Mamuju--Penggunaan layanan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terus menunjukkan perkembangan yang positif. Berdasarkan data terbaru, jumlah akun pengguna SPSE yang aktif di tahun 2024 mencapai 827 akun. Angka ini mencerminkan komitmen pemerintah dan para pelaku pengadaan untuk mengadopsi sistem yang lebih transparan dan efisien. Tidak hanya meningkat dalam jumlah akun, trafik atau akses ke SPSE juga mengalami peningkatan signifikan. Hingga triwulan pertama tahun 2024, total pengunjung SPSE mencapai 1,13 juta pengunjung. Hal ini menunjukkan bahwa platform ini semakin diminati dan diandalkan oleh berbagai pihak dalam proses pengadaan barang dan jasa di Sulbar. Dari total 827 akun pengguna SPSE, terdapat 47 akun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang mencakup 5% dari keseluruhan pengguna. Selain itu, terdapat 14 akun Pejabat Pengadaan yang mewakili 2%, dan 14 akun Kelompok Kerja (Pokja) yang juga mencakup 2%. Sementara itu, mayoritas pengguna SPSE berasal dari penyedia atau rekanan dengan jumlah 752 akun, yang mencakup 91% dari total pengguna. Peningkatan jumlah pengguna dan pengunjung ini menunjukkan kepercayaan yang semakin besar terhadap SPSE sebagai alat utama dalam proses pengadaan di Sulbar. Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Sulbar, M. Yamin Saleh menyampaikan apresiasinya terhadap semua pihak yang telah mendukung penggunaan SPSE. "Ini adalah bukti bahwa digitalisasi pengadaan barang dan jasa di Sulbar berjalan dengan baik. Kami akan terus berupaya meningkatkan kualitas layanan dan memberikan pelatihan kepada para pengguna agar lebih memahami dan memanfaatkan SPSE secara optimal," kata M. Yamin Saleh, Selasa 14 Mei 2024. Dengan terus meningkatkan akses dan partisipasi di SPSE, Sulbar diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengimplementasikan sistem pengadaan yang modern dan terpercaya. Penulis : Biro PBJ Setda Sulbar Editor : humassulbar

Pasangkayu--Masjid Al Ikhlas di Kabupaten Pasangkayu menjadi saksi berlangsungnya Lomba Hifdzil Qur'an 30 Juz yang merupakan bagian dari Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) ke-X Tingkat Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar). Acara ini dihadiri oleh pejabat resmi bersama peserta lomba dari enam kabupaten yakni Majene, Mamuju, Polewali Mandar, Mamuju Tengah, Mamasa dan Pasangkayu sendiri. Perlombaan berlangsung, Selasa, 14 Mei 2024, dimulai pada pukul 09.00 WITA dan berakhir pada pukul 12.00 WITA. Salah satu momen paling mengesankan dari acara ini adalah penampilan peserta dengan nomor HQ 406, seorang hafiz tunanetra. Penampilannya mendapatkan tepuk tangan meriah dari para penonton yang terkesan dengan kemampuan luar biasa yang ditampilkannya meskipun memiliki keterbatasan fisik. Kompetisi ditutup dengan penampilan peserta terakhir dengan nomor HQ 408 sebelum akhirnya MC, Muh. Syarif menutup acara. Dalam pelaksanaan lomba ini, terdapat beberapa Dewan Hakim yang bertugas di berbagai bidang. Untuk Bidang Tahfidz, Dewan Hakim yang bertugas adalah KM Kamiluddin dan Amrullah Akil, Bidang Fashah diisi oleh Samsu Marlin dan Muh. Amiruddin. Sedangkan, untuk Bidang Tajwid, tugas ini diemban oleh Muh. Yusuf Paturusi, dan Djamaluddin Pande, Koordinator laporan terdiri dari Darwis, Muhrim, Fahruddin dan Rusli. Panitera yang bertugas adalah Masriadi, Alda Linda, Resmiatu, dan Nadila Djawahir. Acara ini bukan hanya menunjukkan kecakapan para peserta dalam menghafal Al-Qur'an, tetapi juga menegaskan pentingnya semangat dan dedikasi dalam menghadapi tantangan. Kehadiran peserta tunanetra dan dukungan dari penonton memberikan contoh nyata bagaimana