MAMUJU – Pemprov Sulbar resmi mengatur jadwal cuti bersama bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam rangka Hari Idul fitri 1446 H/2025 M. Selain memastikan hak cuti tahunan ASN tetap terjaga, kebijakan ini juga menekankan kewajiban pelaporan kehadiran setelah libur panjang. Plh Sekprov Sulbar, Herdin Ismail menyampaikan bahwa aturan tersebut menindaklanjuti Keputusan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2025 tentang Cuti Bersama Pegawai ASN serta Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri. “Cuti bersama dimulai pada 28 Maret 2025 untuk peringatan Hari Suci Nyepi. Sementara untuk Idulfitri, libur nasional ditetapkan pada 31 Maret dan 1 April, dengan cuti bersama pada 2, 3, 4, dan 7 April,” jelas Herdin, Kamis 27 Maret. Meski memberikan keleluasaan bagi ASN untuk beristirahat, pemerintah menegaskan bahwa ada aturan ketat terkait kehadiran pasca libur. “Kepala perangkat daerah wajib melaporkan ASN yang masuk kerja pada hari pertama, kedua, dan ketiga setelah cuti, yakni 8, 9, dan 10 April. ASN yang absen tanpa alasan jelas akan dikenai sanksi pemotongan TTP (Tambahan Penghasilan Pegawai) sebesar 10 persen per hari,” tegasnya. Selain itu, perangkat daerah yang menjalankan layanan publik tetap diminta mengatur jadwal pegawai agar pelayanan tidak terganggu selama periode cuti bersama. “Kami ingin memastikan libur tetap berjalan, tetapi pelayanan kepada masyarakat juga tetap optimal,” tambah Herdin. Dengan adanya kebijakan ini, Pemprov Sulbar berharap keseimbangan antara hak cuti ASN dan kelancaran layanan publik dapat terjaga.(rls)

Mamuju Tengah - Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), drg Asran Masdy, turut mendampingi kunjungan kerja Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulbar di Mamuju Tengah, Selasa, 25 Maret 2025. Kunjungan ini dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Peningkatan Gizi Masyarakat. Kunjungan kerja berlangsung di Kantor Bupati Mamuju Tengah. Hadir Ketua dan Anggota DPRD Sulbar, Bupati Mamuju Tengah, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sulbar dan Pemkab Mamuju Tengah. Dalam kesempatan tersebut, Kadinkes Sulbar drg. Asran Masdy menekankan pentingnya peningkatan pelayanan di posyandu sebagai bagian dari upaya memperbaiki gizi masyarakat. Ia mengungkapkan bahwa saat ini kunjungan balita ke posyandu masih berada di kisaran 60 persen, sehingga diperlukan kerja sama berbagai pihak untuk meningkatkan angka partisipasi tersebut. “Kami perlu memastikan bahwa layanan kesehatan di posyandu lebih optimal dan mampu menarik lebih banyak kunjungan balita. Ini sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak-anak di Sulbar,” ujar Asran. Diskusi yang berlangsung dalam kunjungan kerja ini diharapkan dapat menghasilkan langkah konkret untuk meningkatkan layanan kesehatan dan gizi masyarakat di Sulbar. Dengan adanya Ranperda Peningkatan Gizi Masyarakat, diharapkan seluruh pihak dapat bersinergi dalam menciptakan kebijakan yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam bidang kesehatan dan gizi balita. Penulis : Dinkes Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju – Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), drg. Asran Masdy menerima audiensi Perwakilan Gerakan Mahasiswa di Kantor Dinas Kesehatan Sulbar, Rabu, 26 Maret 2025. Pertemuan berlangsung dengan suasana hangat dan penuh keakraban. Perwakilan Gerakan Mahasiswa yang diwakili oleh Rendi selaku koordinator lapangan (korlap) menyampaikan bahwa tujuan utama dari audiensi itu adalah untuk menjalin silaturahmi dengan Kepala Dinas Kesehatan. "Kami datang ke sini (Kantor Dinas Kesehatan red.) semata-mata untuk bersilaturahmi dan mempererat hubungan antara Gerakan Mahasiswa dan Dinas Kesehatan. Kami berharap adanya komunikasi yang baik dan sinergi ke depan dalam mendukung program-program kesehatan di Sulbar," ujar Rendi. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Sulbar drg. Asran Masdy menyambut baik kedatangan perwakilan Gerakan Mahasiswa dan mengapresiasi niat baik yang disampaikan oleh Rendi. Ia juga menekankan pentingnya peran mahasiswa dalam mendukung kebijakan dan program kesehatan di wilayah Sulbar. "Kami sangat mengapresiasi kedatangan teman-teman mahasiswa. Kami berharap sinergi ini dapat terus terjalin untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Sulbar. Masukan dan kolaborasi dari mahasiswa sangat kami butuhkan dalam menciptakan kebijakan yang tepat dan bermanfaat bagi masyarakat," ungkap Asran. Pertemuan tersebut di akhiri dengan sesi foto bersama sebagai simbol terjalinnya komunikasi yang baik antara Gerakan Mahasiswa dan Dinas Kesehatan Sulbar. Silaturahmi ini diharapkan menjadi awal yang baik untuk mempererat hubungan antara mahasiswa dan pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Penulis : Dinkes Sulbar Editor : humassulbar

MAMUJU - Menjelang lebaran Idul fitri 1446 hijriah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan pemantauan ketersediaan pangan di Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Mamuju, Kamis, 27 Maret 2025. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulbar, Abdul Waris Bestari mengungkapkan, pihaknya ingin melihat sejauh mana ketersediaan bahan pangan menjelang lebaran di Sulbar. "Terutama beras, gula, terigu dan minyak yang ada di Bulog Mamuju," kata Abdul Waris Bestari. Berdasarkan hasil pemantauan itu, kata dia, pihaknya optimis ketersediaan pangan mencukupi, bahkan hingga tiga sampai empat bulan ke depan. Sehingga, masyarakat diminta tidak khawatir. "Ternyata, setelah kami datang di Bulog ini, ketersediaan pangan itu bisa sampai tiga, empat bulan ke depan. Kalau di sini (gudang Mamuju, red) kurang lebih 1.400 ton, kemudian di gudang Pasangkayu ada 900 ton," ungkapnya. Pada kesempatan yang sama, Pimpinan Cabang Perum Bulog Mamuju, Muhammad Wahyuddin menjelaskan, pihaknya masih menyerap gabah dari petani yang melakukan panen sampai saat ini. "Ketersediaan pangan yang ada saat ini denga ketahanan stok enam bulan ke depan. Untuk kondisi panen (di petani lokal, red) sekarang, ada di daerah Kalukku, Sampaga, Tommo dan kita sedang melakukan penyerapan sekira 800 ton gabah di petani," tutur Muhammad Wahyuddin. (Rls)

Mamuju - Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) kembali menggelar Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi tahun 2025 pada Rabu 26 Maret 2025. Kegiatan ini dihadiri lima Komisoner KI Sulbar, yaitu Muhammad Ikbal (Ketua), Arman Jaya (Wakil Ketua), Firdaus Abdullah (Koordinator Bidang Hubungan Kelembagaan dan Tatakelola), M. Danial (Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik), dan Masram (Koordinator Bidang Sosialisasi, Edukasi, dan Komunikasi Publik). Pada sidang ini, KI Sulbar kembali sidangkan lima permohonan penyelesaian sengketa Informasi, dengan sidang awal yaitu : 1. Nomor Register : 006/Reg-PSI/KI-SB/III/2025. Pemohon : Lumbung Informasi Basis Swadaya (Limbas). Termohon : Pemdes Tapua, Kecamatan Matanga, Kabupaten Polman. Agenda Sidang : Pemeriksaan Awal. 2. Nomor Register : 007/Reg-PSI/KI-SB/III/2025. Pemohon : Lumbung Informasi Basis Swadaya (Limbas). Termohon : Pemdes Boroangin, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polman. Agenda Sidang : Pemeriksaan Awal. 3. Nomor Register : 008/Reg-PSI/KI-SB/III/2025. Pemohon : Lumbung Informasi Basis Swadaya (Limbas). Termohon : Pemdes Bumi Ayu, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polman. Agenda Sidang : Pemeriksaan Awal. 4. Nomor Register : 009 Reg-PSI/KI-SB/III/2025. Pemohon : Aliansi Masyarakat Peduli Kebenaran dan Keadilan (Amperak). Termohon : Dengan Kelompok Tani Maupanasang. Agenda Sidang : Pemeriksaan Awal. 5. Nomor Register : 0510/Reg-PSI/KI-SB/III/2025. Pemohon : Aliansi Masyarakat Peduli Kebenaran dan Keadilan (Amperak) Termohon : Pemdes Kelompok Tani Asal Ada. Agenda Sidang : Pemeriksaan Awal. Salah satu Ketua Mejelis Sidang, Arman Jaya mengatakan bahwa ada tiga sidang permohonon sengketa informasi, yang mana termohonnnya memberikan kuasa kepada Arwin Hariyanto. Sementara, LSM dari Limbas sebagai pemohon tidak hadir dalam persidangan. "Sedangkan dua sidang lainnya, pemohonnya dari LSM Amperak hadir dalam persidangan dan termohonnya dari Kelompok Tani Maupanasang tidak hadir," ungkapnya. Ia menambahkan, dikarenakan pemohon dan termohon tidak lengkap dalam persidangan, maka sidang kembali akan dilaksanakan usai lebaran dengan agenda pembuktian. Sementara, Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik KI Sulbar, Danial mengatakan walaupun sidang dilaksanakan masih bulan suci ramadhan, namun komisioner…

MAMUJU - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat beserta empat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) menyerahkan laporan keuangan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulbar, Rabu, 26 Maret 2025. Keempat Pemkab itu, yakni Majene, Pasangkayu, Mamuju Tengah (Mateng) dan Mamuju. Sementara dua Pemkab lainnya, yakni Polewali Mandar (Polman) dan Mamasa, belum menyerahkan laporan keuangan. Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) mengungkapkan, berdasarkan Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tentang keuangan daerah, pemerintah daerah wajib melaporkan laporan keuangan kepada BPK untuk di audit, tiga bulan sesudah pelaksanaan anggaran. "Dan hari ini tanggal 26, berarti kita masih memenuhi Undang-Undang nomor 15," kata SDK. Ia juga mengungkapkan, laporan keuangan yang disajikan oleh masing-masing daerah itu, setelah dilakukan verifikasi, baik oleh auditor di tingkat provinsi maupun kabupaten dan BPK akan melakukan pemeriksa, mencocokkan antara laporan dengan fakta-fakta yang ada di lapangan. "Kita berusaha bahwa apa yang kita sajikan itu adalah faktanya," ungkapnya. Lanjut SDK menjelaskan, jika laporan yang disajikan masing-masing daerah dapat dipercaya dan sesuai dengan fakta di lapangan, bakal diberikan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). "Dan kalau itu betul dapat dipercaya, maka diberikan penilaian WTP. Tapi kalau ada sesuatu yang belum dipercaya, sebagian dipercaya dan ada sebagian yang kurang dipercaya, biasa diberikan penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Tapi kalau semuanya tidak menunjukkan sesuai dengan fakta di lapangan, biasa dikasih penilaian disclaimer," tutur SDK. (Rls)

MAMUJU -- Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat , Salim S Mengga menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal itu disampaikan Wagub Sulbar Salim S Mengga, saat usai menerima audiensi BPK RI Perwakilan Sulbar, bersama Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), Selasa, 25 Maret 2025. "BPK datang di sini melakukan pemeriksaan rutin, melihat kembali hasil-hasil temuan yang lalu, apakah telah ditindaklanjuti atau belum," kata Salim S Mengga. Salim S Mengga mengungkapkan, saat ini pihaknya sedang melakukan penataan. Meski demikian, kata dia, apa yang diperintahkan BPK harus dilaksanakan. "Dan sudah beberapa bagian sudah ditindaklanjuti, tapi belum