MAMUJU, BPKPD Sulbar melakukan Sosialisisi tertib pajak di sejumlah titik di Mamuju, Selasa ,28 Nopember 2023 Kepala BPKPD Sulbar Amujib menyatakan, kehadiran mereka di tengah masyarakat bertujuan mempercepat masuknya tunggakan pajak kendaraan bermotor dari sejumlah wajib pajak di Sulbar. "Ini bentuk pendekatan yang kita lakukan kepada masyarakat bahwa kita yang memiliki kendaraan punya kewajiban membayar membayar pajak kendaraan," terang Amujib. Lanjut Amujib, sosialisasi itu sudah dilakukan beberapa kali, namun hingga saat ini tunggakan pajak masih tinggi. Olehnya, dengan kekompakan para pegawai BPKPD bergerak bersama menyasar tunggakan pajak. "Kita memikul bersama dengan cara memberikan target ke semua pegawai untuk bisa mendapatkan tunggakan pajak itu," ungkapnya. Apalagi, kata Amujib, kondisi fiskal daerah yang sangat kecil sehingga dibutuhkan kontribusi dari sektor pajak agar kondisi fiskal bisa seimbang dengan kebutuhan pembangunan daerah. "Kita ingin memperlihatkan ke masyarakat atas keprihatinan fiskal yang kecil sementara kebutuhan pembangunan sangat besar," kata Amujib. Selain menyasar tunggakan pajak, Amujib juga mengingatkan terkait aturan perpanjangan STNK kendaraan bermotor 5+2 Tahun. Artinya Masa berlaku STNK adalah selama lima tahun setelah itu Pemilik akan punya kesempatan mengurus perpanjangan selama dua tahun. Sebab itu, Amujib mengajak masyarakat agar memanfaatkan kesempatan melakukan perpajangan sebelum melewati batas yang ditentukan agar tidak dilakukan proses penghapusan data kendaraan tersebut. (Rls)

Mamuju -- Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan sidang tim Pertimbangan Perijinan Pengangkatan Anak (PIPA) Tahun 2023. Sidang Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia (WNI) ini yang berlangsung di Kantor Dinas Sosial Sulawesi Barat, Selasa 28 November 2023 merupakan sidang perdana selana Tahun 2023. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat, Drs. H. Muhammad Rahmat Sanusi mengatakan, Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak (Tim PIPA) merupakan salah satu wadah pertemuan koordinasi lintas instansi, guna memberikan pertimbangan kepada Gubernur untuk pemberian izin pengangkatan anak antar warga negara Indonesia yang dilaksanakan secara komprehensip. Rahmat menjelaskan, pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. "Pengangkatan Anak antar warga Negara Indonesia yang berdasarkan adat kebiasaan dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan," jelasnya Karena itu, menurut Rahmat, Kepala Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten berkewajiban melakukan pencatatan dan pendokumentasian terhadap pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dengan Tim PIPA. Tim PIPA, lanjut Rahmat, sesuai dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat, nomor; 188.4/234/SulBar/IV/2023, tanggal 26 April 2023, dimana anggota Tim berjumlah 13 (tiga belas) orang. Mereka, sebut mantan Kepala Badan Kesbangpol Sulbar itu, adalah Tim yang memberikan pertimbangan kepada Gubernur c.q. kepala instansi sosial dalam memberikan izin pengangkatan anak yang dilaksanakan antar Warga Negara Indonesia, dan orang tua Tunggal (singgal parent) dengan sejumlah tugas. "Pertama, mengadakan penelitian dan penelaahan serta memberikan pertimbangan atas permohonan izin pengangkatan anak. Kedua, memberikan saran sesuai ketentuan, tugas pokok dan fungsi tiap-tiap anggota berdasarkan pensyaratan yang telah ditetapkan. Ketiga, melakukanan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan pengangkatan anak sesuai bidang tugasnya. Keempat, membuat laporan pelaksanaan kegiatan," urainya. Oleh karena itu, Rahmat mengaku, pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum dengan…

