Mamuju--Pimpinan pondok pesantren Al Munawwarah Ustad Zakaria berterima kasih atas kesempatan Wagub Sulbar Salim S Mengga menghadiri acara buka puasa bersama di Pondok pesantren (Ponpes), Kalukku, Kabupaten Mamuju Selasa 25 Maret 2025. Atas kehadiran Wagub, Ustad Zakaria memaparkan kondisi di pesantren, termasuk kendala yang dihadapi. Kata dia, Kendala itu tidak mengganggu proses transfer ilmu kepada santri namun sebagai bahan hari ini untuk memikirkan kedepan agar generasi generasi pelanjut bisa menikmati pendidikan lebih baik, menikmati ponpes yang lebih lengkap fasilitasnya sehingga proses pembelajaran berjalan dengan baik. "Sampai saat ini yang paling sulit adalah kesejahteraan para pembina, pengelola ponpes. Itu belum bisa terpecahkan agar bisa lebih maksimal memberikan pembinaan kepada santri-santri,"kata Uztas Zakaria Menanggapi hal itu, Wagub Sulbar Salim S Mengga turut prihatin dengan kondisi sejumlah pesantren, termasuk soal SDM, seperti tenaga pengajar dan pengelola pesantren. Untuk itu , kedepan perlunya memberi perhatian kepada tenaga pendidik di pesantren. Terutama guru bantu yang mendapat honor rendah. "Ini akan menjadi perhatian kita kedepan. Kita akan upayakan untuk bisa menjangkau memberi bantuan agar anak anak kita yang ada di pesantren ini bisa tumbuh menjadi generasi muda yang unggul, berakhlak mulia, dan berilmu," ungkapnya. Termasuk dukungan kepada pembina. "Betapapun besar jiwa pengabdian seseorang dia tetap butuh kehidupan yang cukup. Karena itu mudah-mudahan kedepan kita upayakan agar para pembina dan mereka yang bekerja di masjid, guru mengaji itu mendapatkan perhatian yang layak," tambah Salim Wagub Sulbar, Salim S Mengga berharap generasi muda saat ini agar belajar sungguh sungguh karena masa depan bangsa ini ada di tangan anda. Upayakan kedepan kita semua bisa maju-bangkit. "Kita tidak tahu nasib kita kedepan, tapi yang pasti kalau kita rajin belajar maka pasti juga menemukan takdir kita yang lebih baik,"tutup Salim. (Rls)

Mamuju - Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) kembali menggelar Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi pada Selasa 25 Maret 2025. Kegiatan ini dihadiri lima Komisoner KI Sulbar, yaitu Muhammad Ikbal (Ketua), Arman Jaya (Wakil Ketua), Firdaus Abdullah (Koordinator Bidang Hubungan Kelembagaan dan Tatakelola), M. Danial (Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik), dan Masram (Koordinator Bidang Sosialisasi, Edukasi, dan Komunikasi Publik). Pada sidang yang ketiga kalinya ini, KI Sulbar kembali sidangkan lima permohonan penyelesaian sengketa informasi dengan tetap agenda sidang awal. Adapun nomor register masing-masing permohonan yakni : 1.Nomor Register : 001/Reg-PSI/KI-SB/III/2025. Pemohon : Lumbung Informasi Basis Swadaya (Limbas). Termohon : Pemdes Banatorejo, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polman. Agenda Sidang : Pemeriksaan Awal. 2.Nomor Register : 002/Reg-PSI/KI-SB/III/2025. Pemohon : Lumbung Informasi Basis Swadaya (Limbas). Termohon : Pemdes Tumpiling, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polman. Agenda Sidang : Pemeriksaan Awal. 3.Nomor Register : 003/Reg-PSI/KI-SB/III/2025. Pemohon : Lumbung Informasi Basis Swadaya (Limbas). Termohon : Pemdes Baba Tapua, Kecamatan Matangnga, Kabupaten Polman. Agenda Sidang : Pemeriksaan Awal. 4.Nomor Register : 004/Reg-PSI/KI-SB/III/2025. Pemohon : Lumbung Informasi Basis Swadaya (Limbas). Termohon : Pemdes Kalimbua, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polman. Agenda Sidang : Pemeriksaan Awal. 5.Nomor Register : 005/Reg-PSI/KI-SB/III/2025. Pemohon : Lumbung Informasi Basis Swadaya (Limbas). Termohon : Pemdes Tapango, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polman. Agenda Sidang : Pemeriksaan Awal Salah satu Ketua Mejelis Sidang, Muhammad Ikbal yang juga Ketua KI Sulbar, mengatakan bahwa ada lima sidang permohonon sengketa informasi yang disidangkan oleh kelima komisioner dengan agenda yang sama yakni agenda awal. Dia menjelaskan, pemohon yang mengajukan dari LSM Lumbung Informasi Basis Swadaya (Limbas) hadir dalam persidangan, sedangkan dua desa sebagai termohonnya memberikan kuasa kepada Arwin Hariyanto untuk menghadiri sidang dan tiga sidang lainnya termohonannya tidak hadir. Lanjut dijelaskan, dalam persidangan yang berjalan, pemohon belum bisa memperlihatkan sturuktur organisasi yang diminta para komisioner sebagai bukti bahwa pemohon memang benar masuk dalam stuktur…

