Mamuju- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka Pengucapan Sumpah dan Janji Anggota DPRD terpilih periode 2024-2029 di Gedung DPRD Sulbar Kamis, 26 September 2024. Pengambilan sumpah para anggota DPRD Sulbar yang baru dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulbar, Andi Isna Renishwari Cinrapole. Acara pelantikan ini menjadi momen penting dalam perjalanan pemerintahan daerah Sulbar. Para anggota DPRD terpilih merupakan hasil dari proses pemilihan legislatif yang berlangsung pada Pemilu 2024. Mereka diharapkan mampu membawa aspirasi rakyat serta berkontribusi dalam pembangunan Sulbar selama lima tahun ke depan. Dalam acara tersebut Amalia Fitri Aras ditetapkan sebagai Ketua Sementara DPRD Sulbar menggantikan St. Suraidah Suhardi yang menjabat periode sebelumnya. Sementara jabatan baru St. Suraidah sebagai Wakil Ketua Sementara DPRD Sulbar mendampingi Amalia Fitri Aras. Ketua Sementara DPRD Sulbar, Amalia Fitri Aras mengatakan pelantikan tersebut menandai awal yang baru bagi DPRD Sulbar. “Kami, sebagai wakil rakyat yang baru dilantik, berkomitmen untuk menjalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Dengan dukungan seluruh elemen masyarakat, kami siap berkolaborasi untuk membawa perubahan positif dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan di Sulbar. Setiap keputusan yang kami buat akan selalu berdasarkan aspirasi dan kepentingan rakyat,” kata Amalia. “Semoga Allah SWT memberikan kemudahan dan keberkahan dalam menjalankan tugas kami selama lima tahun ke depan,” sambungnya. Berikut daftar lengkap anggota DPRD Sulbar terpilih dari berbagai daerah pemilihan (dapil): 1. Sulbar 1 (Kabupaten Mamasa): - Sabar Budiman (6.534 suara), PDIP - Elisabeth (6.789 suara), PAN - Harun Lululangi (4.688 suara), Hanura - Fredi Boy (6.712 suara), Nasdem - Suhadi Kando (6.661 suara), PKB 2. Sulbar 2 (Kabupaten Polman-1): - Irfan Fahri Putra (7.960 suara), Golkar - Jalaluddin (5.395 suara), PKS - Ahmad Juanedi (9.480 suara), PAN - Ary Iftikhar Shihab (5.132 suara), Nasdem - Rahmat Ichwan Bahtiar (7.482 suara), Gerindra - Abdul Halim (10.631…

Mamuju--Ketua Sementara DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Amalia Fitri Aras bersama Anggota DPRD Sulbar Munandar Wijaya menerima audiensi perwakilan Aliansi Mahasiswa dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) se- Sulbar, Kamis 26 September 2024. Pertemuan ini dilaksanakan sebagai bentuk respons atas berbagai aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, khususnya yang diwakili oleh mahasiswa dan OKP. Kegiatan ini berlangsung di Kantor DPRD Sulbar usai acara Rapat Paripurna Istimewa Pengucapan Sumpah dan Janji Anggota DPRD Sulbar Periode 2024-2029. "Sebagai Ketua Sementara DPRD Sulbar, kami berkomitmen untuk mendengar dan menindaklanjuti setiap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, termasuk dari kalangan mahasiswa dan OKP,” kata Amalia. “Pertemuan hari ini (Kamis 26 September red.) merupakan langkah awal bagi kami, khususnya saya dan rekan-rekan anggota DPRD, untuk mendengarkan langsung suara masyarakat,” sambungnya. Amalia menyatakan, pihaknya akan memperjuangkan apa yang menjadi kepentingan bersama demi kemajuan Sulbar. “Aspirasi yang disampaikan dalam audiensi ini akan menjadi perhatian serius, dan kami akan berupaya memberikan solusi konkret dalam waktu yang tepat,” tegasnya. Amalia berharap sinergi antara DPRD dan masyarakat, khususnya mahasiswa dan pemuda, dapat terus terjaga, sehingga dapat bersama-sama mendorong pembangunan daerah yang lebih baik. Penulis : Humas DPRD Sulbar Editor : humassulbar

