimakasih kepada seluruh penyelenggara Pemilu yang telah menyelenggarakan Pilkada Sulbar 2024 dengan aman dan damai. "Menurut saya Pilkada Sulbar 2024 merupakan Pilkada yang paling damai se Indonesia, tidak ada riak-riak selama penyelenggaraan Pilkada. Mungkin daerah lain perlu belajar dari Sulbar dalam hal penyelenggaraan Pilkada damai," tutur Bahtiar Baharuddin. (Rls)

Mamuju – Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) St. Suraidah Suhardi, turut mendampingi Penjabat (Pj) Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin dalam kunjungan kerja ke Pasar Tradisional (Pasar Lama), Kabupaten Mamuju, Kamis, 9 Januari 2025. Kunjungan ini guna memantau stabilitas harga pangan. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga ketersediaan bahan pokok serta memastikan harga tetap terjangkau bagi masyarakat. Dalam pemantauan tersebut, Wakil Ketua DPRD Sulbar, St. Suraidah Suhardi menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pedagang, dan distributor dalam menjaga pasokan bahan pangan. “Berdasarkan hasil pemantauan di pasar, kami menemukan bahwa harga cabai rawit mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan oleh cuaca ekstrem yang mengakibatkan banyak petani mengalami gagal panen, sehingga pasokan menjadi terbatas. Sementara itu, kenaikan harga beras terpantau tidak terlalu signifikan dan lebih dipengaruhi oleh biaya distribusi dari distributor ke pasar," ujar Suraidah. Suraidah menegaskan, DPRD Sulbar akan terus melakukan pengawasan dan berkoordinasi dengan Satgas Pangan untuk mengidentifikasi permasalahan secara detail agar langkah intervensi dapat dilakukan secara tepat. "Misalnya, untuk mengatasi kelangkaan akibat gagal panen, tahun ini kami berencana menyediakan ribuan bibit cabai yang dapat ditanam oleh masyarakat sebagai upaya memenuhi kebutuhan rumah tangga secara mandiri,” tutupnya. Kegiatan ini disambut baik oleh para pedagang dan masyarakat yang hadir di pasar tersebut. Mereka mengapresiasi langkah proaktif pemerintah dalam memastikan stabilitas harga serta ketersediaan bahan kebutuhan pokok. Setelah mengunjungi dan mengecek harga pangan di Pasar Tradisional Mamuju, rombongan bertolak ke Kecamatan Kalukku untuk mengunjungi Kelompok Tani Cabai untuk melihat langsung kebutuhan serta kendala yang dihadapi para petani dalam budidaya tanaman cabai. Penulis : Humas DPRD Sulbar Editor : humassulbar

