Mamuju - Wakil Gubernur Sulawesi Barat Salim S Mengga mengikuti Rapat Virtual Pengendalian Inflasi 2025 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri. Dalam kesempatan tersebut, Wagub menyampaikan kondisi inflasi di Sulbar yang tetap stabil meski mengalami sedikit peningkatan. "Secara nasional memang terjadi kenaikan inflasi, namun untuk Sulbar masih dalam batas wajar dan terkendali," tegas Salim S Mengga, pasangan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka ini. Kepemimpinan Suhardi Duka dan Salim S Mengga berkomitmen menjaga stabilitas harga melalui penguatan produksi lokal dan pengawasan pasar yang ketat, sebagai implementasi arahan Kemendagri dalam pengendalian inflasi daerah Menanggapi lonjakan harga beberapa komoditas, khususnya ikan, Salim menjelaskan: "Faktor cuaca buruk menjadi penyebab utama naiknya harga ikan di pasaran. Ini adalah fenomena alam yang wajar terjadi," kata Salim S Mengga (Rls)

Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulawesi Barat, Herdin Ismail menghadiri Asistensi dan Monitoring Evaluasi bersama Kementerian Dalam Negeri secara virtual dalam rangka penganggaran jaminan sosial ketenagakerjaan melalui APBD Tahun 2025 di ruang rapat Sekertaris Daerah, Senin, 14 April 2025. " Melalui kegiatan ini, pemerintah berupaya memberikan rekomendasi strategi kebijakan terkait optimalisasi percepatan capaian universal coverage jaminan sosial ketenagakerjaan, " Sebut Herdin Ismail, Plh. Sekdaprov Sulbar. Selain itu masih kata Herdin, kegiatan tersebut juga bertujuan untuk menganalisis kebijakan pelaksanaan Universal Coverage jaminan sosial ketenagakerjaan di berbagai daerah serta mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam implementasinya di lapangan. " Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan akan ada langkah konkret dalam mempercepat pencapaian universal coverage bagi tenaga kerja di daerah, khusus di Sulawesi Barat, " pungkas Herdin Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sulbar, Makmur mengatakan, kegiatan tersebut dalam rangka membahas pembukaan monitoring evaluasi peningkatan universal jamsostek. " Para pekerja non asn kita di tingkat provinsi sudah di cover tinggal cara menindaklanjutinya sesuai inpres no 8 yang terbaru terkait penanganan kemiskinan esktreem, " Ujarnya Selain itu ia menyampaikan, Monitoring dan evaluasi (monev) BPJS Ketenagakerjaan dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program jaminan sosial. Monev ini juga bertujuan untuk mendorong perlindungan pekerja dan pengentasan kemiskinan. " Tadi saya sampaikan ke pak Sekda bahwa sampai saat ini converage kita hanya mencapai 44%, sedangkan sesuai nks sulbar di 2025 ini hendaknya converage kita mencapai 65%, kita berharap kolaborasi pemerintah dengan BPJS ketenagakerjaan bisa kita capai kedepan, " beber Makmur. Hadir serta dalam rapat itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Sulbar, Andi Farid Amri dan peserta rapat lainnya.(rls)

Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Suhardi Duka - Salim S Mengga, segera menggelar rapat koordinasi membahas implementasi program Sekolah Unggulan Garuda usai mengikuti sosialisasi virtual oleh pemerintah pusat, Senin, 14 April 2025. "Sekolah garuda itu gagasan dari Presiden Prabowo untuk mempercepat proses peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang diharapkan ke depan agar Indonesia bisa mencapai kemajuan lebih cepat," kata Salim S Mengga. Wakil Gubernur Sulbar, Salim S Mengga mengungkapkan, sekolah unggulan garuda digagas untuk murid-murid yang memiliki kemampuan diatas rata-rata. Untuk sementara, baru empat daerah dan kemudian menyusul kalau daerah itu siap. Sementara untuk Sulbar, masih akan melakukan pembahasan terlebih dahulu. "Kita akan lakukan rapat dulu, kita lihat karena ini harus siap dulu lokasinya kurang lebih 25 hektare karena itu diasramakan, yang kedua, tidak boleh dekat dengan kota besar," ungkapnya. Untuk diketahui, sekolah unggulan garuda merupakan program Sekolah Menengah Atas (SMA) yang dirancang untuk siswa berprestasi di bidang Sains, Teknologi, Engineering dan Matematika (STEM). Program ini dikelola oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendikti Saintek). Tujuannya untuk mengembangkan potensi siswa berprestasi dan mencetak talenta muda bidang STEM berkelas dunia. Program ini merupakan gabungan kurikulum nasional dan kurikulum internasional, khususnya International Baccalaureate (IB) yang dilengkapi dengan laboratorium STEM, ruang kelas digital dan perpustakaan virtual. Sekolah itu juga dilengkapi asrama untuk memupuk toleransi dan pemahaman terhadap keragaman Indonesia. Diperkirakan akan dibangun di empat provinsi, yaitu Bangka Belitung, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur dan Ibu Kota Nusantara (IKN). (Rls)

