Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Rini Widyantini, resmi melantik Prof. Zudan Arif Fakrulloh sebagai Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam sebuah acara yang berlangsung khidmat di Kantor BKN Pusat Jakarta, Selasa, 7 Januari 2025. Pelantikan ini dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, perwakilan kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah, termasuk dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) yang dipimpin oleh Bujaeramy Hassan selaku Kepala BKD Sulbar, didampingi Sekretaris BKD Sulbar Suhamta, Kabid Mutasi Abdillah Umar, Analis SDM Aparatur Ahli Muda Nasri dan Ani Hamdayani. Pada kesempatan itu, MenPAN-RB Rini Widyantini mengatakan, sejumlah pekerjaan rumah menanti Prof. Zudan dengan tanggungjawabnya yang baru, dalam memperbaiki serta transformasi manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Sementara itu, Kepala BKD Sulbar, Bujaeramy Hassan, menyampaikan dukungan penuh kepada Prof. Zudan dalam menjalankan tugas barunya. "Kami dari Pemprov Sulbar siap bersinergi dengan BKN untuk mengembangkan sistem kepegawaian yang lebih efektif, efisien, dan berbasis digital, sehingga mampu menjawab tantangan reformasi birokrasi di tingkat pusat dan daerah," kata Bujaeramy. Kehadiran BKD Sulbar dalam acara ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk terus mendukung agenda reformasi birokrasi yang digagas oleh pemerintah pusat. Dengan pelantikan ini, diharapkan sinergi antara pusat dan daerah dalam pengelolaan kepegawaian semakin erat, memberikan dampak positif bagi pelayanan publik dan pengembangan sumber daya manusia aparatur di seluruh Indonesia. Penulis : BKD Sulbar Editor : humassulbar

Majene - Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar acara Kick Off Integrasi Layanan Primer (ILP) sekaligus pengukuhan Kader Posyandu Siklus Hidup dan Kader Pustu ILP di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Majene pada Selasa, 7 Januari 2025. Acara ini dihadiri sejumlah tokoh, termasuk Bupati Majene Andi Sukri Tammalele, Sekda Majene, Ketua PKK Majene, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Majene, serta Forkopimda Majene seperti Wakil Ketua DPRD Majene, perwakilan Polres Majene, Kodim 1401 Majene, dan Wakil Bupati Majene terpilih yang juga mantan Kepala Perwakilan BKKBN Sulbar, Sulsel, dan DIY Andi Ritamariani. Turut hadir secara virtual, perwakilan Direktorat Tata Kelola Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI. Hadir pula camat, lurah, kepala desa, kepala puskesmas, serta kepala rumah sakit se-Kabupaten Majene. Kabid Kesmas Dinkes Sulbar, dr. Muhammad Ihwan menyampaikan, Kabupaten Majene menjadi kabupaten keenam sekaligus terakhir di Sulbar yang melaksanakan Kick Off ILP. "Semoga seluruh lintas sektor senantiasa aktif mendukung segala bentuk transformasi kesehatan, khususnya transformasi layanan primer ini," ujar dr. Ihwan dalam sambutannya. Sebagai bagian dari rangkaian acara, para peserta mengunjungi Puskesmas Pamboang yang telah menerapkan konsep ILP. Selain itu, rombongan juga meninjau Posyandu Menuju Sehat di Desa Bababulo, yang berhasil meraih juara kedua dalam Lomba Posyandu Sulbar 2023. Kick Off ini diharapkan menjadi langkah awal yang kuat untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di tingkat primer, dengan melibatkan kader Posyandu dan Pustu sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat. Penulis : Dinkes Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju - DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait adanya pengaduan nasabah Bank BNI 46 Cabang Mamuju Saodah Gangka (Direktur PT. Sinar Beru-Beru), yang merasa telah dirugikan dengan dilelangnya aset/jaminan sejumlah enam sertifikat tanah lahan sawah produktif yang menjadi agunan di Bank BNI 46 Cabang Mamuju. Berlangsung