Malaysia--Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan lawatan ke Malaysia dalam rangka studi ke Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia / Malaysian Agricultural Research and Development Institute (MARDI). Kunjungan studi ini berlangsung 28 – 30 November 2023. Dalam lawatan ini rombongan berjumlah 15 orang, terdiri dari 13 orang stakeholder pertanian dan 3 (tiga) orang dari DTPHP Sulbar sebagai pendamping yakni Masnawi Malik (Kepala Bidang Tanaman Pangan), Misbahuddin Junus (Fungsional Penyuluh) dan Adriani R. Paembongan (Analis Kapasitas Penyuluh). MARDI merupakan lembaga yang didirikan sejak tahun 1969 berada dibawah naungan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan Negara Malaysia, memiliki tugas untuk mengembangkan teknologi pertanian, mulai dari benih/bibit unggul, budidaya pertanian dan pengolahan hasil pertanian, kecuali untuk tanaman kelapa sawit, bukan menjadi kewenangan MARDI. Teknologi yang dikembangkan di MARDI diantaranya Teknologi Budidaya Tanaman di luar zona agroklimat dan Teknologi Pertanian Bandar. Sejak tahun 2020 MARDI mengembangkan Teknologi Kilang Tanaman sebagai industry 4.0 yang merupakan teknik budidaya pada tempat tertentu, dimana seluruh kebutuhan tanaman terkait pencahayaan, nutrisi, suhu media tanaman dikendalikan diberikan sesuai kebutuhan dan dapat dibentuk kandungan tanaman yang dibutuhkan untuk dikonsumsi. Kepala Bidang Tanaman Pangan DTPHP Sulbar Masnawi M. mengatakan, kunjungan itu memberikan banyak informasi dan pengetahuan bagi peserta lawatan. "Dengan adanya studi ini diharapkan dapat meningkatkan hasil pertanian di Sulbar,” katanya. Terkait teknologi pertanian yang dikembangkan oleh MARDI, Dia menjelaskan, seluruh teknologi tersebut menjadi kebutuhan bersama karena perubahan kondisi global merupakan tantangan pengembangan pertanian saat ini dan masa mendatang. (rls)

MAMUJU - Pasar murah yang digelar Dinas Ketahanan Pangan Sulbar di Taman Karema, Mamuju, diserbu warga Mamuju, Senin 4 Desember 2023. Kali ini pasarq murah digelar yang ke-29 kali. Ibu-ibu rumah tangga berbondong-bondong mendatangi pasar murah itu lantaran ada diskon harga bahan pokok 10-20 persen. Semenjak dibuka, konsumen langsung melakukan pembelilan bahan pokok, seperti beras, gula, daging ayam, telur ayam ras, bawang merah, bawang putih, minyak goreng dan sejumlah bumbu dapur lainya. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulbar Abdul Waris Bestari yang turun melakukan pemantauan pelaksanaan pasar murah mengatakan, pasar murah tersebut dilakukan untuk membantu masyarakat dan menekan inflasi. "Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka perayaan hari keagamaan natal dan tahun baru, ini juga bertujuan menekan tidak terjadinya kenaikan inflasi secara signifikan," kata Waris, Senin 4 Desember 2023. Gerakan pangan murah atau pasar murah diupayakan dilaksanakan setiap hari Senin dan Selasa menjelang tahun baru. "Jadi dua kali seminggu. Termasuk dilaksanakan di Pasar baru dan pasar lama yang ada di Mamuju," tambahnya. Akan tetapi, menjadi perhatian dalam pelaksanaannya agar tidak adanya kerugian dialami pedagang. "Insya Allah kolaborasi kita bersama Bulog, pedagang, dan instansi lainnya agar inflasi bisa terjaga dengan baik. Kita minta jangan ada memborong dan terjadi penumpukan," ujarnya. Pasar murah ini akan dilaksanakan di semua wilayah yang ada di Sulbar. Dia berharap masyarakat untuk datang. "Kita kerjasama dengan satgas pangan agar tidak terjadi penumpukan. Ini akan laksanakan sampai awal tahun 2024," tutupnya.(rls)

