Mamuju - Plh. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Muhammad Rusdi, bersama Sekretaris Dinas Dukcapil Sulbar Sri Utari dan Bendahara Pengeluaran Dinas Dukcapil Sulbar Perawati, menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dirangkaikan dengan Lounching Penggunaan KKPD Provinsi dan Kabupaten se-Sulbar yang diselenggarakan di Ballroom Hotel Maleo Mamuju, pada Kamis, 19 September 2024. Kegiatan ini dibuka oleh Pj. Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin. Hadir beberapa pejabat antara lain Ketua DPRD Sulbar St. Suraidah Suhardi, Bupati se-Sulbar, Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulbar, Pimpinan Bank Sulselbar serta para Kepala Perangkat Daerah, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), dan Bendahara Pengeluaran/Penerimaan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pj. Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin mengapresiasi kegiatan tersebut sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam peningkatan digitalisasi pengelolaan keuangan. Pada kegiatan itu, Pj. Gubernur Sulbar melakukan penandatanganan MoU Opsen Pajak Daerah dengan para Bupati se-Sulbar. Dilanjutkan dengan Launching KKPD di Sulbar yang ditandai dengan prosesi penekanan tombol serine secara bersama-sama oleh Pj. Gubernur Sulbar, Ketua DPRD Sulbar dan para Bupati se-Sulbar. Sementara, dalam rangkaian acara HLM TP2DD Sulbar dilakukan prosesi diskusi tanya jawab oleh peserta kepada beberapa panelis terkait dengan Overview Kinerja TP2DD Sulbar, Implementasi Belanja Menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) serta Optimalisasi PAD melalui Opsen Pajak. Plh. Kadis Dukcapil Sulbar, Muhammad Rusdi mengatakan kedua program tersebut merupakan program nasional yang tertuang dalam undang-undang dan permendagri sehingga harus didukung penuh. Sebagai pengguna KKPD, Ia berharap program tersebut dapat lebih dipertajam mengingat hal itu merupakan hal baru dalam pengelolaan keuangan. "Saya berharap dapat lebih dipertajam dengan melakukan bimbingan teknis atau semacamnya dalam pengimplementasian KKPD pada unit kerja," kata Rusdi, usai menghadiri kegiatan itu. Penulis : Dinas Dukcapil Sulbar Editor : humassulbar

MAMUJU - Pemprov Sulbar memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dalam momentum hari ulang tahun Sulbar ke-20 di Masjid Baitul Anwar. Hadir langsung, Sekprov Muhammad Idris, Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi, Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar periode 2017-2022, Rektor UIN Alauddin Makassar Prof Hamdan Juhannis, Danrem 142/Tatag, Polda Sulbar, Danlanal Mamuju, para Pejuang Sulbar, Kakanwil Kemenag Sulbar dan tamu undangan lainnya. Sekprov Muhammad Idris mengatakan , peringatan maulid dan momentum HUT Sulbar ke-20 merupakan dua hal yang sebetulnya tidak bisa dipisahkan. "Rasulullah SAW menjadi teladan bagi seluruh ummatnya, kita ingin semuanya bisa menaladaninya. Sehingga Sulbar semakin hari semakin baik," kata Idris. Ia menambahkan peringatan maulid kali ini bagaimana semua stokeholder dan masyarakat membangun komitmen dan keteladan Rasulullah SAW. "Akhlaknya yang sebetulnya dibutuhkan memajukan Sulbar, sering kita gaungkan Sulbar malaqbi merupakan salah satu yang harus menjadi pegangan dalam membangun daerah," tambahnya. Sedangkan, Rektor UIN Alauddin Makassar Prof Hamdan Juhannis yang membawakan hikmah maulid mengungkapkan peringatan maulid di Sulbar begitu sangat spesial. "Kita memperingati maulid dua sekaligus, kita peringati maulid Rasulullah SAW dan peringatan HUT Sulbar dua dekade," ucap Prof Hamdan. Sementara itu, dia mengajak seluruh masyarakat Sulbar untuk merenungkan dan menganjurkan setidaknya sifat Rasulullah SAW. "Rasulullah dalam menyampaikan kebenaran itu selalu melakukan pendekatan kontekstual dengan memperhatikan kondisi masyarakat, bukan berdasar teks atau tertulis," ujarnya. Selain itu, Rasulullah SAW selalu mendahulukan akhlak daripada yang lainnya. "Akhlak itulah sebagai modal terbaik dalam membangun tatanan kehidupan kita semua," tandasnya.(rls)