Polman – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Junda Maulana mengajak Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Pemkab Polman) menyamakan langkah dalam penanganan stunting melalui Roadmap Penanganan Stunting Terpadu (PASTIPADU). “Stunting bukan hanya masalah angka – angka, bukan lagi masalah pembangunan, tapi sudah menjadi masalah kemanusiaan. Ini menjadi kewajiban negara atau pemerintah karena berkaitan dengan hak asasi manusia,” ucap Junda saat melakukan Sosialisasi PASTIPADU sekaligus Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Konvergensi Stunting di Aula Kantor Balitbangren Polman, Kamis (26/9/2024). Setidaknya ada 5 (lima) permasalahan yang ditemukan terkait stunting, antara lain : 1. Angka perkawinan anak yang tinggi. Berdasarkan data angka perkawinan anak Tahun 2023, Sulbar mencapai angka sebesar 11,25 persen, yang berada di atas rata-rata nasional sebesar 6,92 persen. 2. Intervensi kelompok sasaran yang lemah. Intervensi pada kelompok pendampingan yang lemah disebabkan tingkat kehadiran di posyandu hanya mencapai rata-rata 60 persen, sehingga banyak sekali anak-anak dan ibu hamil tidak terpantau dan mendapatkan layanan di posyandu atau puskesmas. 3. Akses pangan yang terbatas. Kualitas konsumsi pangan penduduk di tingkat wilayah ini dicerminkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH). Skor PPH Sulbar di Tahun 2023 adalah sebesar 74,70 persen masih jauh dari skor ideal yakni sebesar 100 persen. 4. Akses terhadap sanitasi yang buruk dan air minum layak yang tidak memadai. Data BPS menunjukkan capaian akses air minum layak di Sulbar pada Tahun 2023 hanya sebesar 79 persen dari target 100 persen, yang artinya masih terdapat sekitar 20 persen penduduk belum memiliki akses air bersih yang layak. Selain itu, untuk akses sanitasi di Tahun 2023 Sulbar berada pada angka 82,36 persen. 5. Belum Optimalnya Fungsi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS). Menurutnya, keterpaduan menjadi tantangan dalam menangani permasalahan stunting, sehingga usaha – usaha yang telah dilakukan pemerintah hingga saat ini belum optimal. Untuk itu, Junda mendorong peningkatan kolaborasi para…

Polman -- Setelah menyerahkan dokumen Roadmap Penanganan Stunting Terpadu (PASTIPADU) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) kepada Pj. Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin pada Kamis 19 September 2024 lalu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulbar Junda Maulana melakukan sosialisasi ke kabupaten. Kabupaten Polewali Mandar (Polman) menjadi daerah pertama yang disambanginya bersama para Anggota Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Sulbar, Kamis siang (26/9/2024) di Aula Kantor Balitbangren Polman. Pada kesempatan ini, Wakil Ketua TPPS Sulbar ini memaparkan skenario penurunan stunting tahun 2024 – 2029 di Sulbar yang dirumuskan dalam Roadmap PASTIPADU. “Kami sudah merancang 2025 – 2029, kita menskenariokan tahun 2029 target stunting kita di Sulbar hanya 4,75 persen,” jelas Junda. Dalam Roadmap PASTIPADU yang telah disusun, memuat berbagai program dan kebijakan terhadap prioritas sasaran yang terdiri dari remaja putri, calon pengantin, pasangan usia subur dan calon orang tua, ibu hamil, bayi serta anak – anak. “Kedepannya, diharapkan mampu mengurangi kasus stunting baru dan memastikan tumbuh kembang anak yang lebih optimal,” sambungnya. Dalam keterangannya, Junda pun menyampaikan Roadmap tersebut akan ditingkatkan menjadi produk hukum, berupa Peraturan Gubernur dan akan diinternalisasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulbar Tahun 2025 – 2029. Kedatangan tim disambut oleh Kepala Balitbangren Polman, Andi Himawan Jasin. Sosialisasi ini dirangkaikan dengan monitoring dan evaluasi (monev) lintas sektor yang juga menghadirkan berbagai pemangku kepentingan di Tingkat Kabupaten Polman, seperti Dinas Kesehatan, Dinas P2KBP3A, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Dinas PUPR, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kominfo SP, Perwakilan Lurah serta Desa. Pertemuan ini pun direspon baik oleh Pemerintah Kabupaten Polman. Mereka berharap kooordinasi seperti ini dapat dilaksanakan secara rutin dan dapat diakses secara daring. Diketahui, berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia 2023 oleh Kemenkes, Prevalensi Stunting di Sulbar sebesar 30,3 persen. Angka ini masih jauh dari rata –…

