MAJENE – Hasil pendataan kerusakan rumah akibat gempa di kabupaten Majene telah rampung. Laporan kerusakan rumah telah dipilah berdasarkan kategori rusak berat, sedang dan ringan. Hasil pendataan itu telah dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Majene. Memuat hasil pedataan tahap pertama dan tahap kedua. Calon penerima bantuan kerusakan rumah yang tertuang dalam SK ini akan di assesesment oleh pemerintah pusat untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan. Pada tahap I, kerusakan rumah warga di Kabupaten Majene dilaporkan sebanyak 4.099 unit rumah. Dengan rincian, rusak berat sebanyak 1.774 unit, rusak sedang mencapai 1.140 unit, dan rusak ringan 1.185 unit. Sementara hasil pendataan tahap akhir atau II, sebanyak 3.141. Ada 1.323 unit rumah terkategori rusak ringan, 587 rusak sedang, 1.231 rusak berat. "Kami berharap bantuan ini terealisasi, kami bersyukur dan siap menunggu keputusan pemerintah. Tapi kalau bisa, ya lebih cepat lebih baik" harap Kadir, salah seorang warga Majene. Total keseluruhan rumah yang rusak dalam dua tahap pendataan ini sebanyak 7.240 unit rumah. Dengan rincian, rusak berat mencapai 3.005 unit, rusak ringan sebanyak 1.727, dan yang rusak berat sebesar 2.508 unit. Kerusakan rumah yang terdata ini berada di lima kecamatan yakni, Kecamatan Ulumanda, Malunda, Tameroddo Sendana, Tubo Sendana dan Kecamatan Sendana. Data tersebut telah diserahkan untuk ditindaklnjuti Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, rumah terdampak gempa akan mendapatkan bantuan dana sebesar Rp 50 juta untuk yang rusak berat, Rp 25 juta yang rusak sedang dan Rp 10 juta rusak ringan. Rencana pemberian bantuan ini juga disampaikan Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Mamuju beberapa hari setelah gempa magnitudo 6,2. Kerusakan rumah akibat gempa terjadi di Kabupaten Mamuju, Majene dan Mamasa. (Bidang Data, Informasi dan Humas Pos Komando Transisi Darurat)

Sekprov Sulbar melakukan rapat dengan pimpinan OPD terkait penyesuaian anggaran tahun 2021 di Posko Transisi Bencana Gempa, Rabu, 17 Februari 2021. Rapat tersebut sebagai tindak lanjut dari Instruksi Mendagri (Inmendagri) tentang Perpanjangan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro hingga RT , dimana mengarahkan realokasi dan refocusing Dana Alokasi Umum (DAU) untuk dipergunakan pada keperluan vaksinasi mulai dari operasional pemantauan dan penanggulangan pasca vaksinasi, distribusi, pengamanan, dan penyediaan tempat penyimpanan vaksin serta insentif tenaga kesehatan yang turut melaksanakan vaksinasi Covid-19. Untuk penyesuaian anggaran 2021, sebanyak 13 OPD yang dilakukan penyesuaian, antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Tanaman Pangan Holtikura dan Peternakan, Dinas Kehutanan, Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral, Dinas Transmigrasi, Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UKM, Dinas Perkebunan. "Untuk 13 OPD ini, tidak ada pengurangan, yang ada penyesuaian program berdasarkan tuntutan untuk penanganan Covid 19, yang diharapkan kepada kepala-kepala OPD terpilih untuk bisa berdiskusi secara internal. Untuk itu, kepada OPD terkait untuk bisa melakukan penyesuaian program kegiatan , yang intinya menyesuaikan terhadap tekanan-tekanan kebutuhan penanganan covid. Untuk 13 OPD yang tidak termasuk dalam OPD yang disesuaikan anggarannya, kiranya tidak bekerja apa adanya , tetapi mensupport OPD yang mendapat tugas untuk disesuaikan anggarannya, "kata Sekprov Muhammmad Idris dalam pertemuan tersebut Mantan Deputi LAN RI itu juga menyampaikan, rencana penyesuaian anggaran sebesar delapan persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) atau sebesar Rp 81 miliar lebih. Kepala BPKPD, Amujib mengatakan, tidak terdapat pemotongan anggaran, konsekuensi dari tidak adanya pemotongan berarti tidak ada penambahan. "Khusus untuk Dinas Kesehatan, akan ada penambahan anggaran untuk insentif tenaga medis dan hal-hal lain untuk penanganan Covid tetapi dibatasi berdasarkan kewenangan dengan sumber pembiayaan dari dana BTT (belanja tak terduga). (deni)