MAMUJU - Sekretaris Provinsi Sulbar, Muhammad Idris melakukan launching Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dan Sandeq Heritage Festival Sulbar 2024, Jumat, 20 September 2024 malam. Muhammad Idris mengungkapkan, GNPIP dan Sandeq Heritage Festival merupakan dua kegiatan yang sangat dibutuhkan kehadirannya di provinsi ke 33 di Indonesia ini. "Kita bersyukur, ditengah-tengah kesibukan yang luar biasa, malam ini kita juga akhirnya bisa membuka secara resmi GNPIP dan Sandeq Heritage Festival Sulbar 2024. Ini dua kegiatan yang sangat kita butuhkan di Sulbar," kata Muhammad Idris. Menurutnya, ketahanan pangan adalah denyut jantung Sulbar yang harus betul-betul ditangani secara serius dan tidak boleh ada kelalaian untuk memastikan amanan dan ketersediaan pangan. "Ketahanan pangan ini adalah denyut jantung kita di Sulbar yang harus sukses kita tangani, tidak boleh ada kelalaian kita untuk memastikan warga kita terkendali dan sekaligus ada usaha untuk memastikan keamanan ketersediaan pangan di daerah kita ini," ungkapnya. Lanjut Muhammad Idris menjelaskan, GNPIP penting untuk diterapkan di Sulbar untuk mendorong perubahan cara berpikir masyarakat dari konsumtif menjadi produsen. "Tenaga-tenaga muda kita juga, harus begitu dan ini yang kita ingin pastikan, bagaimana teman-teman di daerah itu, mengendalikan, mengelola dengan baik (ketersediaan pangan)," pungkas Muhammad Idris. Sementara untuk momen Sandeq Heritage Festival, kata dia, seluruh lapisan masyarakat harus memastikan, bahwa hanya Sulbar satu-satunya pemilik perahu Sandeq yang menjadi warisan budaya. "Mengenai Sandeq Heritage Festival, saya kira kita pastikan juga, Sulbar ini satu-satunya pemilik dari Sandeq. Oleh karenanya, sebagai pemilik, maka kewajiban semua warga untuk memelihara, merawat dan melestarikan warisan budaya ini," tutupnya. (Rls)

Mamuju --Atas arahan PJ Gubernur Sulawesi Barat, Dinas Kesehatan Sulbar berkoordinasi dengan kabupaten bersama-sama membentuk Satgas Kesehatan Pilkada Sulbar. "Satgas ini sudah kita bentuk dan berdasarkan arahan Pak Gubernur kita sudah lakukan langkah-langkah persiapan mulai dari tingkat provinsi hingga ke tingkat Pustu," kata Kepala Dinas Kesehatan Sulbar drg Asran Masdy, Kamis 19 September 2024. Dibentuknya Satgas Kesehatan untuk memastikan pesta demokrasi berjalan lancar. Bercermin dari penyelenggaraan sebelumya, penyelenggara banyak yang mendapatkan kendala kesehatan karena kelelahan saat melayani di TPS, olehnya Satgas Kesehatan dibentuk dengan harapan dapat memberi pelayanan di setiap TPS. Tujuan lain dari Satgas juga mengantisipasi adanya masyarakat yang saat di TPS memerlukan pelayanan kesehatan. Untuk itu di tingkat kecamatan, setiap Puskesmas telah membuat pos-pos pelayanan agar membuka pelayanan sehari sebelum hari ha hingga dua hari setelah hari pemungutan suara. Khusus pada hari H, pos-pos yang dibentuk bergerak melakukan patroli disetiap TPS, serta intens berkoordinasi dengan KPPS. "Kami sampaikan juga bahwa nanti KPPS akan memegang kontak pelayanan kesehatan di Puskesmas terdekat, seketika ada kejadian langsung bisa menghubungi pos-pos pelayanan yang sudah kami siapkan," kata Asran. Selain berkoordinasi dengan kabupaten, Dinkes Sulbar juga berkoordinasi dengan unsur kesehatan di Instansi vertikal, baik TNI-Polri dan lembaga kementerian lainnya di daerah, untuk memastikan satgas kesehatan memberikan pelayanan maksimal demi kelancaran pilkada Sulbar. (Rls)

