Mamuju - Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh menghadiri rapat koordinasi daerah Sensus Pertanian 2023 (ST2023) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Sulbar di Ballroom Grand Hotel Maleo Mamuju, Rabu , 6 Desember 2023 Prof Zudan mengatakan, hasil ST2023 ini sangat penting bagi kemajuan Sulbar, utamanya dalam mengambil kebijakan dalam pemerintahan. Dia mengungkapkan, dirinya dalam menjalankan roda pemerintahan sangat tergantung akan data yang dihasilkan oleh BPS. "Hasil sensus pertanian ini juga, kita semua bisa mengambil manfaat, misalnya bagaimana sektor pertanian bisa mendorong kesejahteraan masyarakat. Bagaimana dengan data ini kita bisa mengembangkan sektor usaha di sektor pertanian," ujar Prof Zudah Sestama BNPP ini menambahakn, 58 persen masyarakat Sulbar bergerak di sektor pertanian. Karena itu dengan selesainya ST2023 dirinya meminta kepala OPD dan para bupati se Sulawesi Barat dapat memanfaatkannya. "Saya ingin OPD dan bupati di Sulbar dapat menggunakan data ini untuk mengambil kebijakan di 2024 ke depan," tegas Prof Zudan. Sedangkan, Kepala BPS Sulbar Tina Wahyufitri mengatakan, ST2023 dilaksanakan untuk mengakomodasi variabel yang dibutuhkan guna kelengkapan data pertanian. ST2023 ini juga menjawab kebutuhan data baik di level nasional maupun internasional. "Pendataan sensus pertanian 2023 mencakup 7 Sektor 7 subsektor yaitu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan serta jasa pertanian," kata Tina. Tina menambahkan, ST2023 bertujuan untuk memotret perubahan struktur pertanian Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Selain itu, juga untuk menyediakan kerangka sampel bagi survei yang akan dilakukan oleh BPS, diantara dua sensus. "Kemudian untuk menyediakan data yang digunakan sebagai benchmark dan rekonsiliasi statistik pertanian yang ada senada dengan tujuan dan manfaatnya," tutup Tina. Untuk data ST2023, jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) sebanyak 193.185 rumah tangga, naik 3,95 persen dari ST2013. Jumlah Usaha Pertanian Perorangan (UTP), turun 0,68 persen dari ST2013. Sedangkan, jumlah Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (UPB) sebanyak 16 unit, naik 14,29 persen dari ST2013. Jumlah…

Mamuju--JF Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulawesi Barat (Sulbar) Farid Asyhadi menghadiri Serial Meeting Penyusunan Draf Standar Operasional Prosedur (SOP) Integrasi Rencana Umum Energi Daerah (RUED) ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Hotel Meganita Mamuju, Rabu 6 Desember 2023. Kegiatan ini diselenggarakan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Bangda Kemendagri), bekerjasama dengan Ford Foundation dan Yayasan Komite Pemantau Legislatif (KOPEL). Pertemuan ini juga dihadiri perwakilan perangkat daerah teknis lainnya, seperti Bappeda Sulbar, Dinas Perhubungan Sulbar, Dinas Lingkungan Hidup Sulbar dan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Peternakan Sulbar. Koordinator Serial Meeting, Firman menjelaskan, tujuan kegiatan itu adalah memberikan input kepada Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah mengenai model SOP untuk mengintegrasikan Perda RUED ke dalam Draf RPJMD di masing-masing daerah provinsi, sesuai dengan kewenangan daerah. "SOP ini akan menjadi ketentuan dan aturan bagi seluruh daerah saat menyusun RPJMD setiap lima tahun," kata Firman . Dia menyampaikan, kegiatan serupa telah dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dan sekarang dilakukan di Mamuju, Sulbar. "Draf SOP yang dihasilkan dari pertemuan ini akan menjadi bahan pertimbangan bagi Kementerian Dalam Negeri dalam menyusun model RPJMD daerah," ucapnya. JF Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda Dinas ESDM Sulbar, Farid Asyhadi mengatakan, kegiatan itu tentunya memberikan dampak positif pada Pemerintah Provinsi Sulbar, terutama dalam penyusunan RPJMD yang menjadi panduan kerja selama lima tahun bagi Gubernur Sulbar yang terpilih. Farid menekankan pentingnya integrasi muatan-muatan matriks target dari Perda Sulbar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Umum Energi Daerah masuk ke dalam Draf RPJMD berikutnya. Disampaikan, terdapat dua konsep SOP dihasilkan dari diskusi oleh seluruh OPD teknis yang hadir. Konsep pertama melibatkan tim lintas sektor yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Sulbar, melakukan evaluasi pencapaian target RUED oleh OPD teknis, hingga terbentuk dokumen rencana kegiatan RUED yang disahkan bersama dan disebut…