MAMUJU - Pemprov Sulbar melalui Balitbangda Sulbar kembali melaksanakan sosialisasi inovasi daerah bagi guru dan siswa di SMK Rangas Mamuju, Selasa 28 November 2023. Sosialisasi ini bertujuan agar sekolah lebih meningkatkan kapasitas baik dari sektor pengajar maupun mutu pendidikannya. Kepala Balitbangda Sulbar Muhammad Hamzih mengatakan, sosialisasi ini dilaksanakan agar sekolah bisa terus berinovasi demi memajuan kedepannya. "Kita memberikan edukasi kepada guru dan siswa dalam rangka meningkatkan inovasi serta mutu pendidikan," kata Muhammad Hamzih. Ia menambahkan, diberikan juga pengarahan kepada guru maupun siswa yang ada di SMK Rangas Mamuju terkait inovasi daerah. "Meskipun mereka ini sudah paham betul, tapi tetap kita berikan pemahaman kembali sesuai arahan Pj Gubernur Sulbar bagaimana cara membuat inovasi dalam rangka kepentingan daerah," ungkapnya. Selain itu, dirinya juga menekankan bagaimana sekolah memperhatikan mutu pendidikan agar bisa berkembang terus menerus. "Kita harap ini bisa diterapkan dan menjadi wadah pengembangan mutu pendidikan setiap sekolah. Sebagai pengingat bahwa pentingnya terus berinovasi demi kemajuan sekolah," harapnya. Khususnya untuk guru, perlu terus melakukan inovasi agar apa yang diterapkan disekolah terutama kepada siswanya bisa diterapkan, sehingga memberikan kontribusi konkrit bagi daerah.(rls)

Mamuju -- Pemerintah Provinsi Sulbar menggelar deklarasi Pemilu dan Pilkada damai 2024 dalam rangka mewujudkan Pemilu yang aman, tertib dan berintegritas di Sulbar, Selasa, 28 Nopember 2023 Deklarasi yang berlangsung di Gedung PKK Sulbar itu, ditandai dengan penandatanganan komitmen antara Pemprov Sulbar, partai politik peserta Pemilu, KPU Sulbar, Bawaslu Sulbar dan instansi vertikal di Sulbar. Dalam sambutannya via zoom, Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh mengapresiasi atas terlaksananya deklarasi itu. Dia pun berharap, Pemilu dan Pilkada serentak 2024 menjadi momentum untuk menjaga kerukunan dan persatuan di Sulbar dan Indonesia pada umumnya. "Kita harapkan bisa berjalan dengan aman, lancar, harmonis dan tidak terjadi apapun yang tidak diinginkan. Kita berupaya supaya Sulbar terus berjalan diatas kebenaran karena ini adalah langkah menuju Sulbar yang lebih sejahtera," kata Prof Zudan Arif Fakrulloh. Prof Zudan menjelaskan, ada tujuh unsur utama yang berperan penting dalam proses Pemilu dan Pilkada serentak 2024. Ketujuh unsur itu, harus bekerjasama demi suksesnya pesta demokrasi lima tahunan itu. "Tujuh unsur itu, yakni yang pertama KPU, kedua Bawaslu, DKPP dan lembaga non Bawaslu, ketiga pemerintah pusat dan pemerintah daerah, keempat aparat keamanan, kelima Parpol, Paslon dan Caleg, keenam media atau pers, serta yang ketujuh masyarakat," ungkapnya. KPU, Bawaslu, DKPP dan lembaga non Bawaslu, kata Prof Zudan, harus on the track pada tugas, fungsi dan kewenangan. Selain itu, ketiganya harus bertindak netral dan berintegritas, serta menjamin hak pilih setiap warga negara. "Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan dukungan penyelenggaraan, menjamin ketersediaan anggaran dan memberikan fasilitas bagi penyelenggara, peserta dan masyarakat sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Untuk TNI dan Polri, memberikan keamanan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak," ujar Prof Zudan. Selain itu, kata Dia, Parpol, Paslon dan Caleg harus mendeklarasikan taat prosedur dan mekanisme pemilihan, mengikuti proses pemilihan dengan baik, siap menang dan siap kalah, menjauhi politik uang, black campaign, hoaks dan…

