Polman, -- Penjabat Gubernur Sulawesi Barat menghadiri pelantikan PJ Ketua TP Penggerak PKK Kabupaten Polman, Jumat 17 Januari 2025. PJ Gubernur Bahtiar mengucapkan selamat kepada PJ Ketua TP PKK Polman dan PJ Ketua TP PKK Mamasa yang telah dilantik dan terima kasih kepada PJ Ketua PKK sebelumnya. Bahtiar berharap TP PKK Provinsi dan kabupaten hingga ke tingkat desa senantiasa berkoordinasi dengan kepala daerah dalam menjalankan agenda program kerja, terutama dalam mengawal Asta Cita Presiden. Salah satunya yang penting untuk terus di dorong adalah pemanfaatan posyandu untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dan menjadi pusat dalam menyelesaikan setiap permasalahan di wilayah masing masing, baik penanganan kemiskinan maupun stunting, dan persoalan lainnya. "Aktifkan posyandu, apalagi 2025 ini mulai ada program makan bergizi gratis," ucap Bahtiar. Selain itu, Bahtiar juga mengajak PJ Bupati untuk mendorong swasembada pangan. Saat ini, kata Bahtiar, Pemprov juga telah berkomitmen mendorong swasembada pangan melalui dukungan terhadap sektor pertanian, kelautan, perikanan, dan peternakan. "Posyandu aktif, dan sektor lain kita juga bangun, kerjasama Pemda, forkopimda, PKK, untuk kesejahteraan masyarakat," tandasnya. (Rls)

Mamuju -- Berdasarkan hasil penilaian Kementerian Hukum RI, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) mendapatkan nilai 97,04 masuk kategori “AA” dengan Predikat “ISTIMEWA” pada penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2024. Bagi Pemprov Sulbar, penilaian IRH tahun 2024 merupakan capaian yang sangat baik, karena terjadi peningkatan dari penilaian Tahun 2023 dengan nilai 77,03 pada kategori “BB” dengan predikat “BAIK”. IRH merupakan penilaian yang dilaksanakan setiap tahun oleh Kementerian Hukum RI sebagai instrumen untuk mengukur reformasi hukum baik di pemerintah pusat/nasional maupun daerah. Atas nama Pemprov Sulbar, Plt. Kepala Biro Hukum Setda Sulbar Afrisal mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pencapaian tersebut. “Peningkatan IRH ini merupakan predikat istimewa, dan merupakan buah dari kerja keras pemerintah daerah bersama dengan stakeholder terkait, dan merupakan bukti nyata bahwa Sulbar mampu menghadirkan reformasi hukum yang lebih baik, responsif, dan transparan," kata Afrisal, Jumat 17 Januari 2025. Afrisal menjelaskan, IRH merupakan salah satu instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, re-regulasi dan de-regulasi, dan penguatan sistem regulasi nasional maupun daerah. "Kemenkumham juga sudah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah," ungkapnya. Afrisal menambahkan, penilaian IRH yang pengukurannya dilakukan pada 4 (empat) variabel yaitu : 1. Memperkuat koordinasi dengan Kemenkumham dalam rangka harmonisasi regulasi, (bobot 25%). 2. Peningkatan kompetensi ASN sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan (legal drafter) daerah yang berkualitas, (bobot 25%). 3. Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai Peraturan Perundang-undangan berdasarkan hasil reviu, (bobot 30%). 4. Penataan database Peraturan Perundang-undangan, (bobot 20%). Dengan pencapaian ini, Sulbar menjadi salah satu daerah yang mampu mengintegrasikan visi pembangunan daerah dengan agenda reformasi hukum nasional, sekaligus menjadi inspirasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola hukumnya. Penulis : Biro Hukum Setda Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju - Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat kerja (raker) lanjutan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja dalam rangka monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan APBD 2024 serta rencana kegiatan tahun anggaran 2025. Berlangsung di Ruang Rapat Komisi I DPRD Sulbar, Selasa, 14 Januari 2025, raker dipimpin Ketua Komisi I DPRD Sulbar Irwan SP Pababari didampingi