Mamuju – UPTD Balai Perbibitan Hijauan Makanan Ternak dan Inseminasi Buatan (BPHMT-IB) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan rapat pembahasan trayek batas areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk pembangunan sarana dan prasarana Instalasi Perbibitan Ternak Unggul (IPTU) dan Hijauan Pakan Ternak di Desa Beroangin, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar (Poman), Sulbar. Rapat ini diselenggarakan di Aula Dinas TPHP Sulbar, Selasa (24/09/2024). Acara ini dihadiri oleh Kepala Dinas TPHP, Sekretaris Dinas, Kepala UPTD BPHMT IB beserta staf, Kepala Balai beserta Staf Teknis dan Tim GIS BPKHTL Wilayah IV Makassar, serta Sekretaris Desa Beroangin. Rapat ini membahas rencana penataan batas, dan pedoman instruksi kerja kegiatan tata batas kawasan IPTU Beroangin. Dalam rapat, Staf Teknis dan Tim GIS BPKHTL Wilayah IV Makassar, Laode Rohiman memberikan penjelasan rinci mengenai tahapan yang harus dilalui dan siapa saja yang akan terlibat sebagai pelaksana penataan batas areal PPKH. Selain itu, dijelaskan juga langkah-langkah detail yang diperlukan dalam penataan batas. Proses ini mencakup survei lapangan yang teliti, analisis spasial melalui teknologi GIS (Sistem Informasi Geografis), dan pengumpulan data administratif serta sosial dari masyarakat setempat. “Semua tahapan ini dilakukan untuk memastikan bahwa batas kawasan hutan dapat teridentifikasi dengan tepat dan tidak menimbulkan tumpang tindih kepentingan,” kata Laode. Kepala UPTD BPHMT-IB, Nurdin menyampaikan terima kasih atas kontribusi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan itu, dengan harapan solusi bersama terkait tata batas kawasan IPTU di Desa Beroangin dapat segera diwujudkan. “Rapat ini diharapkan memberikan solusi komprehensif dan transparan, sehingga tidak hanya memfasilitasi pembangunan di kawasan tersebut, tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem hutan serta kepentingan masyarakat setempat,” kata Nurdin. Kepala Dinas TPHP Sulbar, Syamsul Ma’rif menekankan bahwa area yang termasuk dalam kawasan IPTU serta pemanfaatan lahan untuk hijauan pakan ternak harus diselaraskan dengan aturan tata batas kawasan hutan yang berlaku. “Melalui langkah ini, diharapkan tata…

Polman - UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan kegiatan Gerakan Pengendalian OPT pada tanaman kedelai di lokasi pertanaman kedelai di Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar (Polman) sejak tanggal 23 hingga 24 September 2024. Gerakan Pengendalian OPT ini dilaksanakan di 4 (empat) Kelompok Tani, yaitu Poktan Margo Utomo dan Poktan Baru Muncul di Desa Kebunsari serta Poktan Karya Mandiri dan Poktan Sumber Makmur di Desa Sumberjo. Dalam pelaksanaannya, Penanggungjawab Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit (LPHP) Wilayah II Rea Timur, Yonatan mengakomodir kegiatan Gerakan Pengendalian OPT bersama Koordinator POPT Polman, POPT Wonomulyo beserta PPL setempat. Yonatan menyampaikan bahwa luas lahan terserang yang dikendalikan di 4 (empat) kelompok tani tersebut seluas 40 Hektare (Ha) dengan menggunakan Agens Pengendali Hayati (APH) Metarhizium sp. dan Beauveria Bassiana sebagai bahan pengendali ramah lingkungan. “Aplikasi APH ini menjadi salah satu upaya untuk meminimalisir penggunaan bahan aktif kimia sehingga mampu mengurangi residu pada tanaman dan tidak mencemari lingkungan,” ungkapnya. Sementara itu, Kepala UPTD BPTPH Hasdiq Ramadhan mengatakan bahwa luas serangan OPT (hama kumbang tanah, ulat grayak, belalang serta kepik polong) seluas 55 Ha dari total 90 Ha pertanaman kedelai dengan varietas Anjasmoro dan Argomulyo dengan umur tanaman 55 – 65 hari setelah tanam pada keempat Poktan di atas, sehingga peringatan dini dikeluarkan oleh POPT setempat untuk segera dilakukan penanganan. “Berdasarkan peringatan dini tersebut, maka segera dilakukan Gerakan Pengendalian OPT,” ucapnya. Kepala Dinas TPHP Sulbar, Syamsul Ma’rif memberi arahan kepada Koordinator POPT khusus POPT setempat bahwa setelah Gerakan Pengendalian OPT ini dilaksanakan, kiranya terus memantau pertanaman yang telah dikendalikan dan segera melaporkan pertanaman yang telah pulih. “Kegiatan ini melibatkan seluruh anggota kelompok dan petani setempat. Hasil yang diharapkan dari kegiatan Gerakan Pengendalian OPT ini adalah berkurangnya populasi hama yang menyerang tanaman kedelai, sehingga hasil produksi…