MAMUJU -- Pemerintah Provinsi telah melakukan Rapat Evaluasi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang dihadiri seluruh anggota Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi Sulbar di Kantor DPTPH, Selasa, 28 November 2023 Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar , Muhammad Idris mengatakan, pertemuan yang dilakukan membahas mengenai efektivitas pelaksanaan pemberian pupuk kepada masyarakat. "Kita berkumpul bersama semua pengurus dari semua kabupaten membahas mengenai fungsi dan tugas pelaksanaan pengawasan pupuk dan pestisida di provinsi Sulbar," kata Idris. Ia mengatakan, dari pertemuan yang dilakukan masih ditemukan sejumlah kendala berdasarkan hasil evaluasi bahwa pengawasan pupuk dan pestisida masih belum optimal. Sehingga pihaknya akan lebih mengoptimalkan tugas tim gugus tugas. "Kita ingin bagaimana caranya membuat lebih efektif kerjanya di daerah, Kita sudah ada gugus tugas dari Polda dan Kejaksaan yang menjadi mitra untuk mengetahui apa yang menjadi persoalan di lapangan,"tutupnya. (Rls)

MAMUJU - Pemprov Sulbar melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulbar melaksanakan rapat teknis pelaksanaan desk Pemilukada serentak dan tahapan Pemilihan umum di Hotel Berkah, Selasa 28 November 2023. Sekprov Sulbar, Muhammad Idris mengatakan Pemilu bisa menjadi pemersatu karena tanpa Indonesia bisa tercerai berai disebabkan pandangan politik berbeda-beda. "Makanya dengan adanya pemilu perbedaan politik bisa menyatu dalam bingkai negara republik Indonesia," kata Idris. Adapun, desk Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah mempunyai tugas seperti mengoordinasikan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di 6 (Enam) Kabupaten dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Barat yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak pada bulan September 2024. "Kedua, melakukan pemantauan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun2023-2024, menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, hingga memberikan saran dalam penyelesaian Permasalahan permasalahan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah," tambahnya. Termasuk, melaporkan informasi mengenai permasalahan dan perkembangan persiapan serta pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah secara berjenjang kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sulawesi Barat. "Tujuannya untuk mempermudah kelancaran komunikasi antara Desk Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Kementerian Dalam Negeri dengan Desk Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Provinsi/ Kabupaten dibentuk Sekretariat Desk Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang bertanggung jawab untuk mengelola dan menyajikan berbagai data terkait penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serentak 6 (enam) Kabupaten dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Barat," ujarnya. Sedangkan, Plt kepala Kesbangpol Sulbar Muhammad Yusuf Tahir mengungkapkan kegiatan ini dilaksanakan untuk menyamakan persepsi dari semua instansi terkait dalam pelaksanaan Pemilu 2024. "Bagaimana tim desk bekerja memberikan dukungan terhadap penyelenggara baik itu KPU, Bawaslu hingga aparat keamanan," ucapnya. Dia berharap dengan adanya tim desk pelaksanaan Pemilukada dan Pemilu 2024 berjalan lancar dan aman. "Komitmen kita bangun agar semua tim di dalam desk ini bekerja maksimal.…