Sekretaris Komisi I DPRD Sulbar Haluddin. Hadir pula Anggota Komisi I DPRD Sulbar, diantaranya Mulyadi Bintaha, Andi Muhammad Qusyairy, Andi Muhammar Qhadafi, Suhadi Kandoa dan Daud Tandi Arruan. Adapun OPD mitra kerja yang hadir, diantaranya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, BPSDM, Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Biro Pemerintahan dan Kesra, serta Biro Umum. Dalam raker, masing-masing OPD memaparkan apa yang telah terealisasi di tahun 2024, program prioritas tiap OPD apakah sudah berjalan secara efektif serta kendala yang dihadapi. "Komisi I DPRD Sulbar hari ini (Selasa, 14 Januari red.) menggelar raker lanjutan bersama OPD terkait untuk melakukan monev pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Kegiatan ini bertujuan memastikan program-program yang telah direncanakan berjalan sesuai dengan target dan kebutuhan masyarakat," kata Irwan SP Pababari, Ketua Komisi I DPRD Sulbar. Selain itu, dalam raker juga membahas secara mendalam rencana kegiatan untuk Tahun Anggaran 2025 agar perencanaan ke depan lebih terarah, efektif, dan mampu menjawab prioritas pembangunan daerah. "Dalam raker ini, kami menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan OPD dalam menyusun langkah strategis demi optimalisasi pelayanan kepada masyarakat Sulbar," ujarnya. Komisi I DPRD Sulbar berharap hasil dari monev ini dapat menjadi acuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja pemerintah daerah, sehingga program-program pembangunan dapat berjalan lebih baik dan berdampak positif bagi masyarakat. Penulis : Humas DPRD Sulbar Editor : humassulbar

Polman - Setelah resmi dilantik sebagai Penjabat (Pj) Bupati Polewali Mandar (Polman) pada Senin 13 Januari 2025, Muhammad Hamzih langsung memulai tugasnya dengan langkah yang mencerminkan kedekatan dengan masyarakat. Dalam perjalanan menuju Polman, Muhammad Hamzih yang juga Sekretaris DPRD Sulbar menyempatkan diri untuk singgah melayat di Kecamatan Tinambung, tepatnya di Manjopai, guna menyampaikan belasungkawa atas berpulangnya salah satu masyarakat setempat, almarhum Zainal Abidin Bin Syamsuddin. Kehadirannya di rumah duka merupakan bentuk empati dan perhatian kepada masyarakat Polman, sekaligus menunjukkan komitmen untuk hadir di tengah-tengah warga, baik dalam suka maupun duka. Usai melayat, Pj. Bupati Polman langsung menuju Rumah Jabatan Bupati Polman, tempat di mana beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah menanti untuk menyambut kedatangannya. Sambutan hangat tersebut menjadi awal kolaborasi antara Pj. Bupati dan jajaran pemerintahan daerah dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di Polman. Pelantikan yang dilaksanakan sehari sebelumnya menjadi momentum awal kepemimpinan Pj. Bupati dalam membawa Polman menuju arah yang lebih baik. Dengan langkah awal yang penuh empati dan sinergi, diharapkan kepemimpinan Muhammad Hamzih dapat menjadi teladan dan membawa dampak positif bagi masyarakat Polman. Penulis : Humas DPRD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju - Dalam upaya memastikan ketersediaan obat-obatan yang memadai di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Tim Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) melakukan kunjungan monitoring dan evaluasi (monev), Rabu 15 Januari 2025. Kunjungan ini diterima langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Sulbar, Asran Masdy, didampingi Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Kefarmasian, dan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK), Darmawiyah, di Kantor Dinkes Sulbar. Tim Kemenkes RI yang hadir diantaranya adalah Ketua Tim Kerja Pengendalian Ketersediaan Obat Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Farmasi, Denti Widayanti, serta anggota tim, Mira Indarwita. Kunjungan ini bertujuan untuk menilai kesiapan, ketersediaan, dan