Mamuju--Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Setda Sulbar) mengadakan rapat lanjutan untuk pemenuhan bukti dukung Laporan Kinerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas (ZI). Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Kepala Biro PBJ Setda Sulbar, Selasa, 15 Mei 2024. Rapat dihadiri Tim ZI ini difokuskan pada beberapa agenda penting, salah satunya adalah perbaikan bukti dukung yang menjadi dasar penilaian LKE. Plt. Kepala Biro PBJ Setda Sulbar, M. Yamin Saleh menekankan komitmen dan pentingnya validitas dan kelengkapan dokumen pendukung agar penilaian dapat berjalan dengan optimal dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. “Pemenuhan bukti dukung LKE ZI bukan hanya tentang memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga menunjukkan komitmen kita dalam menjalankan tugas dengan integritas dan transparansi. Semua dokumen yang kita siapkan harus mencerminkan kerja keras dan dedikasi kita dalam membangun ZI,” ujar M. Yamin Saleh. Selain itu, dalam rapat tersebut juga dibahas mengenai perlunya sosialisasi gratifikasi yang lebih intensif. Anggota Tim ZI menyampaikan bahwa pemahaman mengenai gratifikasi harus terus disosialisasikan kepada seluruh pegawai agar budaya anti-korupsi semakin tertanam dalam keseharian bekerja. Langkah-langkah konkret dan strategi komunikasi yang efektif perlu segera dirumuskan dan diimplementasikan untuk mencapai tujuan tersebut. Rapat ini merupakan salah satu langkah nyata Biro PBJ Setda Sulbar dalam mewujudkan komitmen terhadap pembangunan ZI dan peningkatan kinerja birokrasi yang transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan berfokus pada pemenuhan bukti dukung LKE, sosialisasi gratifikasi, serta penyelesaian standar dan maklumat pelayanan, diharapkan Biro PBJ Setda Sulbar dapat mencapai target dan menciptakan lingkungan kerja yang profesional serta berintegritas tinggi. Penulis : Biro PBJ Setda Sulbar Editor : humassulbar

JAKARTA -- Usai dilantik sebagai Penjabat Gubernur (Pj) Sulawesi-Barat, Bahtiar Baharuddin langsung tancap gas. Hanya hitungan jam, mantan PJ Gubernur Sulawesi-Selatan ini telah menyurat kepada maskapai Lion Air Group untuk mengupayakan membuka rute setiap hari penerbangan jalur Mamuju-Makassar, Mamuju - Balikpapan - Jakarta dan sebaliknya. Surat permohonan pembukaan jalur rute setiap hari ditembuskan kepada Direktur Jendral Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Jumat, 17 Mei 2024. Adapun isi permohonan tersebut salah satu tujuan utamanya sekaitan dengan rencana agenda kedatangan Wakil Presiden RI di Provinsi Sulawesi-Barat untuk menghadiri kegiatan pengukuhan Komite Daerah Ekonomi Syariah Sulawesi-Barat yang akan dilaksanakan 21 -22 Mei 2024. Selain itu bunyi surat yang ditandatangani oleh Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin kehadiran penerbangan setiap hari di Mamuju agar membuka isolasi arus transportasi udara guna mendorong pengembangan udara di daerah khususnya di Sulawesi Barat yang merupakan salah satu daerah penopang Ibu Kota Nusantara (IKN). Seperti diketahui Pesiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Kepres yang menugaskan Bahtiar Baharuddin sebagai Pj Gubernur Sulawesi barat mengantikan Zudan Arif Fakhrullloh. Bahtiar sebelumnya menjabat sebagai Pj Gubernur Sulawesi Selatan selama 8 bulan yag terhitung 5 September 2023 hingga 16 Mei 2024. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berpesan agar seluruh Penjabat Gubernur, memanfaatkan dengan baik kepercayaan yang telah diberikan oleh negara, lebih khusus Presiden. Bahtiar sendiri telah menjabat untuk ketiga kalinya sebagai Pj Gubernur yang sebelumnya bertugas di Provinsi Kepri, Provinsi Sulawesi-Selatan kemudian Sulawesi-Barat. "Bapak Presiden telah memberikan amanah yang ketiga kalinya untuk diberi kepercayaan untuk memimpin sementara daerah provinsi. Kali ini diberi kepercayaan untuk memimpin sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Barat," kata Bahtiar di Kemendagri, Jumat (17/5/2024). Bahtiar mengaku senang mendapat tugas baru di daerah yang terkenal dengan perahu Sandeq ini. "Saya paham wilayah ini karena ini juga kampung saya juga sebenarnya, Sulawesi Selatan. Jadi insyaallah yang di DPRD, kemudian di pegawai Provinsi, kemudian warganya, itu…

