Mamuju - Dalam upaya memastikan pembangunan kesehatan yang merata dan inklusif, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) dr. Nursyamsi Rahim, memaparkan isu-isu strategis sektor kesehatan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) antara Kementerian PPN/Bappenas dan Pemprov Sulbar, yang digelar secara daring, Rabu (30/7/2025). Rapat ini merupakan bagian dari proses Pemutakhiran Data dan Informasi untuk Analisis Kewilayahan yang menjadi landasan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai amanat Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2025, di mana Direktorat Pembangunan Indonesia Timur bertanggung jawab mengoordinasikan wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Dalam paparannya, dr. Nursyamsi Rahim menekankan pentingnya sinergi pusat-daerah dalam menjawab tantangan disparitas layanan kesehatan antarwilayah di Sulawesi Barat. Ia menyoroti ketimpangan fasilitas, kekurangan tenaga kesehatan, tingginya angka kematian ibu dan bayi, serta tingginya prevalensi stunting yang mencapai 35,04% pada tahun 2024 yang menjadikan Sulbar sebagai salah satu provinsi dengan tingkat stunting yang cukup tinggi secara nasional. “Dalam mendukung visi Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera, kami berkomitmen untuk memperkuat implementasi Panca Daya ketiga Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga, yakni pembangunan SDM yang unggul dan berkarakter. Ini kami wujudkan melalui program Quick Wins Sulbar Sehat, yang berfokus pada peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan,” ujar dr. Nursyamsi. Ia juga menegaskan bahwa transformasi kesehatan harus dilakukan secara menyeluruh melalui enam pilar layanan primer, layanan rujukan, ketahanan kesehatan, pembiayaan, SDM kesehatan, dan pemanfaatan teknologi. Dengan rasio dokter hanya 0,47 per 1.000 penduduk, jauh dari standar WHO, Sulbar menghadapi tantangan nyata dalam ketersediaan tenaga medis. “RKP 2027 harus berpijak pada kebutuhan riil masyarakat. Tantangan-tantangan ini adalah peluang kita untuk berbenah dan berinovasi,” tambahnya. Rakor ini diharapkan dapat menghasilkan pemetaan yang tajam terhadap kebutuhan daerah dan menjadi rujukan dalam perencanaan pembangunan yang lebih adaptif, inklusif, dan berdampak nyata bagi masyarakat Sulawesi Barat. Naskah : Dinkes Sulbar Editor :…

Mamuju - Kementerian Kesehatan RI mengonfirmasi keberadaan varian baru COVID-19 dengan nama ‘Stratus’ atau XFG di Indonesia. Varian ini terdeteksi melalui pemeriksaan Whole Genome Sequencing (WGS) terhadap lonjakan kasus yang terjadi secara lokal sejak awal Juli 2025. Berdasarkan data resmi minggu ke-30 (periode 20–26 Juli 2025), dari total 186 pemeriksaan yang dilakukan, terdapat 13 kasus positif dengan positivity rate sebesar 6,99%. Varian XFG sendiri telah menjadi varian dominan di Indonesia, menggantikan varian sebelumnya. Pada bulan Mei, XFG menyumbang 75% dari kasus, dan meningkat menjadi 100% pada Juni. Varian lain yang sempat terdeteksi adalah XEN dengan proporsi 25% pada bulan Mei. Meskipun XFG termasuk dalam kategori varian dengan risiko rendah dan belum ada bukti peningkatan keparahan atau angka kematian, Kementerian Kesehatan menekankan pentingnya kewaspadaan dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Plt. Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim, dalam keterangannya Kamis 31 Juli 2025, menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada laporan kasus varian XFG di wilayah Sulawesi Barat. Namun demikian, pihaknya menghimbau seluruh fasilitas kesehatan dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dini. “Kami mendorong penguatan surveilans, serta pemantauan kasus penyakit saluran pernapasan seperti ISPA, pneumonia, dan influenza like illness (ILI) di seluruh kabupaten/kota,” ujar dr. Nursyamsi. Ia juga menyebut bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka–Salim S Mengga, telah menekankan pentingnya kehadiran pemerintah dalam memastikan layanan kesehatan yang tanggap dan adaptif di tengah situasi ini. Dinas Kesehatan Sulbar mengeluarkan beberapa imbauan kepada masyarakat agar tetap tenang namun waspada: 1. Menjaga Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). 2. Memperkuat imunitas tubuh dengan pola makan bergizi, cukup istirahat, dan olahraga teratur. 3. Menggunakan masker apabila mengalami gejala flu atau batuk. Bagi pelaku perjalanan dari luar negeri yang mengalami gejala, diharapkan segera melapor ke fasilitas kesehatan terdekat Langkah-langkah ini diambil sebagai bentuk pencegahan dini untuk mencegah penyebaran penyakit menular di tengah masyarakat. “Kita tidak…