Mamuju- Mewakili Pemprov Sulbar Kepala Dinas Pertanian Sulbar sekaligus plt. Kaban Kesbangpol , Herdin Ismail menerima audiensi Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pengurus Pusat Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dipimpin Ketua Bidang Perempuan Remaja dan Keluarga, Prof Amani Lubis. Kegiatan tersebut diawali santap malam dan silaturahmi bersama di Rumah Jabatan Gubernur Sulbar, Jl Abd Malik Pattana Endeng, Mamuju, Sabtu Malam 28 September 2024. " Kedatangan Prof. Amani merupakan bagian dari kemajuan pembinaan kerukunan umat yang ada di Sulbar, sangat tercermin dengan sambutannya yang penuh semangat tadi, " Pungkas Herdin Ismail, Kadis Pertanian Provinsi Sulbar itu. Masih kata Herdin, kunjungan pengurus MUI Pusat merupakan rutinitas dua tahunan dalam rangka melakukan evaluasi peran dan fungsi mui yang ada di daerah khususnya di Sulbar. Lebih lanjut disampaikan, kunjungan tersebut diharapkan dapat menciptakan hasil yang baik sekaligus perhatian dari MUI Pusat terhadap keberadaan pembinaan agama yang ada di Sulawesi Barat. " Beliu memberikan pengakuan dan apresiasi terhadap pembinaan umat yang dilakukan oleh MuI Sulbar, kita tidak menafikan MUI sangat memberi peran yang strategis terhadap rasa persatuan rasa semangat untuk bersabar, " Ujarnya Ketua Bidang Perempuan Remaja dan Keluarga, Prof Amani Lubis, pada kesempatan itu mengatakan, MUI Pusat akan terus bersinergi bersama Pemerintah Daerah di manapun di seluruh pelosok Negeri Indonesia dan kali ini dapat berkunjung ke Provinsi ke 33 Sulawesi Barat. " MUI misinya sebagai Mitra Pemerintah dan juga pelayanan ummat dalam dua hal ini membuat kita harus bersinergi dengan Pemda setempat, " Pungkas Prof. Amani Ia berharap MUI Sulbar dapat semakin maju dengan program-program yang bermanfaat bagi umat dan terus membangun sinergi bagi Pemerintah sehingga MUI dapat mengayomi semua lapisan masyarakat dengan karyanya. " Melalui silaturahmi tersebut kita berharap sinergi antara MUI dan Pemerintah Daerah dapat semakin ditingkatkan dalam pelaksanaan program keumatan, " Bebernya. ( rls)

MAJENE - Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris yang Juga Selaku Ketua Umum IKA UNHAS Korwil Sulawesi Barat Bersama Pengurus, Bakti Sosial dan Cinta Bahari, di Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Sabtu, 28 September 2024. Hadir para pengurus IKA Unhas Sulbar bersama-sama melaksanakan bakti sosial dengan masyarakat setempat. "Alhamdulillah saya bersama jajaran pengurus IKA Unhas dan Camat bisa silaturahmi bersama ibu-ibu serta masyarakat setempat," kata Idris. Ia menambahkan banyak ibu-ibu hamil dan anak-anak dibawah umur 2 tahun yang harus menjadi perhatian agar tidak mengalami stunting. "Makanya kegiatan ini diselenggarakan, ada 84 orang yang berkumpul dan diberikan tali kasih atau paling tidak paket menambah kebutuhan kehamilannya," tambahnya. Sementara itu, ibu-ibu hamil sangat membutuhkan tambahan nutrisi, inilah perlu dijaga betul agar tidak kekurangan asupan. "Saya bersyukur karena ibu-ibu sudah melaporkan dan bisa diberikan bantuan serta perhatian. Semoga bisa melahirkan generasi yang cerdas dan unggul. Apalagi kita punya data angka stunting tertinggi di Majene ada di Pamboang," bebernya. Tingginya stunting harus menjadi perhatian khusus, semoga apa yang diberikan ini bisa membantu para ibu-ibu hamil. "Semoga bantuan ini dikonsumsi seperti telur, beras, kacang ijo, hingga susu ibu hamil," harapnya. Selain itu, usai memberikan bantuan kepada ibu-ibu hamil, rombongan melanjutkan kerja bakti. "Semoga apa yang dilakukan hari ini bisa berdampak positif dan membantu meringankan beban masyarakat," tandasnya.(rls)

