Mamuju - Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan validasi data di Aplikasi SIASN BKN, Rabu, (20/3/2024). Berlangsung di Ruang Bidang Mutasi, langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk memastikan keakuratan data pegawai yang tercatat dalam sistem. Aplikasi SIASN BKN memberikan fasilitas untuk memastikan keakuratan data melalui proses verifikasi yang ketat. Setiap informasi yang dimasukkan oleh BKD Sulbar akan melalui tahap verifikasi oleh pihak berwenang sebelum disimpan secara permanen dalam sistem. Langkah ini bertujuan tidak hanya untuk memastikan keakuratan data, tetapi juga untuk mencegah kesalahan yang dapat terjadi akibat penginputan yang kurang teliti. Kepala Bidang Mutasi BKD Sulbar, Abdillah mengatakan, validasi data di Aplikasi SIASN BKN merupakan langkah krusial bagi Bidang Mutasi BKD Sulbar. Olehnya itu, pihaknya berkomitmen untuk memastikan bahwa data pegawai yang tercatat dalam sistem adalah akurat dan terpercaya. Lanjutnya, dengan melakukan validasi secara rutin, pihaknya dapat memastikan bahwa informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan terkait kepegawaian memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. "Hal ini adalah bagian dari upaya kami untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan kepegawaian daerah," pungkasnya. Validasi data ini menjadi penting karena data yang akurat dan terpercaya akan menjadi dasar untuk pengambilan keputusan yang tepat dalam pengelolaan kepegawaian. Dengan demikian, BKD Sulbar berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas data pegawai dalam sistem SIASN BKN. Penulis : BKD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju - Pejabat Fungsional Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) bersama Tim Pendamping dan evaluator dari Dinas Kominfo Sulbar mengadakan pertemuan untuk membahas revisi indikator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Perangkat Daerah, Rabu, (20/3/2024). Bertempat di Ruang Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan BKD Sulbar, agenda utama dalam pertemuan ini adalah membahas revisi indikator SPBE Perangkat Daerah dalam pemanfaatan Aplikasi Kepegawaian dan Aplikasi Kinerja (E-Kinerja). Hasmawati, Analis SDM Aparatur Ahli Muda BKD Sulbar yang menangani e-Kinerja Kepegawaian menekankan, revisi indikator SPBE Perangkat Daerah dalam pemanfaatan Aplikasi Kepegawaian dan Aplikasi Kinerja sebagai langkah yang sangat penting. "Revisi ini memungkinkan kita untuk menyesuaikan indikator dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan organisasi. Dengan memperbaiki indikator, kita dapat lebih akurat dalam mengukur kinerja pegawai dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan," kata Hasmawati. Menurutnya, hal itu akan membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan Aplikasi Kepegawaian dan Aplikasi Kinerja, serta memastikan bahwa sistem tersebut mendukung pencapaian tujuan organisasi secara optimal. Tujuan dari kegiatan ini untuk mendorong meningkatkan indeks profesionalitas ASN dan memperkuat implementasi SPBE di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulbar, meningkatkan pemanfaatan Aplikasi Kepegawaian dan Aplikasi Kinerja oleh Perangkat Daerah, serta memastikan keselarasan indikator SPBE Perangkat Daerah dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Penulis : BKD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju- Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Qomaruddin Kamil (Rury) menghadiri Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Sulbar 2024 yang digelar Bapperida Sulbar di Grand Maleo Hotel Mamuju, Rabu 20 Maret 2024. Disela-sela kegiatan, Rury menjelaskan bahwa Bidang Ketenagalistrikan memiliki Program Kegiatan Listrik Hemat dan Murah (LHM) atau listrik gratis kepada masyarakat kurang mampu yang mendukung prioritas nasional, seperti pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), infrastruktur, ekonomi, dan ekologi serta program prioritas Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh untuk menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem di Sulbar. “Program LHM ini bertujuan untuk memberikan bantuan listrik gratis kepada masyarakat, mengingat Sulbar untuk mengurangi tingkat kemiskinan di provinsi ini yang mencapai 11,49 persen (164,14 ribu jiwa) dan melebihi rata-rata nasional sebesar 9,36 persen (BPS, Maret 2023)," ungkap Rury. Rury berharap pemerintah kabupaten (pemkab) bersama-sama dengan Dinas ESDM Sulbar aktif memberikan informasi kepada masyarakat di wilayah masing-masing dan mengusulkan program LHM tersebut untuk diusulkan pada Rakortekrenbang itu. “Kami melaksanakan program LHM setiap tahun dengan tujuan membantu masyarakat kurang mampu agar dapat menikmati akses listrik PLN yang handal. Salah satu tantangan yang kami hadapi adalah keterbatasan anggaran untuk program LHM ini. Oleh karena itu, kami juga meneruskan usulan-usulan yang kami terima kepada Kementerian ESDM agar dapat dimasukkan ke dalam program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) guna mendapatkan dukungan lebih lanjut," ungkap Rury. Pada kesempatan tersebut, juga hadir Sekretaris Dinas ESDM Sulbar Iwan Nugraha, Pejabat Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda Farid Asyhadi, Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda Abd Syukur, Penelaah Teknis Kebijakan Andi Hasrul B. Penulis : Dinas ESDM Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju – Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Iwan Nugraha menghadiri Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Sulbar 2024 yang digelar Bapperida Sulbar di Grand Maleo Hotel Mamuju, Rabu 20 Maret 2024. Pada kesempatan tersebut Ia hadir didampingi Kepala Bidang Ketenagalistrikan Qomaruddin Kamil, Pejabat Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda Farid Asyhadi, Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda Abd Syukur dan Penelaah Teknis Kebijakan Andi Hasrul B. Sekretaris Dinas ESDM Sulbar, Iwan Nugraha merespons beberapa hal yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris pada pembukaan acara tersebut. Salah satu poin yang menarik adalah instruksi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar fokus pada isu-isu nasional, khususnya dalam memperkuat posisi Sulbar sebagai penyangga Ibu Kota Negara (IKN). Idris juga menegaskan mandat Sulbar untuk mempercepat pembangunan sektor perkebunan. Selain itu, dia menyoroti pentingnya prioritas nasional, termasuk pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), infrastruktur, ekonomi, dan ekologi sebagai fokus pembangunan yang harus diakomodasi oleh provinsi tersebut. “Disektor ESDM kami memiliki sejumlah program untuk mendukung isu-isu tersebut antara lain Bidang Ketenagalistrikan yang bertugas untuk menyediakan tenaga listrik bagi masyarakat dan program Listrik Hemat dan Murah/listrik gratis setiap tahun kita laksanakan," ujar Iwan. Selain itu, lanjutnya, pihaknya juga memiliki program pembangunan pembangkit listrik skala kecil seperti PLTMH dan PLTS khusus bagi daerah-daerah yang belum tersentuh listrik PLN yang merupakan domain dari Bidang Energi. "Bidang pertambangan juga merupakan sektor yang mendukung langsung kepada pembangunan IKN karena material bangunan seperti pasir dan batu bersumber dari Kabupaten Pasangayu dan sekitarnya,” ucap Iwan. Pada Rakortekrenbang Sulbar 2024 itu mendiskusikan 33 urusan pemerintahan yang didelegasikan bagi pemerintah daerah, untuk membuat perencanaan terkoneksi antara kabupaten, provinsi dan pusat. Rencana pembangunan daerah yang diselenggarakan hari ini untuk kebutuhan tahun 2025 “Kami tentunya senantiasa berkoordinasi dengan Bapperida Sulbar terkait program kegiatan tahun 2025 dengan mendengar kebutuhan dan usulan dari…

