MAMUJU -- Pj. Sekda Provinsi Sulbar Amujib menghadiri Penganugerahan Penghargaan Produktivitas Siddhakarya 2024, di Matos Mamuju Kamis (12/12/2024) Amujib menyampaikan apresiasi kepada para penerima penghargaan, menurutnya ini menjadi bukti nyata dalam berkontribusi untuk pembangunan daerah. "Tanpa bapak-ibu maka pencapaian ini tidak akan bisa diperoleh provinsi Sulbar. Ini juga tidak lepas kolaborasi baik BPJS tenaga kerja dan dinas tenaga kerja dan unit lainnya dalam menciptakan iklim tenaga kerja di provinsi Sulbar," ucap Amujib. Kata Amujib, dengan meningkatnya sektor usaha di provinsi Sulbar akan menciptakan sumber lapangan kerja. Diharapkan ini menjadi momen untuk mendorong seluruh pihak berperan aktif meningkatkan produktivitas pelaku usaha di provinsi Sulbar. Lanjut Amujib saat ini, angkatan kerja 778,38 orang pada Agustus 2024 dengan pengangguran terbuka 2,68 persen. Ini masih dampak pandemi Covid-19. Namun kedepan akan menghadapi tantangan lebih berat. Olehnya perlu memperkuat sektor UMKM. Apalagi kebijakan pemerintah dengan makan gratis, swasembada pangan menjadi lapangan kerja baru dan potensi baru dalam melihat perkembangan di Sulbar. Hal ini menjadi peluang besar bagi provinsi Sulbar dengan potensi yang dimiliki. "Inflasi tertinggi terkait dengan ayam potong, cabai, bawang, ini berdasarkan rencana program makan bergizi gratis, nah bagaimana mengatasi itu, tentunya dengan berbagai upaya dapat dilakukan," ungkapnya. (Rls)

MAMUJU - Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin meninjau harga bahan pokok di pasar jelang natal dan tahun baru, Kamis 12 Desember 2024 Turut mendampingi Wakapolda Sulbar, Danlanal, Perwakilan Korem 142/Tatag, Kabinda, BI, Kadis Ketapang Sulbar, dan jajaran Pemprov Sulbar. Usai meninjau harga di pasar Pj Bahtiar juga mendatangi Gerakan Pangan Murah atau pasar murah di Lapangan Rangas Mamuju. Hal ini, dilakukan agar harga bahan pokok tidak mengalami kenaikan signifikan menjelang natal dan tahun baru. Salah satu pengusaha di pasar Afdal mengatakan harga bahan pokok saat ini masih dalam keadaan normal. Ada kenaikan namun tidak terlalu signifikan. "Sementara ini harga bahan pokok masih normal. Adapun yang naik hanya telur tapi tidak tinggi dimana sebelumnya Rp 48 ribu sekarang Rp 50 ribu, kalau beras naiknya Rp 200 rupiah per kilonya," kata Afdal. Sedangkan, Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin mengungkapkan bahwa peninjauan dan pengendalian dilakukan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dan Mendagri baru-baru ini di pusat. "Dua hari ini kita benar-benar mengecek pergerakan atau stabilisasi harga pangan sesuai instruksi Presiden RI dan Mendagri. Alhamdulilllah secara umum inflasi Sulbar cukup bagus diangka 1,18 persen," ucap Bahtiar. Ia menambahkan bahwa memang bulan November 2024 terjadi deflasi dibeberapa komoditi yang produksinya meningkat seperi ikan layang hingga beras. "Kami cek langsung kemarin gudangnya cukup stoknya baik itu beras maupun minyak. Harga dipasar juga ini semua komoditi cukup stabil hanya bawang merah naik sedikit. Mudah-mudah akhir tahun ini bisa melimpah produksinya," tambahnya. Namun, secara umum kenaikan komoditi ini masih sebatas normal, seperti bawang dari enrekang dijual Rp25 ribu dan dijual di pasar Rp 35 ribu. "Jadi masih wajar kenaikannya, cabe rawit juga normal. Ini harus kita jelaskan bahwa Indeks Harga Konsumen (IHK) persentasi pergerakannya tinggi, itu karena deflasi tadi produksinya banyak harganya menuju normal makanya persentasenya tinggi, seperti tadi kita cek harga daging ayam ras per kilonya…