MAMUJU - Jika selama sepekan jalur udara dari Mamuju, Ibu kota provinsi Sulbar telah melayani Mamuju - Makassar dan Mamuju Balikapapan (IKN) maka mulai tahun 2025, Pemprov Sulbar akan menyiapkan rute baru dari Mamuju ke Pulau Jawa khususnya Surabaya. Upaya irute penerbangan baru dilakukan untuk membuka jalur konektivitas bisnis dari Sulbar ke pulau jawa. Hal tersebut diungkapkan oleh Pj Gubernur Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin saat menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Sulawesi Barat dan launching penggunaan KKPD Provinsi dan Kabupaten se-Sulbar di Ballroom Hotel Maleo Mamuju, Kamis 19 September 2024. "Soal penerbangan Mamuju-Surabaya ini ikhtiar saya untuk mengkoneksikan ekonomi Sulbar dengan pulau Jawa," kata Bahtiar disambut aplus ribuan pelaku bisnia yang sempat hadir pada HLM tersebut. Apalagi, titiknya ekonomi timur adalah di Surabaya, sehingga harus menjadi peluang bagi daerah. "Kalau bisa kita membuka penerbangan tahun depan bisa menjadi aktivitas ekonomi baru. Ini akan kita komunikasikan dengan DPRD Sulbar," ungkapnya. Bahtiar mengurai bahwa selama ini jalur bisnis ke pulau jawa itu melalui Surabaya. Baik dari Makassar, Manado, Palu ke Surabaya maupun berbagai daerah di pulau Sulawesi. Sehingga dirinya yakin terbukanya jalur udara Mamuju ke Surabaya maka konektivitas Sulbar akan semakin meluas. Dan hal ini menjadi cita cita Bahtiar melalui delapan agenda priorotas sejak Pj Gubernur Sulbar. Sebelumnya jalur udara dari Makassar ke Mamuju hanya tiga kali sepekan melalui pesawat Batik Air. Namun sejak Agustus 2024 Batik Air telah melayani empat kali sepekan yakni Minggu,Senin,Rabu dan Jumat. Sementara Wings Air melayani Mamuju ke Balikpapan pada hari Selasa, Kamis dan Sabtu. Sehingga kata Bahtiar, jalur konektivitas setiap hari di Sulbar lewat udara telah terlayani. "Maka tahun 2025 saya akan gas lagi untuk jalur udara ke Surabaya. Tentu saya akan menggunakan skema lain" tandasnya. Sementara itu, dirinya akan memerintahkan Dinas Perhubungan untuk berdiskusi dengan maskapai penerbangan. "nanti…

Mamuju – Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) St. Suraidah Suhardi bersama Wakil Ketua Abdul Rahim, hadir dalam High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Sulbar sekaligus menyaksikan peluncuran resmi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), di Ballroom Hotel Maleo Mamuju, Kamis 19 September 2024. Acara ini berlangsung sebagai bagian dari upaya mempercepat transformasi digital di sektor pemerintahan, khususnya dalam bidang transaksi keuangan. Melalui penerapan KKPD, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran serta penerimaan daerah. Hadir Pj. Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin, Bupati Mamuju St. Sutinah Suhardi, Bupati Pasangkayu Yaumil Ambo Djiwa, Pj. Bupati Mamasa Muhammad Zain, perwakilan Pemkab Majene, Polman, Mamuju Tengah, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulbar Gunawan Purbowo, serta Direktur Utama Bank Sulselbar, Yulis Suandi dan lembaga vertikal lainnya. Turut hadir Staf Sekretariat DPRD Sulbar. Acara ini menandai sinergi yang kuat antara pemerintah dan dunia perbankan dalam memajukan transformasi digital di tingkat daerah. Melalui acara ini, diharapkan penggunaan KKPD dapat segera diterapkan secara luas di seluruh kabupaten di Sulbar, sehingga setiap transaksi keuangan dapat dilakukan dengan lebih mudah dan transparan. Wakil Ketua DPRD Sulbar Abdul Rahim, mengatakan sebagai bagian dari upaya mempercepat transformasi digital di sektor pemerintahan, khususnya dalam bidang transaksi keuangan, penerapan KKPD merupakan langkah strategis yang sangat penting. “Melalui inovasi ini, kita berharap dapat menciptakan efisiensi yang lebih tinggi dalam pelayanan publik, meningkatkan transparansi, serta memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan penerimaan daerah,” kata Abdul Rahim. Menurut Abdul Rahim, penerapan KKPD tidak hanya akan memudahkan proses pembayaran dan penerimaan pendapatan daerah secara lebih cepat dan aman, tetapi juga menjadi bagian dari komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. “Dengan demikian, kami optimis bahwa transformasi digital ini akan berdampak positif pada percepatan pembangunan di Sulbar dan peningkatan kualitas layanan publik…