Mamuju – Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (DTPHP) Sulawesi Barat (Sulbar) Syamsul Ma’rif, mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Sulbar Tahun 2024 di Grand Maleo Hotel and Convention Mamuju, Rabu, 20 Maret 2024. Acara ini dibuka langsung Sekprov Sulbar Muhammad Idris. Acara yang dihadiri Perangkat Daerah Provinsi Sulbar, Instansi vertikal serta Pemerintah Kabupaten ini dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 258 ayat (3) dan Pasal 259 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 17, 41, 73, 108, 125, 144, 178 dan 307 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Tujuan dari Rakortekrenbang ini yaitu terbangunnya sinkronisasi rencana program dan kegiatan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang tertuang dalam RKPD dan RKP Tahun 2025 dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan nasional. Dalam sambutannya, Sekprov Sulbar Muhammad Idris menjelaskan arah kebijakan pengembangan wilayah dalam Ranhir RPJPN Tahun 2025-2045, dimana prioritas pembangunan Sulbar diantaranya pembangunan SDM, pembangunan ekonomi, pembangunan sarana dan prasarana konektivitas, perbaikan tata kelola pemerintahan serta peningkatan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi. Kepala DTPHP Sulbar, Syamsul Ma’rif mengatakan, DTPHP dalam Desk Kewilayahan fokus pada usulan pengadaan bibit/benih pada sektor tanaman pangan, hortikultura dan peternakan, sarana dan prasarana pertanian serta penanggulangan penyakit hewan menular strategis. Menurut Syamsul Ma’rif, sinkronisasi dan harmonisasi sangat diperlukan dalam perencanaan pembangunan daerah. "Selarasnya prioritas perencanaan pembangunan daerah dengan prioritas perencanaan pembangunan nasional menjadi kunci penting dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah yang efektif,” pungkas. Ia menambahkan, melalui kegiatan itu diharapkan terjadi sinkronisasi dan harmonisasi target serta indikator urusan pemerintahan daerah antara nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, untuk penyusunan RKPD tahun 2025. Penulis : DTPHP Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju - Bidang Ekinerja Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) memfasilitasi pendampingan/mentoring penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan pengisian e-Kinerja Tahun 2024 terhadap Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulbar pada Selasa, (19/3/2023). Kegiatan ini melibatkan seluruh Pegawai ASN di lingkup OPD tersebut. Sekretaris DKP Sulbar, Oktorio Abraham Saragih, menyambut hangat kedatangan Kepala Bidang Ekinerja, Muhammad Nur serta Analis SDM Aparatur Ahli Muda, Hasmawati, yang turut menghadirkan semangat kolaboratif dalam mengelola kinerja Pegawai ASN di wilayah Sulbar. Kepala Bidang Ekinerja BKD Sulbar, Muhammad Nur menjelaskan, berdasarkan Permenpan RB No 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN, penyusunan SKP dan pengisian e-Kinerja merupakan bagian penting dalam pengelolaan kinerja ASN. “SKP memuat Rencana Hasil Kerja (RHK) sebagai acuan dalam evaluasi kinerja pegawai, baik tahunan maupun periodik. e-Kinerja BKN terintegrasi dengan SIASN, mempercepat layanan kepegawaian seperti kenaikan pangkat dan pensiun," terang Muhammad Nur. "Hasil penilaian kinerja tiap bulannya menjadi salah satu indikator pengukuran dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di lingkup Pemprov Sulbar," sambungnya. Di tempat berbeda, Kepala BKD Sulbar, Bujaeramy Hassan menekankan membangun kinerja optimal adalah prioritas BKD Sulbar. "Melalui pendampingan penyusunan SKP dan pengisian e-Kinerja di DKP Sulbar tahun 2024, kami bertekad untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil oleh pegawai ASN merupakan kontribusi maksimal bagi kemajuan organisasi dan pelayanan publik yang berkualitas," pungkasnya. Tujuan pendampingan ini dilakukan adalah karena masih banyak ASN yang belum memahami pengisian fitur-fitur e-Kinerja, termasuk di DKP Sulbar. Dan untuk membantu ASN dalam menyusun SKP dan mengisi e-Kinerja dengan benar. Materi pendampingan meliputi pembahasan bersama semua permasalahan teknis terkait penyusunan SKP dan pengisian e-Kinerja Tahun 2024. Diharapkan dengan adanya pendampingan ini, ASN DKP Sulbar dapat memahami dengan baik cara penyusunan SKP dan pengisian e-Kinerja, mengisi e-Kinerja dengan tepat dan akurat serta meningkatkan kinerja individu dan organisasi. Pendampingan penyusunan SKP dan pengisian e-Kinerja merupakan langkah…