Mamuju -- Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, merespons cepat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 dengan menggelar rapat koordinasi (rakor) virtual bersama seluruh bupati dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Senin, 14 April 2025 Rakor ini digelar untuk menindaklanjuti Inpres No. 9/2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Gubernur Suhardi menegaskan, instruksi presiden ini bersifat "very important" dan harus segera diimplementasikan hingga tingkat desa. "Dalam pengambilan kebijakan, ada yang penting, ada yang sangat penting. Instruksi presiden ini masuk kategori very-very important," tegas Suhardi Duka. Ia menekankan, pemerintah daerah, terutama kabupaten dan kota, harus segera menjalankan instruksi tersebut karena sasarannya langsung menyentuh tingkat desa dan kelurahan. Dengan langkah ini, Pemerintah Provinsi Sulbar berkomitmen memperkuat ekonomi kerakyatan melalui koperasi desa, sekaligus mendukung program prioritas pemerintah pusat Gubernur menjelaskan, Inpres ini berlandaskan UUD 1945 Pasal 33, yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Selain itu, sejumlah undang-undang juga mendukung koperasi sebagai sarana penguatan ekonomi rakyat. "Koperasi ini bukan konsep liberal, melainkan bagian dari Ekonomi Pancasila yang lebih mengarah pada prinsip sosialis. Ini juga ditekankan Presiden dalam Retret di Akademi Militer Magelang Februari lalu," jelas Suhardi. (Rls)

Mamuju - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) telah menetapkan 10 proyek strategis untuk Tahun Anggaran 2025 sebagai bagian dari upaya percepatan pembangunan daerah. Keputusan ini diambil untuk memperkuat sektor infrastruktur, pertanian, kelautan, serta pendidikan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemilihan proyek ini didasarkan pada skala prioritas pembangunan yang mampu memberikan efek nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta memperkuat infrastruktur daerah. Berikut adalah daftar 10 proyek strategis Pemprov Sulbar Tahun 2025: 1. Pengembangan Hortikultura – Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan 2. Pemeliharaan Berkala & Rekonstruksi Ruas Tabone-Nosu – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3. Pemeliharaan Berkala & Rekonstruksi Ruas Urekang-Mambi – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4. Pemeliharaan Berkala & Rekonstruksi Ruas Akses Pelabuhan Pasangkayu (Kayumaloa-Pelabuhan-SPBU Ako) – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 5. Pemeliharaan Berkala & Rekonstruksi Ruas Batas Tapalang Barat-Batas Tapalang (Desa Tampalang) – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 6. Dana Pendamping Hibah Rehabilitasi/Rekonstruksi – Badan Penanggulangan Bencana Daerah 7. Dana Pendamping Hibah Rehabilitasi/Rekonstruksi – Badan Penanggulangan Bencana Daerah 8. Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil – Dinas Kelautan dan Perikanan 9. Bantuan Sarana Usaha bagi UMKM – Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan 10. Pengadaan Mebel Sekolah – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, M. Yamin Saleh menegaskan pentingnya tata kelola yang transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan proyek-proyek itu. “Setiap proyek strategis harus dijalankan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas. Selain itu, efisiensi dalam proses pengadaan akan terus ditingkatkan agar proyek dapat berjalan tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan daerah," kata Yamin, Kamis 27 Maret 2025. Namun, Yamin juga mengungkapkan bahwa daftar proyek strategis tersebut akan mengalami revisi. Hal ini disebabkan adanya kebijakan efisiensi anggaran Pemprov Sulbar yang salah satu dampaknya adalah dihapusnya beberapa program dan kegiatan. "Termasuk proyek strategis ini.…