acara ini mampu menginspirasi banyak pihak. Lomba Hifdzil Qur'an 30 Juz ini berhasil diselenggarakan dengan baik, membawa pesan kebersamaan dan semangat juang yang tinggi dalam melestarikan tradisi menghafal Al-Qur'an. Kepala Biro Pemkesra Setda Sulbar Arianto, menyatakan, acara itu adalah bukti nyata bahwa keterbatasan fisik tidak menghalangi seseorang untuk mencapai prestasi luar biasa. “Kami bangga dengan semangat juang para peserta dan berharap kegiatan ini dapat terus menjadi inspirasi bagi generasi muda," kata Arianto. Penulis : Biro Pemkesra…

Mamuju--Sebanyak 284 rumpon telah diangkat dari Perairan Sulawesi Barat (Sulbar) sejak operasi pemutusan rumpon dimulai pada tanggal 6 April 2024. Rumpon-rumpon tersebut telah didaratkan di Pelabuhan Passarang, Kabupaten Majene. Proses pengangkatan rumpon ini dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama, berlangsung pada tanggal 16-17 April 2024, dimana 131 rumpon berhasil diangkat. Dan tahap kedua dilanjutkan pada tanggal 13 – 14 Mei 2024, dengan total 153 rumpon. Proses pengangkatan dan pemindahan rumpon dilakukan sebagai tindak lanjut dari kesepakatan antara nelayan, perusahaan migas, dan pemerintah daerah. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir dampak kegiatan eksplorasi migas terhadap mata pencaharian nelayan. "Alhamdulillah, tahap pertama pengangkatan rumpon telah selesai dan 131 unit rumpon telah didaratkan di Pelabuhan Passarang," kata Kepala DKP Sulbar, Suyuti Marzuki, saat mengkonfirmasi ke awak media, Selasa 14 Mei 2024. "Saat ini, rumpon-rumpon tersebut sedang dalam proses verifikasi kepemilikannya untuk selanjutnya dilakukan proses pembayaran ganti rugi dan kompensasi kepada para nelayan yang terdampak," lanjut Suyuti Marzuki. Proses verifikasi kepemilikan rumpon dilakukan oleh tim gabungan dari PT. TGS bekerjasama dengan DKP kabupaten dan beberapa koordinator nelayan setempat. Tim ini akan mengecek kecocokan data rumpon yang diangkat dengan data yang dimiliki oleh kapal yang diguanakan saat survey. "Kami mohon kepada para nelayan yang rumponnya terangkat untuk segera melapor kepada tim verifikasi dengan membawa bukti kepemilikan rumpon dan melampirkan Foto Copy KTP dan Kartu KUSUKA " ujarnya. Setelah proses verifikasi kepemilikan selesai, maka proses pembayaran ganti rugi dan kompensasi kepada para nelayan akan segera dilakukan. Besaran ganti rugi dan kompensasi yang akan diterima oleh para nelayan telah disepakati sebelumnya antara nelayan, perusahaan migas, dan pemerintah daerah. Besaran ganti rugi yang diberikan kepada pemilik rumpon bervariasi, tergantung pada ukuran dan jenis rumpon. Rata-rata, ganti rugi yang diberikan untuk satu rumpon berkisar antara Rp. 25 hingga Rp. 40 Juta. Pembayaran ganti rugi dan kompensasi diharapkan dapat membantu nelayan…

Majene--Dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat di lokasi Program Kampung Iklim (Proklim), Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Sosialisasi Pengelolaan Sampah di Desa Bonde, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Senin 13 Mei 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala DLH Sulbar Zulkifli Manggazali, Kepala Bidang Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan Alexander Bontong, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Afdal Mahyuddin, Ketua Tim Proklim DLH Sulbar Syukriah Alimuddin, Kepala Desa Bonde Awaluddin, Kepala Dusun se-Desa Bonde, Ketua Komunitas Relawan Siaga 86 Majene M. Aslan Sidang dan para perwakilan warga Desa Bonde. Kebersihan lingkungan dan sampah menjadi salah satu faktor dari kesehatan masyarakat. DLH Sulbar menyampaikan permasalahan