Mamuju – Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menegaskan komitmennya dalam mewujudkan perencanaan anggaran yang tepat sasaran melalui kehadirannya pada kegiatan Asistensi RKA Perubahan Tahun Anggaran 2025 yang digelar di ruang rapat lantai II Kantor Gubernur Sulbar, Kamis 31 Juli 2025. Hadir dalam kegiatan tersebut Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda, Ibnu Munandar, staf ASN, Syamsuriah. Hadir juga jajaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sulbar di antaranya Kepala Bidang Perencanaan dan Teknologi Informasi, Faika Kadriana Ishak, Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten sekaligus Plt. Kepala Biro Tapemkesra Setdaprov Sulbar, Murdanil, Kasubid Perencanaan Pendapatan dan Belanja Operasi, Muhammad Apriadi, Kasubid Bina Kabupaten, Amir Hamzah, pejabat fungsional AKPD, Abdul Kuddus dan Gaffar, serta staf terkait lainnya. Kepala Bidang Perencanaan dan Teknologi Informasi BPKPD Sulbar, Faika Kadriana Ishak, menyampaikan bahwa asistensi ini sekaligus menjadi sarana untuk memperkuat sinergi perangkat daerah dalam merumuskan program prioritas. "Kami berharap proses asistensi ini mampu menyempurnakan RKA Perubahan sehingga selaras dengan kebutuhan riil masyarakat dan arah kebijakan pembangunan daerah,” ujar Faika. Ia juga menekankan pentingnya dukungan dan kerja sama dari seluruh perangkat daerah agar program yang dirancang dapat memberikan output dan outcome yang terukur. Secara terpisah, Kepala BPKPD Sulbar Mohammad Ali Chandra juga menegaskan bahwa asistensi ini menjadi bagian penting dalam upaya memastikan setiap program dan kegiatan yang tertuang dalam RKA Perubahan dapat berjalan efektif, tepat sasaran, serta mendukung pencapaian target pembangunan daerah. "Asistensi ini bukan hanya sebatas penyelarasan dokumen, tetapi juga sebagai evaluasi agar setiap rupiah anggaran dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sulawesi Barat,” tegas Ali Chandra. Pelaksanaan RKA Perubahan 2025 ini selaras dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka – Salim S Mengga, yang menekankan pada penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta peningkatan pelayanan dasar yang berkualitas bagi masyarakat. Dengan adanya asistensi ini,…

Mamuju - Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Rapat Pembahasan Indikator Kesehatan Daerah, Rabu 30 Juli 2025. Hal ini sebagai bagian dari penguatan program prioritas dan evaluasi capaian pembangunan kesehatan di daerah. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim. Dalam arahannya, dr. Nursyamsi Rahim menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah konkret untuk menyukseskan visi pembangunan yang tertuang dalam agenda Panca Daya, khususnya Daya Sehat yang berfokus pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berkarakter. "Rapat ini menjadi bentuk konkret komitmen kami dalam mendukung visi-misi Panca Daya Gubernur Sulbar, Bapak Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur, Bapak Salim S. Mengga, khususnya pada misi ketiga: Membangun SDM yang unggul dan berkarakter. Melalui penguatan indikator dan pencapaian program, kita ingin memastikan bahwa setiap kebijakan kesehatan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat dan memberikan dampak nyata,” ungkapnya. Dinas Kesehatan Sulbar sendiri tengah menjalankan sejumlah Quick Wins prioritas, antara lain Sulbar Sehat: Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak untuk Pencegahan Stunting, Dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sulbar 100% Universal Health Coverage (UHC). Ia juga menambahkan, fokus pada kinerja program merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan strategis dirinya sebagai Plt. Kepala Dinas Kesehatan Sulbar. “Kinerja program yang kuat akan menjadi salah satu pilar utama penguatan peran saya sebagai Plt. Kepala Dinas Kesehatan Sulbar. Ini tentang memastikan setiap langkah kebijakan selaras dengan kebutuhan masyarakat dan