Mamuju-- Sejumlah pemangku kepentingan dari berbagai sektor berkumpul menghadiri Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Tahun 2024 di Grand Maleo Hotel Mamuju, Rabu 20 Maret 2024. Kegiatan ini dibuka Sekprov Sulbar Muhammad Idris. Rakortekrenbang bertujuan untuk menyusun rencana pembangunan Sulbar untuk tahun 2024. Kegiatan ini dibuka Sekprov Sulbar Muhammad Idris. Poin utama pada pembahasan Desk Urusan Penanaman Modal adalah penekanan target realisasi investasi di setiap kabupaten di Sulbar. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulbar Habibi Azis, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut memberikan arahan dan strategi untuk pencapaian target yang mengalami peningkatan cukup signifikan yakni dari Rp. 3.36 Triliun pada Tahun 2023 menjadi Rp. 3.96 Triliun untuk Tahun 2024. Dalam forum diskusi ini, Kepala DPMPTSP Sulbar menegaskan, penanaman modal menjadi salah satu kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Sulbar. "Kolaborasi antara provinsi dan kabupaten sangat penting untuk memenuhi target nasional melalui Tim Terpadu untuk pengawasan dan pembinaan perusahaan dalam pelaporan LKPMnya,” ujar Habibi. Pada akhir pembahasan disepakati pembagian target realisasi investasi untuk Tahun 2024 dan 2025, yang dituangkan dalam berita acara yaitu : 1. Kabupaten Mamuju Rp. 950 Miliar. 2. Kabupaten Majene Rp. 300 Miliar. 3. Kabupaten Mamuju Tengah Rp. 1 Triliun. 4. Kabupaten Pasangkayu Rp. 1 Triliun. 5. Kabupaten Polewali Mandar Rp. 650 Miliar. 6. Kabupaten Mamasa Rp. 60 Miliar. Rakortekrenbang Sulbar Tahun 2024 di akhiri dengan penyampaian arahan oleh Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh, yang secara detail menjelaskan delapan Program Prioritas Provinsi Sulbar yang menganalogikan Rakortekrenbang sebagai orkestrasi perencanaan antara seluruh OPD dan stakeholder yang terkait, khususnya bagaimana meningkatkan minat investor untuk berinvestasi dengan menjadikan Sulbar ramah dan terbuka untuk investasi. “Ada tiga poin penting yang harus dilakukan Pemprov Sulbar yaitu menyelesaikan masalah, memberikan nilai tambah dan membranding seluruh kegiatan OPD,” kata Prof. Zudan…

MAMUJU - Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh meminta agar seluruh pemerintahan kabupaten untuk segera menyalurkan gaji 13 dan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pegawainya. Kewajiban ini harus dipenuhi pemerintah kepada pegawainya agar bisa menjadi contoh yang baik kepada perusahaan di Sulbar. "Saya tadi menekankan untuk THR pegawai segera disiapkan, termasuk gaji 13 nya semua pegawainya," kata Prof Zudan. Ia menambahkan untuk besaran keuangannya dilihat dari kemampuan anggaran masing-masing. "Jadi THR harus dibayarkan H-7 Lebaran. Karena akan masuk libur nasional secara serentak," ungkapnya. Selain itu, perusahaan di Sulbar juga harus memberikan THR kepada karyawannya dengan segera. Sesuai, perintah pemerintah pusat yang juga tercantum dalam aturan pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan untuk pekerja atau buruh. ATURAN itu tercantum dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/2/HK.04/III/2024 tentang Pelaksanaan Pembe­rian Tunjangan Hari Raya Ke­agamaan Tahun 2024 Bagi Pe­kerja/Buruh Di Perusahaan. "THR kepada para pekerja wajib dibayarkan secara penuh dan tak boleh dicicil paling lambat H-7 Lebaran atau 3 April 2023. Saya minta perusahaan agar memberikan perhatian dan berharap taat pada ketentuan ini," tandasnya.(rls)