pengelolaan obat-obatan di wilayah Sulbar, sekaligus memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pelayanan farmasi di daerah tersebut. Kadinkes Sulbar, Asran Masdy menyatakan bahwa ketersediaan obat yang mencukupi merupakan elemen penting dalam menjaga pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat Sulbar. Pihaknya sangat mengapresiasi kunjungan Tim Kemenkes RI sebagai langkah strategis untuk memastikan bahwa kebutuhan obat-obatan di wilayah Sulbar dapat terpenuhi secara berkesinambungan. "Dengan kolaborasi bersama pemerintah pusat, kami akan terus berupaya meningkatkan pengelolaan dan distribusi obat-obatan, terutama di daerah-daerah terpencil, agar seluruh masyarakat Sulbar dapat mengakses layanan kesehatan yang memadai," ujar Asran Masdy. Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Kefarmasian dan SDMK, Darmawiyah menyatakan menyambut baik monev tersebut, karena diberikan kesempatan untuk mendapatkan masukan dan arahan dari Kemenkes RI terkait pengelolaan obat. "Fokus kami adalah memastikan rantai distribusi obat berjalan lancar, termasuk memperhatikan ketersediaan obat-obatan esensial dan penyediaan obat-obatan di fasilitas kesehatan. Dengan sinergi antara pusat dan daerah, kami yakin upaya ini dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Sulbar," ucapnya. Dengan kunjungan ini, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat memperkuat sistem pelayanan farmasi di Sulbar dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Penulis : Dinkes Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju - Tim Kerja Barang Milik Daerah (BMD) Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan rekonsiliasi BMD untuk bulan Desember tahun anggaran 2024. Kegiatan ini berlangsung di Kantor Biro Umum Setda Sulbar pada Selasa, 14 Januari 2025. Rekonsiliasi tersebut bertujuan untuk memastikan pencatatan dan pelaporan BMD sesuai dengan data faktual, guna mendukung tata kelola yang transparan dan akuntabel. Selain itu, juga membahas realisasi pengadaan barang tahun anggaran 2024 serta evaluasi persediaan barang habis pakai yang digunakan pada periode yang sama. Dalam pembahasan terkait realisasi pengadaan barang, Afrizal dan Ahmad Wirahman yang merupakan Tim Kerja BMD melaporkan pada Muhammad Tahir selaku Tim Pendamping, capaian yang telah terealisasi sesuai rencana kerja serta tantangan yang dihadapi selama proses pengadaan barang. Tim juga melaporkan kondisi persediaan barang habis pakai saat ini. "Kami berkomitmen menjaga transparansi dan akurasi pengelolaan aset daerah melalui evaluasi berkala, memastikan setiap pengadaan dan persediaan barang mendukung tata kelola yang efisien dan akuntabel," ungkap Afrizal. Kegiatan rekonsiliasi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap upaya peningkatan pengelolaan aset daerah yang lebih baik. Penulis : Biro PBJ Setda Sulbar Editor : humassulbar

MAMUJU - Pemprov Sulawesi Barat menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi Nasional Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum tahun 2025 dalam mendukung asta cita menuju Indonesia emas tahun 2045 di Hotel Maleo, Kamis 16 Januari 2025 Hadir langsung Wakil Menteri Dalam Negeri , Bima Arya Sugiarto, seluruh perwakilan provinsi di Indonesia, Kepala lembaga vertikal, Ketua DPRD Sulbar Amalia Fitri Aras dan unsur pimpinan DPRD Sulbar, serta peserta kurang lebih 300 hadir secara langsung. Pj Gubernur Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin mengatakan , kehadiran tokoh nasional yang harus diambil ilmunya. Mewakili seluruh elemen masyarakat Sulbar menyambut baik kehadiran Wamenteri Dalam Negeri RI. "Terimakasih telah memilih Mamuju tempat rakornas Kesbangpol seluruh Indonesia tahun 2025. Pertama Sulbar ini memang harus sering-sering dikunjungi karena memiliki potensi besar," kata Bahtiar. Apalagi, udara Mamuju