umum terkait pengelolaan sampah, yaitu bahaya dari tidak terkelolanya sampah. Masalah sampah tentunya dapat mengakibatkan masalah baru bagi lingkungan dan kesehatan. Sampah yang tidak terkelola dengan baik akan menjadi sarang penyakit melalui pencemaran air, tanah dan udara. Timbulnya hewan pembawa penyakit seperti tikus dan kecoa juga dapat hadir disebabkan tumpukan sampah yang tidak terkelola. Tumpukan sampah juga mengakibatkan bau yang tidak sedap serta hilangnya estetika/keindahan lingkungan. Kegiatan sosialisasi pengelolaan sampah merupakan implementasi dari amanat Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Permen Lingkungan Hidup dan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 47 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dimana target 30% pengurangan sampah dan 70% target pengelolaan sampah pada tahun 2025. Desa Bonde merupakan desa Proklim yang diregistrasikan pada tahun 2022. Salah satu permasalahannya adalah pengelolaan sampah, dimana warga setempat masih banyak yang membuang sampahnya ke pesisir dan laut. Oleh karena itu, diharapkan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah setempat dapat bahu membahu dalam memperkuat kapasitas ketahanan terhadap iklim dan cuaca ekstrem melalui pelaksanaan aksi adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca khususnya melalui pengelolaan sampah. Kepala DLH Sulbar, Zulkifli Manggazali…

MAMUJU -- Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang berbasis pada sistem komputer memiliki 3 pilar utama dalam menjalankannya: Hardware (Proses), Software (Platform) dan Brainware (People). Ketiga, pilar itu mesti dibangun dan dikembangkan secara simultan agar keberadaan TIK dapat berdampak baik pada modernisasi kemajuan dan efisiensi setiap organisasi. Dihubungi pada 13 Mei 2024, Kadis Kominfopers Mustari Mula mengatakan Ketiga pilar sistem digitalisasi pada Pemprov Sulbar tersebut sedang dibangun dan dikembangkan secara terus menerus dan terkhusus untuk hardware sebagai perangkat prosesing, direncanakan pengembangan Data Center (DC), Network Operation Center (NOC) dan Disaster Recovery Center (DRC) yang berkelanjutan. "Pembangunan fasilitas pendukung TIK yang baru nanti juga akan dibuat Security Operation Center (SOC) untuk pemenuhan fasilitas cyber security. Seluruhnya merupakan kebutuhan urgen sebagai standar modernisasi fasilitas pendukung pengembangan TIK dan SPBE Pemprov. Sulbar". Pelaksanaananya akan dikerjakan bertahap mulai tahun 2024 hingga terpenuhinya semua fasiltas utama, perangkat dan peralatan yang dibutuhkan. Secara perlahan target ini diharapkan akan mensupport implementasi rencana mewujudkan birokrasi Sulbar yang berkelas. Pembangunan dan pemilihan teknologinya tentu disesuaikan skala kebutuhan Pemprov. Sulbar dan kemampuan anggaran yang disediakan" ungkap Mustari. Kabid Layanan e-Government, Muhammad Ridwan Djafar menjelaskan bahwa Data Center (DC) atau lebih dikenal dengan pusat data merupakan ruangan yang dirancang khusus untuk tempat penyimpanan file, informasi kinerja, hingga server komputer dari setiap organisasi yang biasanya terhubung dengan jaringan internet. "Data center merupakan fasilitas yang menyediakan akses ke aplikasi dan data menggunakan infrastruktur jaringan komputer, sistem penyimpanan, dan komputasi. Teknologi ini membantu instansi untuk merakit, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi dalam jumlah besar." Jelas Ridwan Selain itu, Ridwan juga menjelaskan bahwa Network Operation Center (NOC) merupakan tempat administrator yang mengawasi, memantau dan mengamankan jaringan komunikasi secara riel time. NOC menjadi salah satu kebutuhan organisasi, untuk memonitor kondisi dan fungsi infrastruktur TIK (Jaringan dan Data Center), agar sesuai dengan ekpektasi kinerja terhadap IT. Mengatasi…