di Ruang Kerja Komisi I DPRD Sulbar, Senin, 6 Januari 2025, rapat ini diterima dan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Sulbar Irwan SP Pababari didampingi Sekretaris Komisi I DPRD Sulbar Haluddin. Hadir pula Anggota Komisi I DPRD Sulbar, Pimpinan Cabang BNI dan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mamuju. Komisi I merupakan salah satu komisi yang memiliki peran penting dalam menangani pelayanan publik, salah satunya melakukan RDPU dalam menyikapi aduan masyarakat untuk mencari solusi. Adapun tuntutan dari Lembaga Masyarakat Anti Penyalahgunaan Jabatan (LMAPJ), diantaranya: 1. Menuntut agar pihak Bank BNI mengembalikan semua aset atau jaminan kredit PT. Sinar Beru-Beru. 2. Menuntut kepada Bank BNI untuk menghadirkan saudara Mario dan mencetak rekening koran setoran angsuran pinjaman. Setelah mendengarkan penjelasan baik dari pihak Saodah Gangka dan pihak DPP LMAPJ serta pihak Bank BNI, Ketua Komisi I DPRD Sulbar Irwan SP Pababari menyampaikan beberapa poin penting yang perlu diperhatikan, yaitu : 1. Penyampaian Hak. Hak-hak yang harus diberikan kepada yang bersangkutan dalam konteks yang sewajarnya perlu dikaji lebih mendalam berdasarkan hasil pembicaraan ini. 2. Proses Hukum. Saat ini Komisi I DPRD Sulbar belum dapat mengambil kesimpulan yang lebih komprehensif. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah berhati-hati dalam menyikapi proses pengadilan yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri. 3. Pendalaman Informasi. Komisi I DPRD Sulbar masih akan melakukan pendalaman dari berbagai pihak, termasuk perbankan, Saodah Gangka dan BPN. "Pendalaman ini penting agar seluruh aspek dapat kami lihat dengan jelas,” kata Irwan. Dengan demikian, Komisi I DPRD Sulbar dapat menentukan domain DPRD…

Mamuju - Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Amalia Fitri, menghadiri acara peresmian Gedung Pelayanan BPKB Polda Sulbar yang dilaksanakan di Kantor BPKB Ditlantas Polda Sulbar, Senin (6/01/2025). Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat lainnya, di antaranya Kapolda Sulbar, Irjen Pol. R. Adang Ginanjar, Kepala BPKPD Sulbar Masriadi Nadi Atjo, serta perwakilan dari Danlanal, Korem 142/Tatag, dan unsur Forkopimda lainnya. Kehadiran Ketua DPRD Sulbar dan unsur Forkopimda lainnya menunjukkan dukungan penuh terhadap program peningkatan pelayanan publik di Sulbar. Ketua DPRD Sulbar, Amalia Fitri mengatakan, dengan adanya Gedung Pelayanan BPKB Polda Sulbar diharapkan dapat menjadi simbol pelayanan prima bagi masyarakat Sulbar. Sementara itu, Kapolda Sulbar Irjen Pol. R. Adang Ginanjar dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas selesainya pembangunan gedung pelayanan tersebut. Ia menekankan, fasilitas baru itu diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat, khususnya dalam pengurusan administrasi kendaraan bermotor. "Peresmian gedung pelayanan ini adalah salah satu wujud komitmen kami untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Sulbar. Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas ini dengan maksimal," ujar Adang Ginanjar. Peresmian Gedung Pelayanan BPKB ini ditandai dengan pemotongan pita oleh Kapolda Sulbar bersama Ketua DPRD Sulbar, dilanjutkan meninjau fasilitas gedung bersama para tamu undangan. Penulis : Humas DPRD Sulbar Editor : humassulbar