Mamuju--Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Amir menerima kunjungan silaturahmi Manager Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K) Sulbar yang baru, Ruli Rizaluddin, Selasa 5 Desember 2023, bertempat di Ruang Rapat Kepala Dinas ESDM Sulbar. Manager UP2K Sulbar, Ruli Rizaluddin mengatakan, sebagai pejabat baru di PT. PLN UP2K Sulbar sudah selayaknya dirinya senantiasa membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah, khususnya Dinas ESDM Sulbar, sebagai mitra strategis dalam pelaksanaan tugas untuk melaksanakan pembangunan proyek ketenagalistrikan di provinsi ini. Beberapa kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan Manager PT. PLN UP2K Sulbar, termasuk dalam memfokuskan upaya melistriki 23 desa di Sulbar yang masih belum memiliki akses listrik PLN, serta beberapa lokasi dusun yang belum menikmati listrik dari jaringan eksisting PLN. Ruli menyampaikan, pada 2023, PT. PLN UP2K Sulbar telah berhasil membangun infrastruktur listrik di 64 lokasi, sebagai langkah konkret untuk memperluas jangkauan pelayanan listrik. "Tahun depan targetnya adalah melibatkan lebih banyak desa yang masih belum berlistrik, dengan harapan dapat mencapai pencapaian 100 persen rasio desa berlistrik di Sulbar," ungkapnya. Adapun kendala yang dihadapi, lanjutnya, yakni perizinan untuk pembangunan jaringan listrik yang harus melewati kawasan hutan lindung. Oleh karena itu, Ruli mengharapkan kerjasama dari Dinas ESDM Sulbar untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan tersebut, melalui koordinasi di Balai Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Sedangkan, tantangan signifikan saat ini adalah pemadaman bergilir yang melanda seluruh wilayah Sulawesi. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya debit air di beberapa pembangkit energi baru terbarukan (EBT). Untuk itu, Dia berharap pemerintah dan PLN dapat mengoptimalkan potensi pembangkit listrik EBT, khususnya di wilayah Sulbar yang memiliki potensi EBT yang besar dan beragam. "Dengan demikian, diharapkan dapat mengatasi kendala pemadaman bergilir dan mengamankan pasokan listrik bagi masyarakat Sulbar," ucapnya. Ruli menambahkan, pihaknya akan terus memberikan dukungan penuh terhadap program pemerintah daerah dalam upaya melistriki daerah Sulbar. Mencakup pelaksanaan…

Mamuju--Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM (Dagperinkop-UKM) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mengadakan Temu Teknis Peningkatan Kapasitas Manajemen Keuangan Modern Bagi Pelaku Koperasi Angkatan I (Pertama) Tahun 2023, di Grand Mutiara Hotel, Jl. Abdul Malik Pattana Endeng, Mamuju, Selasa 5 Desember 2023. Tujuan kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman serta pengelolaan kapasitas manajemen keuangan modern bagi pelaku koperasi. Kegiatan yang akan berlangsung hingga Rabu 6 Desember 2023 tersebut diikuti 30 peserta, terdiri dari aparatur dinas membidangi koperasi dan pengelola/pengurus koperasi. Kepala Dinas Dagperinkop-UKM Sulbar, Bau Akram Da'i mengatakan, strategi yang perlu dikembangkan dalam peningkatan kapasitas manajemen keuangan modern bagi pelaku koperasi di era digitalisasi ini adalah dengan mengukur kinerja non finansial koperasi, restrukturisasi koperasi, yang bertujuan memperbaiki dan memaksimalkan kinerja suatu koperasi. Bau Akram menekankan, laporan keuangan yang dibuat harus mudah dan sistematis, akuntabel dan akurat. Oleh karenanya, diperlukan software akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel dan akurat, setiap saat dapat disajikan dan mudah melakukan penilaian dan evaluasi kinerja koperasi. Dia menuturkan, pengembangan sistem informasi teknologi (IT) pada koperasi tidak harus membangun sistem itu sendiri, namun dapat dilakukan dengan kerja sama dengan pihak ketiga. "Ini agar tercipta koperasi yang modern dengan sistem yang maju, dan yang paling penting dapat meningkatkan kinerja pengelolaan koperasi," ucapnya. (rls)