Kominfo Sulbar -- Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar menghadiri sekaligus menyaksikan pengucapan dan penandatanganan deklarasi janji kinerja dan pencanangan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM oleh jajaran Kanwil Kemenkumham Sulbar, Rabu 17 Februari 2021. Berlangsung di Kanwil Kemenkumham Sulbar, pengucapan dan penandatanganan deklarasi janji kinerja dan pencanangan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM lingkup Kemenkumham Sulbar, dipimpin langsung Kepala Kanwil Kemenkumham Sulbar, M. Anwar. Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar mengatakan, kegiatan tersebut sebagai wujud komitmen Kanwil Kemenkumham yang dirangkai dalam bentuk penandatanganan deklarasi janji kinerja dan pencanangan pembangunan zona integritas Kemenkumham 2001. Selain itu, juga merupakan penguat semangat menghadapi keterbatasan karena pandemi Covid- 19 dan masa transisi pasca gempa. Ali Baal berharap, pencanangan pembangunan zona integritas pada Kanwil Kemenkumham Sulbar dapat ditindaklanjuti dengan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat Sulbar sesuai harapan masyarakat untuk seluruh jenis layanan tanpa ada diskriminasi. "Pertahankan layanan yang sudah baik, evaluasi dan perbaikan sesuai dengan kebutuhan serta menggunakan kearifan lokal untuk mendukung semua kinerja pelayanan kepada masyarakat,"imbau mantan Bupati Polman dua periode itu Ali Baal menekankan, untuk dapat bangkit bersama membenahi semua sektor di daerah dibutuhkan kolaborasi sesuai bidang tugas masing-masing. Kepala Kanwil Kemenkumham Sulbar, M. Anwar menyampaikan, deklarasi janji kinerja dan pencanangan pembangunan zona integritas tersebut merupakan momentum untuk membentuk komitmen jajaran Kemenkumham dalam memberikan pengabdian dan loyalitas tanpa batas kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. "Hal tersebut diharapkan kiranya seluruh jajaran Kemenkumham berjanji dengan sepenuh hati untuk memberikan yang terbaik pada negeri,"ucap Anwar Dalam melaksanakan pembangunan zona integritas menuju WBK/ WBBM di wilayah Sulbar, Anwar berharap, selalu ada kerjasama dan penguatan dari jajaran Kejaksaan Tinggi, Perwakilan Ombudsman serta arahan Gubernur Sulbar. Ia menambahkan, di tengah kondisi pandemi Covid- 19 pihaknya tetap melaksanakan pelayanan publik dengan berbagai inovasi melalui layanan publik secara online, serta pelaksanaan tugas dan fungsi berbasis teknologi informasi dengan tetap menjaga kualitas pelayanan…

Kominfo Sulbar -- Pemprov Sulbar berencana membuat buku sejarah terjadinya bencana alam gempa bumi yang melanda Kabupaten Mamuju dan Majene, Sulbar, pada 14 dan 15 Januari 2021 lalu. Sehubungan hal tersebut, melalui Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Kominfopers) Sulbar menggelar pertemuan dalam rangka pembahasan pengumpulan data yang akan dijadikan sebuah buku sejarah terkait peristiwa itu, yang berlangsung di Posko Dinas Kominfopers Sulbar, Senin 15 Februari 2021. Kepala Dinas Kominfopers Sulbar, Safaruddin Sanusi mengatakan, pembuatan buku tersebut dinilai dapat menjadi salah satu cara penanganan dan pembelajaran