Polman -- Penjabat Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin mendapat gelar sebagai Gubernur Ketahanan Pangan dari Perpadi (Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia) Terima kasih PJ Gubernur dengan full tim, dengan atensinya terhadap Perpadi. Ini sepatutnya Perpadi memberi gelar yaitu Gubernur Ketahanan Pangan," ucap Ajbar, Ketua Perpadi Sulbar pada Musda DPD Perpadi Sulbar di Polman, Rabu 8 Januari 2025. Turut hadir PJ Ketua umum Perpadi Sutarto Alimoeso,PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin, Ketua DPRD Sulbar Amalia Fitri Aras, jajaran OPD Pemprov Sulbar dan Pemkab Polman, instansi vertikal, perbankan, perguruan tinggi, dan anggota DPD Perpadi Sulbar. Ajbar mengatakan, kehadiran Perpadi penting terutama dalam mendukung mimpi Presiden Prabowo mewujudkan Swasembada Pangan. "Republik ini pada 2027-2028 adalah negeri yang punya kemampuan swasembada pangan. Ini akan menjadi slogan jika tidak dibangun dengan semangat kolaborasi," ucap Ajbar yang juga Anggota DPR RI dapil Sulbar Kehadiran PJ Gubernur pada Musda DPD Perpadi ini, sekaligus membuka secara resmi Musda DPD Perpadi Sulbar di Polewali Mandar. (Rls)

Polman -- Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi) Provinsi Sulawesi Barat menggelar Musyawarah Daerah, di Polman, Rabu 8 Januari 2025. Turut hadir PJ Ketua umum Perpadi Sutarto Alimoeso, PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin, Ketua DPRD Sulbar Amalia Fitri Aras, jajaran OPD Pemprov Sulbar dan Pemkab Polman, instansi vertikal, perbankan, perguruan tinggi, dan anggota DPD Perpadi Sulbar. PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin mengapresiasi kontribusi Perpadi dalam mendukung swasembada di republik Indonesia. Bahtiar menjelaskan, mengurus pertanian harus dalam sebuah ekosistem yang terintegrasi. Berkaitan dengan soal pengelolaan beras di Sulbar, permasalahan yang perlu mendapat perhatian kedepan, pertama lahan yang bermasalah, seperti status lahan yang masuk hutan lindung. Tercatat 62 persen lahan di Sulbar masih berstatus hutan lindung. "Olehnya urusan ini harus dibicarakan dengan kementerian terkait," ucap Bahtiar. Kedua, meningkatkan pelabuhan yang menjadi pendukung distribusi hasil produksi pertanian ke luar dari Sulbar. "Sulbar belum memiliki pelabuhan pertanian khusus. Adapun pelabuhan di beberapa kabupaten di Sulbar masih berkurian kecil," ungkapnya. Selain itu, perlunya mendorong adanya gudang Bulog pada dua kabupaten yang belum memiliki Bulog, yakni Mamuju Tengah dan Mamasa. Hal ini sangat mempengaruhi inflasi di daerah. Untuk meningkatkan produksi di Sulbar juga diperlukan kerjasama perbankan melalui program KUR. Sebab itu, Bahtiar juga mengapresiasi langkah Perpadi Sulbar bekerjasama perbankan untuk mendorong KUR ke sektor pengusaha penggilingan padi. Ketua Umum Perpadi, Sutarto Alimoeso menyampaikan Perpadi hadir menjadi tempat pengabdian pengusaha dan penghilangan padi untuk kemakmuran rakyat. Sutarto menyebutkan, Indonesia dua tahun terakhir impor beras mencapai 7 juta ton. Hal ini harus dihentikan sehingga melalui Perpadi berkomitmen mendukung swasembada pangan. "Yang diharapkan swasembada ini adalah swasembada yang berlanjutan," ucap Sutarto Soal beras menurutnya, tidak akan bisa diselesaikan jika diselesaikan sepotong-sepotong. Untuk itu melalui Musda DPD Perpadi Sulbar menjadi langkah awal untuk memperkuat solidaritas mengawal soal produksi beras dan mewujudkan swasembada 2028. "Atau kita kawal bersama, jangan…

MAMUJU --Penjabat Gubernur Provinsi Sulawesi Barat menyambut Konsulat Jenderal Australia di Makassar, Todd Dias dan peserta Kursus Singkat Energi Terbarukan Australia Awards di Mamuju, Selasa 7 Januari 2025. Australia Awards di Indonesia bekerja sama dengan KINETIK, Kemitraan Australia dan Indonesia untuk Iklim, Energi Terbarukan dan Infrastruktur memberikan bantuan praktis kepada perwakilan dari sektor bisnis, mikrogrid komunitas, asosiasi bisnis, Pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara, serta LSM yang terlibat dalam sektor energi terbarukan di Indonesia bagian timur untuk memahami dan mengimplementasikan sistem energi terbarukan di wilayah regional dan terpencil di Indonesia. Pj Bahtiar Baharuddin berterima kasih atas kunjungan Konjen Australia ke Sulbar. Dengan adanya