merupakan terbersih di Indonesia, sehingga sangat bagus untuk dikunjungi. Dalam mendukung Asta Cita, Pemprov Sulbar sudah merancang pembangunan yang maju malaqbi dan berkelanjutan dalam ekosistem ekonomi hijau dan biru yang inklusif. "Sulbar ini harus menjadi perhatian khusus, mengingat memiliki potensi yang sangat luar biasa, ditambah dekat dengan Ibu Kota Nusantara (IKN). Semoga ini awal semakin banyak perhatian ke Sulbar kedepan," tambahnya. Sedangkan, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengungkapkan, ini adalah kunjungan pertamanya ke Sulbar, sebab dirinya pernah jadi Ketua Asosiasi Walikota dan berharap Sulbar segera memiliki kota madya. "Presiden RI Prabowo Subianto saat sudah dilantik menekankan pemerintahan yang bersih dan maju. Ini berkali-kali diulang, kedua gagasan hemat, mimpi besar dan tidak mungkin bisa jalan tampa tim yang solid. Dimana solid dari pusat dan daerah seperti pertumbuhan ekonomi," ucap Bima Arya. Banyak target nasional yang menjadi perhatian terus digaungkan seperti pertumbuhan ekonomi, menekan inflasi, swasembada pangan dan yang lainnya. "Jadi kita semua harus bekerja dengan solid baik dari pemerintah pusat dan daerah. Memang ini tidak mudah tapi kuncinya sinergi, improvisasi, dan akselerasi, makanya kabinet merah…

MAMUJU -- Penjabat Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin bersama Forkopimda Sulbar melakukan penurunan media karang buatan di perairan Teluk Mamuju, Kamis 16 Januari 2025. Pj.Bahtiar mengapresiasi atas upaya Lanal Mamuju menghadirkan spot wisata memancing bagi masyarakat Sulbar. "Saya respek terhadap rekan rekan forkopimda ,secara konsisten saling membantu dalam mengupayakan pelestarian alam di Sulbar, baik di laut dan di darat," ucap Pj.Bahtiar Bahtiar mengatakan, laut seluruh dunia hampir sama , mestinya laut menjadi sumber kehidupan. Melihat wilayah di Sulbar, sebenarnya memiliki potensi lebih besar bersumber dari laut. Namun melihat PAD masih sangat sedikit bersumber dari laut. "Sayang daerah yang begitu kaya namun pendapatannya hanya dari kendaraan bermotor," ucap Bahtiar. Menurutnya, permasalahan dihadapi adalah ekosistem laut sudah menurun, dan beberapa tempat sudah membahayakan. Sehingga perlu mengembalikan ekosistem laut. Salah satunya dengan menghadirkan karang buatan untuk menjadi rumah ikan. "Saya berharap program ini juga di dorong di enam kabupaten, melalui bupati-bupati. Jadikan laut menjadi tempat kemaslahatan, demi pelestarian alam dan demi sumber penghasilan masyarakat" pungkasnya. Komandan Lanal Mamuju Letkol Dedi Andriyatno menyampaikan, media karang buatan ini sebagai upaya Lanal Mamuju dalam menjaga laut Sulbar sekaligus menghadirkan wisata memancing bagi masyarakat. Untuk itu, penempatan karang buatan ini telah bekerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Pemprov Sulbar dalam menentukan spot-spot yang cocok untuk menjadi wisata memancing di Teluk Mamuju "Terima kasih atas dukungan sehingga usaha konservasi laut di teluk Mamuju ini berjalan lancar," tandasnya. (Rls)

MAMUJU-- IPMAPUS Cabang Mamuju dan HMI Cabang Manakarra mengapresiasi kegiatan yang diinisiasi PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin telah mengadakan kegiatan dengan melibatkan jajaran Kementerian Dalam Negeri. Apalagi kegiatan Rakornas yang diadakan Kemendagri di Sulbar bakal dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri. Hal ini menjadi momen mendorong pemerintah pusat agar lebih perhatian terhadap Sulbar. Ketua HMI Cabang Manakarra Ansar mengatakan kehadiran Wamendagri di Bumi Manakarra adalah momentum bagi Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Manakarra dan OKP untuk menyampaikan kondisi Sulawesi Barat serta program yang telah dijalankan PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin. Menurut Ansar, program PJ Bahtiar relevan dengan kultur Sulawesi Barat