MAMUJU - Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin resmikan etalase anggrek dan pembibitan holtikultura di depan perkantoran Pemprov Sulbar, Kamis 12 Desember 2024. Hadir juga Wakapolda Sulbar, Kabinda Sulbar, Pj Sekprov Amujib, Danlanal, Pengusaha, Petani, Penyuluh pertanian dan jajaran Pemprov Sulbar. Pj Bahtiar juga menebar benih ikan di kolam milik Pemprov Sulbar, sekaligus melihat langsung kondisi bibit holtikultura. Petani Anggrek Andreas mengatakan hadirnya etalase anggrek yang dibangun Pemprov Sulbar ini sangat luar biasa. "Bagi kami sangat luar biasa, karena ini membantu, memfasilitasi dan mempromosikan apa-apa menjadi kekayaan alam di Sulbar," kata Andreas. Lanjutnya, khusus di Kabupaten Mamasa pihaknya mengembangkan tanaman anggreka dimana ada 400 jenis. "Beberapa jenis anggrek itu bisa memutar ekonomi petani yang sangat dibutuhkan pasar, terutama seluruh dunia. Jadi bukan hanya di Indonesia," bebernya. Bahkan, harga anggrek ini beragam mulai dari ratusan, bahkan ada sampai puluhan juta. "Hadirnya etalase ini juga bisa memperluas jualan, karena kalau ada tamu datang mau membeli anggrek tidak perlu lagi ke Mamasa. Kita bisa distribusikan ke sini," ungkapnya. Sedangkan, salah satu penyuluh pertanian Safaruddin menyampaikan etalase ini merupakan salah satu anugrah Sulbar. "Karena bisa menjadi pusat informasi tekhnologi terkait dengan fungsinya. Jadi kami penyuluh pertanian ini tentu penggerak di situ," kata Safaruddin. Ini bisa memberikan pengetahuan kepada pengunjung yang datang di etalase Pemprov Sulbar. "Kita akan jadi ujung tombak, makanya sekali lagi kami katakan ini adalah anugrah melalui Pj Gubernur Sulbar yang dimana satu-satunya di Indonesia diinisiasi oleh Pemprov," ujarnya. Sedangkan, Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin menuturkan etalase anggrek berkat kerja keras yang luar biasa secara swadaya dan sukarela mengembangkan hultikultura serta anggrek di Sulbar. "Salah satu komoditi bisa dikembangkan dan menjadi karakter adalah salah satunya anggrek yang dibandingkan provinsi lainnya dan berkelas. Tinggal kita dorong produksi dan pasarannya," ucap Bahtiar. Hal inilah, menjadi konsennya agar ini betul-betul dikerjakan secara serius, karena posisi…

MAMUJU - Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin menghimbau kepada seluruh Pemkab untuk melaksanakan pengendalian inflasi dan stabilisasi harga bahan pokok. Hal ini, rutin dilakukan oleh satgas pangan yang sudah dibentuk untuk melakukan langkah-langkah kongkrit dalam stabilisasi harga khususnya komoditi cabai rawit, daging ayam ras dan bawang. "Mengingat juga menjelang Natal dan Tahun Baru. Pastikan operasi pasar dan gerakan pasar murah dilaksanakan serentak di seluruh kabupaten," kata Bahtiar. Ia menambahkan , bahwa koordinasi Satgas Pangan, kepolisian dan forkopimda untuk bekerja bersama menjelang natal dan tahun baru. "Termasuk Bulog agar bersama tim inflasi provinsi dan kabupaten koordinasi daerah penghasil, lakukan pengecekan alur distribusi dan gudang-gudang penyimpanan," tambahnya. Sebab, lanjut Bahtiar, ini menjadi perhatian pemerintah pusat melalui Mendagri dan akan mengecek secara rutim setiap daerah. "Jadi setiap hari Senin Mendagri dan pemerintah pusat rutin cek pergerakan inflasi daerah. Seluruh Bupati agar bergerak bersama dan secara rutin turun ke pasar-passr cek perkembangan harga bersama unit kerja Pemda terkait bersama forkopimda, camat dan forkopimcam," ungkapnya. Dengan demikian, harga bahan pokok bisa terkendali menjelang perayaan natal dan menyambut tahun baru 2025. "Saya minta siaga stabilitasi harga-harga untuk melindungi masyarakat konsumen sekaligus melindungi masyarakat produsen kebutuhannya," tandasnya. (Rls)