workshop atau kursus singkat di Mamuju ini menjadi nilai tambah bagi Sulbar, baik untuk pengetahuan energi terbarukan maupun sektor wisata dan lainnya. "Dengan adanya kursus ini menjadi wadah tukar pengalaman soal energi terbarukan dan sektor lainnya. dan saya menangkap ini sinyal yang baik." kata Bahtiar. Selain itu, kedatangan konjen Australia dan beberapa peserta menjadi peluang bagi Sulbar untuk mengangkat potensi Sulbar dikenal dunia. "Ini menjadi peluang menarik investor ke Sulbar. Terima kasih dan apresiasi, konjen asutralia dan seluruh peserta DNA kami sangat terbuka dan toleran terhadap investor," pungkasnya. Kunjungan Konjen Australia Todd Dias 6-8 Januari 2025 ini merupakan kunjungan kedua kalinya ke Sulbar. Kali ini beliau bersama dengan seluruh peserta kursus singkat Energi Terbarukan untuk Masyarakat Terpencil Australia Awards. Konjen Australia juga mengusulkan para peserta berkunjung ke Pulau Karampuang untuk melihat contoh sukses kolaborasi warga lokal dan pebisnis dalam mengelola PLTS dan memberikan manfaat aliran listrik ke 800 rumah tangga. Sebelum berkunjung ke Mamuju, 25 peserta yang telah belajar selama 2 minggu di Murdoch University di Perth, Australia dan Pre- course workshop di Tambolaka, NTT. "Saya senang dapat berkunjung lagi ke Sulawesi Barat dan juga meminta kegiatan post-course workshop ini diselenggarakan di Mamuju agar dapat…

MAMUJU - Usai melaksanakan Umroh di tanah suci Mekkah, Pj Gubernur Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin langsung menemui masyarakat Sulbar. Hal ini dilakukan oleh Pj Bahtiar saat sehari setelah tiba di Mamuju. Kunjungan perdana di tahun 2025 ini, Bahtiar bertandang ke kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju Sulbar. Dalam kunjungan ini Bahtiar memboyong para kepala OPD Pemprov Sulbar sekaligus bersama sama OPD mendengarkan curhatan masyarakat Kalumpang. Selain itu, hadir pula Wakil Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi. Jarak Mamuju dengan Kalumpang sekitar 90 kilometer. Namun, perjalanan menuju ke lokasi tersebut dapat ditempuh hingga 3,5 jam lantaran yang berkelok, pendakian dan kubangan. Hanya beberapa kilo yang beraspal dari Mamuju ke Bonehau. Namun demikian perjalanan tetap nyaman karena disuguhi pemandangan alam terutama jejeran pegunungan yang menjulang tinggi. Saat tiba di lokasi, ratusan warga yang terdiri dari tokoh agama dan masyarakat serta kepala desa telah menanti kehadiran Bahtiar beserta rombongan. Dalam sambutan awalnya Bahtiar menyampaikan, di awal menjabat sebagai PJ Gubernur, kampung Kalumpang inilah yang dia akan kunjungi sesegra mungkin. "Namun alhamdulillah, hari ini baru terlaksana setelah dari Umroh" ungkap Pj Bahtiar, Rabu (7/1/2025). Selain itu kata Dirjen Politik Pemerintahan Umum Kemendagri ini, salah satu catatan yang Ia ketahui tentang Sulbar masuk sebagai daerah rawan bencana, termasuk banjir dan longsor. Bahkan beberapa Minggu saat Ia bertugas di Sulbar bencana longsor dan banjir terjadi di beberapa titik di Mamasa. Hal ini membulatkan tekad PJ Gubernur bahwa Sulbar harus fokus dalam memperbaiki ekosistem lingkungan atau mengelola lingkungan berbasis ketahanan pangan. Hal ini untuk memastikan masyarakat mendapatkan manfaat ekonomi hijau. Dia juga menghimbau agar warga Kalumpang lebih menitikberatkan menanam tanaman yang lebih dekat dengan kehidupan mereka atau ketahanan pangan lokal. Sebab dengan cara itu, masyarakat akan lebih memahami dan memelihara hingga berhasil. "Tanam pohon berbasis ketahanan pangan, seperti Sukun, dan ada juga bibit lain seperti durian. Nanti bersurat langsung ke…