Mamuju, Badan Pengadaan Barang/Jasa (BPBJ) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Sosialisasi tentang pelaksanaan tender/seleksi pra-DPA, percepatan pengadaan barang/jasa, dan pemanfaatan katalog elektronik, baru-baru ini. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom dan dihadiri oleh 60 peserta dari seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sulbar. Dalam sosialisasi tersebut, Kepala BPBJ Sulbar, Arianto menyampaikan, pelaksanaan tender/seleksi pra-DPA merupakan salah satu upaya untuk mempercepat proses pengadaan barang/jasa. "Melalui metode ini, proses pengadaan dapat dilakukan sebelum anggaran disetujui oleh DPRD," kata Arianto. Arianto menekankan, percepatan pengadaan barang/jasa sangat penting untuk menjamin ketersediaan barang/jasa yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah. Dia juga menyampaikan, BPBJ Sulbar telah menyediakan katalog elektronik yang dapat dimanfaatkan oleh instansi pemerintah untuk pengadaan barang/jasa. Katalog elektronik ini berisi daftar barang/jasa yang telah terdaftar dan telah melalui proses evaluasi oleh BPBJ Sulbar. "Pemanfaatan katalog elektronik dapat mempermudah proses pengadaan barang/jasa," ujarnya. Dalam sosialisasi tersebut, peserta juga diberikan pemahaman tentang penggunaan kontrak elektronik dan penilaian kinerja penyedia. Kontrak elektronik merupakan kontrak pengadaan barang/jasa yang dibuat dan ditandatangani secara elektronik. Sementara itu, penilaian kinerja penyedia merupakan penilaian terhadap kinerja penyedia barang/jasa dalam melaksanakan kontrak pengadaan barang/jasa. Sosialisasi itu diharapkan dapat meningkatkan pemahaman instansi pemerintah di Sulbar tentang pelaksanaan tender/seleksi pra-DPA, percepatan pengadaan barang/jasa, dan pemanfaatan katalog elektronik. Dengan demikian, proses pengadaan barang/jasa di Sulbar dapat berjalan lebih efektif dan efisien. (rls)

Mamuju--Presiden RI Joko Widodo menyerahan Sertipikat Tanah secara simbolis dan meluncurkan Sertipikat Tanah Elektronik, Senin 4 Desember 2023. Dipusatkan di Istana Negara, Jakarta, kegiatan ini digelar secara hybrid dan serentak di seluruh Indonesia. Presiden menyerahan Sertipikat Hak Atas Tanah Program Strategis Nasional Tahun 2023 melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebanyak 2,5 juta sertipkat untuk rakyat. Untuk Sulbar, kegiatan ini diikuti Sekprov Sulbar Muhammad Idris bersama forkopimda, Kepala Kanwil BPN Sulbar dan jajarannya, pimpinan Instansi Vertikal, kepala OPD dan perwakilan masyarakat penerima sertipikat, secara virtual dari Graha Sandeq Kompleks Perkantoran Gubernur Sulbar. Berdasarkan laporan Kepala Kanwil BPN Sulbar, di Sulbar jumlah sertipikat yang diserahkan sebanyak 6.972 sertipikat yang tersebar di 6 (enam) kabupaten, 24 kecamatan, dan 64 desa/kelurahan. Sekprov Sulbar Muhammad Idris berharap kepada masyarakat penerima sertipikat benar-benar menggunakan, memanfaatkan dan memelihara tanahnya. "Usahakan secara aktif terutama untuk tanah-tanah pertanian baik itu sawah, kebun ataupun empang, jangan sampai menjadi tanah kosong saja yang hanya ditumbuhi semak belukar dan tidak berfungsi apa-apa," imbau Idris saat menyampaikan sambutannya Selain itu, juga berpesan menjaga dengan baik batas-batas bidang tanahnya untuk menghindari sengketa ataupun hal-hal yang tidak diinginkan bersama. "Ini semua diharapkan karena sertipikat sebagai bukti kepemilikan yang bapak dan ibu terima dapat dijadikan jaminan modal untuk menunjang kegiatan perekonomian masyarakat, sehingga dapat memberi sumbangsi yang besar bagi peningkatan kesejahteraan," ucapnya. Melalui kesempatan itu, Sekprov Sulbar menyampaikan penghargaan dan apresiasi atas kinerja jajaran Kanwil BPN Sulbar yang telah bekerja keras dalam menuntaskan sertipikasi tanah di provinsi ke-33 ini. "Pemprov Sulbar siap mendukung dan turut serta dalam menyukseskan program-program pertanahan di Sulbar," tutupnya (rls).