Mamuju-Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat pada Senin, 23 September 2024. Rapat ini membahas evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan fokus utama pada pemenuhan bukti dukung evaluasi. Rapat dipimpin langsung Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Sulbar M. Yamin Saleh dan dihadiri oleh Tim SPBE Perangkat Daerah tersebut. Dalam pertemuan itu, disepakati beberapa langkah strategis untuk memastikan kelengkapan dan validitas bukti dukung pada beberapa indikator penting. Salah satu poin utama yang dihasilkan adalah perlunya koordinasi lebih lanjut dengan Perangkat Daerah teknis terkait untuk mendapatkan penjelasan dan informasi tambahan guna memenuhi persyaratan evaluasi. Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Sulbar M. Yamin Saleh menekankan pentingnya dukungan dan kerja sama antar tim internal. Menurutnya, kolaborasi yang solid antar tim kerja diyakini dapat mempercepat proses pemenuhan bukti dukung yang lengkap dan valid, serta meningkatkan kualitas evaluasi SPBE secara keseluruhan. “Koordinasi antar tim serta dengan Perangkat Daerah teknis sangat penting untuk memastikan bukti dukung yang diserahkan memenuhi standar yang diharapkan. Dukungan penuh dan kerja sama dari semua pihak menjadi kunci dalam mencapai target evaluasi SPBE ini,” pungkasnya. Sebagai langkah lanjutan, rapat berikutnya telah dijadwalkan pada Jumat, 27 September 2024. Agenda tersebut akan membahas progres pemenuhan bukti dukung dan mengevaluasi langkah-langkah yang telah dilakukan. Rapat ini diharapkan menjadi salah satu bentuk komitmen Biro Pengadaan Barang dan Jasa dalam mendukung pelaksanaan SPBE di Sulbar, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik. Penulis : Biro PBJ Setda Sulbar Editor : humassulbar

Makassar – Dalam rangka meningkatkan kapasitas pengelola kepegawaian, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD), bekerjasama dengan Puslatbang KMP LAN Makassar dan Korpri Sulbar, melaksanakan kegiatan Capacity Building bagi seluruh Kasubag Kepegawaian perangkat daerah Provinsi Sulbar. Kegiatan yang berlangsung dari tanggal 24 hingga 27 September 2024 di Puslatbang KMP LAN Makassar ini dibuka secara resmi oleh Sekprov Sulbar Muhammad Idris. Usai kegiatan Capacity Building akan dilanjutkan dengan sesi outbound di Malino. Kepala BKD Sulbar, Bujaeramy Hassan, yang juga sebagai fasilitator kegiatan ini, dalam laporannya menyampaikan bahwa tujuan utama kegiatan adalah untuk memperkuat kapasitas dan kompetensi para Kasubag Kepegawaian dalam menghadapi tantangan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang semakin kompleks di era digital dan reformasi birokrasi. “Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan pembekalan yang menyeluruh, baik dari segi teknis maupun manajerial,” ujarnya. Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan penuh dari Puslatbang KMP LAN Makassar, yang menyediakan kurikulum pelatihan berbasis kebutuhan peningkatan kompetensi ASN, serta modul pembelajaran yang relevan dengan tantangan kepegawaian saat ini. Dalam sambutannya, Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengatakan, Pemprov Sulbar memandang kegiatan penguatan kapasitas ini sebagai sebuah investasi penting dalam pengembangan SDM di lingkungan pemerintahan. Menurutnya, Kasubag Kepegawaian memiliki peran kunci dalam memastikan kelancaran operasional organisasi pemerintahan. “Dengan pelatihan ini, kami berharap mereka dapat lebih siap dan mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan profesionalisme yang tinggi serta integritas yang kuat,” kata Idris. Sementara, Kepala Bidang Pengembangan Aparatur BKD Sulbar, Rini Lukita Sari mengatakan kegiatan capacity building ini merupakan bagian dari komitmen BKD untuk terus meningkatkan kualitas layanan kepegawaian di Sulbar. “Dengan pembekalan yang diberikan di Puslatbang KMP LAN Makassar serta kegiatan outbound di Malino, kami berharap para peserta dapat mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh di lapangan, demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik," kata Rini. Disampaikan, selain sesi pembelajaran di kelas, kegiatan ini juga diisi dengan outbound…