Mamuju -- Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Provinsi Sulawesi Barat menggelar pelatihan pelatih untuk cabang olahraga (Cabor) menembak tingkat Provinsi Sulawesi Barat, Senin ,27 Nopember 2023 di Hotel Tomborang Mamuju. Sekira 30 an lebih peserta yang berasal dari 6 Kabupaten se Sulawesi Barat ikut dalam kegiatan ini. Hadir langsung Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Sulbar, Safaruddin Sanusi DM seklaigus membuka acara tersebut. Turut hadir Ketua Bidang Diklat dan Penataran Pengurus Besar Persatuan Menembak Indonesia (PB Perbakin), Purwadi Santoso, Ketua Komisi IV DPRD Sulbar, Dr. Marigun Rasyid, Sekum serta Pengrov Perbakin Sulbar, Kepapa Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dispora Sulbar, Agus dan undangan lainnya Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dispora Sulbar, Agus, menyebut kegiatan pelatihan pelatih ini akan berlangsung selama 4 hari, dimulai Senin hingga Kamis, 27 - 30 November 2023. "Dispora Sulbar memberikan support kepada cabang olahraga menembak dengan memfasilitasi pelaksanaan pelatihan pelatih cabang olahraga menembak sekaligus bekerja sama dengan Perbakin Sulbar dan PB Perbakin pusat," sebut Agus. Sementara, Menurut Kepala Dispora Sulawesi Barat, Safaruddin Sanusi DM, peserta dalam pelatihan pelatih Cabor menembak ini nantinya akan mendapatkan sertifikat dari Dispora dan sertifikat berlisensi C Nasional dari PB Perbakin Pusat. "Jadi dalam mengembangkan cabor Perbakin ini kita fokus dan sangat serius. Dengan demikian maka kita akan dapat hasil yang maksimal juga ke depannya," ucap Kadispora. Safaruddin menjelaskan, sejauh ini para atlet Perbakin di Sulbar memiliki potensi yang cukup besar dan mumpuni. Hal itu dapat dilihat saat mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) 2023 di Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel). "Sudah kelihatan dengan potensi yang dimiliki, terlihat pada saat mengikuti event yang pertama kali pada POPNAS 2023. Atlet kita masuk empat besar mengalahkan Provinsi yang lain, termasuk tuan rumah. Juga terlihat saat mengikuti kejuaraan di Sulsel baru-baru ini, dan telah meraih medali perak," jelas Safaruddin. Karena itu, menurutnya, Pelatihan pelatih ini sangat penting dilaksanakan…

MAMUJU -- Pemerintah Provinsi Sulbar bersama BPJS Kesehatan menggelar pertemuan Forum Komunikasi pemangku kepentingan lingkup Pemprov Sulbar. Kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka peningkatan koordinasi dan optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) khususnya terkait cakupan kepesertaan. Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Muhammad Idris mengatakan pertemuan yang dilakukan terkait layanan BPJS dan program data "Oleh karenanya , Deputi telah menyampaikan progres di Sulbar semakin hari semakin baik dan menggembirakan," kata Idris. Dari pertemuan itu juga Pemprov mencatat beberapa poin yang menjadi perhatian dan harus ditindaklanjuti seperti kepesertaan yang dinilai presentasinya harus ditingkatkan. "Termasuk memberikan perhatian untuk meningkatkan mutu layanan dan sekaligus memastikan daerah harus memiliki tanggungjawab yang kuat agar seluruh warga tercover," ucap Idris. Deputi Direksi wilayah IX Sulselbar BPJS kesehatan Yessi Kumalasari mengatakan Forum komunikasi yang digelar merupakan agenda rutin digelar dua kali dalam setahun. Selain itu, BPJS juga melaporkan kepada pemerintah provinsi Sulbar atas seluruh sinergi dan kolaborasi antara BPJS dan pemangku terkait dari aspek kepesertaan, iuran, dan terutama layanan kesehatan. "Kami menyampaikan terimakasih atas dukungan pemerintah provinsi sepanjang 2023 harapan kami tentu di 2024 yang sudah baik dipertahankan," kata Yessi. Sementara yang belum baik yang dinilai perlu ditingkatkan untuk mengejar ketertinggalan terutama dibeberapa kabupaten. "Harapan kami 2024 Pemprov dapat mengejar ketertinggalan dari sisi kepesertaan, dan yang belum 100 persen cakupannya yaitu kabupaten Pasangkayu," tutupnya. (Rls)