Mamuju – Dalam rangka mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional Universal Health Coverage (JKN UHC) di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Program Quick Wins Sulbar Sehat Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar melakukan Penandatanganan Nota Kesepakatan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Wilayah Sulbar, Senin 24 Maret 2025. Kesepakatan ini menegaskan kerja sama dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional bagi Peserta PBPU BP Pemda, guna mencapai cakupan kesehatan semesta (Universal Health Coverage/UHC). Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Sulbar dan memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang optimal. Berlangsung di Ruang Oval, Lantai III Kantor Gubernur Sulbar, Nota Kesepakatan ini ditandatangani oleh Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Kepala Cabang BPJS Kesehatan Mamuju St. Umrah Nurdin. Turut hadir, Wakil Gubernur Sulbar Salim S. Mengga, Ketua DPRD Sulbar Amalia Fitri Aras, Plh. Sekprov Sulbar Herdin Ismail, Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Sulbar Amujib, Kepala OPD Lingkup Pemprov Sulbar dan undangan lainnya. Dengan adanya kerja sama ini, Pemprov Sulbar berkomitmen untuk terus mendukung implementasi UHC guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat melalui akses layanan kesehatan yang lebih luas dan berkelanjutan. Kadinkes Sulbar, drg. Asran Masdy mengatakan bahwa sesuai arahan dan petunjuk dari Gubernur Sulbar, penandatanganan MoU dengan BPJS merupakan langkah nyata dari komitmen Pemerimtah Sulbar untuk lebih mengoptimalkan layanan yang diberikan kepada masyarakat, khususnya layanan kesehatan. "Kita melaksanakan langkah cepat sesuai dengan petunjuk dan arahan Bapak Gubernur Sulbar, jadi diharapkan nantinya tidak ada lagi masyarakat yang tidak terlayani di setiap Fasyankes, baik itu puskesmas maupun rumah sakit," kata Asran. Penulis : Dinkes Sulbar Editor : humassulbar