MAJENE - Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris yang Juga Selaku Ketua Umum IKA UNHAS Korwil Sulawesi Barat Bersama Pengurus, Bakti Sosial dan Cinta Bahari, di Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Sabtu, 28 September 2024. Hadir para pengurus IKA Unhas Sulbar bersama-sama melaksanakan bakti sosial dengan masyarakat setempat. "Alhamdulillah saya bersama jajaran pengurus IKA Unhas dan Camat bisa silaturahmi bersama ibu-ibu serta masyarakat setempat," kata Idris. Ia menambahkan banyak ibu-ibu hamil dan anak-anak dibawah umur 2 tahun yang harus menjadi perhatian agar tidak mengalami stunting. "Makanya kegiatan ini diselenggarakan, ada 84 orang yang berkumpul dan diberikan tali kasih atau paling tidak paket menambah kebutuhan kehamilannya," tambahnya. Sementara itu, ibu-ibu hamil sangat membutuhkan tambahan nutrisi, inilah perlu dijaga betul agar tidak kekurangan asupan. "Saya bersyukur karena ibu-ibu sudah melaporkan dan bisa diberikan bantuan serta perhatian. Semoga bisa melahirkan generasi yang cerdas dan unggul. Apalagi kita punya data angka stunting tertinggi di Majene ada di Pamboang," bebernya. Tingginya stunting harus menjadi perhatian khusus, semoga apa yang diberikan ini bisa membantu para ibu-ibu hamil. "Semoga bantuan ini dikonsumsi seperti telur, beras, kacang ijo, hingga susu ibu hamil," harapnya. Selain itu, usai memberikan bantuan kepada ibu-ibu hamil, rombongan melanjutkan kerja bakti. "Semoga apa yang dilakukan hari ini bisa berdampak positif dan membantu meringankan beban masyarakat," tandasnya.(rls)

Mamuju - Sebagai tindak lanjut atas hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (EKPPP) Kabupaten se-Sulawesi Barat (Sulbar) Tahun 2024, Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Sulbar melaksanakan Ekspose Hasil Validasi Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP), Jumat (27/9/2024). Ekspose Hasil Validasi PEKPPP ini berlangsung secara daring di Ruang Kepala Biro (Karo) Organisasi Setda Sulbar. Kegiatan ini menghadirkan Tim Evaluasi Kementerian PANRB. Kegiatan ini dibuka oleh Asisten Deputi Perumusan Sistem dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik Kedeputian Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Yusuf Kurniawan. Dalam sambutannya menekankan pentingnya perbaikan kualitas pelayanan publik. Untuk itu, evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di Sulbar perlu terus dilakukan. ‘’Pelayanan publik perlu terus kita evaluasi, agar semakin berkualitas. Bagian Organisasi Setda Kabupaten sebagai Tim Evaluator Tk. I cenderung memberikan nilai yang relatif lebih tinggi, sehingga dibutuhkan Tim Validasi dari Biro Organisasi Setda Provinsi untuk memastikan hasil penilaian sesuai bukti dukung yang ada,’’ tegasnya. Sementara itu, Koordinator Narahubung Yenni yang juga tergabung dalam Tim Evaluator Kementerian PANRB, menyampaikan bahwa Hasil Akhir Evaluasi Pelayanan Publik akan diserahkan ke Deputi yang membidangi Reformasi Birokrasi. ‘’Jadi Indeks Pelayanan Publik akan mempengaruhi nilai akhir Reformasi Birokrasi,’’ katanya. Kepala Bagian (Kabag) Tatalaksana dan Pelayanan Publik Biro Organisasi Setda Sulbar, Subuki menyampaikan data rekap nilai Evaluator Tk. I dan nilai rekap Tim Validasi Tk.II atau hasil rekapitulasi Tim Validasi Provinsi Sulbar. Subuki menjelaskan, dari 6 (enam) kabupaten dipaparkan keunggulan dan kekurangan setiap lokus evaluasi. Setiap kabupaten ditampilkan 3 (tiga) lokus evaluasi, yaitu: - Dinas Sosial Kabupaten. - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Supil (Dukcapil) Kabupaten, dan - UPTD RSUD Kabupaten. ‘’Jadi, terdapat 18 lokus evaluasi yang dipaparkan oleh Tim Validasi Provinsi,’’ ungkapnya. Subuki yang juga sebagai Plt. Karo Organisasi Setda Sulbar menyarankan agar Indikator Evaluasi Pelayanan Publik, dilakukan perubahan minimal untuk UPP pelayanan langsung berbeda dengan UPP pelayanan tidak langsung ke masyarakat. ‘’Kita juga…