MAMUJU -- Pemprov Sulbar akan melakukan melakukan rotasi sejumlah pejabat di setiap OPD. Hal tersebut disampaikan Sekprov Sulbar Muhammad Idris saat membuka Pelaksanaan Uji Kompetensi (job fit) JPT Praptama Lingkup Pemprov Sulbar di UPT BKN Mamuju, Senin, 4 Desember 2023. Disampaikan, timsel sudah terbentuk dalam melakukan seleksi terhadap sejumlah pejabat tinggi pratama pemprov Sulbar. Rencananya bakal ditempatkan pada OPD yang dianggap perlu penyegaran. Termasuk mengisi kekosongan pejabat tinggi pratama di tiga OPD, yakni Dinas PUPR Sulbar, Kesbangpol, dan Asisten III. Muhammad Idris menjelaskan, Pj Gubernur Sulbar memiliki kewenangan melakukan pergeseran pejabat dengan syarat memegang rekomendasi Kemendagri dan KASN. Kedua hal ini pun sudah terpenuhi. Tak hanya pada level eselon II, Pemprov Sulbar juga akan melakukan perombakan pada level eselon III. Diketahui saat ini terdapat OPD masih dijabat Plt, yakni Dinas PUPR Sulbar. Selain itu Pemprov juga telah menyusun nomenklatur baru untuk OPD lingkup Pemprov Sulbar. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana (Ortala) Sulbar Hamdani mengatakan, saat ini perubahan kelembagaan yang telah rampung adalah penggabungan antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Balitbangda. "Desember sudah disatukan, termasuk kelembagaan dan keuangannya," ungkapnya.(rls)

MAMUJU -- Percepat penurunan kemiskinan ekstrim, Pemerintah Provinsi Sulbar menggelar Rapat Koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah provinsi Sulbar. Rapat koordinasi yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulbar melibatkan Yayasan JICA (Japan International Cooperation Agency) dan dihadiri stakeholder terkait. Masalah Kemiskinan menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi untuk diselesaikan, Kemiskinan bukan hanya berbicara masalah ekonomi saja tetapi juga di pengaruhi oleh aspek lainnya. Masalah ini tebtu tidak ingin diwariskan kepada generasi selanjutnya, sehingga dibutuhkan startegi yang tepat untuk menyelesaikan masalah Kemiskinan Ekstrem. Sekertaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris mengatakan kegiatan rapat koordinasi merupakan agenda rutin yang digelar dua kali setahun. Tujuannya untuk mengukur sejauh mana yang sudah dilakukan. Menurutnya, saat ini angka Kemiskinan berada ditangan 2,94 persen, angka tersebut merupakan angka penanggulangan kemiskinan dengan kinerja tercepat di Pulau Sulawesi. "Rapat evaluasi selalu harus dibiasakan untuk mengukur sejauh mana capaian dan masalah yang perlu dilakukan perbaikan," kata Idris pada acara Rakor Penanggulangan Kemiskinan Daerah Sulbar di Hotel Maleo Mamuju, Senin,4 Desember 2023 Pada rakor tersebut Pemerintah Provinsi Sulbar juga meminta dukungan JICA (Japan International Cooperation Agency) untuk melakukan penanganan kemiskinan di Sulbar. "Kehadiran JICA dapat memperkuat kita di Sulbar, Kita berkomitmen membangun kerja sama ini lebih produktif kemungkinan program di jica bisa membangun koneksi kebijakan di Provinsi termasuk kepada kawan-kawan di Kabupaten," ucap Idris. Kemiskinan Ekstrem di Sulbar ditargekan dapat ditekan mencapi 10,70 persen pada 2024 mendatang. Sehingga melalui rakor tersebut pemerintah ingin menyatukan persepsi dan menyatukan visi yang sama, termasuk memastikan semua orang harus memiliki data yang sama. Apalagi saat ini Pertumbuhan ekonomi Sulbar terlihat membanggakan karena pertumbuhan ekonomi Sulbar di tahun 2023 sudah mencapai 7,5 persen. Selain itu untuk menyelesaikan masalah Kemiskinan Ekstrem, peningkatan Kualitas SDM di Sulbar, harus terus ditingkatkan, utamanya menekan masalah anak tidak sekolah. "Kita ingin memastikan agar seluruh anak di Sulbar mengeyam pendidikan, untuk peningkatan kualitas…