seluruhnya selesai karena butuh proses. Insya Allah kita selesaikan semua. Apa yang menjadi temuan, itu harus kita selesaikan semua, karena itu bagian dari tugas kita untuk menertibkan, mencegah penyimpangan," ungkapnya. Ia juga mengungkapkan, di samping melakukan pembenahan ke depan, tanggung jawab dan disiplin dalam penggunaan anggaran harus ditumbuhkan kembali. "Tidak boleh lagi kita melakukan penggunaan anggaran secara serampangan, tanpa bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi sekarang ada kebijakan efisiensi," ujar Salim S Mengga dengan tegas. Lanjut Salim S Mengga menjelaskan, penyimpangan dalam menjalankan tuga dan tanggung jawab bisa saja terjadi disebabkan oleh kelalaian, bahkan faktor kesengajaan. "Kita sudah beri petunjuk kepada OPD. Dan saya sudah katakan tadi, yang harus kita tingkatkan itu, disiplin. Disiplin dalam penggunaan anggaran, pengelolaan dana yang berasal dari pusat maupun daerah, kemudian, dia harus bisa mempertanggungjawabkan," tuturnya. (Rls)

Mamuju – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK) mengenang masa-masa kuliah saat tinggal di Asrama Himpunan Pelajar Mahasiswa Mamuju (Hipermaju) pada era 80-an. Saat buka puasa bersama alumni Hipermaju di Maleo Waterpark, Mamuju, Selasa , 25 Maret 2025, Ia bercerita tentang perjuangannya di masa kuliah. "makan dijatah". "Hidup di asrama, makan pakai rantang. Tidak ada kepikiran suatu hari bisa jadi gubernur. Satu harapan kita waktu di asrama, kita selesai kuliah dengan baik kemudian jadi pegawai negeri. Karena hampir itulah cita-cita semua mahasiswa dulu kalau sudah selesai, jadi pegawai negeri," ujar SDK. SDK mengungkapkan bahwa sejak semester lima, Ia sudah menjadi pegawai negeri. Saat tinggal di asrama, ia merasakan betul bagaimana hidup penuh keterbatasan, bahkan untuk urusan makan. "Di asrama pengap, biasa rantang kita dimakan teman kalau lambat. Rantang dibagi jam lima sore, kalau saya pulang kuliah jam tujuh, saya cari rantangku, mana rantangku, eh sudah ada yang makan," katanya, disambut tawa alumni Hipermaju yang hadir. SDK juga bercerita bahwa kondisi di asrama sampai ia akhirnya memutuskan menikah saat masih semester tiga. "Akhirnya saya menikah semester tiga. Saya tinggalkan asrama, saya enak-enak di rumah mertua," candanya, yang kembali mengundang gelak tawa. Namun, perjalanan hidupnya tidak berhenti di situ. Setelah menyelesaikan kuliah di Universitas Hasanuddin pada tahun 1986, ia mulai berpikir tentang masa depannya. "Saya diskusi dengan teman-teman, termasuk yang sudah almarhum. Akhirnya saya putuskan, kalau kita ini sarjana tidak kembali ke daerah, ya siapa yang akan membangun daerah kita? Jadi saya kembali ke Mamuju dan bekerja," ungkapnya. Meski sempat menjadi pegawai negeri, SDK merasa bukan di sana passion-nya. "DNA saya kayaknya bukan di pegawai negeri. Saya ini orang yang susah dipimpin, saya shio macan, memang leadership. Saya lebih suka memimpin," ujarnya. Keinginan untuk memimpin membawanya masuk ke dunia politik. Bersama Almalik Pababari, ia bergabung dengan Golkar dan terjun ke DPRD Kabupaten…

MAMUJU - Pelaksana Harian Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat , Herdin Ismail menghadiri silaturahmi dan buka puasa bersama Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Sulbar, Selasa, 25 Maret 2025. Plh Sekprov Herdin Ismail mengungkapkan, KAHMI merupakan sebuah organisasi besar dan strategis yang mana alumni-alumni HMI maupun yang ada dalam kepengurusan KAHMI Sulbar ini, memegang beberapa jabatan-jabatan yang strategis. "Tentu hal itu sangat dibutuhkan sinergi dan spirit yang diberikan oleh KAHMI untuk akselerasi terhadap ikhtiar, upaya daripada pemerintah