Polman --Pj Gubernur Sulbar bersama pimpinan OPD Pemprov dan Kabupaten Polman menggelar jalan sehat di Polewali Mandar, Rabu 8 Januari 2025. Kunjungan silaturahmi ini sekaligus memantau perkembangan harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Polewali Mandar. Saat ini perkembangan harga sejumlah komoditi cukup stabil dan pasokan terbilang aman. Bahtiar berharap tim pengendalian inflasi daerah Pemprov dan Kabupaten serta unsur vertikal lainnya, terus berkoordinasi dan memastikan pasokan aman. "Ini rutin kita laksanakan sebagai langkah kita melakukan pengendalian inflasi di daerah," ucap Bahtiar. Diketahui Angka inflasi di Sulawesi Barat pada bulan Desember 2024 menunjukkan capaian yang positif. Inflasi Sulawesi Barat tercatat sebesar 1,49 yoy, dan 0,66% mtm, dan inflasi tahun kalender 1,49%. Inflasi Sulbar 1,49 yoy Sulawesi Barat lebih baik dibandingkan dengan angka inflasi nasional yang tercatat sebesar 1,57% yoy. Hal ini menunjukkan keberhasilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Melihat perkembangan Indeks Harga Konsumen di dua kabupaten, yakni Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene, pada bulan Desember 2024, di Mamuju tercatat inflasi 2,47 % yoy, dan 0,59 mtm. Sedangkan di Majene 0,87% yoy, dan 0,70% mtm. Keberhasilan ini juga berdampak positif bagi petani, di mana Nilai Tukar Petani (NTP) Sulawesi Barat pada Desember 2024 mencapai 158,28%, meningkat dibandingkan bulan November 2024 yang tercatat sebesar 151,77%. Capaian NTP yang tinggi ini mencerminkan kesejahteraan petani yang semakin meningkat, di mana harga yang diterima petani lebih besar dibandingkan dengan biaya produksi yang dikeluarkan. Dengan demikian, stabilitas harga yang terjaga tidak hanya menguntungkan konsumen, tetapi juga memberikan manfaat signifikan bagi sektor pertanian di Sulawesi Barat. "Keberhasilan pengendalian inflasi ini adalah hasil sinergi berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat, dalam menjaga ketersediaan serta keterjangkauan harga bahan pangan" tandasnya. (Rls)

Mamuju – Proses validasi Tenaga Administrasi Tidak Tetap (TATT) Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) memasuki hari kedua pada Senin 6 Januari 2025. Bertempat di Ruang Rapat BKD Sulbar, validasi terus berjalan dengan fokus pada akurasi data dan partisipasi aktif dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pada hari kedua ini, belasan OPD turut hadir dalam proses verifikasi, di antaranya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, serta Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian, dan Statistik. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian BKD Sulbar, Mirwan L, menegaskan validasi data TATT Tahun Anggaran 2025 merupakan langkah strategis untuk memastikan efisiensi dan akurasi manajemen kepegawaian di lingkungan Pemprov Sulbar. “Kami berharap seluruh OPD dapat memberikan data yang akurat dan tepat waktu, karena hasil validasi ini akan menjadi dasar pengambilan keputusan untuk perpanjangan kontrak TATT di tahun anggaran 2025,” ujarnya. Mirwan menambahkan, BKD Sulbar sangat menghargai semangat kebersamaan dan komitmen seluruh pihak untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Di tempat terpisah, Kepala BKD Sulbar, Bujaeramy Hassan, kembali mengingatkan pentingnya akurasi dan kelengkapan data dari setiap OPD. “Validasi ini adalah bagian dari tanggung jawab kita untuk memastikan tata kelola kepegawaian yang lebih baik dan sesuai dengan Analisis Jabatan dan Beban Kerja (ANJAB ABK) terkini,” tegasnya. Ia juga menekankan, validasi tersebut bukan sekadar formalitas, tetapi upaya serius untuk menertibkan administrasi kepegawaian dan memastikan setiap TATT ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi. Proses validasi ini dijadwalkan berlangsung hingga tanggal 9 Januari 2025. BKD Sulbar berharap seluruh OPD dapat berpartisipasi aktif dan memberikan data yang valid untuk mendukung terciptanya tata kelola kepegawaian yang lebih baik di Sulbar. Penulis : BKD Sulbar Editor :…