Pasangkayu— Sebanyak 10 Kepala Keluarga (KK) warga transmigran di tempatkan di UPT Tanjung Cina di Desa Bambakoro, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar). 10 KK tersebut terdiri dari enam KK Warga Transmigran Penduduk Asal (TPA) dari Provinsi Jawa Barat (Jabar) dan empat KK Warga Transmigran Penduduk Setempat (TPS). Penyambutan warga TPA dan TPS berlangsung di Aula UPT Tanjung Cina pada Kamis 19 September 2024. Kegiatan ini dihadiri Kepala Bidang Pembangunan, Permukiman, dan Penempatan Dinas Transmigrasi Sulbar Darmawati Jusuf, Direktur PKTRANS Nirwan Ahmad Helmi dan Direktur FP3KT Wibowo Pujiraharjo. Dalam kegiatan itu, dilakukan penyerahan bantuan genset secara simbolis dan penyerahan Kartu Tanda Penduduk (KTP) oleh Direktur PKTRANS, Nirwan Ahmad Helmi serta penyerahan kunci rumah oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pasangkayu, Moh. Zain Machmoed kepada Warga TPA dan TPS. Pada kesempatan itu, Direktur FP3KT, Wibowo Pujiraharjo, menekankan penyambutan dan penempatan transmigran tersebut sangat penting, sebagai momentum untuk menggelorakan kembali peranan transmigrasi dalam menciptakan peluang bagi peningkatan martabat dan harkat kehidupan masyarakat transmigran dari penduduk setempat di kawasan transmigrasi. Dia menjelaskan, penempatan transmigran di Sulbar tahun 2024 adalah sebanyak 28 KK terdiri atas 16 KK TPA dan 12 KK TPS. Penempatan tersebut terbagi di dua lokasi tujuan transmigrasi yaitu, 10 KK di lokasi transmigrasi Tanjung Cina Kabupaten Pasangkayu, dan 18 KK di lokasi transmigrasi Saluandeang Kabupaten Mamuju Tengah. "Kami berharap keiklhasannya dapat menerima warga transmigran asal Jabar dan menata penduduk setempat yang diakui sebagai transmigran, sehingga dapat diberikan kesempatan untuk mengembangkan keahlian dan meningkatkan taraf kesejahteraan mereka di lokasi transmigrasi tujuan,” ucap Wibowo. Kepada warga transmigran asal Jabar, Ia menghimbau agar segara menyesuaikan diri dengan lingkungan baik sesama warga transmigran atau masyarakat di sekitar lokasi permukiman transmigrasi. “Setelah menempati satuan permukiman transmigrasi, saudara telah berstatus sebagai penduduk setempat dan bukan lagi warga daerah dari mana saudara berasal. Oleh karena itu, taatilah segala…

Makassar – Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Habibi Azis, sukses mengikuti "Pameran Implementasi Portal Investasi" di Puslatbang KMP LAN RI Makassar, Selasa 17 September 2024. Acara ini bertujuan untuk memperkenalkan berbagai fitur unggulan portal investasi, termasuk Penyediaan Data Investasi, Layanan Perizinan, dan Penyedia Informasi Investasi, yang diharapkan dapat mendorong transparansi dan kemudahan akses informasi bagi investor. Pameran ini mendapat dukungan penuh dari Sekprov Sulbar Muhammad Idris selaku Mentor, dan Firdaus Hafid selaku Coach di Puslatbang KMP LAN RI Makassar. Selaku Penguji proyek perubahan portal investasi ini yakni Aryati Puspitasari Abady. Kepala DPMPTSP Sulbar, Habibi Azis menyampaikan bahwa pameran itu menjadi langkah awal dalam mempromosikan layanan investasi berbasis digital yang lebih transparan dan efisien. “Kami berkomitmen untuk terus mengembangkan portal ini agar bisa memberikan pelayanan terbaik bagi para investor. Melalui portal ini, kami berharap dapat meningkatkan daya tarik investasi di Sulbar dan mempermudah proses perizinan,” ujar Habibi. Sekprov Sulbar Muhammad Idris, menekankan pentingnya inovasi itu dalam menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. “Portal investasi ini adalah wujud dari upaya pemerintah untuk menghadirkan layanan yang lebih responsif, efektif, dan berbasis data, sehingga para investor dapat membuat keputusan dengan informasi yang lebih lengkap dan akurat,” jelasnya. Firdaus Hafid selaku Coach di Puslatbang KMP LAN RI Makassar, menyampaikan pameran tersebut bukan hanya ajang memperkenalkan teknologi, tetapi juga bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung iklim investasi yang lebih terbuka dan ramah bagi para investor. Portal Investasi Sulbar merupakan platform yang menyediakan berbagai layanan, termasuk data investasi, perizinan, dan informasi peluang investasi di wilayah ini. Portal ini dirancang untuk memfasilitasi para investor dengan akses cepat dan mudah, mendukung peningkatan investasi yang berkelanjutan, dan memperkuat daya saing daerah. Penulis : DPMPTSP Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju — Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) St. Suraidah Suhardi, turut menghadiri acara Launching Roadmap PASTIPADU (Penanganan Stunting Terpadu) yang diselenggarakan di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulbar, Kamis 19 September 2024. Acara ini juga dirangkaikan dengan seminar yang membahas berbagai upaya strategis dalam menurunkan angka stunting di wilayah Sulbar. Hadir Pj. Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin, Pj. Ketua TP-PKK Sulbar Ny. Sofha Marwah Bahtiar beserta Anggota PKK, dan para tamu undangan lainnya. Ini bertujuan untuk memperkuat komitmen dalam menanggulangi masalah stunting. Seperti yang disampaikan oleh Pj. Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin, bahwa perkara stunting ini bukan dikurangi tapi harus dihilangkan. Ketua DPRD Sulbar, St. Suraidah Suhardi mengatakan, sebagai lembaga legislatif, DPRD Sulbar akan terus mendukung penuh inisiatif tersebut melalui kebijakan yang tepat dan pengawasan yang ketat. “Kami menyadari bahwa penanganan stunting bukan hanya soal gizi, tetapi juga mencakup berbagai aspek pembangunan, seperti akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, air bersih, dan sanitasi,” kata Suraidah. Olehnya itu, Suraidah menegaskan DPRD Sulbar siap bersinergi dengan eksekutif untuk memastikan program PASTIPADU berjalan dengan efektif dan membawa dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya anak-anak Sulbar. Roadmap PASTIPADU diharapkan menjadi panduan komprehensif bagi pemerintah daerah dalam menjalankan program-program intervensi yang efektif, kolaboratif, dan berkelanjutan guna mewujudkan generasi sehat dan bebas dari stunting. Penulis : Humas DPRD Sulbar Editor : humassulbar

Bogor - Kepala Bidang (Kabid) Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Nur Kadar, menghadiri kegiatan Koordinasi Strategis Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Bogor yang dilaksanakan pada tanggal 15 – 19 September 2024. Koordinasi tersebut dihadiri oleh Direktur Jenderal (Dirjen) PKH Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI), drh. Agung Suganda, Kepala UPT dan Kepala Dinas yang membidangi Peternakan dan Kesehatan Hewan Se-Indonesia. Koordinasi strategis ini membahas terkait penguatan perencanaan internal dalam menghadapi tahun anggaran 2025. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menyusun Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL). Penyusunan ini bertujuan untuk menghasilkan rencana kerja yang berkualitas dan bisa dipertanggungjawabkan, baik secara internal maupun eksternal. Kebijakan pembangunan di subsektor peternakan pada tahun 2025 sangat ditekankan karena merupakan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Fokus kebijakan tersebut yaitu meningkatkan produktivitas peternak dan memperkuat ketahanan pangan nasional, sesuai dengan visi pemerintah untuk lima tahun ke depan. Dirjen PKH Kementan RI, drh. Agung Suganda menjelaskan, target pembangunan di subsektor peternakan bukan perkara mudah, terutama karena kita masih dalam proses pemulihan dari wabah Penyakit Mulut dan Kuku dan juga harus bersiap menghadapi kemungkinan krisis pangan global. “Program besar seperti Makan Bergizi dan Minum Susu akan memerlukan dukungan komoditas peternakan seperti daging, telur, dan susu. Karena itu, kita harus bisa lebih optimal dalam menjalankan tugas," ujar Agung. Sementara itu, Kabid PKH Dinas TPHP Sulbar, Nur Kadar mengatakan dengan perencanaan yang matang dan strategi yang komprehensif ini, diharapkan dapat meningkatkan produktivitas peternakan dan kesehatan hewan di Indonesia terutama di Sulbar. "Program ini diharapkan tidak hanya mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan peternak dan kualitas produk bidang peternakan di Sulbar," ujarnya. Penulis : Dinas TPHP Sulbar Editor : humassulbar