Kominfo Sulbar --Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengikuti rapat koordinasi (rakor) pemantapan pelaksanaan pelantikan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota hasil pemilihan serentak 2020, secara virtual dari rumah jabatannya, Rabu 24 Februari 2021. Rakor yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Otda Kemendagri) tersebut, dipimpin langsung Dirjen Otda Kemendagri Akmal Malik. Dirjen Otda Kemendagri, Akmal Malik menegaskan, pelantikan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota terpilih agar dilaksanakan terbatas dengan hanya dihadiri 25 orang saja. "25 orang saja yang hadir dalam pelantikan tersebut, di antaranya yang melantik, saksi-saksi beserta rohaniawan dan yang akan dilantik. Untuk istri yang akan dilantik menjadi Ketua TP-PKK agar dilantik di ruangan yang berbeda,"kata Akmal Akmal menuturkan, sesuai yang disampaikan Mendagri pelantikan diharapkan tidak menimbulkan klaster pelantikan. "Dari apa yang pak menteri sampaikan, kiranya capaian capaian baik yang sudah kita lakukan bersama selama pilkada sehingga tidak menimbulkan klaster pilkada. Olehnya itu kami berharap pelantikan juga tidak menimbulkan klaster pelantikan, kita tidak mau lagi di bully oleh masyarakat karena euforia pelantikan yang tidak bisa kita tangani,”tandasnya Selain membuka ruang melaksanakan proses pelantikan secara luring dengan menerapkan protokol kesehatan (protkes) yang ketat, lanjut Akmal, Mendagri juga mempersilahkan bagi provinsi yang ingin melakukan pelantikan dengan pendekatan daring. “Kita ingin memberikan contoh, memberikan pelajaran kepada masyarakat bagaimana tetap beraktifitas tetapi dengan protokol kesehatan yang baik, karena pelantikan ini adalah prosesi yang menjadi perhatian semua orang, baik pendukung yang menang ataupun yang kalah,"ucapnya Sementara itu, Sekprov Sulbar Muhammad Idris menyampaikan, Sulbar akan melaksanakan pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih secara langsung atau tatap muka mulai pukul 09:30 Wita dengan menerapkan protkes yang ketat, dan semua yang hadir diwajibkan melakukan rapid tes antigen. “Untuk menghindari kerumunan, pelaksanaan pelantikan bupati dan wakil bupati dengan melalui protokol kesehatan yang lebih ketat, setelah itu dilanjutkan pelantikan Ketua TP-PKK,"kata Idris (deni)

Kominfo Sulbar—Komisi IV DPRD Sulteng melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Pemprov Sulbar, Rabu 24 Februari 2021. Kedatangan rombongan Komisi IV DPRD Sulteng yang diketuai Alimuddin, disambut oleh Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, di rumah jabatannya. Sekprov Sulbar, Muhammad Idris mengatakan atas nama Pemprov Sulbar mengapresiasi kedatangan rombongan Komisi IV DPRD Sulteng di Sulbar. "Saudara terdekat yang paling pertama masuk sesudah gampa yaitu Sulteng, terima kasih atas dukungannya termasuk kepada berbagai pihak dari Sulteng,"kata Idris Dalam pertemuan itu, Idris menyampaikan mengenai kondisi Sulbar pasca dilanda gempa bumi bermaknitudo 6,2 pada 15 Januari 2021 lalu. Disampaikan, Sulbar yang menjadi provinsi paling muda di Sulawesi dan baru merangkak tiba-tiba harus memulai lagi dari kilometer satu setengah, pasalnya saat ini Sulbar berada diposisi pusat transisi darurat pasca gemba bumi, dan ini sudah minggu kedua. "Memang kita prihatin atas gempa yang terjadi karena adanya korban jiwa sebanyak 109 orang dan kerugian yang ditafsir kawan-kawan kurang lebih Rp 1 triliun, karena banyaknya unit-unit pemerintah yang rusak terutama sekolah-sekolah banyak yang terdampak, kemudian rumah yang rusak luar biasa. Wilayah yang terdampak sebanyak sembilan kecamatan, serta rumah yang rusak kurang lebih 14 ribu unit dan itu termasuk dalam skala besar BNPB,"beber Idris Lebih lanjut Idris menyampaikan, tiga minggu pertama pasca gempa adalah tanggap darurat, kira-kira lima sampai enam minggu masih dapat dukungan dari pemerintah dan sedikit demi sedikit dapat dipastikan pengalihan tahap rekonstruksi dan rehabilitasi berjalan dengan lancar. Ketua rombongan Komisi IV DPRD Sulteng, Alimuddin mengatakan, kunjungannya ke Sulbar untuk melakukan koordinasi terkait beberapa hal, yakni dampak gempa bumi di Mamuju-Majene, penanganan covid-19 pasca gempa bumi, serta kondisi pendidikan di Sulbar pasca gempa bumi. Alimuddin menuturkan, Sulbar adalah salah satu daerah yang memiliki rawan bencana, olehnya itu menurutnya kedua provinsi tersebut bisa bersama-sama mengusulkan ke pusat agar daerah ini baik, khususnya regional Sulawesi. "Regional Sulawesi bisa mendapatkan prioritas yang…

Sinergitas dengan semua stakeholder, bangun komunikasi yang intens, dan lakukan pendalaman terhadap program yang prioritas dan mendesak agar tidak salah dalam menetapkan dan melaksanakan program. Penekanan itu disampaikan Wagub Sulbar, Enny Anggraeni Anwar saat membuka Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) tahun 2022 yang dilaksakan melalui video conference, Rabu, 24 Februari 2021. Dalam forum tersebut, Wagub Enny Anggraeni Anwar juga menyampaikan enam hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Sulbar. Pertama, tahapan dan proses perencanaan, agar diikuti dan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, lakukan sinkronisasi dengan kebijakan pembangunan nasional yang telah tertuang pada pada peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020tl tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 sesuai dengan hasil koordinasi Kementrian/lembaga dengan masing-masing OPD.Ketiga, fokus terhadap pencapaian target pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Keempat, program dan kegiatan diarahkan untuk melakukan percepatan pemulihan ekonomi akibat adanya Covid-19 dan pasca gempa bumi yang telah melanda sebagian wilayah Kabupaten Majene dan Mamuju baru baru ini. Kelima, agar kepala OPD mempedomani tema, prioritas, serta arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2022 untuk dijabarkan kedalam rencana kerja OPD. Keenam, segera rumuskan program dan kegiatan prioritas yang hasilnya dapat dirasakan langsung serta memiliki manfaat bagi masyarakat. Sekprov Sulbar, Muhammad Idris dalam arahannya menyampaikan empat isu strategis wilayah Sulawesi Barat. Yaitu, belum optimalnya nilai tambah dan produktivitas dari komoditas unggulan , infrastruktur dasar dan komoditas belum memadai, kualitas SDM masih rendah terutama terkait angka stunting yang tinggi, dan belum optimalnya aspek mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana berdasarkan tipologi kebencanaan daerah. Dalam forum RKPD tersebut Sekprov Muhammad Idris juga menyampaikan beberapa prioritas provinsi. Prioritas provinsi I adalah penyediaan infrastruktur pelayanan dasar, prioritas provinsi II yaitu akselerasi pembangunan ekonomi, prioritas provinsi III yaitu pembangunan manusia, prioritas provinsi IV yaitu Pemberdayaan lingkungan hidup dan Mitigasi bencana,…