Sulbar menjadikan daerah ini sebagai daerah yang maju dan sejahterah," kata Herdin Ismail. Dengan sinergi dan kebersamaan KAHMI, kata dia, tentu bisa menjadi faktor pengungkit terhadap percepatan pencapaian visi gubernur dan wakil gubernur Sulbar. "Kan sederhana toh, yaitu menjadikan daerah ini maju dan masyarakatnya menjadi sejahtera. Saya optimis, keberadaan KAHMI akan mengambil peran untuk itu," ungkapnya. Sementara itu, Ketua KAHMI Sulbar, Syamsul Samad mengungkapkan, KAHMI merupakan wadah berhimpunnya seluruh alumni Himpunan Mahasiswa Islam. Di momentum bulan suci ramadan 1446 hijriah, KAHMI Sulbar pun berkumpul dan berbagi berkah. "Jadi, alhamdulillah kita bisa mengkonsolidasi dengan baik, berdiskusi dan kita tidak melewatkan momentum ramadan ini untuk beraktivitas secara organisasi. Jadi, kita tadi membagikan takjil, kemudiam kita mengundang anak panti untuk memberikan ala kadarnya buat panti," ujar Syamsul Samad. Ia juga mengungkapkan, ke depan pihaknya bakal mengakomodir seluruh kader HMI yang memiliki potensi di berbagai bidang untuk diberikan kesempatan dalam berkreasi demi pembangunan daerah. "Ke depan, karena ini wadah penghimpun alumni HMI, dimana kita semua menyadari bahwa intelektual-intelektual kader-kader HMI itu menyebar dimana-mana. Ada di birokrasi, ada di politisi, di penyelenggara pemilu, di banyak tempat. Nah, sumber daya itu harus diakomodasi untuk diberikan ruang. Jadi, kita di KAHMI ini, saling menumbuhkan, saling memberi kesempatan," ungkapnya. Syamsul Samad pun berharap, potensi yang dimiliki para kader dapat termanage dan terdistribusi dengan baik kedepannya, sehingga bisa memposisikan diri dalam membangun daerah.…

Mamuju--Pimpinan pondok pesantren Al Munawwarah Ustad Zakaria berterima kasih atas kesempatan Wagub Sulbar Salim S Mengga menghadiri acara buka puasa bersama di Pondok pesantren (Ponpes), Kalukku, Kabupaten Mamuju Selasa 25 Maret 2025. Atas kehadiran Wagub, Ustad Zakaria memaparkan kondisi di pesantren, termasuk kendala yang dihadapi. Kata dia, Kendala itu tidak mengganggu proses transfer ilmu kepada santri namun sebagai bahan hari ini untuk memikirkan kedepan agar generasi generasi pelanjut bisa menikmati pendidikan lebih baik, menikmati ponpes yang lebih lengkap fasilitasnya sehingga proses pembelajaran berjalan dengan baik. "Sampai saat ini yang paling sulit adalah kesejahteraan para pembina, pengelola ponpes. Itu belum bisa terpecahkan agar bisa lebih maksimal memberikan pembinaan kepada santri-santri,"kata Uztas Zakaria Menanggapi hal itu, Wagub Sulbar Salim S Mengga turut prihatin dengan kondisi sejumlah pesantren, termasuk soal SDM, seperti tenaga pengajar dan pengelola pesantren. Untuk itu , kedepan perlunya memberi perhatian kepada tenaga pendidik di pesantren. Terutama guru bantu yang mendapat honor rendah. "Ini akan menjadi perhatian kita kedepan. Kita akan upayakan untuk bisa menjangkau memberi bantuan agar anak anak kita yang ada di pesantren ini bisa tumbuh menjadi generasi muda yang unggul, berakhlak mulia, dan berilmu," ungkapnya. Termasuk dukungan kepada pembina. "Betapapun besar jiwa pengabdian seseorang dia tetap butuh kehidupan yang cukup. Karena itu mudah-mudahan kedepan kita upayakan agar para pembina dan mereka yang bekerja di masjid, guru mengaji itu mendapatkan perhatian yang layak," tambah Salim Wagub Sulbar, Salim S Mengga berharap generasi muda saat ini agar belajar sungguh sungguh karena masa depan bangsa ini ada di tangan anda. Upayakan kedepan kita semua bisa maju-bangkit. "Kita tidak tahu nasib kita kedepan, tapi yang pasti kalau kita rajin belajar maka pasti juga menemukan takdir kita yang lebih baik,"tutup Salim. (Rls)