yang bergerak di bidang ketahanan pangan, "Ini sangat relevan dalam peningkatan ekonomi masyarakat dan kesiapan Sulbar sebagai penyangga IKN," ucap Ansar. Bahkan, dalam hal pengembangan SDM, PJ Bahtiar juga telah mengalokasikan anggaran beasiswa atau bantuan langsung pendidikan untuk semua jenjang pendidikan di Sulbar. "Ini sangat membantu masyarakat Sulbar apa lagi yang kurang mampu,"ungkapnya. Senada, Ketua IPMAPUS Cabang Mamuju Akbar, PJ Bahtiar meskipun baru beberapa bulan di Sulbar bisa memahami kondisi Sulbar serta mampu melihat potensi yang harus dikembangkan di Sulbar, khususnya dalam aspek ketahanan pangan dan peningkatan kualitas masyarakat melalui sektor pertanian. "Maka dari itu kami sangat mendukung langkah-langka Pj gubernur dalam memimpin sulbar yang lebih banyak bergerak di sektor pertanian dan perkebunan karna itu adalah hal yang sangat bersentuhan masyarakat sulbar yang latar belakang pendapatan mayorita itu sektor pertanian dan perkebunan.,"ucap Akbar "Dari program bapak PJ Gubernur kami sebagai pemuda dan mahasiswa Sulbar sangat tergerak untuk terlibat langsung pada program yang dijalankan PJ Gubernur serta bersama sama merangkul masyarakat mengembangkan potensi pertanian," tambahnya Sebab itu, Akbar mengharapkan adanya ruang dialog saat kehadiran Mendagri di Sulbar. Termasuk ingin memastikan program PJ Gubernur dapat dijalankan secara berkelanjutan. Diketahui agenda kehadiran Wamendagri di Sulbar dalam rangka Rapat Koordinasi Nasional Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Tahun…

Mamuju – Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri tengah mempersiapkan penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2025 yang akan dilaksanakan di Hotel Maleo, Mamuju, Sulawesi Barat, Kamis, 16 Januari 2025. Rakornas ini merupakan agenda strategis untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung visi Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045. Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Barat, Herdin Ismail, menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat akan turut berkontribusi dalam pelaksanaan Rakornas tersebut dengan menghadirkan sejumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari wilayahnya. Kehadiran UMKM ini bertujuan untuk memperkenalkan potensi daerah, khususnya produk-produk unggulan yang dihasilkan oleh masyarakat lokal. Berbagai produk seperti kerajinan tangan, kuliner khas, serta produk olahan lokal akan dipromosikan kepada para peserta Rakornas yang berasal dari berbagai provinsi di Indonesia. “Pelibatan UMKM dalam Rakornas ini diharapkan dapat menjadi sarana promosi potensi lokal dan memperkuat ekonomi daerah berbasis masyarakat. Selain itu, langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendukung pembangunan ekonomi kreatif yang menjadi bagian dari visi menuju Indonesia Emas,” ujar H. Herdin Ismail. Herdin Ismail menambahkan bahwa peserta Rakornas yang telah terkonfirmasi hadir meliputi perwakilan dari 18 provinsi, dengan jumlah peserta sebanyak 44 orang, serta 180 peserta dari 129 kabupaten/kota. Selain itu, akan hadir 67 peserta dari internal Ditjen Polpum, unsur Forkopimda Provinsi Sulawesi Barat, Bupati se-Provinsi Sulawesi Barat, Forkopimda kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat, instansi vertikal di lingkup Sulawesi Barat, pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Sulawesi Barat, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Sulawesi Barat, Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Sulawesi Barat, serta pimpinan partai politik tingkat provinsi. Rakornas tahun ini akan dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bapak Arya Bima. Dalam pembukaan tersebut, beliau dijadwalkan menyampaikan arahan strategis terkait pelaksanaan urusan pemerintahan umum di seluruh daerah. Kementerian Dalam Negeri menegaskan…