mengenai bencana alam kedepan. "Buku ini dibuat dalam versi satu sejarah, walau pahit tetapi harus dibuat menarik sehingga masyarakat dapat membaca dan memahami betul peristiwa bencana alam yang melanda Sulbar baru-baru ini," kata Safaruddin Disampaikan, sebagai mana yang telah diketahui secara seksama di Sulbar hanya memiliki tiga minggu masa tanggap darurat ditambah dua bulan masa transisi. Itu berarti pemulihan perekonomian Sulbar dinilai cepat dan hal tersebut akan dipublikasikan, yakni salah satunya melalui pembuatan buku sejarah tersebut. Penulis Buku Daeng Rioso yang juga merupakan Komisioner KPU Sulbar, Adi Arwan Alimin mengemukakan, dalam pembuatan buku terkait bencana alam yang melanda Sulbar tentu melalui berbagai tahapan panjang. "Pembuatan buku ini tentu melalui tahapan panjang, dikarenakan bencana ini belum selesai sehingga dibutuhkan waktu pengumpulan data yang panjang. Maka dari itu inti dari pertemuan kita ini adalah pengumpulan data, "sebutnya Adi Arwan berharap, sekiranya pembuatan buku tersebut harus didukung penuh dengan foto dokumentasi dari lapangan yang memiliki makna yang mendalam dan diperkuat melalui narasi. Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Para Kepala Bidang Dinas Kominfopers Sulbar, Direktur Media Kantinting.Com, Anhar dan Tim Bagian Data, Informasi dan Humas. (farid)

Dunia pendidikan di Sulbar juga tak luput dari dampak gempa Majene-Mamuju. Data Dinas PU provinsi Sulbar menyebutkan, 153 gedung sekolah di Kabupaten Mamuju dalam kondisi rusak. 76 diantaranya rusak berat, 48 rusak sedang dan 29 terkategori rusak ringan. 76 sekolah yang rusak berat, terdiri dari, SD dan TK/PAUD masing masing 35 unit. SMA, SMK dan SMP masing masing 2 unit yang rusak berat. Sementara gedung SLB hanya mengalami rusak ringan dan sedang. Gedung SD menjadi sarana pendidikan yang paling banyak mengalami kerusakan. Jumlahnya mencapai 74 unit. Menyusul gedung TK/PAUD sebanyak 50 unit. Kemudian SMP sebanyak 10 unit, 11 unit SMP, 10 unit SMK, 6 SMA dan 2 unit SLB. Sementara itu, untuk gedung perkantoran yang terdampak gempa. Setelah dilakukan assesment, Dinas PU Sulbar mencatat, sebanyak 77 unit gedung kantor yang rusak di Kabupaten Mamuju. Terdiri dari 33 unit kantor lingkup Pemprov Sulbar, 29 Instansi vertikal dan Pemkab Mamuju 25 unit kantor. Aktivitas perkantoran di lingkup Pemprov Sulbar hingga kini masih berlangsung di bawah tenda. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan menghindari resiko jika terjadi gempa susulan. Aktivitas di bawah tenda juga masih diputuskan sembari menunggu hasil assesment gedung kantor terdampak gempa yang sementara berlangsung. Dinas PU Sulbar masih melakukan assesment kondisi perkantoran di Sulbar. "Sampai dengan saat ini, kami telah melakukan assesment sekitar 100 an gedung " sebut M Aksan, Kadis PU, saat rapat evaluasi di Posko Transisi Darurat, tadi pagi. Penanganan bencana gempa kini masa memasuki masa transisi darurat menuju pemulihan. Masyarakat berharap besar kepada pemerintah pusat maupun daerah agar aktivitas pendidikan dan perkantoran di Sulbar dapat berjalan normal seperti sebelumnya. (Bidang Data, Informasi dan Humas, Pos Komando Transisi Darurat)