Mamuju--Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Sulawesi Barat (Sulbar) Amir, menghadiri Rapat Koordinasi Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 Pilar Sulbar, Selasa, 19 Maret 2024. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat DP3AP2KB Sulbar itu juga dihadiri Kepala Perwakilan BKKBN Sulbar Rezky Murwanto dan undangan lainnya. GDPK merupakan dokumen strategis berjangka panjang yang wajib disusun oleh pemerintah pusat dan daerah. Kepala DP3AP2KB Sulbar, Amir berharap OPD yang terlibat memiliki kompetensi dalam penyusunan dokumen dan/atau dikerjakan secara swakelola, seperti Bappeda bersama OPD KB dan OPD lainnya. Disampaikan, penyusunan GDPK itu dapat mengarahan kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan Pembangunan Kependudukan Indonesia, untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan. "GDPK suatu rumusan perencanaan pembangunan kependudukan nasional, provinsi, kabupaten/kota untuk jangka waktu 25 tahun ke depan dan dijabarkan setiap lima tahunan, yang berisi tentang kecenderungan parameter pembangunan kependudukan, isu isu penting pembangunan kependudukan dan program-program pembangunan kependudukan," ungkapnya. Kepala Perwakilan BKKBN Sulbar, Rezky Murwanto berharap tahun ini GDPK 5 Pilar Sulbar bisa segera tersusun sesuai dengan arahan Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh. Penulis : DP3AP2KB Sulbar Editor : humassulbar

Majene--Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat (Kadinkes Sulbar), drg. Asran Masdy menghadiri sekaligus membuka kegiatan Pemicuan Jamban Sehat di Desa Tallamba Lao, Kecamatan Tammero'do, Kabupaten Majene, Selasa 19 Maret 2024. Acara ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesehatan lingkungan dan sanitasi di wilayah tersebut dalam upaya percepatan penanggulangan stunting. Desa Tallamba Lao dipilih sebagai lokasi pemicuan jamban karena masih terdapat rumah tangga yang belum menggunakan jamban dan tidak memenuhi standar sanitasi. Melalui kegiatan ini, diharapkan akan tercipta perubahan perilaku yang positif dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi yang baik. Kegiatan pemicuan jamban ini melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat setempat, petugas kesehatan, serta unsur pemerintah desa dan kecamatan. Selama kegiatan, dilakukan penyuluhan tentang pentingnya memelihara kebersihan jamban dan cara-cara menjaga kebersihan sanitasi. Dalam sambutannya, Kadinkes Sulbar drg. Asran Masdy menekankan pentingnya kebersihan lingkungan dan sanitasi yang baik dalam menjaga kesehatan masyarakat. Dia juga menegaskan, pemicuan jamban bukan hanya sekadar upaya fisik memperbaiki fasilitas sanitasi, tetapi juga menciptakan kesadaran dan perilaku yang sehat di masyarakat, untuk memahami dan mengetahui tentang pentingnya jamban dan kesehatan lingkungan yang lebih baik. Kadinkes menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan itu. Dia berharap semangat untuk menjaga kebersihan lingkungan dapat terus ditingkatkan dan menjadi budaya yang melekat dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan pemicuan jamban di Desa Tallamba Lao ini diharapkan menjadi awal dari upaya yang lebih besar dalam meningkatkan kesehatan lingkungan dan sanitasi di seluruh Kabupaten Majene. Langkah-langkah preventif seperti ini bisa menekan angka penyakit terkait lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Penulis : Dinkes Sulbar Editor : humassulbar