berdampak luas,” tegas dr. Nursyamsi. Melalui kegiatan ini, Dinas Kesehatan Sulbar berharap indikator kesehatan daerah semakin terarah, terukur, dan menjadi dasar kebijakan yang berpihak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Sulbar. Naskah : Dinkes Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) bekerjasama dengan Disdukcapil Kabupaten Mamuju melakukan Pelayanan pengaktifan atau aktivasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di dua tempat yaitu Aula Marannu Kantor Polda Sulbar dan Aula Mako Brimob. Pelayanan Aktivasi Aplikasi IKD ini berlangsung selama tiga hari yaitu Senin-Rabu, (28 - 30 Juli 2025) yang diikuti oleh pimpinan Polda Sulbar dan para anggota kepolisian serta anggota Brimob. Kegiatan ini sejalan dengan Misi Kelima Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (SDK-JSM), yaitu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas. Pada hari pertama diikuti oleh sekitar 400 anggota kepolisian di Polda Sulbar yang dilaksanakan di Aula Marannu Kantor Polda Sulbar. Sementara itu, pada hari kedua pelayanan diikuti oleh seluruh Pejabat Jenderal Utama (PJU) Polda sebanyak 20 orang, termasuk Kapolda dan Wakapolda Sulbar. Setelah PJU selesai melakukan registrasi pelayanan IKD dilanjutkan kembali bersama para anggota kepolisian yang tidak sempat melakukan registrasi di hari pertama sebanyak 250 orang. Pada hari ketiga yakni Rabu 30 Juli 2025, pelayanan dilaksanakan di Aula Mako Brimob. Kegiatan ini berlangsung dengan lancar berkat besarnya antusias para pimpinan dan jajaran kepolisian dalam mengikuti kegiatan ini. Kabid Fasilitasi Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Sulbar, Achmad Ibrahim mengucapkan terima kasih kepada Kapolda beserta jajarannya karena menerima tim Disdukcapil dengan sangat baik. Achmad ibrahim mengatakan, dengan adanya kegiatan IKD ini, diharapkan dapat memberikan fasilitas yang lebih memudahkan dalam pengurusan berkas administrasi kependudukan. Naskah : Disdukcapil Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Pontianak — Pemprov Sulbar terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sistem kesehatan nasional. Salah satu bentuk nyata dari komitmen tersebut adalah dengan mengikuti kegiatan “Integrasi Program AIDS, TBC, dan Malaria (ATM) ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah” yang diselenggarakan pada 29–31 Juli 2025 di Hotel Aston, Pontianak. Kegiatan ini juga sejalan dengan Misi Ketiga Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S Mengga (JSM), yakni Membangun Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berkarakter, serta mendukung Quickwins Nomor 1 Gubernur Sulbar: Sulbar Sehat. Hal ini sekaligus memperkuat upaya bersama menuju sistem kesehatan daerah yang lebih terstruktur, adaptif, dan berkelanjutan. Kegiatan nasional yang dihadiri oleh Dinas Kesehatan dan Badan Perencanaan dari seluruh Indonesia ini menjadi momentum strategis dalam mendorong sinergi lintas sektor untuk penanggulangan tiga penyakit menular prioritas: AIDS, Tuberkulosis (TBC), dan Malaria. Mewakili Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana, Perencana Ahli Muda Putri Anindy hadir sebagai peserta. Putri menyebut kegiatan ini sangat penting untuk mengintegrasikan isu-isu kesehatan krusial ke dalam dokumen perencanaan seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). “Kegiatan ini membuka ruang dialog antara perencana dan pelaksana program kesehatan, khususnya ATM. Kami tidak hanya membahas data dan tantangan, tetapi juga merumuskan strategi integratif yang konkret dalam dokumen perencanaan,” ungkap Putri, Kamis, 31 Juli 2025. Ia juga menekankan pentingnya pelibatan sektor non-kesehatan seperti pendidikan, sosial, dan lingkungan dalam memperluas dampak program ATM terhadap masyarakat. “Kami di Bapperida menyadari, kesehatan bukan hanya urusan Dinas Kesehatan. Ini soal tata kelola daerah secara keseluruhan. Dan kegiatan ini membuka mata kami akan pentingnya pendekatan lintas sektor,” tambahnya. Sebagai puncak kegiatan, seluruh peserta yang terdiri dari Bapperida dan Dinas Kesehatan se-Indonesia melakukan Penandatanganan Komitmen Bersama. Komitmen ini menjadi simbol keseriusan pemerintah daerah dalam memastikan program penanggulangan AIDS, TBC, dan Malaria terintegrasi dalam dokumen perencanaan dan didukung alokasi anggaran yang memadai. (Rls)