Mamuju, --Inflasi Sulbar bulan November tetap aman dan terkendali, saat ini berada di angka 2,21 % (yoy), terendah keempat di Indonesia. Hal itu disampaikan PJ Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh, berdasarkan data terbaru yang dirilis Kementerian Dalam Negeri per 1 Desember 2023 usai mengikuti Rakor Inflasi di Kemendagri , Senin, 4 Desember 2024. Menurutnya , inflasi bulan November ini menunjukkan tren yang positif melihat pada inflasi bulan Oktober di angka 2,92 %. Sehingga terjadi penurunan 0,71 %. "Ini yang terus kita dorong bagaimana agar inflasi kita ini terkendali, artinya tidak terlalu rendah juga tidak terlalu tinggi," ucap Zudan. Untuk itu, Sestama BNPP ini mendorong agar Satgas Pengendalian Inflasi dan OPD terkait senantiasa bekerjasama serta berkordinasi dengan TPID dan kabupaten untuk melakukan pengawasan distribusi pangan di Sulbar. Kata Zudan menguraikan, Selain Operasi Pasar dan Gerakan Pangan Murah, Pemprov Sulbar juga telah menjalankan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) dalam rangka stabilisasi harga beras di Sulbar dengan menyasar seunlah pedagang di pasar tradisional. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulbar Waris Bestari menjelaskan program FDP yakni pemberian subsidi untuk distribusi beras ke sejumlah pedangang. Dia menjelaskan, beras di sejumlah pedagang di Mamuju banyak disuplai dari Polman. Olehnya melalui pemberian subsidi maka harga yang berlaku di Mamuju sama dengan harga di Polman. "Jadi yang disubsidi ini bukan berasnya tetapi distribusinya," kata Waris. (Rls)

Mamuju - Sekprov Sulbar Muhammad Idris menghadiri acara peringatan hari ulang tahun Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Sulbar yang pertama, Selasa ,5 Desember 2023. Peringatan itu dilaksanakan di Kantor sementara PTA Sulbar Jl Yos Sudarso Mamuju. Dalam sambutannya, Muhammad Idris menyampaikan kehadiran PTA Sulbar sangat penting bagi provinsi yang baru berusia 19 tahun itu. Karena, dengan hadirnya PTA Sulbar menunjukkan bahwa sejak berpisah dari Sulsel, Sulbar semakin berkembang. "Kita bersyukur PTA Sulbar sudah beroperasi secara penuh di Sulbar dan tentu saja Sulbar sebagai aktivitas pemerintahan provinsi akan semakin bersaing dengan provinsi-provinsi lain," kata Idris. Idris menambahkan, PTA Sulbar akan memegang pernanan penting dalam memajukan masyarakat di provinsi ke-33 itu dari aspek kepastian-kepastian hukum. Karena itu dia berharap, ke depan PTA Sulbar akan semakin baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. "Selamat kepada seluruh jajaran PTA Sulbar, ini baru ulang tahun pertama namun sudah sanagat baik. Semoga tahun depan sudah bisa melaksanakan ulang tahun di kantor yang baru yang saat ini sementara di bangun," ujar Idris. Sedangkan, Ketua PTA Sulbar Muhammad Alwi berharap dukungan dan doa semua pihak agar pihaknya selalu memberikan pelayanan yang terbaik. Dia bertekan melakukan yang terbaik kepada masyarakat pencari keadilan "Kami juga berharap, doa bapak dan ibu sekalian, karena kami bersama Pj Gubernur Sulbar sementara membangun gedung kantor kami yang sekarang sedang berlangsung diperkirakan selesai pada Juni tahun depan," harap Alwi. Karena itu, Alwi berharap pembangunan gedung kantor PTA Sulbar yang representatif itu akan memberikan semangat pada pihaknya untuk memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat. (Rls)