Majene-Polman--Pembenahan tata kelola aset negara ke arah yang tertib dan akuntabel menjadi hal yang substansial di tengah usaha pemerintah untuk meningkatkan citra pengelolaan aset negara yang baik. Kondisi dimana belum terinventarisasinya Barang Milik Negara (BMN) dengan baik sesuai peraturan yang berlaku menjadi sasaran dalam penataan dan penertiban BMN. Arah dari langkah-langkah penertiban (inventarisasi dan penilaian) BMN tersebut adalah bagaimana pengelolaan aset negara di setiap pengguna barang menjadi lebih baik dan maksimal, sehingga aset-aset negara mampu dioptimalkan penggunaan dan pemanfaatannya untuk menunjang fungsi pelayanan kepada masyarakat/stakeholder. Koridor pengelolaan aset negara memberikan acuan bahwa aset negara harus digunakan semaksimal mungkin mendukung kelancaran tupoksi pelayanan, dan dimungkinkannya fungsi budgeter dalam pemanfaatan aset untuk memberikan kontribusi penerimaan bagi negara. Salah satu peran vital dari kegiatan inventarisasi BMN tersebut di atas, adalah diharapkan mampu memberikan gambaran kondisi sekarang berapa besar nilai seluruh aset BMN yang sah, serta disamping itu ketersediaan adanya database BMN yang komprehensif dan akurat dapat segera terwujud. Untuk mewujudkan penatausahaan dan inventarisasi aset yang baik dan maksimal, Kepala Dinas Perkebunan Sulbar Herdin Ismail, didampingi Tim Aset Dinas Perkebunan Sulbar melakukan kunjungan ke lokasi yang terdapat aset BMN berupa tanah dan bangunan yang ada di Majene dan Polewali Mandar (Polman), Senin 19 Maret 2024. Itu dilakukan untuk melihat langsung kondisi dari aset tersebut. Sebagai informasi, di Polman terdapat 19 titik/lokasi Aset Tanah dan di Majene terdapat 14 titik /lokasi Aset Tanah yang tercatat di Dinas Perkebunan Sulbar. Menurut Kadis Perkebunan Sulbar Herdin Ismail, penatausahaan dan inventarisasi aset BMN itu penting dan mendesak untuk dilakukan mengingat kondisi aset yang idle (terlantar) dan underutilized ( tidak termanfaatkan dengan baik) dari tahun ke tahun cukup memprihatinkan dan sangat memungkinkan untuk diokupasi oleh pihak lain. Oleh karena itu lanjutnya, terkait penatausahaan dan inventarisasi tersebut pihaknya akan melakukan langkah-langkah tindak lanjut sebagai berikut : 1. Melakukan perbaikan plang…

MAMUJU- Bidang Perlindungan Dinas Perkebunan Daerah (Disbun) Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan kegiatan pertemuan pengenalan hama dan penyakit tanaman unggulan perkebunan di Sulbar Seri ke-1. Kegiatan dilaksanakan secara hybrid di pusatkan di Ruang Bidang Perlindungan pada Selasa 19 Maret 2024 dan diikuti Staf Disbun Sulbar, Pembantu Lapang Petugas Tenaga Kontrak Pendamping (PLP-TKP) Sulbar dan undangan lainnya. Kabid Perlindungan Disbun Sulbar, Hartati Pawelloi saat membuka kegiatan tersebut mengatakan, sebagai petugas pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) harus memahami jenis OPT komoditas perkebunan, faktor penyebab, gejala serangan, teknik pengendalian apa saja yang dapat dilakukan untuk perlindungan tanaman, keseimbangan ekosistem, pengembangan aspek ekonomi, kesehatan, dan konservasi sumber daya. Sejalan dengan pernyataan di atas, Kadis Perkebunan Sulbar, Herdin Ismail selalu mengingatkan untuk meningkatkan taraf hidup pekebun, salah satunya dengan cara melindungi hasil panen dari serangan OPT secara holistik dan berkelanjutan. Pada seri ke-I hari ini, materi dibawakan oleh Surya yang merupakan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) Tanaman Perkebunan Bidang Perlindungan Disbun Sulbar. Sebelum pemaparan materi dilakukan pre-test dan diberikan kepada peserta kegiatan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana pemahaman peserta terkait materi sebelum dibawakan oleh pemateri. Adapun materi yang disampaikan adalah salah satu penyakit utama pada tanaman kelapa sawit, yaitu penyakit Busuk Pangkal Batang (BPB). Penyakit ini disebabkan oleh jamur Ganoderma. Cendawan diketahui tidak hanya menyerang tanaman kelapa sawit pada tahap produksi saja tetapi juga dapat menyerang selama tahap pembibitan. Ganoderma menginfeksi pada jaringan akar tanaman yang kemudian tumbuh dan berkembang dibawah permukaan tanah. Awalnya, penyakit Ganoderma diduga menyerang tanaman menghasilkan saja dan secara ekonomi tidak berbahaya, dengan kejadian penyakit masih <1%. Namun beberapa tahun terakhir ini Ganoderma telah menjadi satu masalah yang paling serius terutama pada satu atau lebih dari 2 generasi tanam. Di beberapa kebun di Indonesia, Ganoderma telah menyebabkan kematian kelapa sawit hingga 80% Pengendalian Ganoderma ini dibagi menjadi dua pendekatan yaitu pendekatan…