Mamuju - Pemprov Sulbar terus memperkuat langkah strategis dalam upaya penanganan kemiskinan dan stunting. Melalui rapat koordinasi yang digelar pada Kamis, 31 Juli 202 PemprovSulbar menegaskan komitmennya untuk mengintervensi 60 desa pada tahun anggaran 2026. Fokus utama akan diarahkan pada pengentasan kemiskinan serta pengendalian angka stunting secara berkelanjutan. Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), menekankan bahwa program ini akan menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah. "Hari ini kita pertegas untuk program pengentasan kemiskinan dan pengendalian stunting. Kita sudah bicara dengan para bupati dan 26 SKPD. Tahun depan, kita akan intervensi 60 desa," kata Suhardi Duka. Menurutnya, desa-desa yang menjadi sasaran akan mendapatkan perhatian khusus dalam bidang kesehatan, infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan. Pemprov Sulbar juga telah menginstruksikan seluruh OPD untuk memprioritaskan alokasi anggaran terhadap program ini, dibandingkan kegiatan lainnya. "Insya Allah program ini akan kita fokuskan. Saya tekankan ke OPD, ini dulu alokasi anggaran yang utama, baru alokasi yang lain. Setelah 60 desa tahun depan, dilanjutkan lagi dengan 60 desa berikutnya, hingga seluruh 600 desa lebih di Sulbar bisa ditangani pada akhir masa jabatan," jelas Suhardi Duka. Dengan langkah sistematis ini, Pemprov Sulbar berharap angka kemiskinan dan stunting di wilayahnya dapat ditekan secara signifikan, sekaligus memperkuat kualitas hidup masyarakat desa. (Rls)

Mamuju - Pejabat Fungsional Analis Kebijakan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar, Syaharuddin, mengikuti secara virtual Rapat Konsultasi Pemprov Sulbar dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terkait Pra-Integrasi Sertifikat Elektronik pada aplikasi SIPAMANDAR, Rabu (30/07/2025). Rapat ini difasilitasi oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfopers), dalam hal ini Bidang Statistik. Aplikasi SIPAMANDAR yang dikembangkan BPKPD sebagai sistem pendukung pencairan dana APBD, hingga saat ini belum terintegrasi dengan Sertifikat Elektronik. Padahal sejak 14 Juli 2025, Pemprov Sulbar telah resmi menerapkan SP2D Online yang mengintegrasikan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI), Cash Management System (CMS) Bank Sulselbar, serta sistem perpajakan nasional melalui Modul Penerimaan Negara (MPN). Namun demikian, karena platform SIPD saat ini belum mendukung tanda tangan elektronik, sejumlah dokumen seperti Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) masih belum dapat diproses secara digital secara menyeluruh (end-to-end). Menanggapi hal tersebut, BPKPD bersama Diskominfo mengusulkan agar dokumen-dokumen keuangan tersebut dapat ditandatangani secara elektronik melalui platform Aplikasi SIPAMANDAR. Langkah ini dinilai sebagai bagian penting dari penguatan ekosistem SP2D Online dan wujud nyata transformasi digital pengelolaan keuangan daerah. Jika integrasi Sertifikat Elektronik ke dalam aplikasi SIPAMANDAR, maka proses pencairan dana akan menjadi lebih cepat, efisien, aman, dan fleksibel. Selain itu, hal ini juga akan berdampak positif terhadap peningkatan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Indeks Digitalisasi Daerah (IDD), serta mendukung penuh Program Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD). Pejabat Fungsional Analis Kebijakan BPKPD Sulbar, Syaharuddin menegaskan bahwa BPKPD berkomitmen mendukung penuh kebijakan SPBE, serta mendukung visi dan misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Secara terpisah, Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menyatakan dukungannya terhadap inisiatif ini. “Integrasi Sertifikat Elektronik ini menjadi langkah penting untuk mewujudkan sistem keuangan daerah yang…