Mamuju --Gedung Pemuda Pemprov Sulbar diresmikan, ditandai dengan pengguntingan pita oleh Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh, Kamis 21 Maret 2024. Acara peresmian juga dirangkaikan dengan Bincang Bincang Pemuda dihadiri sejumlah tokoh pemuda Sulbar. Adapun tema dari kegiatan ini adalah "Tips sehat, kreatif, dan produktif bagi kemudahan di bulan suci ramadan," PJ Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh mengapresiasi semangat pemuda yang hadir pada kegiatan tersebut. Pada kesempatan itu, Pj.. Gubernur sepakat memberi nama gedung tersebut "Gedung Pemuda Sulbar" "Kita beri nama Gedung Pemuda Sulbar Silahkan pemuda memanfaatkan gedung ini. Jadikan gedung ini menjadi gedung multifungsi dan multi manfaat. Kita bisa membangun konsolidasi untuk membangun Sulbar maju terus," kata Prof. Zudan Zudan mengajak pemuda memanfaatkan gedung pemuda untuk mewujudkan impian. “Saya harap pemuda mempunyai impian dan memikirkan bagaimana impian ini bisa terwujud dan bagaimana mengimplementasikannya,” ungkapnya. “Impian apa di Sulbar. Misalnya mudah mendapatkan pekerjaan di Sulbar. Bagaimana caranya. Tentu kita perlu menumbuhkan investasi, menciptakan lapangan pekerjaan,” tambahnya. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Pemprov Sulbar Safaruddin Sanusi DM menyampaikan, Gedung Pemuda merupakan aspirasi dari DPRD Sulbar Risbar Berlian, dan saat ini akan terus dibenahi terutama kelengkapan fasilitas. "Kalau sudah lengkap semua, kita akan gunakan untuk aktivitas pemuda seperti kegiatan musyawarah dan lainnya bisa dilaksanakan disini," kata Safaruddin. (Rls)

Mamuju - BPK Sulbar melaksanakan penyerahan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2023 UNAUDITED bersama Pemprov Sulbar di kantor Gubernur, Jumat 22 Maret 2024. Turut, hadir Bupati dan Pj Bupati Se-Sulbar, serta para pimpinan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh mengatakan Pemrpov bersama Pemkab seluruh kabupaten sudah menyerahkan LKPDnya ke BPK Sulbar. "Hari ini kita sudah serahkan ke BPK Sulbar untuk diperiksa yang dimana dilaksanakan secara rutin setiap tahun," kata Prof Zudan. Ia menambahkan laporan keuangan tahun anggaran 2023 harus diserahkan paling lambat di bulan Maret tahun 2024. "Nanti kita akan mendapatkan hasil, dimana biasa disebut opini Wajar Tampa Pengecualian (WTP)," tambahnya. Dia berharap dalam pemberian opini tersebut seluruh pemerintahan di Sulbar mendapatkan WTP. "Tapi ini bukan tujuan, karena ini hanya proses pemerintahan saja. Tujuan kita adalah tata kelola keuangan kita setiap tahun semakin baik," ungkapnya. Bahkan, bisa bermanfaat kepada masyarakat Sulbar, sehingga setiap kali diperiksa tidak muncul permasalahan. "Jadi dampak APBD makin terasa ke masyarakat, sehingga kedepannya warga Sulbar semakin sejahtera. Itulah tujuan akhirnya di situ," harapnya. Selain itu, pemeriksaan tahunan ini adalah instrumen untuk mewujudkam tata kelola yang baik dan pemerintah lebih mensejahterakan masyarakat. "Semoga ini menjadi perhatian bersama kita sebagai pelayan masyarakat,"tandasnya.(rls)

Makassar--Dinas Perkebunan (Disbun) Sulawesi Barat (Sulbar) diwakili Kepala UPTD BSPMBP Muhammad Fadlullah bersama Pansus DPRD Sulbar melakukan kunjungan ke Sulawesi Selatan (Sulsel) tepatnya ke Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang Sulsel serta ke Kanwil BPKH Wil. VII Makassar, Rabu 20 Maret 2024. Kunjungan tersebut dalam rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) RTRW Sulbar 2024-2043. Dalam pertemuan ini membahas penataan batas wilayah antar provinsi mengacu pada batas wilayah provinsi induk Sulsel. Selain itu, juga dibahas terkait kewenangan pengelolaan Batas Wilayah Sungai antara BWS Palu dan BWS Pompengan. Serta kewenangan dan kebijakan pengelolaan DAS Bakaru. Disamping itu, juga tentang Zonasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Rencana Pertambangan Galian C untùk mendukung pembangunan IKN serta Kawasan Hutan. Untuk Bidang Perkebunan dibahas tentang kebijakan pengwilayahan komoditi sebagai dasar penyusunan tata ruang kawasan pengembangan komoditas perkebunan, dimana pemerintah Sulsel sebagai daerah induk pernah melakukannya pada era 1980-an. Sebagaimana dijelaskan Kepala BPKH Wil. VII Makassar, Maryuna Pabutungan, BPKH Wil. VII memiliki fungsi utama untuk penataan batas kawasan hutan dan penyajian data perencanaan kehutanan. Kepala UPTD BSPMBP, Muhammad Fadlullah mengatakan, kendala