Makassar–Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Syamsul Ma’rif mengikuti kegiatan ”Meeting Forest Programme” di MaxOne Hotel & Resort Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Kamis (16/5/2024). Pertemuan tersebut dihadiri oleh kepala dinas yang membidangi urusan Kehutanan, Pertanian, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Perencanaan Pembangunan, Penelitian den Pengembangan Daerah pada wilayah Sulbar dan Sulsel. Kepala Dinas TPHP Sulbar, Syamsul Ma’rif mengatakan, Forest Programme IV merupakan proyek kerja sama Pemerintah Republik Federal Jerman dengan Pemerintah Republik Indonesia yang dikelola melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan Hibah Luar Negeri (HLN). “Tujuan dari program ini adalah pemanfaatan berkelanjutan dan pengembangan hutan dan lahan pertanian serta pelestarian hutan primer untuk memperbaiki kondisi DAS, keanekaragaman hayati dan penghidupan di Mamasa dan Mamuju, Sulbar,” tuturnya. Program tersebut, sambungnya, difokuskan di Taman Nasional Gandang Dewata (TNGD) dan daerah penyangga di Mamasa, Sulbar. Pada pertemuan tersebut, Syamsul Ma’rif memberi masukan agar semua kegiatan Balai disinkronkan dengan kegiatan OPD dan dilakukan kolaborasi kerja untuk menghasilkan kinerja bersama. Penulis : Dinas TPHP Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Sulbar, dalam hal ini Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) melakukan seleksi calon sapi Kurban milik Presiden RI Joko Widodo, Rabu (15 Mei 2024). Hal tersebut menindaklanjuti surat resmi yang diterima dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor : 01250/PK.210/F/04/2024, Perihal Permintaan Data Ketersediaan Sapi untuk Banmas Presiden RI Tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Barat. Kepala Bidang PKH Dinas TPHP Sulbar, Nur Kadar menyampaikan, tahun ini Sulbar kembali mendapat bantuan sapi kurban dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang nantinya akan dibagikan kepada masyarakat di lokasi hewan itu dipotong setelah mendapat surat dari Kementerian Pertanian RI. Setelah menerima surat itu, pihaknya juga sudah menindaklanjuti dengan berkoordinasi ke daerah penghasil sapi untuk mencari kandidat sapi kurban bantuan Presiden tersebut. "Sekarang kami sedang mencari kandidat sapi kurban bantuan Presiden, nanti kita lihat dulu sapinya, yang jelas dalam surat itu spesifikasinya sapi lokal yang terbaik, bobot hidup minimal 800 Kg dan bebas penyakit," kata Nur Kadar. Sementara itu, Kepala Dinas TPHP Sulbar, Syamsul Ma’rif menjelaskan, setelah mendapat kandidat calon sapi kurban tersebut, selanjutnya pihaknya akan survei dengan didampingi Balai Veteriner (BVET) Banjar Baru untuk pengambilan sampel sapi. Jika hasil pemeriksaan sampel keluar dan sapi kurban bantuan Presiden itu dinyatakan sehat, maka pihaknya akan melakukan koordinasi dengan tim seleksi sapi kurban bantu Presiden dari pusat. Kemudian, pemerintah pusat yang memilih dan negosiasi langsung harga dengan peternak pemilik sapi. Selain itu pihaknya juga menyiapkan beberapa alternatif yang disiapkan untuk dipilih. "Nanti tim dari pusat memilih sapi yang layak dijadikan sapi kurban bantuan Presiden untuk Sulbar," ungkapnya. Terdapat empat kandidat calon sapi yang akan diusulkan menjadi sapi Banmas Presiden RI di Sulbar, sapi-sapi tersebut merupakan hasil dari kegiatan optimalisasi reproduksi melalui Inseminasi Buatan (IB). Empat sapi tersebut diantaranya dua ekor…