Mamuju – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulawesi Barat tengah mematangkan persiapan menjelang perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, hal ini sesuai harapan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur, Salim S. Mengga (JSM). Rapat koordinasi yang dipimpin Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kesbangpol Sulbar, Sunusi Usman, didampingi Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, H. Darwis, menyampaikan dua agenda utama: persiapan tim Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) dan gerakan pembagian bendera Merah Putih. Sunusi Usman menjelaskan bahwa rapat pemantapan kali ini melibatkan seluruh elemen yang akan mendukung kegiatan Paskibraka, mulai dari panitia internal Kesbangpol, pelatih, pendamping, tim medis, patwal, pamong, penata senam, hingga pengemudi. "Setiap personel memiliki tugas dan tanggung jawab berbeda yang krusial untuk kelancaran acara," ujar Sunusi. Kamis 31 Juli 2025. Calon anggota Paskibraka dijadwalkan akan masuk asrama untuk karantina pada tanggal 3 Agustus 2025. Sunusi menegaskan, sesaat setelah tiba di asrama, mereka akan langsung menjalani pemeriksaan kesehatan dan diagnostik menyeluruh. "Ini penting untuk memastikan kondisi fisik dan kebugaran seluruh peserta siap menghadapi pelatihan," tegasnya. Kegiatan inti pelatihan Paskibraka sendiri akan dimulai pada 4 Agustus 2025. Kesbangpol berkomitmen untuk menjalankan arahan Gubernur Sulawesi Barat, yang menekankan pentingnya perhatian detail terhadap para calon Paskibraka, termasuk masalah pakaian, makanan, istirahat, dan khususnya kesehatan. Selain persiapan Paskibraka, Kesbangpol Sulbar juga menggalakkan program pembagian 10 ribu bendera Merah Putih untuk masyarakat. Program ini sejalan dengan instruksi pemerintah pusat agar masyarakat mengibarkan bendera Merah Putih mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2025. "Kami akan mendistribusikan 10 ribu bendera Merah Putih dari Pemprov Sulawesi Barat ke kabupaten-kabupaten, serta kepada camat dan lurah di seluruh provinsi," katanya. Pendistribusian bendera ditargetkan rampung pada 31 Juli 2025, sehingga bendera dapat langsung dikibarkan mulai 1 Agustus di berbagai titik, termasuk di sepanjang jalur arteri. Ia mengimbau seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif mengibarkan bendera…

PASANGKAYU— Dalam rangka memperkuat tata kelola perizinan usaha perkebunan yang transparan dan akuntabel, Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) bersama dengan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pasangkayu menggelar kegiatan Sosialisasi dan Sinkronisasi Data Perizinan Usaha Perkebunan, Sosialisasi Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar (FPKMS), Update SIPERIBUN dan Data Perpajakan, pada Rabu, 30 Juli 2025. Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan di sektor perkebunan. Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Dinas Perkebunan Sulbar Andi Sitti Kamalia mewakili Kepala Dinas Perkebunan Sulbar Muh. Faizal Thamrin, didampingi oleh Plt Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Agustina Palimbong, Staf Dinas Perkebunan Sulbar dan tim Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pasangkayu serta perwakilan dari pihak Perusahaan termasuk administrator, tim legal dan tim CSR dari perusahaan-perusahaan perkebunan yang tergabung dalam Astra Grup yaitu Surya Raya Lestari I, Surya Raya Lestari II, PT Letawa, PT Pasangkayu dan PT Mamuang. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan keselarasan antara data perizinan yang dimiliki oleh perusahaan dengan data yang tercatat disistem pemerintah, khususnya melalui System Informasi Perizinan Perkebunan (SIPERIBUN). Sinkronisasi ini selaras dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Salim S. Mengga, pada poin lima yaitu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Diharapkan tidak hanya meningkatkan keakuratan data, tetapi juga mempermudah proses pengawasan dan pelaporan. Sekretaris Dinas Perkebunan Sulbar, Andi Sitti Kamalia mengharapkan dengan dilaksanakan kegiatan ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat tata kelola sektor perkebunan di Sulawesi Barat, meningkatkan transparansi, serta memperkuat kontribusi industri perkebunan terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat sekitar. "Kami berharap dengan adanya kegiatan ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat tata kelola sektor perkebunan di Sulbar," kata Kamalia. Sementara, Plt Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Agustina Palimbong juga menekankan mengenai regulasi-regulasi yang terkait dengan kegiatan tersebut. “Ada tiga regulasi yang di combine dalam pertemuan ini yaitu Permentan Nomor 18 Tahun 2021…