perkebunan terkait kebijakan penataan kawasan hutan adalah pada program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), dimana terdapat 2500 Ha lahan perkebunan sawit rakyat untuk kegiatan PSR yang dikembalikan usulannya karena lahan tersebut masuk dalam kawasan hutan. "Sementara untuk memacu peningkatan produktivitas rakyat, upaya pertama yang perlu dilakukan adalah peremajaan tanaman yang sudah tua dan tidak produktif, atau lebih kita kenal dengan replanting,” ucapnya. Adapun total hektar kegiatan Usulan PSR yang dikembalikan karena berada dalam kawasan hutan adalah sebagai berikut : 1. Mateng 1.300 Ha. 2. Mamuju 400 Ha. 3. Pasangkayu 800. Lanjut Fadlullah, untuk menyelesaikan persoalan sawit dalam kawasan hutan, perlu upaya perbaikan pendataan dan penyelesaian legalitas sawit dalam kawasan hutan. “Selain itu juga jaminan keberlanjutan industri persawitan Sulbar ke depan yang ditandai dengan penerbitan Indonesia Sustainable Palm…

Mamuju--Dalam rangka akselerasi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Tahun 2025, Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana menyebut pentingnya peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam peningkatan pembangunan desa. “Dalam pemberdayaan perempuan dan pemuda, pengembangan Bumdes dapat membuka peluang lebih besar bagi perempuan dan pemuda untuk berperan aktif dalam ekonomi lokal dan mengurangi disparitas gender,” kata Junda, saat hadir sebagai narasumber dalam Forum OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Se-Sulbar di Aflah Hotel Mamuju, Selasa (19/3/2024). Selain itu, Junda juga menyebut peran Bumdes dalam pemberdayaan ekonomi lokal. “Bumdes dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal di kawasan transmigrasi dengan memberdayakan potensi ekonomi yang ada, seperti pertanian, peternakan, kerajinan lokal, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat setempat,” sambung Junda. Peran Bumdes lainnya yang disebutnya adalah : 1. Mengurangi kemiskinan di kawasan transmigrasi dengan peluang usaha bagi penduduk lokal. 2. Menciptakan kemandirian finansial desa dan mengurangi ketergantungan pada dana pemerintah pusat atau daerah, serta memberikan desa lebih banyak kontrol atas anggaran dan pengelolaan keuangannya. 3. Mengoptimalkan sumber daya alam dan manusia yang tersedia di kawasan transmigrasi, yang mencakup penggunaan lahan pertanian, potensi perikanan, kearifan lokal, dan keahlian khusus yang dimiliki oleh penduduk desa. 4. Menciptakan lapangan kerja lokal dengan pengembangan bisnis Bumdes. Pada kesempatan ini pula, Kepala Bapperida Sulbar juga menyampaikan tujuh Upaya Penguatan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD). “Kemudian untuk penguatan program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa atau disingkat P3PD, maka ada tujuh upaya yang dapat dilakukan,” sebut Junda. 1. Fokus pada pemberdayaan desa untuk meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian masyarakat di pedesaan. 2. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa. 3. Peningkatkan perekonomian desa, mencakup pengembangan sektor pertanian, perikanan, industri kecil, pariwisata, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). 4. Kemudahan Akses ke Sumber Daya dan Pelayanan. Memastikan bahwa desa-desa memiliki…

Mamuju--Dalam rangka penurunan prevalensi stunting, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mendorong pemerintah kabupaten (Pemkab) Se-Sulbar sepakat mendukung tercapainya target prevalensi stunting Sulbar sebesar 18,6 persen pada tahun 2025. Sebelumnya, target tersebut telah disepakati dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Nasional (Rakortekrenbangnas) Tahun 2024 pada 29 Februari lalu di Surabaya. Kemudian melalui Rakortekrenbang Sulbar Tahun 2024 yang dilaksanakan pada Rabu (20/3/2024), Bapperida Sulbar melakukan sinkronisasi dan harmonisasi bersama Dinas Kesehatan Sulbar dan Pemerintah Kabupaten Se-Sulbar untuk pencapaian