Mamuju--Dalam rangka mempererat silaturahmi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam membangun daerah, Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar acara malam keakraban, Kamis, 26 September 2024. Bertempat di Kantor DPRD Sulbar, acara ini dihadiri Anggota DPRD Sulbar Masa Jabatan 2019-2024, Anggota DPRD Sulbar Masa Jabatan 2024-2029, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulbar. Acara ini merupakan bentuk apresiasi kepada Anggota DPRD Sulbar Masa Jabatan 2019-2024 atas dedikasi dan kontribusinya selama menjabat. Selain itu, juga menjadi ajang perkenalan bagi Anggota DPRD Sulbar Masa Jabatan 2024-2029, memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengenal lebih dekat para pemangku kebijakan di provinsi serta membangun komitmen bersama dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan ke depan. Wakil Ketua Sementara DPRD Sulbar, Sitti Suraidah Suhardi dalam sambutannya menyampaikan bahwa acara malam keakraban tersebut diharapkan dapat menjadi momentum penting untuk mempererat tali persaudaraan antara anggota dewan lama dan baru, serta seluruh elemen Forkopimda. “Kami berharap melalui acara ini, seluruh pihak dapat semakin solid dalam membangun sinergi yang lebih kuat demi kemajuan Sulbar,” kata Suraidah. Dengan diadakannya malam keakraban ini, diharapkan komunikasi yang harmonis antara DPRD, Forkopimda, serta seluruh elemen pemerintahan dapat terus terjaga, sehingga pembangunan di Sulbar dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Dalam acara ini dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Kartu Tanda Anggota antara Sekretariat DPRD Sulbar dengan Bank Sulselbar dan penyerahan Kartu Tanda Anggota dari Bank Sulselbar kepada Pimpinan Sementara DPRD Sulbar serta penyerahan Piagam Penghargaan oleh Pimpinan Sementara DPRD Sulbar kepada Purna Dewan yang diwakili Husain Haenur. Penulis : Humas DPRD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju - Dalam rangka memperingati World Rabies Day atau Hari Rabies Sedunia yang diperingati setiap tanggal 28 September, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Provinsi Sulbar melalui Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) menggelar vaksinasi rabies gratis pada Kamis (26/09/2024). Vaksinasi rabies gratis digelar di Klinik Hewan UPTD Laboratorium Veteriner dan Mutu Pakan Dinas TPHP Sulbar di Kompleks Kantor Gubernur Sulbar. Kepala Bidang PKH Dinas TPHP Sulbar, Nur Kadar mengatakan vaksinasi rabies gratis tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun dalam rangka memperingati Hari Rabies Sedunia. "Seperti tahun-tahun sebelumnya, hari ini (Kamis 26 September red.) dalam rangka memperingati Hari Rabies Sedunia 2024, Pemprov Sulbar melalui Dinas TPHP menggelar vaksinasi rabies gratis kepada Hewan Pembawa Rabies (HPR) seperti kucing dan anjing. Oleh karena itu, sejak beberapa waktu lalu kita sudah membuka pendaftaran secara online,” ungkap Nur Kadar. Nur Kadar menambahkan, pemberian vaksin gratis pada Hari Rabies Sedunia ini tidak hanya dilakukan Pemprov Sulbar saja, namun juga masing-masing kabupaten di Sulbar menggelar kegiatan serupa. Sementara itu, Kepala Dinas TPHP Sulbar Syamsul Ma’rif mengapresiasi kegiatan vaksinasi rabies yang dilakukan oleh Bidang PKH serta keterlibatan multipihak atas kerjasamanya dalam penyelenggaraan vaksinasi rabies gratis itu. Terkait dengan program pemerintah pusat, yang menargetkan Indonesia bebas rabies atau zero rabies di tahun 2030, Syamsul Ma’rif mengaku optimis, dengan kolaborasi, Sulbar mampu berkontribusi positif. Penulis : Dinas TPHP Sulbar Editor : humassulbar