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Dinas Kominfo Pemprov Sulbar menggelar rapat internal dalam rangka evaluasi kinerja pengelolaan pengaduan pemerintah daerah (pemda), di ruang kerja bidang IKP, Selasa 25 Maret 2025. Rapat dipimpin Kabid IKP, Dian Afrianti, dihadiri sejumlah pejabat fungsional dan staf pelaksana lingkup bidang IKP. Evaluasi pengelolaan pengaduan pemda ini diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pengaduan pelayanan publik serta mendorong perbaikan tata Kelola layanan pengaduan pada pemerintah daerah. Dian Afrianty menuturkan, evaluasi dilakukan atas kinerja pengelolaan pengaduan pemda periode 1 Januari hingga 31 Desember 2024. Setiap pemda diminta mengisi form data dan bukti dukung yang relevan pada link yang telah disediakan kemendagri. Form itu terkait dengan informasi pengelolaan pengaduan. “Ada beberapa kanal pengaduan yang tersedia seperti span lapor, website, surat elektronik, media sosial, wbs dan lain lain lain. Sejumlah hal yang akan dievaluasi, seperti terkait perencanaan dan penggaran pengelolaan pengaduan, kebijakan, sop, sdm, sosialisasi ke masyarakat, perhatian terhadap disabilitas dan beberapa aspek lainnya” sebut Dian Afrianti. Setelah form diisi, tim evaluator kemendagri lanjut Dian Afrianty akan melakukan verifikasi terhadap kesesuain isi form data dengan bukti dukung lalu memnentukan score kinerja pengelolaan pengaduan disetiap pemda berdasarkan indikator kinerja di dalam instrument penilaian. “Rapat internal IKP hari ini membahas persiapan pengisian form data pengelolaan pengaduan. Masih ada waktu sekitar dua pekan untuk melaksanakan atau menyediakan seluruh data dan eviden yang diminta. Harapan kita semua ini bisa selesai dengan baik dan memberikan hasil yang maksimal” tutup Dian. (***)

Mamuju -- Gubernur Sulawesi Barat , Suhardi Duka, menerima audiensi tim sekretariat pengusulan Demmatande sebagai Pahlawan Nasional, Senin 24 Maret 2025. Gubernur Suhardi Duka menerima rombongan didampingi Kepala Dinas Sosial Abd Wahab Hasan Sulur. Tim ini datang untuk meminta dukungan dari pemerintah provinsi. "Alhamdulillah, beliau sangat mendukung dan kami juga meninggalkan dokumen untuk beliau baca," kata penggagas pengusulan, Irvan Demmatande. Demmatande lahir di Kampung Paladan, Distrik Orobua, pada 1862. Warga pesisir Sulbar mengenalnya dengan sebutan Daeng Matande. Ia membangun Benteng Salu Banga di Paladan pada 1912, sebelum perang sengit melawan Belanda pecah. Demmatande melihat sendiri rakyat dipaksa kerja rodi dan membayar pajak tinggi, sehingga Ia memilih melawan. Upaya menjadikan Demmatande sebagai Pahlawan Nasional telah diperjuangkan sejak 2009. Berbagai bukti dan fakta dikumpulkan, serta seminar dengan akademisi pun digelar. "Dari 2014 kami sudah memperingati 100 tahun perjuangan Demmatande dan kawan-kawan bersama almarhum Viktor Paotonan. Sekarang, di 2025, kami mengangkatnya kembali. Semoga tahun ini bisa terwujud," ujar Irvan. (Rls)

Mamuju – Warga Sulawesi Barat yang kepesertaan BPJS Kesehatannya sempat nonaktif kini bisa tenang. Mulai 1 April 2025, Pemprov Sulbar akan mengaktifkan kembali 34.446 peserta BPJS Kesehatan kelas III yang didaftarkan pemerintah daerah. Kepala Cabang BPJS Kesehatan Mamuju, St. Umrah Nurdin, mengatakan tingkat keaktifan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Sulbar saat ini masih 82,38%. "Provinsi dalam hal ini gubernur Provinsi Sulawesi Barat berkeinginan bahwa peserta nonaktif yang ada di Provinsi Sulawesi Barat dapat diakomodir oleh provinsi dengan jumlah maksimal di angka 34.446 jiwa. Dan itu Insya Allah akan terproses mulai dari 1 April 2025," jelasnya. Saat ini, lebih dari 95% penduduk Sulbar sudah memiliki kartu JKN, tetapi tidak semuanya aktif. Dengan kerja sama ini, lebih banyak warga bisa kembali mendapatkan layanan kesehatan tanpa kendala. Sebelumnya Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, menegaskan bahwa optimalisasi layanan BPJS Kesehatan bagi peserta PBPU Kelas III merupakan langkah strategis untuk memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang layak. “Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mendukung program BPJS Kesehatan, terutama bagi masyarakat kurang mampu, agar mereka dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang optimal,” ujarnya.(rls)