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melantik empat penjabat (pj) gubernur yang baru di wilayah timur Indonesia. Adapun Pj gubernur baru yang dimaksud dari Sulawesi Selatan (Sulsel), Sulawesi Barat (Sulbar), Maluku Utara (Malut), Banten dan Gorontalo. Ini berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 60/B/2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan penjabat Gubernur. Wilayah Sulbar sendiri berganti dari Sebelumnya Prof Zudan Arif Fakrulloh, kini dijabat Bahtiar Baharuddin yang sebumnya menjabat Pj Gubernur Sulsel. Proses pelantikan ini dipimpin langsung Mendagri Tito Karnavian dihadiri sejumlah pejabat forkopimda lima provinsi yang berganti Pj Gubernurnya. Mendagri Tito Karnavian mengatakan kehadiran lima Pj Gubernur ini karena adanya kekosongan sesuai amanat undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada serentak. "Dengan adanya amanat undang-undang ini, sejak tahun 2022 sudah diisi Pj Gubernur. Jadi kita melakukan pengisian sementara sampai adanya terpilih Gubernur definitif hasil Pilkada serentak 2024," kata Tito, Jumat 17 Mei 2024. Proses pengisian Pj Gubernur juga melalui mekanisme yang diatur, seperti dimulainya dari DPRD mengusulkan tiga nama dan pemerintah pusat mengusulka tiga nama. "Ini juga memberikan pengalaman penjabat dari pemerintah pusat yang bertugas jadi Pj Gubernur, karena kedepan akan banyak kemitraan dalam setiap kebijakan pusat ke daerah," tambahnya. Sampai, hari ini kurang lebih ada 266 penjabat dari pusat mengisi Pj Gubernur tersebar seluruh wilayah Indonesia. "Setelah KPUD menetapkan hasil Pilkada, maka Pj Gubernur juga akan berakhir masa jabatannya. Jadi kemungkinan sekitar bulan Januari 2025," bebernya. Bisa, lebih jika ada sengketa Pilkada terjadi di Mahkamah Konstitusi. Tapi diharap Pilkada serentak 2024 berjalan lancar. "Jadi pelantikan Pj Gubernur untuk mengisi kekosongan, selamat bekerja. Kita harap yang sudah dilantik khusus Prof Zudan dan Bahtiar dengan makin banyak pengalaman di daerah bisa menghadirkan kebijakan di pusat yang berdampak ke daerah," tandasnya.(rls)

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melantik empat penjabat (pj) gubernur yang baru di wilayah timur Indonesia. Adapun Pj gubernur baru yang dimaksud dari Sulawesi Selatan (Sulsel), Sulawesi Barat (Sulbar), Maluku Utara (Malut), Banten dan Gorontalo. Ini berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 60/B/2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan penjabat Gubernur. Wilayah Sulbar sendiri berganti dari Sebelumnya Prof Zudan Arif Fakrulloh, kini dijabat Bahtiar Baharuddin yang sebumnya menjabat Pj Gubernur Sulsel. Proses pelantikan ini dipimpin langsung Mendagri Tito Karnavian dihadiri sejumlah pejabat forkopimda lima provinsi yang berganti Pj Gubernurnya. Mendagri Tito Karnavian mengatakan kehadiran lima Pj Gubernur ini karena adanya kekosongan sesuai amanat undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada serentak. "Dengan adanya amanat undang-undang ini, sejak tahun 2022 sudah diisi Pj Gubernur. Jadi kita melakukan pengisian sementara sampai adanya terpilih Gubernur definitif hasil Pilkada serentak 2024," kata Tito, Jumat 17 Mei 2024. Proses pengisian Pj Gubernur juga melalui mekanisme yang diatur, seperti dimulainya dari DPRD mengusulkan tiga nama dan pemerintah pusat mengusulka tiga nama. "Ini juga memberikan pengalaman penjabat dari pemerintah pusat yang bertugas jadi Pj Gubernur, karena kedepan akan banyak kemitraan dalam setiap kebijakan pusat ke daerah," tambahnya. Sampai, hari ini kurang lebih ada 266 penjabat dari