MAMUJU – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Bahtiar Baharuddin, secara resmi melantik tiga Pejabat Pemprov Sulbar sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Bupati di tiga kabupaten, yakni Mamuju, Pasangkayu, dan Majene. Pelantikan berlangsung di Gedung Graha Sandeq pada Selasa 24 September 2024. Pelantikan tersebut dilaksanakan untuk memastikan kelancaran dan netralitas dalam proses Pilkada Serentak 2024. Acara ini dihadiri oleh perwakilan pemerintah kabupaten masing-masing, Ketua KPU Kabupaten, Ketua Bawaslu Kabupaten, serta sejumlah tamu undangan lainnya. Adapun tiga Pejabat Pemprov Sulbar, yakni Kepala Dinas Sosial Abdul Wahab Hasan Sulur sebagai Pjs Bupati Mamuju, Kepala Dinas Perhubungan Maddereski Salatin sebagai Pjs Bupati Pasangkayu, dan Kepala DPMPTSP Habibi Azis sebagai Pjs Bupati Majene. Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin menyampaikan bahwa penunjukan tiga pejabat provinsi sebagai Pjs bupati merupakan perintah dari Menteri Dalam Negeri. “Hari ini saya ditugaskan oleh Menteri Dalam Negeri untuk melantik tiga Pejabat Pemprov menjadi Pjs Bupati Mamuju, Pasangkayu, dan Majene,” ujarnya. Bahtiar menegaskan bahwa seluruh Pjs Bupati yang dilantik harus segera bekerja sesuai dengan amanah yang diberikan, terutama dalam mengawal pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. “Jika memungkinkan, mulai besok mereka sudah bisa langsung bekerja, memastikan kampanye berjalan aman dan damai,” tambahnya. Sementara itu, Pjs. Bupati Majene, Habibi Azis, menyatakan kesiapannya dalam menjalankan tugas yang diamanahkan. Ia menekankan pentingnya menjaga pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 agar berjalan dengan jujur dan adil, serta menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). "Semua pihak harus bertindak adil dalam pelaksanaan Pilkada 2024. Tidak boleh ada pelanggaran oleh ASN, karena sanksi sudah menanti bagi yang melanggar," tandas Habibi Azis. Dengan pelantikan ini, diharapkan persiapan dan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di tiga kabupaten tersebut dapat berjalan lancar, aman, dan kondusif, serta menjunjung tinggi asas keadilan dan netralitas. Penulis : DPMPTSP Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju - Penanggungjawab Laboratorium Agens Hayati (LAH) UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Bahriah L. Yunus bersama seluruh staf pelaksana LAH melakukan kegiatan eksplorasi agens hayati di pertanaman padi dan jagung di 4 (empat) kabupaten, yaitu Mamuju Tengah, Majene, Polewali Mandar dan Mamasa sejak tanggal 12 hingga 22 September 2024. Bahriah mengatakan bahwa salah satu kegiatan utama LAH UPTD BPTPH ialah menghasilkan Agens Pengendali Hayati (APH) spesifik lokasi yang mampu mengendalikan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan mampu meningkatkan produksi dan produktifitas hasil pertanian, baik komoditi pangan maupun komoditi hortikultura, sehingga perlu untuk terus dilakukan eksplorasi agens hayati. “Hasil eksplorasi agens hayati yang telah ditemukan di lapangan nantinya akan dilanjutkan dengan melakukan berbagai tahapan di Laboratorium hingga mendapatkan agens hayati spesifik lokasi untuk pemanfaatannya dikembalikan ke lokasi penemuan agens hayatinya,” ungkapnya. Sementara itu, Kepala UPTD BPTPH Hasdiq Ramadhan menyampaikan, sejak tahun 2022 UPTD BPTPH telah melakukan perbanyakan APH dengan menggunakan isolat dari hasil eksplorasi di 6 (enam) kabupaten dan menghentikan penggunaan isolat yang bersumber dari luar Sulbar, karena prinsip dari pemanfaatan agens hayati ialah hasil agens hayati yang telah ditemukan pada lokasi tertentu akan jauh lebih mudah untuk dimanfaatkan kembali pada lokasi penemuan agens hayati tersebut karena dianggap telah adaptif terhadap faktor-faktor yang ada di sekitarnya. Sehingga pengendalian serangan OPT di lapangan akan lebih efektif jika dibandingkan dengan isolat yang bersumber dari daerah lain. Kegiatan eksplorasi ini dibagi menjadi 4 (empat) tim yang melibatkan Penanggungjawab LPHP Wilayah I di Salugatta, Penanggungjawab LPHP Wilayah II di Rea Timur dan Penanggungjawab LAH Wilayah III di Mamasa serta melibatkan Koordinator POPT, POPT Kecamatan dan PPL setempat sehingga terjadi sinergitas dalam melaksanakan proses pencarian calon agens hayati. Beberapa hasil telah diperoleh di lapangan oleh tim eksplorasi agens hayati, yakni di Kecamatan Pangale…