Majene - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Majene menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Lingkungan (P2PL), Rabu (08/01/2025), bertempat di Cafe Andini, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar). Kegiatan ini dihadiri oleh peserta lintas sektor, meliputi camat, lurah, kepala desa, seluruh kepala puskesmas, serta pengelola program penyakit menular dan tidak menular di puskesmas. Rakor dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Majene, Ardiansyah, yang juga memberikan paparan mengenai pentingnya implementasi SPM sebagai kewajiban kabupaten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam sambutannya, Ardiansyah menegaskan bahwa pada tahun 2025, Majene harus bergerak lebih cepat melalui kolaborasi lintas sektor untuk mencapai tujuan bersama. Hadir sebagai narasumber, perwakilan dari Dinkes Sulbar, yaitu Muh. Saleh, Penelaah Teknis Kebijakan, dan Harsalim, Epidemiolog Ahli Pertama Bidang P2. Keduanya menyampaikan materi terkait pelaksanaan SPM kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 6 Tahun 2024 serta gambaran situasi Tuberkulosis (TB) di Sulbar, khususnya di Majene. Sementara itu, Kepala Bidang P2PL Dinkes Majene, Muhammad Safwan memaparkan capaian program kesehatan di Majene sepanjang tahun 2024. Turut hadir dalam kegiatan ini, Ketua TP-PKK Majene Najmah M. Bachyt Fattah, dan juga Tokoh Pemerhati Perempuan di Majene, Andi Ritamariani Basaru. Pelaksanaan kegiatan ini dipandu oleh Kadinkes Majene, Muh. Rakhmat, yang memastikan jalannya diskusi berlangsung interaktif dan produktif. Rakor ini merupakan langkah strategis bagi Majene dalam memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan sesuai SPM, demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat Majene. Penulis : Dinkes Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) melalui Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (TPHP) menerima kunjungan Konsulat Jenderal Australia di Makassar, Todd Dias, bersama peserta kursus singkat energi terbarukan Australia Awards bertempat di Etalase Anggrek dan Pembibitan Hortikultura, Rabu (08/01/2025). Etalase Anggrek dan Pembibitan Hortikultura berlokasi di Depan Kawasan Rujab Pemprov Sulbar. Sekretaris Dinas (Sekdis) TPHP Sulbar, drh. Agus Rauf menyambut baik kunjungan Todd Dias beserta rombongan. Menurut drh. Agus Rauf, kunjungan itu memberikan nilai tambah besar bagi Sulbar. Ia melihat, kegiatan tersebut sebagai peluang memperkenalkan potensi Sulbar di tingkat internasional khususnya dalam bidang hortikultura. Agus Rauf menjelaskan, sebagian besar anggrek yang ada di etalase itu berasal dari Kabupaten Mamasa. "Ada sekitar 400 jenis anggrek asli Mamasa yang dikembangkan oleh petani di Mamasa, 200 spesies diantaranya sudah mempunyai nama. Beberapa diantaranya memiliki nilai jual tinggi bahkan hingga puluhan juta rupiah," ungkapnya. Sementara itu, Todd Dias mengatakan, dirinya bersama rombongan sangat terkesan atas kunjungan itu. "Ini adalah etalase anggrek pertama yang kami kunjungi selama kami ada di Indonesia, dan ini sangat menarik" ungkapnya. Penulis : Dinas TPHP Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju --PJ Gubernur Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terhadap kinerja penanganan kebencanaan dari tahun 2023 hingga triwulan III 2024. PJ Gubernur Bahtiar berterima kasih atas hasil pemeriksaan kinerja yang dilakukan BPK. "Ada masukan kami di Sulbar mulai dari perencananya, penanganan, itu direkomendasikan untuk dikelola lebih baik lagi," kata Bahtiar. Pj.Bahtiar mengatakan, sepakat dengan rekomendasi BPK sebab selaras dengan tujuannya untuk menata pengelolaan penanganan kebencanaan di Sulbar. "Hal ini selaras dengan apa yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa kita di Sulbar ini, indeks kebencanaan tinggi, sehingga perlu tingkatkan tata kelolanya," ucap Bahtiar. Untuk itu Bahtiar berkomitmen segera menindaklanjuti rekomendasi BPK dan berharap dapat segera rampung untuk diimplementasikan kedepan. (Rls)

MAMUJU - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar Mitthar mendampingi Konsul Australia dan mahasiswa Indonesia yang kuliah di luar negeri dalam mengunjungi tempat pembibitan holtikultura Pemprov Sulbar, Rabu 8 Januari 2025. Mereka berada di Sulbar untuk melakukan studi cepat di Pulau Karampuang tentang energi terbarukan. "Penerimaannya kemarin di Maleo, setelah itu pak Gubernur mengajak untuk keliling Sulbar salah satunya di estalase anggrek," kata Mitthar. Ia menambahkan, dirinya diperintahkan untuk mendampingi Konsul Australia berama dengan para mahasiswa. "Tujuan pak Gubernur Bahtiar Baharuddin adalah bahwa Sulbar itu ada anggrek ratusan juga jenisnya dan masih ratusan juga belum punya nama," tambahnya. Apalagi, sudah diketahui bahwa Mamuju masuk wilayah udaranya paling terbersih di Indonesia. "Kita juga punya berbagai potensi alam yang luar biasa. Jadi Sulbar punya potensi banyak," ungkapnya. Dia berharap dengan ini Sulbar bisa menjadi tempat penilitian, apalagi ada puluhan mahasiswa Indonesia yang kuliah di luar negeri sudah memulai studi tentang energi terbarukan. "Begitu juga pada bidang pertanian, bahkan sumber alam lainnya yang dimili Sulbar bisa menjadi bahan penelitian," tandasnya.(rls)