MAMUJU – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yang juga merupakan Ketua Pembina TP-PKK Sulbar, resmi mengukuhkan Harsinah Suhardi sebagai Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Sulbar untuk masa bakti 2025-2030. Pengukuhan ini berlangsung di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar, pada Senin, 24 Maret 2025. Selain mengukuhkan Ketua TP-PKK Sulbar, Gubernur juga melantik jajaran pengurus TP-PKK Sulbar. Acara ini turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Sulbar Salim S. Mengga, Ketua DPRD Sulbar, Amalia Fitri Aras, unsur Forkopimda, Plh. Sekprov Sulbar, Herdin Ismail, Bupati Polman Syamsul Mahmud, Bupati Majene A. Syukri Tammalele, Wakil Bupati Mamuju Yuki Permana, serta para kepala OPD dan tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, menekankan pentingnya peran perempuan dalam pembangunan daerah. Menurutnya, saat ini kesetaraan gender telah menjadi bagian dari kebijakan negara, termasuk dalam politik dengan adanya kuota minimal 30 persen bagi perempuan dalam pemilu legislatif. "Peran ibu-ibu sangat penting dan sangat mempengaruhi kebijakan. Bahkan dalam undang-undang pemilu, wanita diberikan kuota khusus minimal 30 persen. Dengan begitu, ditangan perempuan, program-program bisa berjalan dan langsung dirasakan masyarakat," ujar Suhardi Duka. Ia juga menegaskan bahwa PKK merupakan fondasi utama dalam membangun generasi bangsa, karena memiliki peran besar dalam pendidikan keluarga, pembentukan karakter anak, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. "Jika keluarga baik, maka sekolah akan baik, lingkungan akan baik, dan masyarakat juga akan baik," tambahnya. Gubernur Suhardi Duka juga menyoroti masalah stunting yang masih menjadi tantangan besar di Sulbar. Saat ini, Sulbar menjadi salah satu provinsi dengan angka stunting tertinggi di Indonesia. "Stunting masih menjadi persoalan utama di Indonesia, dan Sulbar berada di peringkat dua atau tiga dengan angka tertinggi. Oleh karena itu, saya berharap PKK bisa berperan aktif dalam upaya penanggulangan stunting," tegasnya. Sebagai bentuk dukungan, Pemprov Sulbar telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2 miliar untuk penguatan Posyandu, yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh PKK maupun organisasi…

MAMUJU – Ny. Harsinah Suhardi resmi dikukuhkan sebagai Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Sulbar, Ketua Pembina Posyandu, serta Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Sulbar untuk masa jabatan 2025-2030. Pelantikan yang berlangsung di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar, pada Senin, 24 Maret 2025, dipimpin langsung oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, yang juga merupakan Pembina TP-PKK Provinsi Sulbar. Dalam kesempatan tersebut, Harsinah Suhardi juga melantik Ketua TP-PKK Kabupaten, Ketua Pembina Posyandu, dan Ketua Dekranasda Kabupaten se-Sulbar untuk masa bakti 2025-2030. Mereka yang dilantik antara lain: Adel Welem Sambolangi, Hj. Indrayanah Samsul, Hj. Najma A. Syukri, Andi Hamdiah dan Hj. Asriani Arsal. Dalam sambutannya, Hj. Harsinah Suhardi mengucapkan selamat kepada para ketua TP-PKK, Ketua Pembina Posyandu, dan Ketua Dekranasda kabupaten yang baru dilantik. Ia menekankan pentingnya melanjutkan tata kelola kelembagaan serta melaksanakan program kerja secara strategis dan tepat guna. "Saya berharap ibu-ibu yang baru saja dilantik dapat mengembangkan program TP-PKK, Posyandu, dan Dekranasda yang sejalan dengan program pemerintah, khususnya dalam penurunan angka stunting, pengembangan usaha ekonomi produktif berskala rumah tangga, serta peningkatan pendidikan dasar keluarga," ujar Harsinah. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara TP-PKK dengan pemerintah daerah. "Saya mengharapkan bapak bupati selaku Ketua Pembina TP-PKK Kabupaten dapat memberikan dukungan dan fasilitas terhadap program-program PKK, Posyandu, dan Dekranasda," tambahnya. Selain TP-PKK, Harsinah Suhardi juga meminta para Ketua Dekranasda yang baru dilantik segera membentuk kepengurusan di masing-masing kabupaten sesuai AD/ART Dekranasda 2020. Ia berharap Dekranasda dapat aktif dalam pemberdayaan industri kecil dan menengah, terutama dalam sektor kerajinan berbasis kearifan lokal. Untuk pembinaan Posyandu, Harsinah Suhardi menginstruksikan agar dilakukan pemetaan prioritas program yang mencakup ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi keluarga, pemberian makanan bergizi, serta peningkatan layanan Posyandu dengan enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM). “Saya juga menekankan pentingnya inovasi dan digitalisasi dalam pelaksanaan program. Pemanfaatan teknologi seperti edukasi daring bagi kader…