MAMUJU, Dinas Kominfo Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat bekerjasama Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Mamuju trus mendorong ketersediaan akses internet bagi masyarakat. Hal ini sebagai upaya pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Seperti dilakukan di Anjungan Pantai Manakarra. Launching penggunaan jaringan yang di-support provider PLN Icon Plus tersebut ditandai dengan ceremony acara dengan penekanan sirene tepat di depan Gong Perdamaian, Rabu 25/09/2024. Kepala Dinas Kominfopers Sulbar, Mustari Mula, yang menyampaikan layanan internet ini sebagai upaya mendukung kemajuan Kabupaten Mamuju, "Termasuk dalam penyediaan akses informasi dan komunikasi publik," ungkapnya. Sebagai rangkaian Hari Jadi Provinsi Sulawesi Barat ke 20, Pemerintah Provinsi Sulbar melalui Dinas Kominfo Perss bekerja sama dengan Dinas Kominfo Kabupaten Mamuju dan Provider PT.PLN Icon Plus, memberikan layanan internet gratis kepada.masyarakat khususnya di ruang publik kawasan anjungan Pantai Manakarra Mamuju. Sebenarnya Layanan Internet Gratis di kawasan anjungan Pantai Manakarra Mamuju sudah pernah ada yang difasilitasi Dinas Kominfo Perss Sulbar, namun karena terjadi gempa bumi pada tahun 2021 lalu sebagian infrastrukturnya rusak. Untuk itu, Diskominfo bekerjasama Pemkab Mamuju serta Provider Icon Plus mengaktifkan kembali layanan internet gratis ini dengan kapasistas bandwidth yang lebih maksimal. "Hal ini merupakan kado istimewa dari Pemerintah baik Pemprov maupun Pemkab dan unsur swasta kepada masyarakat,"ungkap Mustari. Mustari berharap layanan internet gratis ini dimanfaatkan secara sehat dan aman serta dipergunakan untuk hal positif. Mustari Mula juga mengucapkan Terima kasih kepada Bupati Mamuju dan Generak Manager PT.Icon Plus atas kerja sama ini. "Semoga kedepan, kerja sama ini lebih ditingkatkan dengan membuka layan internet gratis ruang ruang publik lainnya dalam kota Mamuju," ungkapnya. Plt. Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Mamuju, Akhmad Taufiq, menyampaikan penghargaan atas dukungan serta kerjasama dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam penyediaan jaringan internet gratis. Ia berharap adanya fasilitas tersebut dapat membawa manfaat terutama dalam mendorong produktifitas masyarakat. Bupati Mamuju, Dr. Hj. Sitti Sutinah Suhardi,…

Mamuju – Plh. Kepala Dinas (Kadis) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Muhammad Rusdi menerima Koordinasi Kakanwil Kemenkumham Sulbar Pamuji Raharja dan Kepala Divisi Keimigrasian Nurudin dalam rangka Penjajakan Kerja Sama terkait Permintaan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pelaporan Orang Asing dan Anak yang Berkewarganegaraan Ganda. Hadir mendampingi Plh. Kadis Dukcapil Sulbar yakni Sekdis Dukcapil Sri Utari, JF. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda HJ. Nursiang, JF. Analis Kebijakan Ahli Muda Sirawati, dan Staf Bidang PIAK Dewi Wahyuni. Pertemuan berlangsung di Ruangan Kadis Dukcapil Sulbar pada Selasa, 24 September 2024. Pada kesempatan itu, Kepala Divisi Keimigrasian Nurudin menekankan hal itu sangat penting agar anak hasil perkawinan campur memiliki kejelasan status kewarganegaraan dan menghindari kehilangan Hak Warga Negara Indonesia (WNI) sesuai aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pada kesempatan itu, Nurudin menyampaikan beberapa informasi tentang permasalahan mengenai anak-anak Indonesia yang menjadi kewarganegaraan asing akibat pernikahan campuran. Sementara itu, Kakanwil