pusat mengisi Pj Gubernur tersebar seluruh wilayah Indonesia. "Setelah KPUD menetapkan hasil Pilkada, maka Pj Gubernur juga akan berakhir masa jabatannya. Jadi kemungkinan sekitar bulan Januari 2025," bebernya. Bisa, lebih jika ada sengketa Pilkada terjadi di Mahkamah Konstitusi. Tapi diharap Pilkada serentak 2024 berjalan lancar. "Jadi pelantikan Pj Gubernur untuk mengisi kekosongan, selamat bekerja. Kita harap yang sudah dilantik khusus Prof Zudan dan Bahtiar dengan makin banyak pengalaman di daerah bisa menghadirkan kebijakan di pusat yang berdampak ke daerah," tandasnya.(rls)

JAKARTA --Berdasarkan Keputusan Presiden No. 60/P Tahun 2024 tanggal 16 Mei 2024, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PJ Gubernur , Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melakukan pelantikan terhadap sejumlah penjabat gubernur, di Ruang Sasana Bakti Kemendagri, Jumat 17 Mei 2024. Pejabat yang dilantik, Drs Samsuddin Abd Kadir sebagai Pj.Gubernur Maluku Utara, Dr. Al Muktabar (PJ Gubernur Banten), Dr. Bahtiar Baharuddin (PJ Gubernur Sulbar), Dr Moh Rudi Salahuddin (PJ Gubernur Gorontalo) dan Prof. Zudan Arif Fakrulloh (PJ Gub. Sulsel) Turut hadir sejumlah pejabat Pemprov Sulbar dan Forkopimda Sulbar serta DPRD Sulbar, dan tokoh masyarakat asal Sulbar menyaksikan berlangsungnya pelantikan. Mendagri Tito menyampaikan, pelantikan PJ Gubernur di lima daerah bertujuan untuk mengisi kekosongan. Selain itu dipilihnya sejumlah penjabat gubernur ini didasari atas usulan-usulan atau penjaringan, baik dari DPRD, Bupati dan Walikota, dan Pemerintah pusat. Terkait masa jabatan PJ Gubernur, akan berakhir hingga selesainya masa pilkada. "Kemungkinan besar sampai bulan Januari 2025, Tetapi kalau terjadi sidang perselisihan di MK bisa saja terjadi lebih panjang," kata Tito. Khusus kepada PJ Gubernur Sulbar dan PJ Gubernur Sulsel (Bahtiar dan Zudan) dalam menjalankan fungsi pembinaan pemerintahan di daerah diharapkan mendapat banyak pengalaman. "Semakin banyak pengalaman di daerah akan makin memahami daerah daerah sehingga dapat membuat kebijakan tepat," pungkasnya. (Rls)

Jakarta–Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Khaeruddin Anas, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI). Acara ini berlangsung pada tanggal 14 hingga 15 Mei 2024 di Grand Mercure Jakarta dan dihadiri Kepala Perpusnas RI, Prof. E. Aminuddin Aziz beserta jajarannya, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia, dan juga berbagai undangan penting lainnya yang berperan dalam pengembangan literasi dan kearsipan di Indonesia. Dalam sambutannya, Kepala Perpusnas RI, Prof. E. Aminuddin Aziz menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara perpustakaan di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan di era digital. "Rakornas ini merupakan wadah untuk berdiskusi dan merumuskan strategi bersama guna menghadapi tantangan di era digital. Perpustakaan harus mampu beradaptasi dan memberikan layanan yang inklusif dan mudah diakses oleh masyarakat," ujar Aminuddin Aziz. Kepala DPKD Sulbar Khaeruddin Anas, dalam sesi diskusi, menyampaikan bahwa Sulbar sedang fokus pada pengembangan infrastruktur digital di perpustakaan daerahnya. "Kami berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan dengan mengadopsi teknologi digital. Langkah-langkah konkret yang telah kami lakukan termasuk menyediakan akses Wi-Fi gratis di perpustakaan dan memperluas koleksi buku digital," jelas Khaeruddin Anas. Rakornas ini juga diisi dengan berbagai sesi diskusi, workshop, dan presentasi dari para ahli di bidang perpustakaan dan informasi. Para peserta mendapatkan wawasan dan pengetahuan terbaru mengenai inovasi layanan perpustakaan, pengelolaan arsip digital, serta strategi untuk meningkatkan minat baca di kalangan masyarakat. Acara ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi konkret dan aplikatif untuk pengembangan perpustakaan di seluruh Indonesia. Kehadiran Kepala DPKD Sulbar dalam acara ini menunjukkan komitmen Sulbar untuk terus berinovasi dan berkontribusi dalam meningkatkan literasi masyarakat melalui perpustakaan yang lebih modern dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Dengan adanya koordinasi dan kolaborasi yang baik antar perpustakaan di seluruh Indonesia, transformasi perpustakaan di era digital diharapkan dapat terwujud, mendukung…