Kominfo Sulbar - Evaluasi terhadap penaganan bencana di masa transisi terus dilakukan Pemprov Sulbar. Pada Senin, 15 Februari 2021, Sekprov Sulbar, Muhammad Idris melakukan rapat dengan tim yang tergabung dalam Pos Transisi Darurat Pemulihan Bencana di Posko Transisi Kantor Gubernur Sulbar Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengatakan, rapat tersebut untuk mengetahui progres-progres dalam penanganan bencana alam, utamanya yang membahas lima sektor seperti kepengungsian, penanganan kesehatan, bantuan loggistik,penanganan keamanan dan Pelaku UMKM yang terdampak bencana "Kita ingin melihat penanganan-penanganan yang memang harus kita dahulukan secara terkendali dari kegiatan-kegiatan, prioritas yang memang harus dilaksanakan,"tutur Idris Idris juga mengatakan , terkait penanganan kesehatan sejauh ini, masih bisa terkendali dengan baik walaupun, masih banyaknya kasus-kasus yang respon penanganannya dilapangan agak lambat, dikarenakan laporan-laporan dari setiap kecamatan atau desa yang terdampak itu kurang tanggap dan lamban. Meski demikian, dalam hal penanganan kesehatan di pengungsian ini, tidak akan menjadi tempat perkembangbiakan jenis-jenis penyakit baru. Idris juga menjelaskan mengenai kartu kepesertaan BPJS yang tidak aktif, bahwa skema dukungan pemerintah pusat memang pada akhirnya menemui masalah dikarenakan tidak berlanjut, tapi dikatakannya bahwa pemerintah nantinya akan berupaya untuk memberikan bantuan di batas waktu tertentu, jadi untuk kasus-kasus tersebut nantinya akan ditangani secara khusus. Untuk bantuan logistik, Ia ingin memastikan jumlah data penerima bisa tersaji dengan baik. Membahas pelaku UMKM yang terdampak bencana , Idris berharap dengan normalnya situasi ini UMKM bisa melakukan operasi baru atau melakukan reaktifasi terhadap usahanya, dengan itu pemerintah bisa memberikan dukungan percepatan seperti misalnya tempat usaha rubuh, rusak ringan atau sedang, mungkin dengan permohonan masuk, pemerintah akan Respon. "Kita akan respon dengan tidak lagi berbasis posko tetapi juga berbasis permanen OPD, jadi kalau OPD nanti kita akan dorong misalnya dinas UMKM untuk membantu, sekiranya kita belum mendapatkan informasi dan data mengenai UMKM yang terdampak, kalau UMKM yang terdampak covid kan itu sudah dari dulu ada, tapi…

Masa tanggap darurat telah berakhir 4 Februari lalu. Tetapi tidak menyurutkan semangat para relawan yang masih tinggal dan terus berjuang di Mamuju dan Majene, membantu para korban gempa bumi Sulbar. Mereka terus bergerak mengusung nilai kemanusiaan di masa transisi darurat. Walau jumlahnya, kini tak sebanyak lagi pada masa tanggap darurat. Pada masa tanggap darurat lalu, jumlah relawan mencapai 4.506 orang dari 241 lembaga dari 11 sektor pengabdian. Data ini diperoleh melalui registrasi via link yang dibuat desk relawan di fase tanggap darurat, beberapa hari setelah gempa magnitude 6,2. Beberapa diantaranya melaporkan telah kembali, meninggalkan Sulawesi Barat. Sayangnya, tak semua mereka yang kembali itu melapor. Jumlah relawan yang masih berada di Sulbar di masa transisi darurat akhirnya tak diketahui persis. Atas kondisi ini, desk relawan kembali berinisiatif membuka link pendaftaran online untuk relawan di masa transisi darurat. Sampai dengan Jumat, 12 Februari 2021, relawan yang mendaftar di transisi darurat sebanyak 870 personil dari 32 lembaga. Terdiri dari 860 personil di Mamuju dan 10 di Majene. Angka ini diperkirakan masih kurang dibandingkan dengan jumlah riil di lapangan. “ Tak diketahui persisi berapa relawan yang masih bekerja. Ini penting diketahui, untuk lebih memudahkan membangun koordinasi dan sinergitas sesama relawan. Memang link baru beberapa hari lalu mulai di share. Kami sangat berharap agar para relawan atau lembaga melakukan registrasi. Ini dalam rangka untuk memudahkan kerjasama serta koordinasi perencanaan dan kerja kerja para relawan,” tutur Ismail Ashat, Wakil Koordinator Desk Relawan Transisi Darurat. (Bagian Data, Informasi dan Humas Pos Komando Transisi Darurat).

