Mamuju –Guna memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, khususnya dalam hal pelayanan dasar kepada masyarakat, Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar "Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP)". Tim Pemantau kali ini (Kamis, 25/09/2025) berada di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulbar sebagai salah satu instansi yang memberikan layanan langsung kepada publik.
Tim Pemantau yang dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik, Subuki, diterima oleh Sekretaris DKP Sulbar, Oktorio AS beserta jajarannya. Kegiatan ini merupakan amanat dari Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB) Nomor 5 Tahun 2023, yang diperkuat dengan Surat KEMENPAN-RB Nomor B/92/PP.00.02/2025 tentang Pelaksanaan PEKPPP di lingkup tahun 2025.
Dalam keterangannya, Subuki menegaskan bahwa PEKPPP bukan sekadar kegiatan inspeksi, tetapi sebagai upaya pendampingan untuk bersama-sama meningkatkan kualitas pelayanan.
“Tujuannya adalah memastikan bahwa standar pelayanan publik telah terpenuhi dan mencari terobosan-terobosan baru yang dapat memudahkan masyarakat,” ujarnya.
Sinergi Mendukung Program PANCA DAYA
Pelaksanaan PEKPPP ini juga sejalan dan menjadi pendukung konkret bagi program unggulan Pemerintah Provinsi Sulbar, yakni PANCA DAYA, yang dicanangkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, (Suhardi Duka dan Salim S Mengga). Program ini menekankan pada penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas bagi seluruh masyarakat Sulbar.
“Dengan adanya pemantauan ini, kami berharap DKP Sulbar dapat menjadi contoh dalam memberikan pelayanan yang prima, yang pada akhirnya akan mendorong percepatan pembangunan, khususnya di sektor kelautan dan perikanan,” tambah Subuki.
Fasilitas dan Inovasi Jadi Fokus Pembahasan
Dalam pemantauan tersebut, tim menyoroti beberapa aspek penting penyelenggaraan pelayanan. Sekretaris DKP Sulbar, Oktorio AS, menyampaikan kesiapan dan komitmen dinasnya untuk memenuhi berbagai standar yang ditetapkan.
Beberapa poin yang menjadi pembahasan dan harapan bagi DKP Sulbar antara lain:
1. Kenyamanan dan Aksesibilitas: Penyediaan tempat parkir yang memadai, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, serta ruang tunggu yang nyaman bagi tamu.
2. Keselamatan dan Kesehatan: Ketersediaan Kotak P3K dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di titik-titik strategis.
3. Fasilitas Khusus: Penyediaan tempat bermain anak dan ruang laktasi untuk mendukung kenyamanan keluarga.
4. Kejelasan Informasi: Adanya front office yang dilengkapi papan nama petugas dan publikasi prosedur layanan secara jelas di website resmi DKP Sulbar.
5. Partisipasi Publik: Ketersediaan ruang khusus untuk menampung pengaduan masyarakat.
6. Inovasi Layanan: DKP Sulbar didorong untuk menciptakan inovasi-inovasi dalam pelayanan yang dapat mempermudah para nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan.
Oktorio AS mengapresiasi kedatangan Tim Pemantau dan menyatakan bahwa masukan yang diberikan sangat berharga.
“Kami menyambut baik evaluasi ini. Semua catatan dan rekomendasi akan kami tindaklanjuti secara serius. Ini adalah momentum bagi kami untuk berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan kami kepada masyarakat Sulbar,” tegas Oktorio.
Kegiatan PEKPPP di DKP Sulbar diharapkan tidak hanya berhenti pada evaluasi, tetapi menjadi langkah awal bagi perbaikan berkelanjutan menuju pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, transparan, dan manusiawi.
Naskah : Humas DKP Sulbar
Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar
