Pasangkayu--Dalam rangka mempererat hubungan kerja sama dan meningkatkan sinergi dengan para dealer kendaraan bermotor, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) dalam hal ini diwakili oleh Plt. Kepala UPTD PPRD Pasangkayu, Dermawan melakukan Silaturahmi dan Konsultasi dengan Para Dealer Kendaraan Bermotor Se-Kabupaten Pasangkayu, Selasa 21 Januari 2025.
Berlangsung di Tree Cafe and Resto Pasangkayu, silaturahmi dan konsultasi ini terkait persiapan Draft Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) Tahun Buatan 2025 dalam rangka pencapaian target realisasi pajak daerah.
Kegiatan ini bertujuan untuk mendengar langsung keluhan serta kendala yang dihadapi oleh para dealer, sekaligus membahas inovasi strategis guna mendukung pencapaian target realisasi pajak daerah tahun 2025.
Hadir dalam kesempatan itu, Dealer NSC Pasangkayu, Delviana, Suzuki Pasangkayu, Memet Albar, Toyota Pasangkayu, Sulsilawati, Mandala Motor Pasangkayu, Subhan, Astra Motor Pasangkayu, Sunardi dan Suzuki Pasangkayu, Adnan dan staf lainnya.
Kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen Pemprov Sulbar khususnya BPKPD Sulbar, dalam meningkatkan komunikasi dengan para pelaku usaha di sektor kendaraan bermotor sebagai mitra strategis dalam pengelolaan pajak daerah.
"Silaturahmi dan konsultasi ini menjadi momentum penting bagi kita untuk mendengar masukan dari para dealer, memahami kendala yang mereka hadapi, serta menggali inovasi yang dapat kita lakukan bersama dalam mendukung realisasi pajak kendaraan bermotor tahun 2025," kata Plt. Kepala UPTD PPRD Pasangkayu, Dermawan dalam sambutannya.
Dermawan menyampaikan apresiasi atas kontribusi yang telah diberikan oleh para dealer selama ini.
"Kami berharap sinergi ini dapat terus terjaga, dan semua inovasi yang dirancang bersama dapat memberikan manfaat nyata bagi semua pihak, baik dealer, pemerintah, maupun masyarakat," ujarnya.
Beberapa isu penting yang dibahas dalam pertemuan ini meliputi:
1. Kendala Administrasi Pajak
Para dealer menyampaikan beberapa tantangan yang dihadapi terkait pengelolaan data administrasi pajak kendaraan bermotor, termasuk proses pelaporan dan pembayaran pajak yang memerlukan penyederhanaan.
2. Inovasi Digitalisasi Layanan Pajak
Pemerintah merespons masukan dari dealer dengan merencanakan inovasi berupa digitalisasi layanan pajak kendaraan bermotor. Hal ini mencakup pengembangan aplikasi yang mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak secara online.
3. Opsen Pajak Daerah
Dalam pembahasan terkait opsen pajak daerah, pemerintah menjelaskan rencana penerapan strategi yang lebih adil dan transparan dalam penentuan tarif opsen, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi dealer dan masyarakat umum.
4. Target Pajak 2025
Pemerintah optimistis dapat mencapai target pajak tahun 2025 melalui sinergi dengan para dealer serta penerapan kebijakan yang lebih proaktif dan inovatif.
Kegiatan ini di akhiri dengan sesi diskusi dan tanya jawab untuk memastikan semua pihak dapat memberikan masukan secara langsung dan menjalin komunikasi yang lebih baik demi keberhasilan bersama.
Di tempat terpisah, Plh. Kepala BPKPD Sulbar, Murdanil menegaskan komitmen pemerintah daerah khususnya Provinsi Sulbar dalam mempercepat proses penerbitan Draft NJKB untuk tahun buatan 2025.
Murdanil menekankan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya strategis untuk meningkatkan efisiensi pelayanan kepada masyarakat dan para pelaku usaha di sektor otomotif.
"Proses penerbitan NJKB tahun buatan 2025 akan kami percepat guna memberikan kepastian kepada para produsen, dealer, dan pemilik kendaraan bermotor. Hal ini juga menjadi langkah penting untuk mendukung realisasi target pendapatan pajak daerah secara lebih efektif," ujar Murdanil.
Penulis : BPKPD Sulbar
Editor : humassulbar