Hingga Kemarin, 11 Februari 2021, jumlah pengungsi di Kabupaten Mamuju, tercatat sebanyak 38.578 jiwa. Tersebar di enam kecamatan. Yakni Kecamatan Mamuju, Tappalang, Tappalang barat, Simboro, Papalang dan Kecamatan Kalukku. Data dari Kodim 1418 Mamuju, menyebutkan, Kecamatan Simboro menjadi wilayah yang terbanyak. Di dua kelurahan dan lima desa di Kecamatan ini, terdapat 15.967 jiwa pengungsi. Lengkapnya, kecamatan Tappalang 5.989, Tappalang Barat 9.221, Kalukku 1.934, Mamuju 5.371 dan Kecamatan Papalang 96 orang pengungsi. Sementara itu, terkait kondisi Sulbar saat ini dan masih banyaknya pengungsi, Koordinator Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami Badan Metereologi, Klimtologi dan Geofisika (BMKG) Daryono diubungi via telpon menyebutkan, saat ini Sulbar memasuki kondisi tektonik segera stabil. Hal itu berdasarkan data, bahwa telah terjadi 50 kali gempa sususlan dengan 12 kali aktivitas gempa yang dirasakan, sejak gempa magnitudo 6,2 lalu. "Kondisi ini dihasilkan dengan memahami bahwa gempa Majene dan Mamuju memiliki produktivitas gempa susulan yang sangat rendah dan didukung perhitungan estimasi peluruhan gempa yang terus meluruh. Selain itu gempa susulan di Sulbar tidak bersifat destruktif seperti yang pernah terjadi di Palu, Lombok dan Ambon," papar Daryono. " Bagi rumah yang aman, struktur dan tidak rusak bisa pulang ke rumah kembali. Tetapi yang rumahnya rusak, karena beresiko dapat saja memilih tetap di pengunsian. Tapi sekali lagi kami kami tak punya kewenangan untuk menyarankan pengungsi pulang kerumah. Soal ini diserahkan sepenuhnya atau melalui izin BPPD," sambung Daryono. BMKG juga telah melakukan survei respon tanah pada tanggal 16 Januari lalu. Selama sepekan tim BMKG melakukan survei di wilayah Mamuju dan Majene. Survei tersebut menghasilkan klasifikasi atau zona tanah lunak, sedang dan keras. "Khusus untuk tanah keras akan sangat aman sebab dapat menahan atau bahkan meredam getaran," kata Daryono. "Kami siap memaparkan hasil survei, peta penjelasannya. Ini penting untuk perencanaan pembangunan dan penataan ruang. Tapi harus didahului oleh surat pemintaan Pemprov atau Pemkab…

Mutasi untuk pejabat administrator dan pengawas kembali bergulir. Sebanyak 23 pejabat diambil dilantik dan diambl sumpahnya oleh Gubernur Sulbar di Rujab Gubernur Sulbar, Kamis, 11 Februari 2021 Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar menyampaikan, mutasi pejabat hari ini selain untuk penyegaran juga adalah kebutuhan organisasi yang bertujuan bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan program kerja Gubernur guna kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat "Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan pejabat administrator dan pejabat pengawas yang sifatnya dalam bentuk pengukuhan diakibatkan perubahan kelembagaan dan mutasi pejabat melalui pertimbangan kualifikasi dan kompetensi serta jarak antara tempat tugas dan tempat domisili," kata Ali Baa Ia juga menyampaikan, bencana alam yang telah dialami bersama pada 15 Januari 2021 lalu, di wilayah Majene dan Mamuju, Sulawesi Barat berkekuatan 6,2 skala Richter. Bencana tersebut dinilai sangat memukul mental dan semangat , serta layanan kepada masyarakat yang