JAKARTA - Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin hadir saat penyerahan Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12/2024). Prabowo didampingi Wapres Gibran Rakabuming Raka, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan. Hadir juga para menteri Kabinet Merah Putih serta sejumlah perwakilan kepala daerah. Prabowo mengatakan penyerahan ini merupakan momen penting dalam pemerintahan. Penyerahan DIPA dan TKD ini merupakan simbol pelaksanaan APBN 2025. "Setelah hampir dua bulan Kabinet Merah Putih menjabat, hari ini kita memasuki tahap penting dalam pemerintahan kita, yaitu acara penyerahan DIPA dan TKD tahun anggaran 2025. Hal ini merupakan simbol dimulainya pelaksanaan APBN 2025," kata Prabowo dalam sambutannya. Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin mengatakan, akan menjalankan program pemerintah seperti realisasi Asta Cita, termasuk makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, dan lumbung pangan nasional. "Kita sudah menjalankan uji coba makan siang bergizi gratis selama beberapa bulan terakhir. Jadi program ini sudah siap dilaksanakan di Sulbar," kata Bahtiar. Termasuk, dalam program asta cita menjadi prioritas pemerintah pusat dalam membangun bangsa dan negara. "Ini juga menjadi bagian dari tugas daerah dalam mensinergikan program pusat. Kita siap menjalankan program Presiden di Sulbar," ungkapnya.(rls)

Mamuju - Seleksi Calon Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulbar memasuki tahapan ujian wawancara oleh tim seleksi. Pada tahapan ini, pimpinan KI Pusat juga hadir langsung ke Sulbar menguji pemahaman peserta. Tahapan ujian wawancara 25 peserta seleksi calon KI Sulbar berlangsung mulai Senin, 09 Desember 2024 dan dijadwalkan selesai pada 10 Desember 2024. Ujian wawancara tersebut digelar di aula kantor Dinas Kominikasi, Informatika, Persandian dan Statistika, Provinsi Sulbar. Dalam tahapan ujian ini, timsel melalukan wawancara pendalaman, mulai pemamahaman peserta tentang tugas Komisi Informasi Provinsi hingga mengenai komitmen melaksanakan tugas melaksanakan tugas KI provinsi sesuai yang disebutkan dalam UU. no. 14 tahun 2008. Hadir dalam tahapan wawancara ini antara lain, ketua Dr. Rahmat Idrus, MH, Wakil Ketua Farhanuddin, M.Si, anggota; Dr. Rahmat Hasanuddin, Mustari Mula serta Syawaluddin, MH. Syawaluddin, MH, merupakan pimpinan Komisi Informasi (KI) Pusat, Ia merupakan ketua bidang Penyelesaian Sengketa Informasi KI-RI. Sementara Dr. Rahmat Hasanuddin adalah tokoh pejuang pembentukan Provinsi Sulbar, kemudian Mustari Mula adalah wakil pemerintah, Ia merupakan kepala dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistika, Provinsi Sulbar. Dr. Rahmat Idrus merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Tomakaka Mamuju dan Farhanuddin adalah dosen FISIP Hukum Unsulbar.(rls)

Makassar - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan pendampingan dalam kunjungan kerja (kunker) Komisi II DPRD Sulbar ke kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Senin 9 Desember 2024. Hadir dari Dinas TPHP Sulbar yakni Kepala Bidang (Kabid) PKH Nur Kadar dan staf. Kunker dipimpin langsung Ketua Komisi II DPRD Sulbar Syarifuddin. Kunker dilakukan dalam rangka berbagi informasi terkait pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru, khususnya mengenai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sulbar. Dalam kesempatan itu, juga saling berbagi informasi tentang penguatan fungsi pengawasan DPRD terkait rencana pemisahan struktur kelembagaan dalam mendukung pengembangan dan kemandirian peternakan. Kabid PKH Dinas TPHP Sulbar, Nur Kadar mengatakan, sektor peternakan memberikan sumbangsih yang besar dalam mendukung ketahanan pangan terutama pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. Disampaikan, posisi Sulbar yang dekat dengan IKN memberikan keuntungan tersendiri bagi sektor peternakan Sulbar. “Tercatat, ada puluhan ribu ternak baik kambing maupun sapi yang dikirim dari Sulbar ke sana (IKN),” ungkapnya. Selain itu, lanjutnya, layanan pengujian sampel untuk keperluan lalu lintas ternak di Laboratorium Keswan dan Kesmavet yang mulai berjalan, juga dapat meningkatkan nilai PAD dari sektor peternakan. “Ditambah lagi, dari segi SDM saat ini kurang lebih 83 orang meliputi dokter hewan, paramedik maupun sarjana peternakan cukup untuk segera dibentuk dinas sendiri,” ungkapnya. Sekretaris Dinas PKH Sulsel, Taufiq sangat mendukung segera terbentuknya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di Sulbar. Menurutnya, selain dapat memperkuat kapasitas daerah dalam mengelola sektor peternakan yang meliputi peningkatan produksi ternak, pencegahan penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, juga fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta upaya pengentasan kemiskinan. Di tempat terpisah, Kepala Dinas TPHP Sulbar, Syamsul Ma'rif berharap Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di Sulbar dapat segera terbentuk. Ia mengatakan, dengan terbentuknya dinas tersebut diharapkan bisa lebih memperkuat sektor peternakan di Sulbar.…