MAMUJU -- Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat , Salim S Mengga menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2024 pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulbar, Jumat, 28 Maret 2025. Salim S Mengga mengungkapkan, penyerahan LKPJ merupakan kewajiban Pemerintah Daerah (Pemda) tiga bulan setelah pelaksanaan anggaran. "Saya kira ini kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyerahkan LKPJ tahun 2024 kepada DPRD, sebagai wujud pertanggungjawaban atas apa yang telah kita lakukan," kata Salim S Mengga. Purnawirawan Mayjen TNI AD itu juga mengungkapkan, sejumlah aspek mengalami peningkatan pada pelaksanaan pemerintahan 2024. Salah satunya, yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM). "Ada sejumlah peningkatan, dari aspek Indeks Pembangunan Manusia. Walaupun tidak signifikan tapi dia meningkat. Fiskal juga kita lumayan, kemudian yang lain-lain juga, seperti angka kemiskinan kita bisa tekan sedikit," ungkapnya. Wagub Salim S Mengga pun berharap, ke depan diera kepemimpinannya bersama Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) dapat meningkatkan pencapaian positif itu. "Mudah-mudahan ke depan, 2025 ini, semakin kita bisa tingkatkan," pungkas Salim S Mengga. Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi menjelaskan, penyerahan LKPJ merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemda ke publik dan pemerintah pusat. "Dan hari ini, hari terakhir ngantor, pas mudik orang jadi peserta rapatnya juga tidak banyak. Tapi ini setidaknya melaksanakan kewajiban apa yang menjadi perintah dari undang-undang. Dan ini dibahas selama 30 hari, mungkin setelah libur lebaran baru kita lakukan pembahasan," tutur Suraidah Suhardi. Untuk diketahui, IPM Sulbar 2024 mencapai 70,46 persen mengalami peningkatan sebesar 0,95 persen dibandingkan 2023 sebesar 69,80 persen. Pertumbuhan ekonomi Sulbar 2024 mencapai 4,76 persen yang didorog sektor pertanian, kehutanan, perikanan, perdagangan, serta industri pengolahan yang menjadi pilar utama perekonomian daerah. Persentase penduduk miskin di Sulbar 2024 mengalami penurunan menjadi 10,71 persen yang merupakan hasil dari berbagai program pemberdayaan ekonomi dan bantuan sosial secara berkelanjutan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sulbar hingga Agustus 2024 tercatat sebesar 2,68 persen, turun…

Mamuju – Gubernur Sulawesi Barat , Suhardi Duka (SDK) menegaskan, pemerintahannya selalu membuka ruang dialog untuk semua pihak. Ia ingin membangun suasana yang lebih harmonis di provinsi ini. "Jadi saya sangat terbuka dengan adik-adik semua," kata SDK saat menghadiri buka puasa bersama Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Mamuju di Waterpark Maleo Mamuju, Jumat , 28 Maret 2025 Ia juga menegaskan, jika aspirasi masyarakat, termasuk dalam bentuk demonstrasi, tetap mendapat ruang selama disampaikan secara rasional. "Saya juga tidak mengatakan melarang. Tidak. Kalau yang rasional, ada pelanggaran, ada apa. Kalau hanya baru dugaan dan lain sebagainya, kita dialog," ujarnya. Sementara itu, Ketua Cabang PMII Mamuju, Refli Sakti, menyatakan dukungan terhadap program Pemerintah Provinsi Sulbar yang berpihak pada kepentingan masyarakat. "Salah satunya sekolah rakyat, untuk mendukung program sekolah rakyat yang akan dijalankan oleh gubernur provinsi Sulawesi Barat. Terlepas dari itu, perlu juga saya sampaikan bahwa isu-isu lain baik perlindungan perempuan dan anak, kelestarian lingkungan maupun isu-isu kedaulatan sumber daya alam. Tentu kita juga akan berkontribusi," ungkapnya. (Rls)