sempat terganggu akibat bidang perkantoran Pemprov Sulbar rusak, termasuk ruang kerja Gubernur Sulbar, Wakil Gubernur, rujab Sekda, serta gedung utama Kantor Gubernur Sulbar hancur dan sejumlah sarana dan prasarana umum lainnya " Mari kita senantiasa bekerja dengan baik jadilah pelayan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing," ujar Ali Baal. (farid ------- 23 Pejabat Administrator dan Pengawas yang Dilantik 1. H.Subuhki, S.Ag,S.Pd, M.AP : Kabag Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja pada Biro Ortala Setda Sulba 2. Hj.Mahdiana B, S.KM : Kabid Kualitas Hidup Perempuan, Keluarga, Data san Informasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan , Peelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sulba 3. Murdani,SE, M.AP : Kabid Pendapatan Non Pajak Daerah pada BPKAD Sulba 4. Eko Sapariyanto,S, ST,M.Si : Kepala UPTD KPH Pasangkayu pada Dinas Kehutanan Sulba 5. Asri, SP, M.Si : Kepala UPTD KPH Mapilli pada Dinas Kehutanan Sulba 6. Andi Syafri, SH, MM : Kasubag Kelembagaan Provinsi pada Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan Biro Ortala Setda Sulba 7. Nur Rahmah…

Tiga pekan di pengungsian , warga yang terkena penyakit semakin bertambah. Data dari dinas kesehatan Provinsi Sulawesi Barat menyebutkan hingga Rabu, 10 Februari sebanyak 4.048 warga terkena penyakit. Di Kabupaten Mamuju sebanyak 2.669 orang dan 1.379 orang di Kabupaten Majene. Dari jumlah itu, ISPA atau Infeksi Sistem Pernafasan Akut menduduki peringkat tertinggi, mencapai 1.110 penderita. Terdiri dari, 720 orang di Kabupaten Mamuju dan 390 orang di Kabupaten Majene. “Ispa memang penyakit yang paling banyak, di Mamuju Ispa tertinggi, begitu juga di Majene. Lima hari terakhir di mamuju meningkat 115 orang dan majene meningkat 29 orang” sebut Gaffar, pengelola data Bidang Data dan Informasi Pos Komando Transisi Darurat. Data dari Dinas Kesehatan juga menyebutkan, untuk korban luka berat maupun ringan akibat gempa sebanyak 10.354 orang. Dengan rincian luka berat 378 orang, terdiri dari 209 orang di kabupaten mamuju dan 69 orang di Kabupaten Majene. Sementara Luka ringan tercatat 10.076 orang, 7.349 orang luka ringan di mamuju dan 2.727 di Kabupaten Majene. Sementara korban meninggal dunia sebanyak 106 orang, 96 di mamuju dan 10 di Majene. Selain ISPA, penyakit dominan yang menyerang pengungsi yakni hipertensi, penyakit kulit, diare, demam tulang, influenza, maag , nyeri otot, gangguan pencernaan, sakit kepala, demam, penyakit kulit dan batuk. Kabid Kesehatan masyarakat Dinkes Sulbar, dr. Ihwan memaparkan, ISPA memang selalu menjadi penyakit dengan jumlah tertinggi, meskipun dalam keadaan biasa atau normal. “Jumlahnya meningkat di pengungsian itu karena faktor kecapeaan, apalagi dalam musim panca roba seperti sekarang. Dalam arti hujan lalu panas kemudian hujan lagi,” kata Ikhwan. Banyaknya warga terserang di pengungsian, lanjut Ikhwan sangat berpotensi meningkatkan penyebaran Covid 19. Apalagi, semenjak setelah gempa, disiplin warga di pengungsian semakin berkurang . Interaksi juga semakin dekat dan bahkan makin sering berkerumun. Hal itu ditambah dengan banyaknya orang atau relawan ke Sulbar yang sangat terbuka untuk menjadi kanal dalam penyeberan…