MAJENE - Pelaksana harian (Plh) Gubernur Sulbar Muhammad Idris meninjau perkebunan bawang di Desa Pamboborang, Kabupaten Majene, Selasa 14 Mei 2024. Hadir juga Asisten II Setda Sulbar, Muchtar, Kadis Ketapang Sulbar Abdul Waris Bestari, Kepala Biro Ekbang Hamdani Hadi, jajaran pejabat Pemkab Majene dan rombongan lainnya Plh Gubernur Sulbar Muhammad Idris mengatakan, peninjauan tersebut untuk melihat perkembangan pertanian di Majene. "Kita tinjau perkebunan bawang merah, karena ini masuk dalam atensi dalam rapat inflaai yang selalu membuat kita naik turun itu ketersediaan bawang merah," kata Muhammad Idris. Mantan Deputi Bidang Diklat LAN RI itu juga mengungkapkan, saat ini tidak bicara inflasinya, namun sudah bicara soal suplainya. "Jadi kita memastikan produksi bawang merah di Sulbar ini harus meningkat terus. Salah satu kesepakatan kita dalam pengembangannya yaitu di Majene," ungkapnya. Idris menambahkan, untuk perkebunan bawang wilayah Majene ini sendiri dipusatkan di Banggae dan Banggae Timur sebagai sentral bawang merah. "Kita harus terintegrasi terus menerus. Jadi tidak boleh lepas-lepas, harus ada master plan bawang merah. Kita harus rancang baik-baik dengan melibatkan perguruan tinggi, instansi terkait dan termasuk Pemkab," tambahnya. Unruk itu, Pemprov Sulbar hadir untuk menyuplai Pemkab. Usai peninjauan dilanjutkan dengan dialog bersama para petani. "Banyak sekali yang perlu dibenahi disini salah satunya akses jalan, hingga air aliran ke perkebunan petani. Sedangkan bibitnya harus modern agar meningkatkan produksinya," ujarnya. Langkah-langkah yang akan, dilakukan dengan menggagas embun pembangunan embung bersama Pemkab Majene "Kemarin saya sudah bicara sama Mentan untuk membantu Sulbar pada sektor Perkebunan. Poinnya harus ada manfaat dan komunikasi terbangun akan dibantu," tandasnya. Salah satu petani Majene juga menyampaikan sangat membutuhkan perbaikan akses jalan dan pendistribusian air. "Semoga ini diwujudkan karena bisa meningkatkan produksi bawang merah," harapnya.(rls)

Mamuju--Plt. Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Barat (Sulbar), Muhammad Yasir Fattah menghadiri Rapat Kerja Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulbar, Senin 13 Mei 2024. Rapat tersebut bertujuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Dalam pertemuan itu, Plt. Kalaksa BPBD Sulbar memberikan pernyataan penting mengenai capaian dan kebutuhan BPBD. Plt. Kalaksa BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah menyampaikan realisasi program dan kegiatan serta tingkat capaian realisasi keuangan BPBD Sulbar. "Realisasi anggaran BPBD hingga tanggal 13 Mei 2024 mencapai 34,26 persen," ungkap Yasir Fattah. Yasir Fattah juga menyampaikan, BPBD Sulbar telah menyalurkan bantuan logistik bagi korban bencana di beberapa kabupaten di Sulbar melalui BPBD kabupaten, termasuk ke Luwu Sulawesi Selatan (Sulsel). "Kami telah melakukan penyaluran bantuan logistik, termasuk ke daerah Luwu yang baru-baru ini dilanda bencana banjir,”ujar Yasir Fattah. Plt. Kalaksa BPBD Sulbar berharap di hadapan anggota dewan yang terhormat agar mendapat tambahan anggaran khususnya pemeliharaan kendaraan operasional. "Kami berharap adanya tambahan anggaran untuk pemeliharaan kendaraan operasional BPBD guna mendukung kelancaran operasional dalam penanggulangan bencana,” tuturnya. Dalam rapat, Plt. Kalaksa BPBD Sulbar didampingi oleh Kabid Kedaruratan dan Logistik, Arnidah, serta Perencana Ahli Muda, Nurdin. Turut hadir, Wakil Ketua Komisi IV Hatta Kainang bersama Staf Ahli DPRD Sulbar , serta unsur organisasi perangkat daerah terkait. Agenda rapat ini menjadi momentum penting dalam memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran serta penanganan bencana di Sulbar. Penulis : BPBD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Kondisi cuaca yang tidak menentu menghambat upaya pembersihan longsor di wilayah Pana', Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat (Sulbar). Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sulbar berencana memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamasa untuk mempercepat perbaikan infrastruktur yang rusak akibat longsor. Plt. Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah mengungkapkan, longsor yang terjadi beberapa hari yang lalu telah merusak jalan raya, jembatan, dan saluran air di beberapa titik di wilayah Pana’. Kerusakan infrastruktur ini tidak hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga mengganggu akses distribusi barang kebutuhan sehari-hari. "Kondisi cuaca yang terus-menerus hujan menghambat proses pembersihan dan perbaikan. Namun, kami berkomitmen untuk bekerjasama dengan Pemkab Mamasa guna mempercepat proses ini," kata Yasir Fattah, Selasa 14 Mei 2024. Selain upaya pembersihan dan perbaikan, BPBD juga akan melakukan evaluasi risiko lanjutan terhadap daerah-daerah yang rentan terhadap longsor. Evaluasi ini mencakup identifikasi faktor-faktor penyebab longsor serta upaya mitigasi yang dapat dilakukan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. "Dalam evaluasi ini, kami akan bekerjasama dengan berbagai pihak terkait untuk mengidentifikasi faktor penyebab longsor dan mengembangkan strategi mitigasi yang efektif. Ini penting agar kita bisa meminimalkan risiko dan dampak dari bencana serupa di masa mendatang," tuturnya. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan mengikuti arahan dari pihak berwenang, terutama dalam kondisi cuaca yang tidak menentu. Informasi lebih lanjut terkait upaya penanganan longsor dan perbaikan infrastruktur akan terus disampaikan oleh BPBD dan Dinas PUPR Sulbar. Penulis : BPBD Sulbar Editor : humassulbar

JAKARTA–Di akhir masa jabatannya sebagai Pj. Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Prof. Zudan Arif Fakrulloh menemui Menteri Pertanian (Mentan) di Kantor Pusat Kementerian Pertanian Republik Indoneisa (Kementan RI), Jakarta, Senin (13/5/2024). Pada pertemuan tersebut, Kementan RI memberikan bantuan Sebelas Ribu lebih bibit Kopi, Kakao, Padi, Jagung, Kelapa dan Traktor dari Menteri Pertanian untuk Pemprov Sulbar. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Mentan RI, Andi Amran Sulaiman kepada Prof. Zudan didampingi Kepala UPTD BPHMT-IB Nurdin mewakili Kepala Dinas TPHP Sulbar Syamsul Ma’rif. Prof. Zudan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Mentan Amran atas kepedulian kepada masyarakat Sulbar, khususnya petani. Dia berharap bantuan dari Kementan terus mengalir untuk mendorong sektor pertanian di Sulbar, dan lebih luas di wilayah Sulawesi. “Bantuan ini sangat dinantikan masyarakat Sulbar, dan terima kasih atas bantuan dari Bapak Mentan. Ini merupakan berkah bagi masyarakat Sulbar dan semoga menjadi amal bagi kita semua untuk senantiasa membuat masyarakat bahagia,” ucap Prof. Zudan. Adapun bantuan yang diterima berupa, Bibit Jagung 5000 ha, Bibit Padi 5000 ha, Bibit Kopi 600 ha, Bibit Kelapa 300 ha, Bibit Kakao 500 ha, Kambing PE 10 Ekor, Traktor 1 Unit, Hand Traktor 2 Unit, dan Pembangunan Kebun Induk Perkebunan di Desa Batu Panga Polman seluas 35 ha. Penulis : Dinas TPHP Sulbar Editor : humassulbar