Mamuju – Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), drg. Asran Masdy, menjadi narasumber utama dalam kegiatan Evaluasi Program Percepatan Penurunan Stunting Semester II Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh BKKBN Sulbar, Senin 9 Desember 2024. Kegiatan berlangsung di Kantor BKKBN Sulbar dan dihadiri oleh para pemangku kepentingan dari berbagai sektor. Dalam paparannya, Kadinkes Sulbar drg. Asran Masdy menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk mempercepat penurunan angka stunting di Sulbar, sebagaimana arahan Pj. Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin. "Stunting bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi juga masalah sosial yang memerlukan intervensi terintegrasi dari semua pihak. Kerja sama ini menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan generasi sehat dan berkualitas,” pungkas drg. Asran. Kegiatan ini juga menghadirkan sesi diskusi interaktif yang melibatkan perwakilan dari pemerintah kabupaten, organisasi masyarakat, akademisi, serta mitra pembangunan. Dalam diskusi tersebut, berbagai inovasi dan strategi diperbincangkan untuk memperkuat program penanganan stunting di tingkat daerah. Acara ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam mencapai tujuan pembangunan kesehatan yang berkelanjutan di Sulbar. Penulis : Dinkes Sulbar Editor : humassulbar

MAKASSAR -- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar Mitthar melakukan pertemuan dengan Dekan Fakultas Vokasi Universitas Hasanuddin (Unhas), di Makassar, Senin 9 Desember 2024. Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Pemprov Sulbar Mitthar mengatakan, pertemuan ini dalam rangka menindaklanjuti kerjasama pengembangan pendidikan vokasi di Sulawesi Barat. "Kami membicarakan hal teknis, rencananya kita mulai jalan tahun depan," ucap Mitthar, Mitthar menjelaskan, pelaksanaan pendidikan vokasi ini telah dianggarkan melalui APBD 2025. Sebagaimana pesan PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin tujuan dari program ini untuk menghadirkan generasi sesuai kebutuhan Sulbar "Misalnya keterampilan, melahirkan diseminasi buatan, pengembangbiakan ternak, begitu juga sektor lain, UMKM, mereka dididik dalam jangka enam bulan," ungkapnya. Selain memperoleh keterampilan, para peserta didik juga mendapatkan sertifikat. Ini menjadi modal untuk membuka lapangan usaha kedepan "Sesuai harapan gubernur Sulbar butuh SDM yang memiliki skill dan keterampilan, sehingga kita membangun kerjasama dengan berbagai universitas," ungkapnya. (Rls)

Polman – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Munandar Wijaya dan Abdul Halim bersama Komisi IV DPRD Sulbar melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Hj. Andi Depu di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Jumat 6 Desember 2024. Kunker bertujuan menggali informasi dan berbagi pengalaman terkait pengelolaan manajemen pelayanan kesehatan di RSUD tersebut. Dalam kegiatan ini, hadir Ketua Komisi IV DPRD Sulbar Abdul Rahim dan Anggota Komisi IV DPRD Sulbar, serta Direktur RSUD Sulbar dr. Marintani Erna Dochri. Rombongan disambut langsung oleh Direktur RSUD Hj. Andi Depu, dr. Anita beserta jajaran manajemen rumah sakit. Dalam pertemuan, membahas berbagai aspek penting dalam pengelolaan layanan kesehatan, termasuk ketersediaan fasilitas, tenaga medis, serta peningkatan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Wakil Ketua DPRD Sulbar, Munandar Wijaya menyatakan kunjungan itu adalah bagian dari fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat Sulbar, khususnya di RSUD Hj. Andi Depu sebagai salah satu rumah sakit rujukan di wilayah ini. "Kami ingin memastikan bahwa manajemen rumah sakit berjalan dengan baik dan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan berkualitas," ujarnya. Komisi IV DPRD Sulbar yang membidangi kesehatan juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan pihak rumah sakit untuk terus berupaya meningkatkan fasilitas dan mutu pelayanan. Mereka berharap agar RSUD Hj. Andi Depu dapat terus berkembang dan menjadi rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan prima di bidang kesehatan, serta mengatasi tantangan yang ada, termasuk masalah manajemen dan pendanaan. Dalam kesempatan itu, Direktur RSUD Hj. Andi Depu Polman, dr. Anita menyampaikan beberapa capaian serta tantangan yang dihadapi oleh pihak rumah sakit. Namun, pihaknya berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dan berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pasien. DPRD Sulbar berharap hasil dari kunker ini dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan yang tepat dalam mendukung pengembangan sektor kesehatan di Sulbar.…