Kemenkumham Sulbar Pamuji Raharja berharap dengan dilaksanakannya kerja sama tersebut bisa meminimalisasi anak berkewarganegaraan ganda tidak kehilangan kewarganegaraan. Plh. Kadis Dukcapil Sulbar Muhammad Rusdi menyambut baik adanya rencana kerja sama tersebut untuk memudahkan dalam pengawasan Warga Negara Asing (WNA) dan juga pemberian Hak Administrasi Kependudukan untuk menghindari status kewarganegaraan ganda jika diperlukan. “Kita mengharapkan agar jangan sampai ada WNI yang kehilangan kewarganegaraannya menjadi WNA,” ujar Rusdi. Rusdi berharap, rencana kerja sama itu dapat terwujud untuk melindungi WNI dari hasil perkawinan campuran serta memudahkan kedua belah pihak untuk membutuhkan data dan informasi, serta meningkatkan untuk mengakses data WNA yang ada di Sulbar. Penulis : Dinas Dukcapil Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju-Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Bahtiar Baharuddin, mengukuhkan tiga Pejabat Pemprov Sulbar sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Bupati di Sulbar. Pengukuhan berlangsung di Gedung Graha Sandeq, Selasa 24 September 2024. Pengukuhan ini didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3814 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pjs Bupati pada Provinsi Sulawesi Barat. Tiga pejabat yang dikukuhkan tersebut adalah Abdul Wahab Hasan Sulur sebagai Pjs Bupati Mamuju, Habibi Azis sebagai Pjs Bupati Majene, dan Maddareski Salatin sebagai Pjs Bupati Pasangkayu. Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin menekankan pentingnya peran para Pjs Bupati ini dalam menjaga stabilitas daerah menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Nasional yang akan berlangsung pada tanggal 27 November 2024 mendatang. Ia menyebut bahwa Pilkada serentak ini bukan sekedar proses politik, tetapi juga merupakan kesempatan bagi masyarakat dan para pemimpin daerah untuk memperkokoh komitmen terhadap pembangunan daerah, memperkuat stabilitas sosial, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Ini adalah momentum penting dalam demokrasi kita, di mana kita dapat memastikan bahwa pemerintahan daerah berjalan dengan baik,” ujar Bahtiar. Bahtiar juga menekankan bahwa tugas yang diemban oleh Pjs Bupati sangat penting, terutama dalam menjaga kondusivitas dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di tengah persiapan Pilkada. Ia mengingatkan agar para Pjs Bupati tetap berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat demi keberlangsungan pemerintahan yang solid dan stabil. Bahtiar menyampaikan harapan agar para Pjs Bupati yang baru dilantik mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, mengutamakan kepentingan hukum, serta tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia mengingatkan pentingnya menjunjung tinggi integritas dan bekerja tegak lurus di bawah panji-panji merah putih. “Keputusan Menteri Dalam Negeri ini adalah amanah yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan bangsa dan negara,” tegasnya. Pj. Gubernur Sulbar juga menyampaikan ucapan selamat kepada ketiga Pjs Bupati yang telah resmi dikukuhkan. Ia juga berharap ketiganya mampu menjawab tantangan yang dihadapi oleh masing-masing daerah dengan bijaksana…

MAMUJU - Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Sitti Suraidah Suhardi, menghadiri Pawai Keselamatan dan Taat Pajak di Kompleks Rumah Adat Mamuju, Selasa (24/9/2024). Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Direktorat Satuan Lalu Lintas Polda Sulbar. Pawai tersebut merupakan rangkaian Jambore Keselamatan Lalu Lintas dalam rangka HUT ke-69 Lalu Lintas Bhayangkara Tingkat Polda Sulbar. Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-69 ini menjadi momentum penting bagi Polda Sulbar untuk terus mengkampanyekan keselamatan berlalu lintas di semua kalangan, khususnya anak muda yang akan menjadi pelopor tertib berlalu lintas di masa depan. Ketua DPRD Sulbar, Sitti Suraidah Suhardi berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berkendara serta makin taat dalam melaksanakan kewajiban bayar pajak kendaraan. Penulis : Humas DPRD Sulbar Editor : humassulbar