target tersebut, serta berkontribusi dalam pencapaian target nasional. Menurut Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, sebagai program prioritas, urusan kesehatan menjadi salah satu desk penting dalam rakortekrenbang. Itu juga sebagai tindak lanjut dari program Pemprov Sulbar “Sebagaimana yang telah disampaikan Bapak Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh masih menjadi salah satu dari lima provinsi yang mempunyai prevalensi di atas 30 persen. Ini yang harus terus kita upayakan bersama dengan pemerintah kabupaten, melalui pembahasan di desk urusan bidang kesehatan,” kata Junda Maulana. “Namun, dengan turunnya prevalensi balita stunting Sulbar menjadi 30,3 persen, kita patut mengapresiasi kerja keras seluruh stakeholder yang terlibat untuk mencapai angka tersebut," sambungnya. Pada Rakortekrenbang Sulbar Tahun 2024 ini, Pj. Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakrulloh mengungkapkan capaian penurunan prevalensi balita stunting Sulbar sebanyak 4,7 persen. Prof. Zudan mengatakan, berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia 2023, penurunan ini tertinggi ke-3 di seluruh Indonesia. “Yang menggembirakan adalah Sulbar termasuk 19 provinsi yang memberikan andil penurunan besar, 15 lainnya terjadi kenaikan stunting,” sebut Prof. Zudan. Penulis : Bapperida Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Junda Maulana mendorong para stakeholder membuat satu roadmap pengembangan infrastruktur jalan. Ini sebagai upaya akselerasi peningkatan infrastruktur dan pemerataan pembangunan antar wilayah di Sulbar. Itu disampaikan pada Focus Group Disscussion (FGD) Tematik RPJPD 2025-2045 dengan Tema “Akselerasi Peningkatan Infrastruktur dan Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah” berlangsung di Ruang RKPD Kantor Bapperida Sulbar, Senin (18/3/2024). “Kita perlu membuat satu roadmap pengembangan infrastruktur jalan sehingga usulan-usulan yang diberikan tidak secara parsial,”sebut Junda. Diketahui, FGD Tematik tersebut merupakan rangkaian dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Sulbar Tahun 2025 – 2045. Melalui FGD tersebut, Kepala Bapperida Sulbar menjaring masukan dan rekomendasi dari para ahli dan pemangku kepentingan terkait di Bidang Infrastruktur. Menurut Junda, masukan berbagai pihak penting untuk penyempurnaan dokumen RPJPD yang saat ini tengah disusun oleh Bapperida Sulbar. “Kami meyakini bahwa semakin banyak kita melakukan FGD, maka semakin banyak masukan-masukan yang bisa kita muat pada dokumen Perencanaan 20 tahun ini. Dokumen RKPD yang sifatnya tahunan saja, jika kita tidak bagus dalam analisisnya dan masih ada data yang tidak akurat, maka target yang kita ingin capai akan sulit dicapai. Terlebih lagi dokumen RPJPD, yang merupakan dokumen perencanaan 20 tahun, maka harus dianalisis dengan baik,” ujar Junda. Junda pun berharap penyampaian usulan data perbaikan jalan untuk bahan dalam penyusunan Perpres tentang Penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). “Saat ini, kami terlibat dalam Tim Penyusunan Perpres tentang Penyangga Ibukota Nusantara dan pada forum ini diharapkan dapat mensupport kami usulan kebutuhan pengembangan jalan dan jembatan. Data-data mantap jalan dan data jalan yang rusak, berapa yang diusulkan agar disampaikan ke kami. Jika Perpres ini selesai dan berjalan maka Sulbar akan mendapatkan support penganggaran yang besar," katanya. Tentunya hal tersebut sejalan dengan salah satu program prioritas Pj. Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, yaitu pembangunan infrastruktur…