MAMUJU --Pj Gubernur Sulbarz Prof.Zudan Arif Fakrulloh berharap seluruh OPD agar memastikan solusi terhadap pencapaian kinerja tahun 2023. PJ Gubernur Sulbar, Prof Zudan melihat beberapa program berpotensi tidak selesai hingga 31 Desember, olehnya terhadap OPD dituntut untuk bekerja lebih disiplin, adaptif dan lebih cepat. Dia menguraikan, mengenai kedisiplinan berarti disiplin terhadap waktu, yaitu melatih waktu dalam bekerja. "Pekerjaan bukan hanya di kantor tetapi pekerjaan bisa darimana pun yang penting adalah kinerja. Ada kinerja yang harus dikerjakan di kantor tetapi ada kinerja yang bisa kita selesaikan dari manapun," kata Prof Zudan dalam apel virtual Senin, 4 Desember 2033. Selanjutnya, disiplin terhadap target kinerja, yaitu memastikan setiap pekerjaan memiliki output dan outcome yang terukur, artinya berdampak langsung ke masyarakat. Sehingga PJ Gubenur Sulbar, Prof Zudan meminta agar setiap OPD mengecek kembali kinerja tahun ini. Dia menyarankan setiap OPD melakukan mitigasi risiko atas setiap program yang berpotensi tidak dapat selesai hingga 31 Desember. "Tolong cek semua pekerjaan yang berpotensi tidak selesai seratus persen sesuai dengan target, segera cari solusinya," kata Prof. Zudan Selain disiplin, Sestama BNPP ini berharap setiap OPD agar bekerja adaptif, yaitu melakukan penyesuaian-penyesuain terhadap perubahan situasi. Salah satunya terkait penerapan tanda-tangan elektronik. Diharapkan seluruh bagian tidak lagi menggunakan tandatangan cap. "Yang tidak boleh hanya perda dan perkada, selebihnya bisa. Dengan adaptasi ini teman-teman bisa bekerja dari manapun sehingga bisa bekerja lebih cepat. Tidak ada lagi dengan alasan keterlambatan," pungkasnya Lanjut Prof.Zudan, disampaikan salah satu kelemahan di OPD adalah tidak cepat melakukan eksekusi masalah. Salah satu kekurangan kita adalah tidak cepat dalam mengeksekusi masalah. Untuk itu diharapkan agar OPD bergerak lebih cepat. (Rls)

MAMUJU,--Kepala Dinas PUPR Sulbar Rachmad menjadi Inspektur Upacara pada peringatan hari Bakti Pekerjaan Umum (Harbak) ke 78 Tahun di Balai Pengawasan Jalan Nasional (BPJN) Sulbar, di Kantor BPJN, Jln.Arteri Mamuju, Minggu ,3 November 2023 Rachmad menyampaikan, Peringatan Hari Bakti PU diselenggarakan oleh Departemen Pekerjaan Umum (PU) di berbagai tempat di seluruh wilayah Indonesia dengan rangkaian kegiatan atau acara tema Hari Bakti PU 2023. Di Sulbar peringatan Harbak digelar dengan pelaksanaan upacara di BPJN Sulbar dengan melibatkan berbagai instansi Pekerjaan Umum, hadir dengan seragam pakaian adat. Upacara dimulai dengan pembacaan sejarah peristiwa 3 Desember 1945 yakni pertempuran di Gedung Sate Bandung yang menjadi dasar peringatan Hari Bakti PU. Membacakan amanah Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Rachmad menyampaikan apresiasi kepada seluruh insan PUPR atas kerjasama, kerja keras dan dedikasi yang tinggi sehingga berhasil menyelesaikan berbagai tugas dan amanah pembangunan infrastruktur. Baik infrastruktur ekonomi maupun infrastruktur sosial yang sangat dibutuhkan masyarakat "Tugas dan amanah tadi adalah wujud dari kepercayaan yang tinggi diberikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo sekaligus cermin dari harapan yang besar dari masyarakat atas hadirnya infrastruktur yang berkualitas. Kita harus terus istiqomah dalam menjaga kepercayaan para pemimpin negara dan publik kepada kementerian PUPR yang kita cintai ini," ucap Rachmad. Rachmad melanjutkan dengan menguraikan berbagai kinerja Kementerian PUPR sepanjang 2023, mulai dari mendukung penyelenggaraan event event internasional seperti KTT ASEAN ke-42, Renovasi Taman Mini Indonesia Indah, melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar IKN, Selain itu 88 Proyek strategis nasional telah selesai seperti bendungan Jalan Tol, Irigasi, Sistem Penyediaan Air Minum, Program 1 juta Rumah, dan beberapa program lainnya. "Kerja keras, kekompakan, kebersamaan dan kerjasama dari seluruh unsur terkait termasuk mitra kerja PUPR yang saya cintai menyongsong terakhir kabinet Indonesia, Saya ingin mengingatkan kembali pesan bapak presiden Jokowi dalam penyerahan Dipa 2024 yang pertama, gunakan anggaran yang telah diberikan secara disiplin, teliti dan tepat sasaran. Kedua…