Mamuju--Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Bapperida Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Junda Maulana mengajak seluruh pemerintah di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua (Kasulampua) bersinergi untuk menopang dan mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Itu disampaikan dalam rangkaian Pembukaan Kegiatan Konreg PDRB Kasulampua dan Musrenbang Regional Sulawesi Tahun 2024 di Ballroom Grand Maleo Hotel dan Convention Mamuju, Kamis (16/5/2024). “Pemerintah dan pemangku kepentingan perlu memperhatikan beberapa aspek penting dalam mengintegrasikan Kasulampua sebagai bagian dalam pengembangan IKN,” kata Junda, saat menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan itu. Menurut Junda, aspek tersebut antara lain : 1. Pembangunan infrastruktur transportasi dan konektivitas antar Kasulampua dan IKN yang baik untuk memastikan mobilitas yang lancar. 2. Pemberdayaan dan peningkatan sumber daya manusia di Kasulampua, melalui pelatihan dan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan di IKN. 3. Pengembangan wilayah dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan agar tetap menjaga kelestarian alam dan kehidupan masyarakat lokal. Kepala Bapperida Sulbar pun menyebut perlunya pendekatan yang holistik dan komprehensif dalam peningkatan pembangunan ekonomi di Kasulampua. “Kita perlu memperkuat sinergi antar pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha dan masyarakat untuk mendorong pembangunan fondasi transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui hilirisasi sumber daya alam, kekuatan riset dan inovasi serta meningkatkan produktivitas tenaga kerja di wilayah Kasulampua,”ucapnya. “Selain itu, kita perlu mengembangkan strategi bersama untuk mengoptimalkan potensi masing – masing daerah dengan fokus pada sektor – sektor prioritas untuk menunjang IKN,” imbuhnya. Penulis : Bapperida Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju -- Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) melalui Bidang Barang Milik Daerah mulai tanggal 13-15 Mei 2024 melakukan Verifikasi terhadap Usulan Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 oleh Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan ini dilakukan selama Tiga hari dalam rangka memverifikasi usulan perangkat daerah guna mendapatkan data faktual usulan SHS tahun anggaran 2025. Pelaksanaan kegiatan ini dihadiri 24 perangkat daerah yang melakukan pengusulan dengan total usulan 6.123 item. Kepala Bidang Barang Milik Daerah Andi Muhammad Bisyri Nur, menegaskan bahwa tujuan dari penyusunan SHS memiliki fungsi agar mendapatkan harga batas paling tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah dan pelaksanaan belanja APBD. Dalam hal terdapat belanja ada kenaikan harga disebabkan kondisi tertentu misalnya kenaikan harga pasar, perubahan harga atau terdapat jenis barang tidak tercantum dalam SHS dapat dilakukan melalui Surat Keputusan Gubernur sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Masriadi Nadi Atjo, memberikan pengarahan agar Penyusunan Standar Harga Satuan Tahun anggaran 2025 tetap mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Penulis : BPKPD Editor : humassulbar