MAMUJU - Pasar murah yang digelar Dinas Ketahanan Pangan Sulbar di Taman Karema, Mamuju, diserbu warga Mamuju, Senin 4 Desember 2023. Kali ini pasarq murah digelar yang ke-29 kali. Ibu-ibu rumah tangga berbondong-bondong mendatangi pasar murah itu lantaran ada diskon harga bahan pokok 10-20 persen. Semenjak dibuka, konsumen langsung melakukan pembelilan bahan pokok, seperti beras, gula, daging ayam, telur ayam ras, bawang merah, bawang putih, minyak goreng dan sejumlah bumbu dapur lainya. Untuk itu, Pj.Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh mengimbau seluruh OPD turut aktif kendalikan inflasi dan membuat harga tetap terjangkau di masyarakat Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulbar Abdul Waris Bestari yang turun melakukan pemantauan pelaksanaan pasar murah mengatakan, pasar murah tersebut dilakukan untuk membantu masyarakat dan menekan inflasi. "Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka perayaan hari keagamaan natal dan tahun baru, ini juga bertujuan menekan tidak terjadinya kenaikan inflasi secara signifikan," kata Waris, Senin 4 Desember 2023. Gerakan pangan murah atau pasar murah diupayakan dilaksanakan setiap hari Senin dan Selasa menjelang tahun baru. "Jadi dua kali seminggu. Termasuk dilaksanakan di Pasar baru dan pasar lama yang ada di Mamuju," tambahnya. Akan tetapi, menjadi perhatian dalam pelaksanaannya agar tidak adanya kerugian dialami pedagang. "Insya Allah kolaborasi kita bersama Bulog, pedagang, dan instansi lainnya agar inflasi bisa terjaga dengan baik. Kita minta jangan ada memborong dan terjadi penumpukan," ujarnya. Pasar murah ini akan dilaksanakan di semua wilayah yang ada di Sulbar. Dia berharap masyarakat untuk datang. "Kita kerjasama dengan satgas pangan agar tidak terjadi penumpukan. Ini akan laksanakan sampai awal tahun 2024," tutupnya.(rls)

Mamuju-- Dinas Transmigrasi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Temu Teknis Konsultasi Kemitraan Investasi Tahun Anggaran 2023 pada Kawasan Transmigrasi, Kawasan Pedesaan dan Kawasan Ekonomi Baru Provinsi Sulbar di Ballroom Grand Maleo Hotel & Convention Mamuju, Senin 4 Desember 2023 malam. Kegiatan itu mengusung tema "Peran Pemerintah Dearah, Pusat dan Investor Membentuk Kawasan Ekonomi Baru di Kawasan Pedesaan dan Kawasan Transmigrasi Sulbar”. Tujuan kegiatan tersebut dilaksanakan adalah mengoptimalkan koordinasi dan integrasi untuk investasi dan kemitraan kawasan transmigrasi, kawasan pedesaan dan kawasan ekonomi baru. Selain itu, juga menyusun kembali rencana kerjasama dana sharing APBD antar provinsi, antar kabupaten dan dana Bumdes daerah asal ke daerah Sulbar untuk Sulbar ramah investasi. Sekprov Sulbar Muhammad Idris menekankan perlunya dukungan stakeholder secara lintas sektor dan lintas pelaku dalam revitalisasi kawasan transmigrasi, kawasan pedesaan, kawasan ekonomi baru, baik di internal KemendesPDTT, lintas kementerian/ lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pihak lainnya. "Ini sebagai bagian dari upaya pencapaian target RPJMN 2020-2024 bidang revitalisasi kawasan transmigrasi," kata Idris Disampaikan, penyusunan rencana revitalisasi kawasan transmigrasi secara lintas sektor dan lintas pelaku dengan mengacu pada hasil evaluasi tingkat perkembangan kawasan transmigrasi, diperlukan sebagai alat untuk pelaksanaan koordinasi dan integrasi penyelenggaraan transmigrasi secara lintas sektor dan lintas pelaku. Selain itu, penguatan kelembagaan dalam penyelenggaraan transmigrasi/desa lintas sektor dan lintas pelaku, juga diperlukan untuk mempercepat integrasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi. Kepala Dinas Transmigrasi Sulbar Ibrahim mengatakan, melalui kegiatan itu diharapkan terwujudnya komitmen pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pemanfaatan hasil perencanaan kawasan melalui peran Pentahelix berbasis kemitraan dengan pemerintah daerah, akademisi, media, masyarakat dan investor serta perbankan di kawasan transmigrasi/kawasan pedesaan; "Juga diharapkan mendorong pemerintah desa dan Bumdes kawasan transmigrasi (221 Desa) Sulbar menjadi wilayah investasi dengan kemitraan berbasis PDRB," ujar Ibrahim Adapun agenda acara Temu Teknis Konsultasi Kemitraan Investasi TA.2023 yaitu Lokakarya, Pameran UMKM dan Bumdes, serta Coaching…