MAMUJU --Sulbar menerima dua penghargaan sekaligus belum lama ini dari Award Asosiasi Big Data Dan AI (ABDI. Pertama penghargaan kepada Pemprov Sulbar atas kesuksesan Pemprov Sulbar mendorong Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia menuju era digitalisasi. Khusus kepada PJ Gubernur Sulbar Prof.Zudan Arif Fakrulloh penghargaan diterima atas kepemimpinannya yang dinilai berhasil melakukan tranformasi digital dalam organisasi publik. Kini, tercatat 17 penghargaan dan Prestasi yang diraih Provinsi Sulbar dari berbagai instansi di pusat selama PJ Gubernur Sulbar, Prof Zudan menahkodai Sulbar sejak dari Mei 2023 sampai sekarang. Selanjutnya, 15 penghargaan lainnya tersebut antara lainnya, dari Mendikbud Ristek atas Transformatif Pembelajaran, Perencanaan Berbasis Data, Implementasi Kurikulum Merdeka Mengajar, Program Sekolah Penggerak. Penghargaan Indonesian Awards dari Inews Media Group kategori Excellent Awards for Strategic Initiative, Penghargaan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) atas penerapan SPBE melalui APlikasi Srikandi, Penghargaan sebagai Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Terbaik II Wilayah Sulawesi. Penghargaan dari Direktur Utama LARS DHP atas pemenuhan Standar Layanan Kesehatan, Penghargaan atas percepatan pengembangan kawasan transmigrasi Sulbar dari KemendesPDTT, Penghargaan dari Kementrian Kominfo sebagai instansi terbaik kedua dalam pemanfaatan Srikandi tingkat Pemerintah Provinsi. Penghargaan Pembinaan Program Kampung Iklim (Proklim) Tingkat Nasional tahun 2023 atas peran dalam mendorong pelaksanaan Proklim di kabupaten, penghargaan Insentif fiskal pengendalian inflasi daerah, Penghargaan dari Kementrian Kesehatan dengan capaian indikator pemetaan risiko penyakit infeksi emerging dan dokumen rekomendasi ketiga terbaik, Penghargaan atas kinerja penurunan kemiskinan ekstrem tercepat di Pulau Sulawesi. Berikutnya penghargaan dari Kementrian Kesehatan sebagai Provinsi Terbaik Dalam Rangka Kewaspadaan Dini Respon Terhadap Penyakit yang Menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB)/Wabah, Penghargaan dari kementrian Hukum dan HAM RI atas Kontribusinya melakukan Sinergitas Dalam Rangka Layanan Kesehatan dan Pengendalian Penyakit Menular Bagi WBP di Lapas, Rutan, dan LPKA di Lingkungan Kemenkumham Sulbar. Capaian di bidang olahraga, 12 cabor antara lain Pertina, Futsal dan Dayung untuk pertama kali…

MAMUJU , - Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sulbar menggelar lomba senam jasmani bersama dalam rangka memperingati hari Dharma Wanita ke 24. Ketua Panitia HUT Dharma Wanita , Nurhidayah mengatakan kegiatan senam kesegaran jasmani yang digelar dalam rangka memperingati hari darma wanita persatuan ke 24. "Semoga ibu-Ibu Dharma Wanita di Provinsi Sulbar tetap sehat jasmani dan rohani sehingga DWP bermanfaat bagi masyarakat,"kata Nurhidayah, Jumat, 1 Desember 2023 Ia berharap, melalui peringatan HUT DWP semoga seluruh pengurus semoga Dharma Wanita sukses dan sehat jasmani rohani dalam melaksanakan program ke Dharma Wanitaan. "Yang terpenting bagaimana darmawanita selalu membangun jalinan silaturahmi antar seluruh pengurus," ucapnya. Dharma Wanita provinsi bersama seluruh pengurus akan terus bergerak berkolaborasi bersama pemerintah provinsi Sulbar. (Rls)