Mamuju -- Plh Sekda Provinsi Provinsi Sulawesi Barat , Herdin Ismail melakukan peninjauan pelayanan di Terminal Tipe A Simbuang Kabupaten Mamuju, dalam rangka pelepasan angkutan lebaran Terpadu Tahun 2025, Senin 24 Maret 2025. Turut mendampingi Kepala Dinas Perhubungan Sulbar Maddareski Salatin, Kepala Terminal Simbuang Mamuju Ahmad, dan Jasa Raharja. Pelepasan angkutan mudik ditandai dengan pengguntingan pita dan doa bersama. Herdin Ismail menyampaikan, pelepasan angkutan mudik lebaran sebagai bentuk kebersamaan memberikan jaminan keselamatan untuk penumpang angkutan mudik. "Kita ingin memastikan pelayanan berjalan dengan baik. Seperti pelayanan kesehatan dan lainnya," ucap Herdin. Ia juga mengingatkan terkait asuransi agar menjadi perhatian sehingga mendapat asuransi. Plh.Sekprov Herdin juga menyampaikan, sebagaimana pesan Gubernur Sulbar Suhardi Duka agar setiap angkutan mudik perlu pengawasan ketat demi menghindari penyelendupan narkoba. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Ahmad, menyampaikan untuk jumlah penumpang pada H-8 ini masih terbilang normal. Diperkirakan puncak angkutan mudik pada H-2. "Ketika terjadi pembludakan, kita sudah siapkan solusinya. Taksiran penumpang dibandingkan tahun sebelumnya kemungkinan meningkat 13-14 persen pada h-2," tandasnya.(rls)

Mamuju - Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Salim S Mengga, kembali menegaskan bahwa kendaraan dinas milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat wajib dikembalikan. Hal ini disampaikan saat mengikuti buka puasa bersama di Jalan Abdul Malik Pattana Endeng, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Minggu , 23 Maret 2025 Diketahui, kendaraan dinas roda empat milik Pemprov Sulbar bertambah dari 24 unit menjadi 38 unit, sesuai hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak tahun 2023. Wakil Gubernur Sulbar, Salim S Mengga, dalam sambutannya saat mengikuti buka puasa bersama menegaskan bahwa tidak peduli pejabatnya siapa, kendaraan dinas tersebut wajib dikembalikan. Pihaknya pun akan terus melakukan pencarian terhadap aset-aset yang hilang, dan bagi para pelaku akan diberi ganjaran. Menurut Salim S Mengga, mobil dinas itu merupakan bagian dari kekayaan daerah yang harus dijaga dan dipertanggungjawabkan. Dalam kesempatan ini, Wakil Gubernur Sulbar, Salim S Mengga, menceritakan sejumlah pengalamannya selama berdinas di militer. "34 tahun saya menjabat di TNI, tidak ada satu pun inventaris dinas yang dibawa pulang, meski hanya satu buah kursi, apalagi kendaraan dinas yang ingin dibawa pulang." Mengenai kendaraan dinas yang hilang, Salim S Mengga menegaskan, "Kita akan terus kejar siapa pun orangnya dan apa pun jabatannya, dia wajib mengembalikan kendaraan dinas." Selain itu, dalam kesempatan ini, Wakil Gubernur Sulbar juga menyampaikan beberapa program kerjanya ke depan dalam memajukan provinsi Sulawesi Barat yang unggul dan bermartabat. (Rls)