MAMUJU - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kolaborasi Pemkab Mamuju bakal pusatkan salat Idul Fitri 1446 Hijriah di Anjungan Pantai Manakarra. Adapun, dalam salat Idul Fitri 1446 H, yang akan menjadi imam yaitu Muhammad Faiq Dhiyaul Haq, Khatib Dr. H. Adnan Nota, M. A, Munadi KH. Namruh Asdar, S.Ag, M.Ag dan Mc Qudratullah. Hal tersebut, disampaikan Pelaksana Harian (Plh) Sekprov Herdin Ismail. Ia mengatakan, saat ini sedang dilaksanakan segala persiapannya. "Jadi pelaksanaan shalat idul fitri tahun ini bakal dilaksanakan di Anjungan Manakarra, dimana Pemprov dan Pemkab kolaborasi," kata Herdin, Jumat 28 Maret 2025. Rencananya Gubernur Sulbar Suhardi Duka, Wakil Gubernur Sulbar Salim S Mengga, dan Bupati Mamuju Sutinah Suhardi serta Forkopimda juga akan melaksanakan shalat Idul Fitri di Pantai Manakarra. "Kita persiapkan segala keperluan dalam menyambut Idul Fitri 1446 H. Baik itu pengaturan shaf jamaah maupun yang lainnya," ungkapnya. Dia mengajak kepada seluruh masyarakat Sulawesi Barat khususnya di Kabupaten Mamuju untuk bersama-sama melaksanakan salat Idul Fitri di Anjungan Manakarra. "Mari kita sambut kemenangan bersama setelah menjalankan ibadah suci ramadan selama satu bulan. Kita saling memaafkan satu sama lain," ujarnya. Selain itu, dia mengajak agar seluruh eleman masyarakat ikut serta menjaga kebersamaan dan keamanan dalam menyambut hari kemenangan.(rls)

Mamuju - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) se-Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) akan tetap memberikan Pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) kepada masyarakat pada libur Hari Raya Idul Fitri Tahun 2025. Menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI, Dinas Dukcapil se-Sulbar akan memberikan Pelayanan Adminduk pada tanggal 28 Maret 2025 dan 3-4 April 2025. "Pelayanan Dukcapil Prima ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat dapat tetap mengakses atau mendapatkan Pelayanan Adminduk meskipun libur Hari Raya Idul Fitri 1446 H," kata Kepala Dinas Dukcapil Sulbar, Muhammad Ilham Borahima, Kamis, 27 Maret 2025. Ilham Borahima juga menyampaikan, Dinas Dukcapil kabupaten/kota tetap membuka Pelayanan Adminduk melalui tatap muka bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan pada tanggal 28 Maret 2025 dan 3-4 April 2025. Berikut Jadwal Pelayanan Administrasi Kependudukan : Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi Dinas Dukcapil Sulbar maupun Dinas Dukcapil kabupaten/kota baik melalui Media Sosial atau Website masing-masing. @disdukcapil_kab_mamujutengah @disdukcapil Majene @disdukcapil Polman @dukcapilpasangkayu @disdukcapilmamasa Penulis : Dinas Dukcapil Sulbar Editor : humassulbar 

MAMUJU – Pemprov Sulbar resmi mengatur jadwal cuti bersama bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam rangka Hari Idul fitri 1446 H/2025 M. Selain memastikan hak cuti tahunan ASN tetap terjaga, kebijakan ini juga menekankan kewajiban pelaporan kehadiran setelah libur panjang. Plh Sekprov Sulbar, Herdin Ismail menyampaikan bahwa aturan tersebut menindaklanjuti Keputusan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2025 tentang Cuti Bersama Pegawai ASN serta Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri. “Cuti bersama dimulai pada 28 Maret 2025 untuk peringatan Hari Suci Nyepi. Sementara untuk Idulfitri, libur nasional ditetapkan pada 31 Maret dan 1 April, dengan cuti bersama pada 2, 3, 4, dan 7 April,” jelas Herdin, Kamis 27 Maret. Meski memberikan keleluasaan bagi ASN untuk beristirahat, pemerintah menegaskan bahwa ada aturan ketat terkait kehadiran pasca libur. “Kepala perangkat daerah wajib melaporkan ASN yang masuk kerja pada hari pertama, kedua, dan ketiga setelah cuti, yakni 8, 9, dan 10 April. ASN yang absen tanpa alasan jelas akan dikenai sanksi pemotongan TTP (Tambahan Penghasilan Pegawai) sebesar 10 persen per hari,” tegasnya. Selain itu, perangkat daerah yang menjalankan layanan publik tetap diminta mengatur jadwal pegawai agar pelayanan tidak terganggu selama periode cuti bersama. “Kami ingin memastikan libur tetap berjalan, tetapi pelayanan kepada masyarakat juga tetap optimal,” tambah Herdin. Dengan adanya kebijakan ini, Pemprov Sulbar berharap keseimbangan antara hak cuti ASN dan kelancaran layanan publik dapat terjaga.(rls)