Makassar--Penyelenggaraan pemerintahan daerah menuntut kreatifitas dan inovasi dalam membangun dan menerapkan manajemen pemerintahan yang efisien dan efektif. Keterbatasan yang dihadapi oleh pemerintah berupa kualitas dan kuantitas sumberdaya, baik anggaran, SDM maupun sarana dan prasarana, tidak sepatutnya menjadi penghalang bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Hal itu dapat dilakukan melalui mekanisme kerja sama daerah yang membawa manfaat bagi pihak-pihak yang bekerjasama melalui pendekatan saling melengkapi dan mendapatkan solusi yang dihadapi. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) melalui Biro Pemerintahan dan Kesra menggelar Rapat Koordinasi dan Inventarisasi Kerja Sama Daerah Dalam Mendukung Pengendalian Inflasi dan Pembangunan Ibu kota Nusantara, Jumat 1 Desember 2023. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Remcy Jl. Boulevard Blok F No. 9 Makassar tersebut dihadiri Sekprov Sulbar Muhammad Idris, beberapa kepala OPD Pemprov Sulbar, perwakilan Pemprov Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Kalimantan Timur (Kaltim), juga hadir Pemprov Gorontalo secara virtual. Salah satu agenda rapat yakni penyusunan draft kesepakatan bersama. Melalui rapat tersebut diharapkan terwujudnya kerja sama daerah antara Pemprov Sulbar dengan Pemprov Sulsel, Kaltim dan Gorontalo dalam pembangunan dan pengembangan potensi daerah. Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengatakan, rapat itu merupakan wahana dan sarana untuk lebih memantapkan hubungan keterikatan antar daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyelaraskan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah, serta meningkatkan pengetahuan teknologi dan kapasitas fiskal. "Melalui rapat hari ini dapat menginventarisir segala persoalan pembangunan dan merumuskan kebijakan yang menjadi jawaban terhadap masalah yang dihadapi dan dapat segera diwujudkan melalui kerja sama daerah, yang diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antar daerah, penyediaan pelayanan umum, dan peningkatan investasi dan ekonomi dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata Idris Menurutnya, kerja sama daerah dipandang dapat mendorong percepatan terwujudnya visi misi kepala daerah karena pendekatan itu menitikberatkan pada aspek sinergi, efisien dan efektifitas. "Olehnya itu, kita harapkan kerja sama ini segera dapat diwujudkan…

MAMUJU, --DPRD Sulbar dan Pemprov Sulbar menyepakati Ranperda APBD Sulbar Tahun 2024 melalui Sidang Paripurna di kantor sementara DPRD Sulbar, Kamis 30 November 2023 malam Disepakati postur ABBD 2024, Pendapatan Rp1.894.560.281.682 dan Belanja Rp1.837.741.899.734 Pembiayaan Netto 56.818.381.948. Silpa 0. Penjabat Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh secara virtual menyampaikan terima kasih atas dukungan DPRD Sulbar serta kerja keras TAPD. Disampaikan RAPBD 2024 disepakati dengan dasar komitmen menghasilkan APBD Sehat, kuncinya tidak boleh defisit. "Semua ini didedikasikan untuk Sulbar. Ini tidak lepas dari arahan Kemendagri. APBD harus sehat. Salah satu kunci tidak boleh ada kekurangan likuiditas, atau defisit pada setiap tahapan pembayaran yang mungkin akan dilalui," terang Prof.Zudan. Disampaikan, salah satu kewajiban yang harus diselesaikan dalam APBD 2024 adalah penyelesaian utang-utang Pemprov Sulbar. "Hutang-hutang pemda atau kewajiban-kewajiban yang belum terbayarkan bertahun-tahun segera dilunasi karena tanahnya sudah dipakai oleh Pemda seperti tanah bandara, tanah di arteri dan lain lain. Masyarakat sangat berharap semua bisa di lunasi di tahun 2024," ucap Prof.Zudan. Sestama BNPP ini juga mengajak seluruh anggota DPRD Sulbar agar bersama sama menjelaskan kepada masyarakat atas keterbasan fiskal yang dimiliki Sulbar saat ini. "Ini tidak lepas dari adanya kewajiban Pemprov untuk membayar hutang dana PEN kepada Pemerintah Pusat hampir 100 M Ini yang harus dijelaskan kepada masyarakat," sebutnya. Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi mengatakan, atas komitmen APBD Sehat inilah sehingga terpaksa sejumlah program, khususnya aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam pokok pokok pikiran DPRD Sulbar belum dapat dijalankan. Olehnya , Suraidah memohon maaf kepada masyarakat sebab apa yang telah diperjuangkan belum dapat dijalankan pada 2024. "Utang ini sudah bertahun-tahun jangan sampai tidak dibayar. Karena itulah aspirasi diarahkan kesana," tutup Suraidah. (Rls)