MAMUJU - Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin melakukan pemantauan di Pasar Lama Mamuju, Kamis 9 Januari 2025. Turut, hadir Wakil Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi, Perwakilan Korem 142/Tatag, Polda Sulbar, Kabinda Sulbar, hingga Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kunjungan ini dilakukan untuk memantau langsung perkembangan harga komoditas serta gas elpiji di pasaran. "Kita meninjau langsung di pangkalan gas elpiji 3kg harganya Rp 18.500. Artinya tidak ada kenaikan signifikan," kata Bahtiar. Begitupun, harga komoditas lainnya tidak ada mengalami kenaikan harga yang signifikan di pasaran. "Kita terima masukan semua pihak, kita tetap akan terus mengecek dan memantau harga komoditas maupun gas elpiji di pasaran," ungkapnya. Termasuk, harga beras kalau ada kenaikan mestinya tidak terjadi, sebab stok beras mencukupi. "Nanti kita minta bulog agar melakukan operasi pasar. Karena mestinya tidak naik harga beras karena stok banyak," tambahnya. Sedangkan, harga cabe mengalami kenaikan juga disebabkan pada pendistribusiannya, karena daerah lain dirinya mengecek langsung tidak ada kenaikan harga seperti di Polman. "Saya cek di sini sudah ada terjual Rp 70 ribu per kilo. Jadi ini soal distribusi saja, kita segera mengambil langkah bersama dengan Pemkab kita beli di daerah penghasil dan mendistribusikan ke pasaran," ujarnya. Selain itu, komoditas yang lain tidak ada masalah sampai saat ini di awal tahun 2025. "Tugas kita kenapa selalu mengecek ini, karena begitu harga cabe naik pasti akan mempengaruhi rantai konsumen lain. Harga makanan akan naik, kita tetap melindungi petani agar mendapat harga bagus tapi tidak boleh juga berlebihan agar rantai pangan berjalan dengan baik," tandasnya.(rls)

Mamuju – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan konsolidasi internal dengan melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan tahun 2024 dan 2025, Kamis 2 Januari 2025. Rapat tersebut dipimpin Kepala BPSDMD Sulbar Farid Wajdi dan dihadiri Sekretaris, Sugeng Irianto dan para kepala bidang. Kegiatan ini bertema Refleksi 2024, Outlook 2025 : Thinking Ahead, Thinking Again and Thinking Across. BPSDMD sebagai badan yang bertugas dalam melaksanakan pengembangan kompetensi pegawai, perlu melakukan percepatan kegiatan. Dalam pencapaian tugasnya, diperlukan kemampuan dinamik dari para penyelenggaranya. Kemampuan ini berupa : 1. Thinking Ahead artinya bahwa kegiatan yang dilaksanakan harus bertujuan mengembangkan kompetensi yang dibutuhkan oleh pegawai pada masa depan. Kegiatan yang berhasil dilaksanakan perlu evaluasi agar lebih baik lagi dalam tata kelola untuk meningkatkan performanya. Kerja kolaboratif juga diperlukan sehingga nilai dan manfaat dari kegiatan tersebut dapat diimplementasikan oleh seluruh ASN peserta pelatihan yang telah dilaksanakan. 2. Thinking Again artinya bahwa kegiatan yang dilaksanakan selalu di-review. Istilahnya, perbaikan yang secara terus-menerus dilakukan. Diharapkan semua kegiatan yang ada di tahun 2025, lebih inovatif dan agile, serta semua aspek dipertimbangkan sehingga dalam pelaksanaan kegiatan selalu terhubung dengan semua sumber daya yang dimiliki oleh BPSDMD saat ini. Pelaksanaan kegiatan dapat didokumentasikan dengan baik, yang mengacu kepada standar operasional yang telah ditetapkan oleh pimpinan yang sejalan dengan arahan Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai penjamin mutu setiap kegiatan pendidikan dan pelatihan. 3. Thinking Across artinya bahwa dalam melaksanakan kegiatan pelatihan, BPSDMD mengacu pada Undang-Undang No 20 tahun 2023. Kegiatan yang dilaksanakan dapat dipatok banding/benchmarking dengan lembaga-lembaga pelatihan yang sama di beberapa provinsi yang se-level agar mutu pelatihan yang dilakukan oleh BPSDMD berkesesuaian dengan kebutuhan yang diperlukan oleh ASN itu sendiri sebagai perencana, pembuat program dan sekaligus pelaksana program yang diharapkan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, dengan kata lain pelayanan yang berdampak. "Dengan melakukan pola Thinking…