Mamuju--Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Junda Maulana mendorong para stakeholder membuat satu roadmap pengembangan infrastruktur jalan. Ini sebagai upaya akselerasi peningkatan infrastruktur dan pemerataan pembangunan antar wilayah di Sulbar. Itu disampaikan pada Focus Group Disscussion (FGD) Tematik RPJPD 2025-2045 dengan Tema “Akselerasi Peningkatan Infrastruktur dan Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah” berlangsung di Ruang RKPD Kantor Bapperida Sulbar, Senin (18/3/2024). “Kita perlu membuat satu roadmap pengembangan infrastruktur jalan sehingga usulan-usulan yang diberikan tidak secara parsial,”sebut Junda. Diketahui, FGD Tematik tersebut merupakan rangkaian dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Sulbar Tahun 2025 – 2045. Melalui FGD tersebut, Kepala Bapperida Sulbar menjaring masukan dan rekomendasi dari para ahli dan pemangku kepentingan terkait di Bidang Infrastruktur. Menurut Junda, masukan berbagai pihak penting untuk penyempurnaan dokumen RPJPD yang saat ini tengah disusun oleh Bapperida Sulbar. “Kami meyakini bahwa semakin banyak kita melakukan FGD, maka semakin banyak masukan-masukan yang bisa kita muat pada dokumen Perencanaan 20 tahun ini. Dokumen RKPD yang sifatnya tahunan saja, jika kita tidak bagus dalam analisisnya dan masih ada data yang tidak akurat, maka target yang kita ingin capai akan sulit dicapai. Terlebih lagi dokumen RPJPD, yang merupakan dokumen perencanaan 20 tahun, maka harus dianalisis dengan baik,” ujar Junda. Junda pun berharap penyampaian usulan data perbaikan jalan untuk bahan dalam penyusunan Perpres tentang Penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). “Saat ini, kami terlibat dalam Tim Penyusunan Perpres tentang Penyangga Ibukota Nusantara dan pada forum ini diharapkan dapat mensupport kami usulan kebutuhan pengembangan jalan dan jembatan. Data-data mantap jalan dan data jalan yang rusak, berapa yang diusulkan agar disampaikan ke kami. Jika Perpres ini selesai dan berjalan maka Sulbar akan mendapatkan support penganggaran yang besar," katanya. Tentunya hal tersebut sejalan dengan salah satu program prioritas Pj. Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, yaitu pembangunan infrastruktur…

MAMUJU- Bidang Geologi dan Air Bawah Tanah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Potensi dan Pengelolaan Mineral Logam Tanah Jarang (LTJ), Kamis, 21 Maret 2024. Hadir sebagai pembica Peneliti Ahli Madya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) I Gede Sukadana dan Penyelidik Bumi Ahli Madya dari Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi Kementerian ESDM, Moehammad Awaluddin. Bertempat di Ruang Rapat Dinas ESDM Sulbar, kegiatan ini dibuka Kepala Dinas ESDM Sulbar Mohammad Ali Chandra didampingi Kepala Bidang Geologi dan Air Bawah Tanah Wisnu Hasta Praja. Kepala Dinas ESDM Sulbar, Mohammad Ali Chandra mengungkapkan, sejak dirinya menjabat sebagai kepala dinas, hal pertama yang menjadi perhatian pimpinan adalah Mineral LTJ, sehingga dengan adanya FGD itu diharapkan bisa memberikan pemahaman kepada seluruh instansi terkait dalam pengelolaan Mineral LTJ. Itu juga sebagai tindak lanjut dari arahan Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh bersama Sekprov Muhammad Idris “Dari informasi yang kami ketahui bahwa sampai saat ini potensi Mineral LTJ di Kabupaten Mamuju sudah diusulkan oleh Badan Geologi Kementerian ESDM, untuk menjadi wilayah izin usaha pertambangan. Semoga dengan kegiatan ini sudah ada pencerahan terkait dengan potensi dan pengelolaan Mineral LTJ ini,” harapnya. Peneliti Ahli Madya I Gede Sukadana dalam paparan yang berjudul Potensi Sumber Daya dan Pengelolaan LTJ di Mamuju mengungkapkan, hasil penelitian menunjukkan beberapa daerah potensial di Kabupaten Mamuju untuk keterdapatan Mineral LTJ. “Jadi Mamuju ini anugerah dari Tuhan karena memiliki potensi Mineral LTJ cukup besar dan tidak dimiliki provinsi lain,” paparnya. Lebih jauh, I Gede Sukadana menerangkan mengapa Mineral LTJ ada di Mamuju karena dari peta laju dosis radiasi gamma lingkungan di Indonesia menunjukkan nilai tertinggi ada di daerah Mamuju. "Sejak beberapa tahun terakhir penelitian dan pengukuran radiometri telah dilaksanakan. Indikasi pembawa Mineral LTJ berada di formasi batuan gunung api adang," bebernya. Sementara…