MAMUJU - Pemprov Sulbar melalui Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Sulbar kembali melaksanakan gerakan pangan murah di Taman Karema, Kabupaten Mamuju, Senin 27 November 2023. Gerakan pangan murah ini atau pasar murah dilaksanakan dalam rangka mengendalikan inflasi agar tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan, bahwa pasar murah ini sebagai upaya untuk menyediakan bahan pangan dengan jumlah yang cukup dan harga lebih murah dari pasar. Kadis Ketapang Sulbar Abdul Waris Bestari mengatakan, pasar murah yang dilaksanakan ke-29 kali kurun waktu Maret- November bertujuan mengendalikan inflasi agar tidak naik. "Puluhan ibu-ibu menyerbu pasar murah yang kita laksanakan, kita memberikan discon sembako dari 10 sampai 20 persen," kata Waris. Sementara itu, selama pelaksanaan pasar murah puluhan ibu-ibu langsung melakukan pembelilan, seperti beras, gula, daging ayam, telur ayam ras, bawang merah, bawang putih, minyak goreng dan sejumlah bumbu dapur lainya. "Pasar murah tersebut dilakukan untuk membantu masyarakat dan menekan tingginya inflasi," ungkapnya. Apalagi, kata Waris ini merupakan arahan Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh agar memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat terutama pada sektor pangan. "Harga yang kita tawarkan mulai dari 10 persen sampai 20 persen setiap bahan jenis sembako. Kita harap dengan pasar murah ini, daya beli masyarakat bisa meningkat sehingga perputaran ekonomi di Sulbar bisa lancar," harapnya. Di Pasar Murah Ini, Pemerintah menggandeng sejumlah distributor sembako dalam kota Mamuju serta menggandeng Perum Bulog Divre Mamuju untuk memenuhi keinginan masyarakat di pasar Murah.(rls)

MAMUJU -- Pemerintah Provinsi Sulbar terus berupaya melakukan Penguatan tata kelola Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Sehingga Dinas Kominfopers bersama Center for Digital Society (CfDS) Universitas Gajah Mada (UGM) melakukan monev Evaluasi penerapan SPBE di lingkup Pemprov Sulbar. Melalui sosialisai penguatan SPBE, yang melibatkan seluruh pengelola Website di Masing-masing OPD, pengelola SPBE didorong dapat mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai Birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi. . Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris mengatakan SPBE menjadi penting untuk perbaikan tata kelola pemerintahan. Meskipun saat ini SPBE mengalami stagnasi, namun Pemprov tetap optimis melakukan peningkatan SPBE di seluruh OPD. "Hari ini kita melakukan reviu untuk mendapatkan cermin capaian SPBE di Sulbar, dan cfds dari UGM untuk melihat sampai dimana capaian SPBE kita," kata Idris saat membuka Sosialisasi Dari laporan yang ada SPBE yang ada tidak mengalami kemajuan yang signifikan, penyebabnya karena OPD belum memiliki kesamaan visi terkait SPBE. "Sehingga ada kepala OPD yang sedikit maju dan ada juga stagnan dan ada juga sama sekali tidak memberikan perhatian, nah ini menjadi indikator rotasi kepemimpinan OPD," kata Idris. SPBE menjadi jalan terbaik, untuk membangun ekosistem terkait keterpaduan layanan semakin baik. "Yang paling penting adalah SDMnya di perkuat, kalau mau memperkuat SPBE maka harus di dukung oleh SDM san SPBE harus connect dengan layanan," kata Idris. Kepala Dinas Kominfopers Mustari Mula mengatakan reviu yang digelar nantinya menjadi acuan untuk perbaikan kedepan. "Ini akan menjadi bahan kajian apa indikator yang menjadi kajian untuk perbaikan SPBE di lingkup Pemprov Sulbar," kata Mustari. Ia mengatakan, dalam SPBE beberapa indikator yang menjadi penilaian seperti terkait kebijakan, tata kelola, manajemen dan layanan. "Dalam sisi layanan, alhamdulillah nilai SPBE kita tinggi dibandingkan domain yang lain dan dari sisi kebijakan saat ini sudah melakukan penyusunan Pergub menjadi pedoman penyelenggaraan SPBE," ucapnya. Pelibatan, seluruh admin domain…